Jumat, 18 Januari 2013

AKBAR : ABURIZAL TETAP CAPRES GOLKAR

Hingga saat ini Partai Golkar tetap untuk mengusung Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai calon Presiden tahun 2014 mendatang. Belum ada rencana bahkan niat dari partai berlambang pohon beringin untuk mengganti calon presiden dengan figur lain. 

"Namun, partai Golkar terus mencermati perkembangan elektabilitas partai dan juga calon presiden yang diusung," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung usai silaturrahmi KAHMI Kalbar di Rumah Melayu Rabu (16/01/13) siang. 

Dijelaskan Akbar, setelah mengetahui sejauhmana elektabilitas dari calon presiden bersangkutan, barulah partai Golkar melihat apakah memang diperlukan untuk mengambil langkah baru. 

"Andaikata ingin mencoba untuk melihat sisi elektabilitas dari Aburizal Bakrie, paling cepat 1 tahun pasca ditetapkan sebagai calon Presiden Juli 2012 lalu," tambahnya.

Lebih lanjut Akbar mengatakan, tugas partai Golkar saat ini adalah mendorong agar elektabilitas Aburizal Bakrie terus naik ke permukaan, antara lain dengan mengerakkan mesin partai secara keseluruhan. 

"Kemudian mampu melaksanakan berbagai program untuk mengangkat citra calon presiden dan partai. Dengan demikian rakyat akan yakin dan pada gilirannya terdorong untuk memilih Golkar serta calon presiden yang diusung," terangnya. 

Terkait perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014, Akbar menargetkan dapat meraih sebanyak 35 persen suara. Ia optimis Partai Golkar dapat meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif, sehingga menjadi modal untuk memenangkan calon yang diusung dalam Pemilu Presiden. 

Akbar mengakui saat ini beberapa nama muncul di media massa sebagai calon presiden antara lain ; Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. 

"Termasuk Ketua Umum Partai Golkar yang juga mantan Presiden RI, Jusuf Kalla," tandasnya.

KOMISI C TERBELAH DUA SIKAPI SIDAK

Komisi C DPRD Kalbar terbelah dua terkait inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan Perkampungan Budaya beberapa waktu lalu. Sebagian pro dan sebagian lainnya menilai ilegal. 

Anggota Komisi C DPRD Kalbar Andry Hudaya Wijaya menyetujui kegiatan sidak beberapa anggota dewan terhadap proyek yang dibiayai APBD Kalbar dengan sistem multi years ini. 

"Saya sendiri memang tidak ikut, karena saat itu tengah berada di Ketapang, tapi jika saya berada di Pontianak tentu akan mengikuti Sidak," ujar Andry Rabu (16/1/13) siang. 

Soal sidak, menurutnya, itu domain dari pimpinan Komisi dalam berkomunikasi dengan pimpinan Dewan, seperti apa mekanisme yang harus dijalankan, sementara para anggota tinggal mengikuti komado dari pimpinan Komisi. 

"Pengalamannya ketika sebagai pimpinan Komisi D, untuk Sidak cukup memberitahukan pada unsur pimpinan DPRD, dalam hal ini Wakil Ketua yang mengkoordinir Komisi bersangkutan," jelasnya. 

Lebih lanjut, legislator fraksi Golkar ini meminta anggota dewan lainnya untuk memperhatikan tujuan atau substansi dari kegiatan Sidak. Ia sendiri melihat itu, sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana realisasi pembangunan Perkampungan Budaya, sehingga pengerjaannya dapat tepat waktu seperti yang diharapkan kalangan Dewan. 

"Sebab, kalau kita lihat di tempat lain, begitu banyak proyek multi years yang bermasalah bahkan tidak selesai. Hal ini jangan sampai terjadi terhadap proyek Perkampungan Budaya,sehingga beberapa anggota Komisi C yang membidangi Pembangunan melakukan sidak," ingatnya. 

Terkait kontroversi seputar Perkampungan Budaya yang dianggap sebagaian kalangan menyalahi aturan, dirinya menilai biarlah waktu yang menjawab. Begitupula mengenai kontrak pengerjaanya yang baru berakhir April 2013, sementara masa jabatan gubernur Kalbar di periode pertama telah berakhir 14 Januari 2013. 

"Saya yakin aparat hukum telah mencatat semua itu. Tapi sekali lagi saya tegaskan, bahwa niat sesungguhnya anggota dewan adalah beagaimana agar proyek yang telah menyedot uang rakyat ini tidak sia – sia," tegas Andry. 

