PEMERINTAH DAN APARAT TUTUP MATA TERHADAP AKSI PENIMBUNAN BBM

Kelangkaan BBM bersubsidi khususnya jenis premium masih terus berlangsung di Kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga mengganggu kegiatan dan aktifitas warga di wilayah paling ujung provinsi Kalbar ini. Antrian panjang pemilik kendaraan di SPBU terus terjadi setiap hari, tanpa ada upaya kongkrit dari Pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM.

Selain terbatasnya stok BBM yang dipasok untuk 2 SPBU di kota Putussibau, kelangkaan juga dipicu maraknya aksi penimbunan oleh para spekulan.

Dihubungi Rabu (16/05/12), seorang warga Putussibau, Johan menerangkan, aksi penimbunan dilakukan dengan cara memodifikasi tanki kendaraan dan membeli BBM bersubsidi di SPBU secara berulang – ulang. Para penimbun sepertinya bermain mata dengan operator di SPBU maupun aparat, sehingga dapat leluasa menjalankan aksinya tanpa khawatir adanya sanksi hukum.

Paling lama pukul 11.00 WIB BBM jenis premium telah ludes di SPBU, sehingga warga terpaksa harus membeli di kios atau pengecer dengan harga berkisar Rp8000 – Rp9.000 per liter. Harga BBM kian mahal ketika masuk ke wilayah pedalaman. Bahkan harga 1 ken yang berisi 20 liter bensin dijual Rp300.000. Disinyalir BBM bersubsidi dijual para spekulan untuk kegiatan penambangan emas ilegal, yang saat ini tengah marak di wilayah perhuluan Kapuas Hulu.

Johan mengungkapkan permasalahan kelangkaan BBM dan aksi penimbunan telah sering disampaikan pada aparat hukum maupun Pemerintah Daerah, namun belum ada tindakan kongkrit. Pemerintah selalu beralasan bahwa penambahan stok BBM merupakan kewenangan Pemerintah pusat. Sementara aparat hukum terkesan tutup mata terhadap aksi penimbunan yang masih marak.

Kendati demikian, ia tetap berharap Pemerintah dan aparat tidak membiarkan kelangkaan BBM bersubsidi akibat aksi penimbunan terus berlangsung dan saling lempar tanggungjawab.