Kamis, 09 Februari 2012

KOMISI IV DPR AKUI FOOD ESTATE DI KUBU RAYA POTENSIAL PICU KONFLIK AGRARIA

Komisi IV DPR RI segera merespon munculnya pro dan kontra terkait program kawasan pangan (food estate) di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, dengan melakukan Kunjungan Spesifik ke lokasi tersebut.
 
Sebab sebagian warga setempat menolak program pusat tersebut dan memilih menyerahkan lahan mereka untuk ditanami kelapa sawit oleh PT. Fajar Saudara Lestari, dengan pembagian 70 untuk warga dan 30 perusahaan. Sedangkan warga lainnya justru menerima program food estate maupun transmigrasi, dan menolak konsesi lahan untuk PT. Fajar Saudara Lestari.

Dalam pertemuan di Balai Petitih Gubernuran Kalbar Senin (06/02/12), Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR H.M. Romahurmuzy mengakui adanya potensi konflik agraria akibat perbedaan dari 2 kelompok masyarakat mengenai status kepemilikan lahan, sehingga perlu penanganan secara seksama dengan melibatkan semua pihak.

Hal ini penting agar program tidak berujung pada konflik agraria, apalagi program terus dimonitoring oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria. Sebab, dari 190 konflik agararia yang terjadi sepanjang tahun 2011, separuh lebih terjadi di sub sektor perkebunan.


Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya menyatakan Pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program food estate di kabupaten Kubu Raya. Apalagi sebagian besar program Pemerintah Daerah hingga saat ini belum terealisasi, terkecuali program konvensional dengan produktifitas rendah.

DPRD SANGGAU KEMBALI JADWALKAN PEMBAHASAN SEKAYAM RAYA DAN TAYAN

Pemerintah Daerah Sanggau mendukung sepenuhnya pembentukan 2 daerah otonom baru setingkat Kabupaten yakni Kabupaten Sekayam Raya dan Kabupaten Tayan. Bahkan, usulan telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalbar, namun setelah dievelausi memang terdapat beberapa persyaratan yang masih perlu dilengkapi.

Dihubungi Selasa (07/02/12), Ketua DPRD Sanggau Andreas Nyas menjelaskan diantara persyaratan yang masih kurang, yakni menyangkut pembiayaan bagi Kedua Kabupaten tersebut jika nanti terbentuk selama beberapa tahun serta pengalihan asset, seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2007.

Pemerintah Daerah Sanggau telah komit untuk mendorong terbentuknya pemekaran Sekayam Raya dan Tayan. Bahkan, pembahasan lebih lanjut telah diagendakan dalam Sidang Paripurna DPRD Sanggau yang dijadwalkan tanggal 17 Februari 2012.

Rencana pemakaran Kabupaten Sekayam Raya dicetuskan sejak tahun 1997 silam, yang meliputi 5 Kecamatan di perbatasan Kalimantan Barat – Serawak Malaysia, yakni Entikong, Kembayan, Beduai, Noyan dan Balai Karangan.

Pembentukan suatu Kabupaten baru di wilayah perbatasan, dinilai warga kelima Kecamatan merupakan kebutuhan yang urgens dan juga rasional, demi mempercepat pembangunan di beranda terdepan negara.

Sedangkan pemekaran Kabupaten Tayan mencakup 5 Kecamatan yakni Tayan Hilir, Tayan Hulu, Batang Tarang, Toba dan Meliau. Tidak jauh berbeda dengan Sekayam Raya, usulan pembentukan Kabupaten Tayan dilandasi keinginan kuat untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan.

KADES ENTIKONG USUL DISDUKCAPIL BUKA PERWAKILAN DI PERBATASAN

Kepala Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Raden Nurdin mengusulkan pada Pemerintah, membuka Kantor perwakilan Disdukcapil di Kecamatan setempat. Untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan, pasca terbitnya aturan baru dimana pembuatan KTP dan KK tidak lagi dilakukan di Kantor Camat melainkan di Disdukcapil.

Dihubungi Selasa (07/02/12), Nurdin mengungkapkan, warga sangat terbebani jika harus datang ke Kantor Disdukcapil di Kota Sanggau, terutama besarnya ongkos transportasi. Terlebih bagi warga yang tinggal di pedalaman seperti di dusun Suruh Tembawang, untuk berkunjung ke desa Entikong saja harus merogoh kocek sebesar 1 juta rupiah. Apalagi, jika ke ibukota Sanggau pulang pergi, ongkos dapat mencapai 3 juta rupiah. Sementara, tingkat perekonomian sebagian warga juga masih memprihatinkan.

Terbukti, saat ini ratusan warga di pedalaman Entikong tidak terdata dalam administrasi kependudukan, karena besarnya ongkos transport menuju Kantor Kecamatan. Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Andreas Nyas mengakui permasalahan yang dihadapi warga pedalaman yang harus menempuh perjalanan jauh, untuk mengurus administrasi kependudukan.