Sebelumnya anggota DPRD Kalbar, Tapanus Tapat mempersoalkan sidak anggota Komisi C ke Perkampungan Budaya. Sidak tersebut dinilai ilegal, lantaran tidak mengantongi surat perintah dari pimpinan DPRD Kalbar. 

"Tindakan mereka yang melakukan sidak jelas menyalahi prosedur, karena tanpa perintah dari pimpinan dewan," ujar Tapat Selasa (15/1/13). 

Ia mengakui, sebelum sidak sempat dikontak Ketua Komisi C melalui ponsel terkait rencana kunjungan ke Perkampungan Budaya, bahkan awalnya ingin mengikuti kegiatan tersebut. 

"Tapi terpaksa diurungkan, setelah mendapat penjelasan dari pimpinan dewan, bahwa tidak ada ada perintah untuk melakukan sidak," terang legislator PDI Perjuangan ini. 

Kenapa harus mengantongi surat perintah dari unsur pimpinan, agar dalam sidak itu benar-benar resmi. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam sidak itu, tentu lembaga DPRD yang bertanggung jawab. 

Seperti diketahui, tanggal 9 Januari 2013, 4 anggota Komisi C melakukan sidak ke lokasi pembangunan Perkampungan Budaya di Jl. Sutan Syahrir Pontianak. 

Mereka terdiri dari Ketua Komisi C Mulyadi Yamin yang didampingi Syarif Izhar Asyuri, M. Isa dan Bachwi. Sidak dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pengerjaan proyek perkampungan budaya yang meliputi pembangunan Pesanggrahan, Rumah Betang dan Plaza Budaya. 

Proyek pembangunan Perkampungan Budaya dibiayai melalui APBD Kalbar dengan nilai mencapai 50 milyar rupiah, masing – masing pembangunan Pesanggerahan sebesar 20 milyar, Rumah Betang sebesar 20 milyar dan Plaza Budaya senilai 10 milyar.

SILATURAHMI KAHMI BERSAMA AKBAR TANJUNG

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Kalbar menggelar silaturahmi bersama Ketua Dewan Penasihat KAHMI Pusat, H. Akbar Tandjung di Rumah Adat Melayu, Rabu (16/1/2013) siang. 

Selain untuk mempererat Ukhuwah Islamiyah, silaturahmi juga bertujuan lebih meningkatkan peran dan eksistensi serta kiprah KAHMI Provinsi Kalbar, terhadap pembangunan umat serta masyarakat di seantero wilayah Kalbar, termasuk memberikan kontribusi ril terhadap perjuangan bangsa dan Negara.

Ketua KAHMI Provinsi Kalbar, Tony Kurniadi, ST mengharapkan, silaturahmi dapat semakin memantapkan kiprah serta perjuangan KAHMI Propinsi Kalbar di kancah nasional. “Hal itu penting sebagai bentuk kontribusi ril KAHMI Provinsi Kalbar terhadap pembangunan umat serta masyarakat di seantero Provinsi Kalbar,” ujar Tony.

Anggota DPRD Provinsi Kalbar itu menambahkan, bahwa Akbar Tandjung juga berpesan agar KAHMI Provinsi Kalbar dapat terus bersinergi sekaligus berkontribusi ril terhadap pembangunan umat dan masyarakat serta pembangunan daerah.

“Insya Allah, ke depan KAHMI Provinsi Kalbar akan terus meningkatkan peran serta kontribusinya terhadap pembangunan umat sekaligus berpartisipasi dalam melakukan pembangunan di Provinsi Kalbar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat KAHMI Pusat, H. Akbar Tandjung, meminta KAHMI Provinsi Kalbar terus menghimpun para alumni HMI, sehingga mereka turut memberikan kontribusi ril terhadap pembangunan umat serta terus memperjuangkan kepentingan bangsa dan Negara demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

"KAHMI adalah sebagai wadah berhimpun para alumni HMI, yang bertugas untuk melanjutkan misi yang mereka emban saat masih di HMI. Sedangkan HMI bertujuan agar terbina insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertangung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur," ingat Akbar.

Dengan demikian, sambung Akbar, KAHMI Provinsi Kalbar juga mempunyai misi dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

“Atau dalam perspektif nasional adalah masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini yang ingin kita sampaikan kepada rekan-rekan KAHMI,” timpalnya.

Lebih lanjut, Akbar Tanjung yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengharapkan agar KAHMI Provinsi Kalbar dapat terus meningkatkan tali silaturahmi dengan warga KAHMI untuk mengambil peran serta berkontribusi ril dalam proses pembangunan, baik dari segi pemikiran, gagasan maupun keterlibatan langsung di dalam pembangunan demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. 

