Meskipun LSM yang bermarkas di Jakarta tersebut, mengklaim data yang dipergunakan merujuk laporan BPK semester I tahun 2011, tetapi menurutnya masih perlu diklarifikasi.
“Saya tidak menampik jika laporan keuangan Pemerintah provinsi Kalbar menjadi temuan BPK Perwakilan Kalbar, tapi sepengetahuan saya, angka yang dikeluarkan BPK terkait temuan yang dimaksud nilainya tidak sebesar yang disebutkan FITRA. Apalagi BPK juga mempertanyakan data tersebut. Selain itu, temuan BPK bukan hanya di tingkat provinsi, melainkan di 14 Kabupaten Kota se Kalbar,” ujar Christiandy kepada wartawan usai melepas jama`ah haji Kalbar di Balai Petitih Kamis (04/10/12) malam.
Justru Christiandy mengklaim, pengelolaan keuangan di Pemerintahan provinsi Kalbar dari tahun ke tahun terus membaik. “Terbukti, dari 13 pointer rekomendasi BPK sebanyak 12 diantaranya telah dibereskan, tinggal satu yang kini masih ditangani yakni mengenai pengelolaan asset,“ tambahnya.
Atas kemajuan yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan tersebut, Kalbar naik peringkat dalam penilaian BPK Kalbar, dari sebelumnya di peringkat 9, saat ini berada di peringkat 4. Christiandy menambahkan, bahwa temuan BPK terkait laporan keuangan Pemerintah, bukan berarti telah terjadi praktik tindak pidana korupsi di dalamnya. “Sebab, mungkin saja kesalahan dalam laporan bersifat administratif,” terangnya.
Disamping itu, temuan BPK Kalbar tersebut terjadi di masa Pemerintahan gubernur sebelumnya, yakni antara tahun 2004 – 2008. Sementara periode Pemerintahan Cornelis adalah 2008 – 2013. Ia mengibaratkan Pemerintahan Cornelis saat ini, seperti “mencuci piring” atas kekacauan pengelolaan keuangan di Pemerintahan terdahulu.
0 comments:
Posting Komentar