PELUANG DAN KENDALA KOPERASI OPTIMALKAN KREDIT BANK

Di samping mengucurkan bantuan Kredit Usaha Rakyat/KUR, Bank Kalbar juga menggulirkan program Kredit Usaha Mikro/KUM untuk menggairahkan kegiatan usaha kecil menengah. Untuk menunjang program, maka Bank Kalbar melakukan sosialisasi intensif ke berbagai pelosok daerah, dengan melibatkan seluruh cabang di tingkat Kecamatan. Khusus di Kota Pontianak, saat ini telah dibuka 3 cabang khusus untuk menangani KUM, yakni di Pasar Mawar, Pasar Dahlia serta Pasar Flamboyan. Bahkan, untuk mengefektifkan program, Bank Kalbar menyebar para petugas turun ke lapangan menemui pedagang kecil, untuk menawarkan pinjaman kredit dengan bunga rendah. 

Ditemui di Pontianak Jum`at (11/03/11), Direktur Pemasaran Bank Kalbar Sirwan Fahruddin menyatakan, persyaratan pengajuan pinjaman untuk KUM, tidak jauh berbeda dengan proses pengajuan KUR, terkecuali menyertakan Surat Keterangan Izin Usaha dari Pemerintah setempat. Besaran kredit bervariasi antara 5 hingg 50 juta, tergantung jenis dan kegiatan usaha masing - masing. Bantuan bukan hanya diberikan bagi usaha perseorangan, namun juga bagi koperasi yang membina dan menaungi para UKM.

Di bagian lain, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar HM. Syahaldin Husman mengakui banyak peluang bagi koperasi untuk mengembangkan kegiatan usaha, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kendala yang dihadapai adalah pertumbuhan positif koperasi, berbanding terbalik dengan peningkatan kualitas pengelolan kinerja pengurus koperasi. Apalagi Persoalan menyangkut pembinaan koperasi bukan hanya terjadi pada tingkat masyarakat, pemerintah daerah, namun juga di tataran kebijakan pemerintah pusat. Dirinya mengungkapkan sebagian kopersi yang dibentuk oleh kementrian maupun lembaga di bawahnya, bukan bertujuan untuk membangun ekonomi kerakyatan, melainkan hanya sebagai prasyarat administrasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran maupun kegiatan.

Lebih lanjut, Syahaldin Husman menyatakan Kementrian Koperasi telah menginstruksikan monitoring terhadap penyaluran KUR, karena penyalurannya melibatkan pelaku UKM, baik di sektor riil maupun kegiatan usaha lainnya , termasuk koperasi. Namun, kendala yang dihadapi dalam mengefektikan dana KUR, selain rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya di pedesaan terhadap KUR, juga tidak semua desa dapat mengakses pelayanan Bank.

Read More

PROGRAM KUR PACU EKONOMI RAKYAT

Sejak mendapatkan kepercayaan dari Kementrian Koperasi untuk menyalurkan KUR Juni 2010 lalu, Bank Kalbar telah menorehkan prestasi dalam menggulirkan kredit bagi kegiatan Usaha Kecil menengah - UKM. Di tahun pertama saja, realisasi dana KUR Bank Kalbar telah mencapai Rp. 56 M, melampaui target Kementrian Koperasi sebesar Rp. 50 M. Atas prestasi yang diraih dalam penyaluran KUR, Bank Kalbar menerima penghargaan dari Kementrian Koperasi pada Tahun 2010. Namun, upaya untuk menggerakkan aktifitas perekonomian melalui KUR masih menemui kendala, yakni stigma negatif yang masih melekat di sebagaian masyarakat jika berhubungan dengan Bank adalah sangat sulit. Ditemui di Pontianak Jum`at (11/03/11), Direktur Pemasaran Bank Kalbar Sirwan Fahruddin mengakui, sebagian masyarakat kelas bawah masih beranggapan, bahwa berurusan dengan Bank harus mengikuti prosedur yang panjang dan rumit. Padahal dalam penyaluran kredit yang bersifat mikro di bawah angka 10 juta, pihak Bank Kalbar cukup mempersyaratkan rekomendasi dari Lurah dan Camat. Untuk itu, dirinya meminta masyarakat menepis asumsi keliru, dan melirik ke perbankan untuk memajukan kegiatan usaha. Apalagi target penyaluran KUR Bank Kalbar meningkat sebesar Rp. 25 M, dari Rp. 50 M di tahun 2010 menjadi Rp. 75 M di tahun 2011. Total penyaluran KUR hingga Maret 2011 tercatat sebesar  Rp. 66 M, dengan  jumlah debitur mencapai 1. 000 orang. Sedangkan untuk suku bunga dipatok sebesar 13, 5 %, di bawah angka yang ditetapkan Kementrian Koperasi sebesar 14 %.

Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia - Dekopin wilayah Kalbar Awang Sofyan Rozali, merespon positif partisipasi Bank Kalbar selama 2 tahun terakhir, dalam menyalurkan program KUR, mengikuti jejak BRI, BNI, Bank Syari`ah Mandiri, BTN serta Bank Bukopin. Meskipun pertumbuhan kredit tidak ditentukan dari dana KUR karena nilainya relatif kecil, namun penyalurannya merupakan instrumen positif untuk mengerakkkan sektor maupun kegiatan usaha yang belum tersentuh kredit perbankan, mengingat pengembalian kredit cukup ringan dibanding kredit lainya.

Lebih lanjut, Awang Sofyan merilis data yang dikeluarkan Bappeda dan BPS Kalbar, ternyata pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2009 sebesar 4, 76 % turun dibanding tahun 2008 sebesar 5, 42 %. Untuk itu, diharapkan Bank Kalbar maupun perbankan lainnya dapat mempermudah pinjaman pada kelompok UMKM yang memiliki prospek menguntungkan, meskipun dari segi kelengkapan administrasi usaha belum memenuhi standar perbankan.

Read More

SEJUMLAH TOKOH RAYU DPP UNTUK REBUT KETUA DPD DEMOKRAT

Fungsionaris Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan jabatan Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat di daerah terus menjadi incaran, bukan hanya dari kader partai namun juga oleh figur di luar partai, termasuk pejabat pemerintahan. Untuk memuluskan ambisi tersebut, mereka tidak sungkan merayu para pengurus Dewan Pimpinan Pusat - DPP, dengan mengobral janji politik. Mereka umumnya orang – orang yang ingin maju dalam Pemilukada gubernur, bupati maupun walikota, dan membutuhkan parpol sebagai perahu untuk membawa ke kursi kekuasaan. Ditemui di Pontianak Jum`at (11/03/11), dirinya mengaku pernah didatangi seorang tokoh di daerah yang meminta jabatan Ketua DPD, dengan konsekuensi dukungan suara pada Pemilu 2014 mendatang. Bahkan, beberapa pejabat gubernur dan bupati rela meninggalkan partai yang telah membesarkannya, demi bergabung dengan Partai Demokrat. Ruhut menyontohkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang telah meninggalkan Partai Golkar dan memilih untuk bergabung dengan Partai Demokrat. Namun, di luar ambisi dan kepentingan politik para tokoh tersebut, tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota Partai Demokrat, membuktikan jika partai ini menjadi pilihan untuk menyalurkan aspirasi.

Terkait Pemilukada di Kabupaten Sambas dan Landak, Ruhut optimis kesuksesan memenangkan 12 Pemilukada Kabupaten Kota di Kalimantan Timur, kembali didulang dalam Pemilukada 2 Kabupaten di Kalimantan Barat. Dirinya yakin 2 pasangan calon yang diusung Partai Demokrat, dapat mendulang suara terbanyak dan meraih kemenangan. Apalagi jika dirinya juga diikutsertakan untuk berkampanye bagi masing – masing pasangan calon, tentu kemenangan semakin mudah untuk diraih. Bahkan, Ruhut sesumbar prestasi partai Demokrat terus berlanjut hingga Pemilu Legislatif tahun 2014, dengan perolehan suara mencapai 30 %.  