Disamping itu, KAHMI juga diharapkan dapat terus memberikan perhatian yang besar terhadap HMI dan para kadernya, mengingat para kader inilah yang nantinya sebagai sumber kader yang akan mengisi organisasi kepengurusan KAHMI di masa mendatang.

“Sebagai insan-insan akademis, sebagai orang yang mempunyai kepedulian serta concern di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sebagai mahasiswa yang sekaligus sebagai cendikiawan-cendikiawan muda yang nantinya akan mengisi berbagai strata kepemimpinan di masa mendatang. Itu pesan saya untuk rekan-rekan KAHMI di Kalbar,” tandasnya.

SIDAK OKNUM KOMISI C DINILAI ILEGAL

Inspeksi mendadak (sidak) beberapa anggota Komisi C DPRD Kalbar ke lokasi pembangunan Masjid Raya Mujahidin dan Perkampungan Budaya beberapa waktu lalu berbuntut tidak sedap.

Pasalnya, Sidak tersebut dinilai ilegal, lantaran tidak mengantongi surat perintah dari pimpinan DPRD Kalbar. Parahnya lagi, yang menyatakan hal itu justru sesama anggota Komisi C yakni Tapanus Tapat. "Tindakan mereka yang melakukan sidak jelas menyalahi prosedur, karena tanpa perintah dari pimpinan dewan," ujar Tapat Selasa (15/1/13).

Dirinya mengakui, sebelum sidak sempat dikontak Ketua Komisi C melalui ponsel terkait rencana kunjungan ke Masjid Raya Mujahidin tanggal 8 Januari dan ke Perkampungan Budaya keesokan harinya, bahkan awalnya ingin mengikuti kegiatan tersebut.

"Tapi terpaksa diurungkan, setelah mendapat penjelasan dari pimpinan dewan, bahwa tidak ada ada perintah untuk melakukan sidak," terang legislator PDI Perjuangan ini.

Ditambahkannya, hal yang sama juga dilakukan beberapa anggota Komisi C lainnya, yang membatalkan rencana untuk mengikuti sidak lantaran dianggap ilegal. “Termasuklah masalah sidak, itu semua sudah diatur. Salah satu aturannya harus terlebih dahulu mengantongi surat perintah dari pimpinan. Bila surat itu sudah ada, barulah boleh melakukan sidak,” jelasnya lagi.

Kenapa harus mengantongi surat perintah dari unsur pimpinan, agar dalam sidak itu benar-benar resmi. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam sidak itu, tentu lembaga DPRD yang bertanggung jawab. 

Saya berharap, oknum Komisi C tersebut menyadari apa yang telah dilakukan. Sebagai sesama wakil rakyat, kita mesti menjunung tinggi aturan. Kalau seperti itu, sama saja kita mengajarkan rakyat melanggar aturan,” sarannya.

Dikonfirmasi salah seorang anggota Komisi C yang melakukan sidak Syarif Izhar Asyuri mengatakan, yang namanya sidak tidak perlu koordinasi atau lapor pada pimpinan dewan. Mengingat sidak yang dilakukan terkait dengan tupoksi masing – masing.

"Terkecuali jika sidak dilakukan tidak sesuai dengan tupoksi. Misalnya anggota Komisi C yang membidangi pembangunan, lalu melakukan sidak terkait penyelundupan gula, maka tindakan tersebut jelas menyalahi aturan dan boleh dikatakan ilegal," jelas Izhar.

Selain itu, Izhar mengatakan, bahwa sidak juga dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga tidak perlu harus lapor pada pimpinan dewan.

Ditambahkan legislator PAN ini, sidak adalah salah satu bentuk pengawasan, sementara pengawasan adalah hak yang melekat pada setiap anggota dewan. “Jadi, fungsi pengawasan itu sebetulnya bukan hanya melekat pada institusi Komisi melainkan secara pribadi masing – masing anggota dewan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar rekan – rekan dewan maupun masyarakat tidak lantas mencurigai ada apa – apa di balik sidak tersebut. Apalagi dalam sidak waktu itu, juga diliput awak media. “Tentulah, jika ada yang menyalahi aturan akan diekspos, bahkan para wartawan juga menyaksikan semua yang dilakukan oleh anggota dewan selama sidak. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan,” pintanya.

Terakhir, sidak juga tidak membawa nama pimpinan DPRD. “Terkecuali jika itu yang dilakukan, maka sudah sepantasnya dilaporkan pada Badan Kehormatan (BK),” tegasnya.

