PENYUSUNAN LPKJ GUBERNUR PERLU DIBENAHI

DPRD Kalbar Rabu (25/04/12) menyampaikan keputusan tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalbar akhir tahun 2011.

Di dalamnya memuat 16 poin rekomendasi, antara lain ; penyusunan LKPj harus berdasarkan peraturan perundang – undangan yang erat kaitannya dengan LKPj, seperti UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; kemudian Penyusunan LKPj sejak awal harus melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap akurasi data agar tidak ditemukan adanya duplikasi sumber data pada informasi yang sangat penting seperti jumlah penduduk, agar BPS dapat menyiapkan data data penting yang diperlukan dalam penyusunan LKPj sejauh dimungkinkan dalam peraturan perundangan dapat diberikan alokasi anggaran ; Serta Jawaban terhadap LKPj tahun sebelumnya diharapkan lebih substansial dengan menunjukkan data dan tindak lanjut berupa program dan kegiatan sebagaimana sebagian telah ditunjukkan oleh Dispenda Kalbar.

Wakil Ketua DPRD Kalbar Ahmadi Usman mengatakan, bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan melalui Panitia Khusus (Pansus), sebelum disetujui sebagai sikap kelembagaan DPRD menyikapi atas LKPj Gubernur tahun 2011. 

Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya mengatakan, bahwa semua rekomendasi dari DPRD menjadi catatan dan masukan berharga bagi eksekutif demi meningkatkan kinerja pembangunan kedepan.

Terkait data yang dipergunakan dalam bidang Kesehatan, Christiandy mengakui Pemerintah provinsi masih menggunakan data tahun 2007 silam. Sehingga prestasi dan peningkatan dalam pembangunan bidang kesehatan mulai tahun 2008 hingga 2011, tidak tertera di dalam LKPj Gubenur.

Namun, hal ini akan segera dibenahi karena sangat merugikan Pemerintah daerah, terutama menyangkut penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.  

Read More

SETIMAN USULKAN BBPJN DIBANGUN DI SANGGAU

Bupati Sanggau, Setiman H. Sudin mengusulkan agar Ditjen Bina Marga Kementrian PU, menambah jumlah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk wilayah Kalimantan. Karena saat ini hanya terdapat 1 yakni BBPJN VII di Banjarmasin, dengan wilayah tugas yang sangat luas yakni Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim.

Usulan tersebut disampaikan Setiman, dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Kalbar Selasa (24/04/12). Menurutnya, keberadaan 1 Balai sangat menghambat kinerja Pemerintah Daerah dalam hal koordinasi, karena rentang kendali yang sangat jauh.

Bahkan agar lebih efektif, Setiman mengusulkan, Sanggau menjadi lokasi pembangunan Balai, sebab mantan Menteri PU Purnomosidi Hadjisarosa pernah merencanakan pembangunan BBPJN wilayah Kalbar di Sanggau. Selain lahan telah dicadangkan, pembangunan Balai Besar di Sangggau yang berada di tengah Kalbar, juga memudahkan untuk menjangkau semua wilayah.

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kalbar, Cornelis MH, idealnya di setiap provinsi dibangun Balai Besar agar memudahkan dalam koordinasi. Terkadang dalam masalah yang sangat penting dan urgens, Pemerintah Provinsi justru hanya berkoordinasi dengan Satker di daerah yang tidak dapat mengambil keputusan karena di luar kewenagannya.

Menurut Cornelis, jauh lebih baik lagi jika Balai Besar di setiap provinsi dikepalai oleh orang daerah, karena selain menguasai permasalahan di daerah juga memudahkan untuk menciptakan sinergisitas dalam program pembangunan.

Di bagian lain, Cornelis sangat berharap agar Kementrian PU dapat merampungkan semua jalan strategis nasional di Kalbar, mulai dari Simpang Tayan – Sanggau, Sanggau – Sekdau, Sintang – Simpang Kelam hingga Simpang Tebelian – Nanga Pinoh.  

Read More

NORSAN KECEWA PEMBANGUNAN PELABUHAN SAMUDRA BATAL

Bupati Pontianak, Ria Norsan, mengaku sangat kecewa atas keputusan Pemerintah Pusat, yang membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Samudra di pantai Kijing. Padahal Kementrian Perhubungan telah melakukan studi kelayakan serta melakukan ekspose pada lokasi yang diusulkan.

Bahkan, Pemerintah setempat telah menetapkan Tata Ruang untuk kawasan pelabuhan, seperti yang dipersyaratakan Kementrian Perhubungan. Kekecewaan Norsan terungkap dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Kalbar Selasa (24/04/12).

