Persoalan kelangkaan BBM bersubsidi masih terjadi di Kalbar, dan jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini sangat rawan menimbulkan gejolak sosial. Meskipun pihak Pertamina wilayah Kalbar menyatakan, kuota dan realisasi BBM bersubsidi sebenarnya memenuhi kebutuhan, namun faktanya masyarakat justru sering mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi, khususnya jenis premium dan solar. Sehingga sering terjadi antrian di hampir semua SPBU yang tersebar di Kalbar.
Ditemui wartawan Selasa (10/01/12), Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan masalah kelangkaan BBM subsidi terkesan dibiarkan dan masing – masing pihak saling melepaskan tangung jawab, sehingga penanganannya tidak pernah tuntas. Kondisi ini telah berlangsung lama sehingga perlu penanganan secara serius, agar tidak berdampak terhadap perekonomian Kalbar.
Menurutnya jika kelangkaan terjadi karena terbatasnya pasokan maka pihak Pertamina harus menambah kuota BBM, tetapi jika karena dipicu penyimpangan dalam pendistribusian tentunya aparat hukum harus bertindak tegas.
Sebelumnya Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kalbar Agus Amman Sudibyo menyebutkan, kelangkaan BBM bersubsidi juga dipengaruhi pertumbuhan kendaraan bermotor, bahkan mencapai 20 % per tahun. Di samping itu, juga dipicu kepanikan masyarakat menyikapi isu rencana pemerintah menaikkan harga dan membatasi kuota BBM bersubsidi. Sehingga menyebabkan masyarakat membeli BBM secara besar besaran, dengan berbagai cara diantaranya memodifikasi tanki kendaraan bermotor dan membeli BBM bersubsidi berulang ulang.
Menyikapi masalah ini, maka Pemprov Kalbar melalui Surat Gubernur tertanggal 17 Juni 2011, telah mengusulkan kepada Kepala BPH Migas untuk menambah alokasi kuota BBM bersubsidi sebesar 15 – 20 %. Usulan dipenuhi dari kuota semula 807. 714 Kl menjadi 825. 910 Kl atau meningkat sebesar 2 %.
0 comments:
Posting Komentar