Read More

PERTAMINA HARUS TINDAK SPBU NAKAL

Ketergantungan masyarakat akan BBM terhadap SPBU, ternyata dimanfaatkan oknum pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang untuk meraih keuntungan semata. Sebab, ada SPBU di Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu menjual BBM jenis premium sebesar Rp. 7. 500 per liter, di atas Harga Eceran Tertinggi – HET yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp. 4. 500 per liter. Ditemui Selasa (08/03/11), anggota Komisi B DPRD Kalbar Thomas Alexander mengatakan, telah menerima laporan dari masyarakat, yang mengeluhkan harga premium di SPBU di atas harga resmi. Setelah ditelusuri ternyata laporan masyarakat tersebut memang benar adanya. Dirinya berani mempertanggungjawabkan persoalan ini, karena telah turun langsung ke lapangan untuk memeriksa laporan tersebut. Untuk itu, dirinya menuntut pihak Pertamina wilayah Kalbar mengambil tindakan tegas, terhadap SPBU di Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu yang menjual BBM di atas harga resmi.

Sementara, dalam Rapat Kerja dengan Komisi B & C DPRD Kalbar, Sales Representatif Pemasaran BBM Ritail VI PT. Pertamina wilayah Kalbar, John Khaidir enggan berkomentar lebih jauh menyangkut, indikasi SPBU nakal di Kecamatan Simpang Hulu. Namun, dirinya berjanji untuk segera memeriksa kebenaran laporan tersebut, dan bakal menjatuhkan sanksi terhadap pengusaha SPBU yang berani menjual premium di atas harga yang ditatapkan Pemerintah.  Lebih lanjut, John Khaidir menyatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan ketat terhadap pendistribusian BBM melalui SPBU, termasuk memasang alat pengukur atau kalibrasi dispencer di setiap unit SPBU. Alat ukur yang dipasang selalu diperiksa agar tetap akurat, untuk melindungi konsumen maupun produsen.

Read More

ISU IMPEACHMENT PRESIDEN OMONG KOSONG

Anggota DPR RI asal fraksi Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan, penolakan terhadap usulan hak angket pajak, merupakan komitmen fraksi Demokrat untuk tidak mencampuri masalah teknis, yang bukan domain dari lembaga legislatif. Dengan kandasnya usulan hak angket pajak, maka pengusutan terhadap kasus mafia pajak dapat difokuskan pada lembaga hukum formal.

Menurutnya kebocoran pemasukan negara dari sektor pajak yang dicetuskan sebagian anggota DPR adalah suatu kebohongan publik, untuk mendeskritkan Pemerintahan SBY. Padahal, SBY telah mencatatkan prestasi dalam pendapatan negara, dari sektor pajak. Dirinya menilai, aksi impeachment atau pemecatan yang digagas oleh sejumlah kalangan, tidak melihat fakta yang sebenarnya dan terkesan mengada-ngada.

Ditemui di Kota Pontianak, Jum`at (11/03/11) Ruhut mengibaratkan rencana pemecatan terhadap presiden, tidak lebih dari pepesan kosong yang tidak memiliki dasar hukum. Apalagi negara Indonesia menganut sistem presidensiil yang tidak mengatur pemberhentian Kepala Negara oleh Legislatif. Andaikan DPR memutuskan pemberhentian, belum tentu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Dan kemungkinannya pun sangat kecil, mengingat Partai Demokrat merupakan fraksi terbesar dalam komposisi di DPR, dengan jumlah anggota mencapai 148 orang atau 26, 24 % dari 560 anggota DPR. Jika menggunakan asumsi 2/3 kursi sebagai syarat, maka suara Demokrat digabungkan dengan fraksi PAN dan PKB telah mencapai 222 orang atau lebih dari 2/3 anggota DPR yang menolak.

Terkait isu Reshuffle kabinet yang mencuat belakangan ini, Ruhut menyatakan hal itu muncul dari segelintir politisi yang ingin duduk di Pemerintahan. Sebab, peluang masuk ke jajaran kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, hanya terbuka jika ada pergantian Menteri. Sementara presiden SBY belum pernah mengeluarkan pernyataan, untuk merombak jajaran kabinet. Menurutnya reshuffle hanya dapat dilakukan jika ada alasan dan urgensi yang jelas, agar kabinet semakin efektif dalam menjalankan tugas. Disamping itu rujukan reshuffle juga jelas, yakni kontrak kinerja dan pakta integritas yang ditandatangani setiap menteri, bukan menggilir jabatan menteri pada para politisi.

Read More