Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PPP Retno Pramudya, mensinyalir Kepala Dinas Pendapatan Daerah – Dispendaberinisial DM, memanfaatkan kegiatan sosialisasi pajak sebagai kampanye terselubung. Pasalnya program populis pemerintah yang disebar melalui pemasangan baliho, lebih menonjolkan figur yang bersangkutan daripada sosialisasi masyarakat sadar pajak. Ditemui di Ruang Fraksi PPP DPRD Kalbar Selasa (02/11010), Retno Pramudya mengungkapkan, hasil kunjungan beberapa anggota DPRD Kalbar ke Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu, menemukan sejumlah baliho yang dipasang pada lokasi keramaian lebih mempublikasikan Kepala Dispenda, daripada ajakan untuk membayar pajak. Hal ini teridentifikasi dari ukuran foto Kepala Dinas yang lebih besar dari tulisan, sehingga mengaburkan isi pesan yang ingin disampaikan Pemerintah Daerah. Di samping itu, pemasangan baliho juga terkonsentrasi di Kabupaten Sambas, yang termasuk salah satu Daerah penyelenggara Pemilukada Tahun 2011 mendatang. Menurut Retno, hal ini bukanlah suatu kebetulan, karena yang bersangkutan juga disebut sebagai salah satu kandidat, untuk maju pada Pemilukada Sambas.
Retno Pramudya menyatakan tidak mempermasalahkan kampanye sadar pajak melalui pemasangan baliho, namun jika memang harus menampilkan figur seseorang untuk memperkuat sosialisasi, maka idealnya gambar yang dipasang adalah figur Kepala daerah, Gubernur atau Wakil Gubernur bukan Kepala Dinas. Melihat indikasi program populis Pemerintah Daerah yang dipergunakan Kepala Dispenda untuk kepentingan pribadi dan politik, Retno Pramudaya berencana mengusulkan anggaran sosialisai sadar Pajak Dispenda dihapuskan dalam pembahasan RAPBD Tahun 2011.
0 comments:
Posting Komentar