DAD USULKAN TOKOH LOKAL MASUK JAJARAN BNP

Dewan Adat Dayak - DAD Provinsi Kalbar meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan - BNPP, melibatkan partisipasi tokoh masyarakat lokal untuk membangun kawasan beranda terdepan negara. Disamping lebih mengetahui kondisi faktual yang terjadi, Keterlibatan masyarakat lokal juga memperkuat posisi BNPP dalam mengembangkan kawasan perbatasan. Ditemui di Balai petitih Rabu siang (10/02/2010)` Ketua DAD Provinsi Kalbar Thadeus Yus mengatakan, “ telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, dan mendapat respon positif. Bahkan` Thadeus juga mengusulkan salah satu Kantor BNPP dibangun di Entikong Kabupaten Sanggau, untuk memperpendek rentang kendali dan efesiensi pembiayaan. Kendati demikian` Thadeus enggan menyebutkan nama tokoh asal Kalbar yang ideal masuk dalam jajaran BNPP. Dirinya hanya mengatakan, “ tokoh lokal yang diajukan bukan untuk menduduki jabatan di struktur Pusat, namun Pos yang khusus mengurusi pembangunan wilayah perbatasan Kalbar.

BNPP merupakan lembaga baru yang dibentuk tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Presiden untuk mendorong dan mempercepat kawasan perbatasan, pada sejumlah Provinsi yang memiliki garis perbatasan dengan negara tetangga. Keputusan Presiden tentang Pengelolaan perbatasan merupakan revisi dari aturan, untuk meningkatkan koordinasi antar institusi di Pemerintahan Pusat, yakni Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pertahanan dan Kementrian Luar negeri. Sehingga pengelolaan perbatasan lebih sinergi, mengingat persoalan yang ada," bukan dari aspek ekonomi sosial semata, namun juga dari segi pertahanan dan keamanan, serta regulasi menyangkut tata niaga di perbatasan.

Read More

KOMITMEN GABKI DORONG KONSERVASI ALAM

PONTIANAK. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia – Gabki Kalbar, mengusung program baru pada tahun 2010, yakni pengelolaan kawasan konservasi pada lahan perkebunan sawit. Bukan saja mengajak dan mendorong perusahaan perkebunan sawit yang tergabung dalam asosiasi, namun juga perusahaan lain untuk menyisihkan sebagaian areal yang dikonversi bagi kawasan konservasi dan satwa endemik. Ditemui seusai Penandatanganan MOU antara PT. Cahaya Usaha Sejati (CUS) dengan Flora Fauna International (FFI) Indonesia dan International Rescue Animal (IAR) di Kantor Gubernur Selasa sore (09/02/2010), Ketua Gabki Kalbar Lie Yongky mengatakan, “program tersebut telah dirintis dan dimulai tahun lalu oleh PT. CUS dan PT. Jalin Vaneo yang menyisihkan 20 % dari total areal perkebunan sawit seluas 47. 000 Hektar di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, untuk konservasi satwa langka Orang utan. Yongky menambahkan, “program kawasan konservasi merupakan pilihan sadar dan rasional, untuk membangun citra baru terhadap aktifitas perkebunan sawit yang ada di Kalbar, sekaligus membangun paradigma baru tentang perkebunan sawit, dari aktifitas yang terkesan eksploitatif yang merusak lingkungan dan konservatif dan ramah lingkungan.

Lie Yongky menyebutkan, saat ini tercatat 28 perusahaan perkebunan sawit di Kalbar yang menggabungkan diri, sebagai anggota Gabki diantaranya ; PT. Sinar Mas, Wilmar, Lyman dan CUS. Dirinya menyebutkan alokasi dana yag dibebankan kepada anggota untuk pengembangan kawasan konservasi bervariasi, tergantung luas lahan dan kapasitas produksi. Namun` pengeluaran awal rata – rata setiap perusahaan untuk mengelola kawasan konservasi sekitar 500 juta rupiah, dan nilai tersebut bersifat fluktuatif yang dapat berubah setiap tahun.

Sebelumnya Gubernur Kalbar Cornelis MH. dalam arahannya, menyambut atas komitmen Gabki, untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Namun, dirinya menegaskan bahwa kawasan konservasi yang berada dala areal perkebunan sawit, tidak dapat dijadikan Hak Guna Usaha - HGU, "apalagi dijadikan sebagai agunan untuk pengajuan pinjaman ke bank. berdasarkan ketentuan, kawasan konservasi harus dikeluarkan dari areal konversi lahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kehutanan sebagai asset milik negara.