Tapi perubahan dilakukan demi mewujudkan tertib administrasi dan keakuratan kependudukan, untuk menyukseskan program KTP E. Namun, untuk membantu warga maka Disdukcapil nanti akan menempatkan 1 petugas di setiap Kecamatan, mengingat pembuatan KTP bukan lagi wewenang Kecamatan.

Nyas meminta seluruh masyarakat memahami pentingnya program KTP E untuk mewujudkan data kependudukan yang valid, sebab pengalaman di masa lalu menunjukkan kacaunya data penduduk, terutama identitas ganda telah menimbulkan kekisruhan daftar pemilih tetap dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 lalu.

TONY NILAI MANAJEMEN ANGKASAPURA II AMBURADUL

Anggota DPRD Kalbar Tony Kurniad menyatakan terulangnya insiden penutupan sementara penerbangan melalui bandara Supadio Pontianak karena terkelupasnya aspal di landasan pacu, menunjukkan amburadulnya manajemen PT. Garuda II Pontianak. Khususnya dalam memanfaatkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan landasan pacu (runway) pesawat.

Ditemui Senin (07/02/12), Tony menilai, meskipun anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pengembangan menjadi bandara yang lebih modern masih terbilang minim, tetapi khusus kerusakan aspal di landasan pacu tidak menutup kemungkinan justru karena penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Untuk itu, dirinya meminta BPK Perwakilan Kalbar segera mengaudit pihak Angkasapura, menyangkut pengelolaan anggaran di bidang perawatan dan pembenahan. Kejadian serupa tidak boleh terus berulang karena bukan hanya merugikan para calon penumpang, melainkan berdampak negatif terhadap perekonomian Kalbar. Kerusakan di landasan bandara dapat menimbulkan preseden buruk terhadap jaminan keselamatan dalam jasa penerbangan di daerah maupun nasional.

Pihak Angkasapura II Pontianak Sabtu (04/02/12) sore menutup sementara semua rute penerbangan di bandara Supadio sekitar 3 jam, menyusul terkelupasnya aspal di landasan pacu (runway) pesawat. GM PT. Angkasapura II Pontianak Normal Sinaga mengakui pihaknya terpaksa menutup sementara semua rute penerbangan melalui bandara Supadio, karena tidak ingin mengambil resiko terjadinya kecelakaan pesawat.

Permukaan aspal yang terkelupas di landasan pacu meskipun tidak besar, namun dapat membahayakan jika dilalui pesawat, baik ketika mendarat maupun lepas landas.

Kerusakan diketahui sore hari dan langsung diperbaiki petugas. Terkelupasnya aspal di landasan pacu juga pernah terjadi sebelumnya, akibat tingginya intensitas penerbangan dan pengaruh cuaca panas.

PAN SANTAI TANGGAPI KLAIM MILTON CROSBY

DPW PAN Kalbar menanggapi secara santai pernyataan Bupati Sintang Milton Crosby, mengenai kesiapannya maju dalam Pemilihan Gubernur menggunakan Partai Demokrat dan PAN. Pernyataan Milton, merupakan hal yang wajar dan lumrah dalam dunia politik. Ditemui Senin (07/02/12), Ketua Tim Pemilukada PAN Kalbar Syarif Izhar Asyuri menyatakan, kemungkinan Milton memang tertarik untuk dicalonkan dan hal itu merupakan hak setiap orang, mengingat PAN memang terbuka dengan siapa pun.

Kendati demikian ia tetap meluruskan bahwa ada mekanisme partai yang harus diikuti dalam penetapan bakal calon Kepala Daerah. Apalagi hingga saat ini PAN juga belum membuka pendaftaran, jadi belum ada pasangan calon yang diusung oleh partai berlambang Matahari terbit ini.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A. Rahim mengapresiasi upaya Milton Crosby untuk medekati PAN, yang merupakan bagian dari ikhtiar politik. Tetapi PAN juga mempunyai mekanisme dalam menentukan pasangan calon yang diusung, karena tidak semua orang yang berniat maju dalam Pemilukada memang dilandasi keinginan yang kuat untuk membangun daerah. Ada yang maju sekedar mencari popularitas, ada yang ingin tercatat dalam lembaran sejarah perpolitikan sebagai calon, bahkan ada juga yang termotivasi dengan uang.

Untuk itu, PAN akan menyeleksi semua figur yang nanti masuk dalam penjaringan, sebelum memutuskan pasangan calon yang layak diusung.

Sebelumnya di harian Berkat edisi Senin (06/02/12), Milton Crosby menyatakan akan berdampingan dengan Burhanuddin A. Rasyid Wasekjend Bappilu wilayah Kalbar DPP PAN, untuk maju dalam Pemilihan Gubernur 21 September 2012 menggunakan Partai Demokrat dan PAN. Sementara Burhanuddin A. Rasyid yang mantan bupati Sambas ini di sejumlah media cetak lokal, juga menyatakan kesiapannya mendampingi Milton Crosby.