KUBU RAYA. Kementrian Dalam Negeri terus berupaya melakukan terobosan baru, untuk meningkatkan keberhasilan otonomi daerah, agar membawa dampak positif bagi kemajuan suatu daerah. Apalagi, sebagian daerah mulai menggugat regulasi dan kebijakan pusat selama ini, yang belum sesuai dengan semangat otonomi seperti yang tertuang dalam UU nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Ditemui di Kabupaten Kubu Raya Senin (04/04/11/), utusan khusus Kementrian Dalam Negeri Agus Dwiyanto mengakui, hasil diskusi dengan beberapa Pemerintah Daerah, sebagian besar memaparkan ketidak sesuaian kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk daerah. Terutama menyangkut pembagian dana pembangunan dari Pemerintah Pusat, yang nilai dan peruntukkannya kurang menyesuaikan kebutuhan masyarakat maupun daerah.
Sementara itu, Ketua Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo mengungkapkan beberapa program yang digulirkan Pemerintah Pusat, berjalan kurang efektif karena tidak mencerminkan kebutuhan daerah, meskipun melalui alokasi anggaran yang cukup besar. Dirinya menyontohkan Dana Alokasi Khusus - DAK bidang kesehatan tahun 2010, dimana Kubu Raya mendapatkan bantuan untuk pengadaan alat - alat kesehatan dan rumah sakit. Padahal, Kubu Raya belum memiliki Rumah sakit, sehingga bantuan tidak dapat dipergunakan dan akhirnya dikembalikan lagi.
Gugatan terhadap pelaksanaan otonomi daerah juga kerap disuarakan kalangan politisi, LSM maupun akademisi Kalbar, karena setelah berjalan satu dekade belum menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi kebijakan otonomi daerah dan menjalin komunikasi yang baik dengan semua penyelenggara pemerintahan, sehingga proses desentralisasi berjalan efektif.
0 comments:
Posting Komentar