Di samping itu` Cornelis juga menyoroti sejumlah pengusaha yang telah mengantongi sertifikat konversi lahan bagi perkebunan kelapa sawit, namun belum memulai usahanya. Serta adanya izin lahan perkebunan yang dikuasai para calo, sehingga lahan produktif menjadi terlantar. untuk itu` dirinya meminta seluruh Pemerintah Kabupaten Kota, segera nebertibkan status kepemilikan perizinan perkebunan kelapa sawit di daerah, termasuk menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang terbukti melanggar. Karena, bukan saja menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah, tindakan ini secara tidak langsung telah menyandera tanah yang seharusnya dipergunakan bagi kawasaan produksi.

Sementara itu` Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar mengatakan, “semua proses perizinan menyangkut konversi lahan bagi perkebunan kelapa sawit, dilakukan secara ketat, termasuk dari aspek Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal. Namun` jika praktek di lapangan terdapat izin konversi lahan yang dikantongi calo, hal itu merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota,” yang nota bene mengeluarkan perizinan untuk melakukan penertiban. Termasuk menjatuhkan sanksi dan mencabut izin beroperasi perusahaan bersangkutan.

Idwar Hanis menyebutkan hingga saat ini jumlah perusahaan perkebunan sawit di Kalbar, tercatat sebanyak 200 lebih, “ dengan total luasan areal mencapai 520 ribu hektar yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah mengingat tingginya minat investor untuk membuka lahan perkebunan sawit, terutama ekspansi Perusahaan Besar dalam meluaskan areal usahanya.

Read More

LIBATKAN TNI BANGUN PERBATASAN

Pejabat baru Kepala Badan Pengelola Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama – BP2KP Provinsi Kalbar Robert Musanto mengusung konsep baru, untuk membangun kawasan perbatasan, Yakni bekerja sama dengan pihak TNI dalam membangun beranda terdepan negara. Ditemui seusai pelantikan 3 pejabat eselon 2 di Pemerintahan Provinsi Kalbar Jum`at siang (05/02/2010) Robert Musanto mengakui tertarik dengan program yang dimiliki TNI – AD yang dipraktekkan selama ini yaitu, Tentara manunggal Masuk Desa - TMMD. Di masa orde baru program ini` dinilai efektef membantu pemerintah daerah, membangun wilayah pedesaan. Namun` untuk membangun perbatasan Kalbar – Serawak Malaysia, tentu harus didisain dengan skala besar dan berkelanjutan. Apalagi program tersebut, di era reformasi sedikit berkurang dilakukan TNI. Untuk itu` dalam waktu dekat Robert bakal menemui pimpinan TNI, baik dari Korem 121 ABW juga Kodam VI Tanjungpura di Samarinda. Bahkan` tidak menutup kemungkinan menghadap pimpinan TNI di Jakarta. 

Menyangkut pembukaan pintu perbatasan yang mulai terkendala, Robert Musanto mengakui, ‘pihak Malaysia menunda peresmian beberapa pintu masuk. Namun` dari alasan yang dikemukakan beberapa Pelaku ekonomi di negara jiran, penundaan pembukaan pintu perbatasan tersebut, justru karena ketidaksiapan dari pihak Indonesia. Dirinya menyontohkan PLB Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, yang baru siap pintu gerbangnya saja, sedangkan infrastruktur lain seperti jalan akses menuju PLB hingga kini belum memadai.

Read More

KORUPSI DI BKD KALBAR ULAH OKNUM BAWAHAN

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah – BKD Kalbar Aminuddin, membantah dirinya terlibat dalam kasus korupsi dana pengobatan PNS yang dianggarakan pada tahun 2006 sebesar 1, 5 milyar. Dirinya menuding tindakan tersebut, dilakukan oleh beberapa oknum bawahannya semasa menjabat Kepala BKD provinsi, dengan merekayasa data dan membuat laporan fiktif. Ditemui seusai mengikuti Pelantikan Pejabat eselon III di Pemerintahan Provinsi Kalbar Jum`at siang (05/02/2010), Aminuddin mengatakan, “siap memberikan keterangan kepada pihak penyidik, untuk mengungkap kasus yang telah mencemakan nama baik dan reputasinya. Ia juga siap menggunakan kuasa hukum, jika kasus terus berlanjut ke meja pengadilan. Namun` sebelumnya ia bakal menemui wakil gubernur, untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya, terutama kapasitas dirinya dalam pencairan dana kesehatan.

