Pilgub ajang penguatan demokrasi

Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012 memiliki makna strategis bagi masyarakat maupun daerah, karena merupakan momentum ujian bagi kelanjutan agenda reformasi dan demokratisasi. Pelaksanaannya tercatat yang kedua kalinya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung, yang tidak hanya bermakna memilih pemimpin baru, melainkan proses pendidikan politik bagi rakyat untuk membangun kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menentukan keberlangsungan kehidupan demokrasi. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar Tony Verdi, terkait agenda politik Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012, Sabtu (10/03/12). Menurutnya, belajar dari perhelatan Pemilukda Kabupaten Kota yang telah dilaksanakan di Kalbar, yakni pada 6 Kabupaten di tahun 2010 dan 2 Kabupaten tahun 2011, hasilnya sangat membanggakan. Dirinya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, khususnya elemen masyarakat yang telah berhasil melaksanakan Pemilukada yang kesemuanya berlangsung dengan sukses.

Sejalan dengan hal itu, menyongsong Pemilihan Gubernur September 2012, Tony menyatakan bahwa prasyarat penting dalam menentukan Pemilukada yakni tercipta dan terpeliharanya stabilitas politik. Oleh karena itu, dituntut sinergi dari semua pihak, termasuk diantaranya partai politik untuk mewujudkan hal tersebut, demi mewujudkan keberhasilan dan kesuksesan Pemilihan gubernur. Kemudian adanya komitmen yang sama untuk menjadikan Pemilihan Gubernur 2012 sebagai wahana kompetisi yang sehat dalam berdemokrasi, dengan berlandaskan semangat persatuan. Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga harus ikut mewaspadai perilaku yang cenderung destruktif yang dapat menggangu landasan dan tatanan politik yang telah terbangun. Terakhir terwujudnya pemimpin yang mendapatkan legitimasi dan membawa daerah semakin aman, damai, adil dan sejahtera dalam wadah NKRI yang berorientasi pada nilai – nilai kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45.