Anehnya lagi, informasi pembatalan justru disampaikan oleh gubernur Kalbar, bukan langsung dari Kementrian. Seharusnya, jika memang ditangguhkan karena alasan nilai proyek yang tinggi, Kementrian Perhubungan memberikan pejelasan secara rinci dan tertulis, sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat yang sebelumnya telah bersedia memberikan lahan mereka bagi pembangunan Pelabuhan Samudra.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Cornelis MH, meluruskan, bahwa Pemerintah Pusat tidak bermaksud membatalkan, hanya menangguhkan sambil dana mencukupi. Sebab, saat ini anggaran Pemerintah sangat terbatas, sementara proyek yang harus dibiayai begitu banyak. Sehingga Pusat menerapkan skala prioritas untuk kegiatan dan proyek yang meyerap biaya tinggi.

Tetapi sebenarnya, Pemprov Kalbar telah mengusulkan lokasi alternatif dengan biaya lebih murah untuk pembangunan pelabuhan laut, seperti di Tanjung Gundul di Kabupaten Bengkayang dan Kayong Utara. Pemerintah Kabupaten Pontianak sebelumnya mengusulkan pulau Temajo sebagai lokasi pembangunan laut, namun diurungkan karena harus membangun jembatan dari tepi pantai sungai Kunyit menuju pulau Temajo yang menyedot anggaran 5 hingga 7 trilyun.

Akhirnya Pemerintah setempat mengusulkan pembangunan di tepian pantai Sungai Kunyit dengan cara mereklamasi pantai sepanjang 5 KM hingga mencapai kedalaman laut 14 meter. Biaya yang dibutuhkan untuk mendanai proyek pembangunan ditaksir mencapai 3,7 hingga 4 trilyun rupiah.  

Read More

TAHAPAN PILGUB KALBAR DIMULAI

KPU Kalbar me Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2012, di Pontianak Convention Centre (PCC), Senin (23/4), sekaligus menandai dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Kalbar, Cornelis yang didampingi Ketua KPU, Ketua Panwaslu dan Kapolda Kalbar. 

Sebelumnya di Balai Petitih, Cornelis juga telah menyerahkan secara simbolis Daftar Penduduk Potensi Pilkada (DP4) kepada Ketua KPU Kalbar. Sebanyak 3.639.810 pemilih atau 69,55 % dari total 5.233.586 jiwa penduduk, berhak menyalurkan hak politiknya dalam Pemungutan Suara 20 September 2012. 

Kepada wartawan, Gubernur Kalbar, Cornelis MH, menyatakan, DP4 bersumber dari data Disdukcapil 14 Kabupaten Kota, yang penyusunannya tetap mengacu pada kaidah validitas data. Karena DP4 merupakan bagian integral dari penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Sementara itu, Ketua KPU Kalbar, Ahmad Rabi`ul Muzammil, menjelaskan, data pemilih tersebut kemudian dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Kota, yang dibantu Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 1 bulan TMT 24 April s/d 23 Mei 2012. Tahapan berikutnya yakni proses verifikasi data dengan menyesuaikan data yang termuat di DPS dengan data dari lapangan. 

Di bagian lain, Kapolda Kalbar, Brigjend Pol. Unggung Cahyono menyebutkan sebanyak 6.872 personil siap dikerahkan, untuk mengamankan jalannya semua rangkaian tahapan Pemilihan Gubernur. 

Sementara prajurit TNI yang turut memback up pengamanan, jumlahnya mencapai 2.274 personil. 

Tahapan pengamanan diawali dengan Latihan Pra Operasi Pengamanan Pemilukada (Lapa Ops) yang digelar dalam waktu dekat, dan selanjutnya mempersiapkan strategi dan langkah pengamanan secara keseluruhan, mulai dari masa kampanye, masa tenang, pungut hitung hingga pelantikan pasangan Kepala Daerah Terpilih.

Read More

NASDEM CERMATI PERKEMBANGAN PILGUB KALBAR

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kalbar terus mencermati perkembangan seputar agenda Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012. Meskipun secara formal tidak memiliki hak untuk mengusung pasangan calon, namun sebagai orsospol dengan keanggotaan yang cukup signifikan, Partai Nasdem tetap harus menentukan sikap terkait kepemimpinan Kalbar kedepan.  Apalagi, saat ini beberapa figur yang berniat maju dalam Pemilihan Gubernur telah mendekati dan hal itu lumrah melihat potensi kenggotaan partai. Ditemui Senin (23/04/12), Ketua Nasdem Syarif Abdullah al-Qadrie mengakui, hingga saat ini belum ada instruksi khusus dari pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP), namun terkait figur yang layak memimpin Kalbar telah digambarkan.

Tetapi yang jelas, dalam keputusan politik maka Nasdem tidak melihat figur seseorang, melainkan gagasan ataupun komitmen dari pasangan calon untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.  Lebih lanjut, Syarif Abdullah menyebutkan salah satu persolan krusial yang perlu dirubah yakni lemahya penegakan supremasi hukum. Terbukti, praktik tindak pidana korupsi masih terus marak dan terus menggila sehingga mengggerogoti keuangan negara. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya Nasdem, untuk melakukan restoasi di segala bidang demi membawa negara menjadi lebih baik.

Read More