Di tempat yang sama` Wakil Gubernur Kabar Christiandy Sanjaya mengatakan, “masih menunggu kedatangan Aminuddin untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Sebagai atasan dirinya tetap memberikan bantuan hukum kepada Aminuddin, namun bukan suatu intervensi terhadap proses penyidikan.
Penyaluran dana pengobatan bagi PNS di BKD Kalbar Tahun 2006 mulai mencuat, menyusul temuan penyimpangan terindikasi merugikan keuangan negara sebesar 100 juta lebih oleh Kantor BPK Perwakilan Kalbar beberapa waktu lalu. Penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalbar, saat ini menetapkan mantan kepala BKD Aminnudin sebagai tersangka, “namun tidak menutup kemungkinan bakal menyeret sejumlah nama lain, karena proses penyidikan masih berlanjut.

Read More

SILPA DALAM APBD DEMI EFEKTIFITAS

Masuknya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran – Silpa tahun 2009 sebesar 135 Milyar, dalam APBD Kalbar Tahun 2010, “merupakan pilihan demi efektifitas pembelanjaan daerah. Kendati di awal pembahasan RAPBD sempat terjadi perdebatan, namun` dengan mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya “Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif menyepakati, APBD tahun 2010 menyertakan silpa tahun 2009. Demikian penjelasan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya saat menyampaikan pidato, pada Sidang Paripurna Penetapan APBD Kalbar tahun 2010 di Gedung DPRD Kamis siang (04/02/2010). Dirinya mengatakan, “di samping mengantisipasi terjadinya dana parkir, dalam pengelolaan keuangan APBD. Masuknya komponen Silpa` juga mendukung realisasi belanja lebih optimal. “ Sehingga pengalaman tahun lalu, dimana sebanyak 130 milyar anggaran tidak terealisir, dapat dihindari.

Sebelumnya` 9 Fraksi di DPRD Kalbar dalam penyampaian Pandangan Akhir fraksi, menerima dan menyetujui RAPBD Kalbar ditetapkan menjadi APBD Tahun 2010. Kendati menyertakan berbagai catatan, namun tidak satu fraksi pun, yang menyampaikan kritikan tajam, “terhadap komposisi APBD Kalbar tahun 2010, hasil pembahasan Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif selama 2 bulan lebih.
Fraksi PDI P meminta Pemerintah Provinsi meningkatkan pendapatan, tertib dan disiplin anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawaban. Kemudian Fraksi P. Golkar menekankan mekanisme penyusunan APBD kedepan, lebih memperhatikan waktu dan RKA dilengkapi data kongkrit, serta meminta Pemerintah mengambil langkah inovatif di bidang pendidikan, guna mengatasi kelangkaan guru di daerah. Lalu Fraksi Demokrat mendorong instansi teknis meningkatkan sektor PAD, melalui optimalisasi penarikan retribusi objek pajak. Khusus APBD tahun depan, diminta tidak terjadi tumpang tindih dalam pembelian alat tulis kantor – ATK. Untuk pembangunan Badan Metereologi di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dicoret, diminta dimasukkan kembali pada RAPBD tahun depan.
Sedangkan Fraksi PPP, menekankan persiapan menjelang ACTAC (Perdagangan Bebas China & Asean), dengan menerbitkan regulasi dan program kongkrit, sebagai proteksi terhadap produk dalam negeri, khususnya Kalbar. Sementara Fraksi PAN,menekankan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana dan bidang kesehatan, memperluas lahan sentra padi di kabupaten kota serta menggali sumber PAD dari sector kelautan. Mendorong Pemerintah Provinsi mempercepat pembangunan pembangkit listrik bertenaga surya dan mikro hidro, untuk mengatasi kelanggkaan energi listrik.
Selanjutnya fraksi PKS, mengusulkan agar pengadaan kendaraan dinas pejabat, tidak lagi membeli baru namun menyewa dari pihak ketiga. Dan Fraksi Khatulistiwa Bersatu secara khusus menyoroti penilaian Dosclaimer opinion BPK, agar Pemerintah provinsi segera berbenah. Sebab, pada APBD tahun 2010 seluruh SKPD telah dianggarkan dana untuk pembuatan Laporan Keuangan dan Kinerja, yang bertujuan menghilangkan status Disclaimer Opinion. Berikutnya Fraksi Gerindra Sejahtera Bersatu, menyoroti penyertaan modal pada Bank Kalbar sebesar 20 Milyar, harus ditindaklanjuti dengan rapat kerja. Karena, selama pembahasan RAPBD tahun 2010 antara Badan Anggaran legislative dan tim Anggaran Eksekutif, hal ini belum pernah dibicarakan. Dan terakhir fraksi Hanura, meminta Pemerintah provinsi segera mengatasi kendala pengembangan Kawasan Industri Semparuk – KIS di Kabupaten Sambas, yang kini mulai terbengkalai.

Read More