Seperti diketahui, tanggal 8 Januari lalu 2 anggota Komisi C DPRD Kalbar melakukan sidak ke lokasi Pengembangan Masjid Raya Mujahidin di Jl. Ahmad Yani Pontianak. Mereka adalah Ketua Komisi C Mulyadi Yamin, Sekretaris Syarif Izhar Asyuri dan anggota Alifudin. Sidak bertujuan untuk mengetahui kondisi terakhir Masjid Mujahidin yang pengerjaannya terhenti, lantaran terjadinya pemutusan kontrak dengan kontraktor pelaksana.

Kemudian kesokkan harinya (9 Januari 2013) 4 anggota Komisi C melakukan sidak ke lokasi pembangunan Perkampungan Budaya di Jl. Sutan Syahrir Pontianak. Mereka terdiri dari Ketua Komisi C Mulyadi Yamin, Sekretaris Syarif Izhar Asyuri dan 2 anggota yakni Gusti Efendi dan Bachwi. Sidak dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pengerjaan proyek perkampungan budaya yang meliputi pembangunan Pesanggrahan, Rumah Betang dan Plaza Budaya.

Proyek pengembangan Masjid Raya Mujahidin dan pembangunan Perkampungan Budaya dibiayai melalui APBD Kalbar dengan nilai total lebih dari 70 milyar rupiah.

MENDAGRI : GUBERNUR HARUS PACU IPM KALBAR

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gemawan Fauzi mengakui prestasi kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Kalbar dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2009, Kalbar masih menempati ranking 18 dengan nilai 2.524, namun tahun 2010 melompat ke urutan 7 dengan nilai 2.394. 

Namun, mantan gubernur Sumatra Barat ini kembali mengingatkan Conelis - Christiandy Sandjaya untuk berupaya semaksimal mungkin, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang masih berada di urutan 28 dari 34 propinsi se Indonesia. 

"IPM Kalbar saat ini baru mencapai 69,35 di bawah rata – rata nasional sebesar 72, 64," ujar Gemawan usai melantik Gubernur dan Wakil gubernur Kalbar periode 2013 - 2018 Conelis - Christiandy Sandjaya, di DPRD Kalbar Senin (14/1/13) siang. 

Menurutnya, beberapa hal yang dapat ditempuh untuk memperbaiki IPM yakni pembangunan bidang pendidikan, perbaikan derajat kesehatan serta pengembangan sektor perekonomian daerah. "Khusus untuk pembangunan ekonomi dapat disiasati dengan mengundang para investor," pungkasnya. 

Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis enggan berkomentar banyak terkait masih rendahnya IPM Kalbar. Dirinya hanya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kalbar yang telah mempercayakan kembali kepemimpinan Kalbar kepadanya. 

Khusus kepada 3 kandidat calon gubernur Kalbar 2012, dirinya mengajak untuk bersama – sama membangun Kalbar menjadi lebih baik. 

Sementara itu, sebanyak 20 anggota DPRD Kalbar tidak hadir dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD dengan agenda pelantikan Gubernur & Wakil gubernur Kalbar periode 2013 - 2018. Mereka berasal dari fraksi Golkar, PPP, PKS dan PAN. Bahkan 3 fraksi yakni PPP, PKS dan PAN tidak menyertakan 1 orang pun anggotanya untuk menghadiri Sidang. 

Kepada wartawan, Ketua DPRD Kalbar, Minsen membenarkan ketidakhadiran sebagian anggota dewan dalam sidang paripurna, termasuk Wakil Ketua DPRD Achmadi Usman dari fraksi PPP. 

Ia mengaku belum mengetahui secara persis alasan ketidakhadiran sebagian anggota dewan. "Tapi, hal itu tidak masalah," tandas legislator PDI P ini. 

Hingga sore, fraksi Golkar belum dapat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran sebagian besar anggota mereka dalam sidang parpipurna pelantikan Gubernur dan Wakil gubernur Kalbar. Begitu pula fraksi PPP, PAN dan PKS juga belum dapat dimitai penjelasan. 

Namun, beredar rumor di dewan bahwa ketidakhadiran mereka lantaran belum tuntasnya pembahasan dalam susunan acara kemarin. Keempat fraksi merasa berkeberatan atas salah satu bagian dalam rangkaian acara pelantikan Gubernur dan Wakil gubernur Kalbar. 

Di bagian lain, dari 3 pasangan kandidat gubenrur Kalbar tahun 2012, hanya calon gubernur Abang Tambul Hussin yang menghadiri sidang paripurna. Sedangkan 2 kandidat lainnya yakni pasangan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid serta Armyn Angkasa Alianyang – Fatan A. Rasyid tidak hadir. 

Acara pelantikan Gubernur dan Wakil gubernur Kalbar juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI asal Kalbar, wakil DPP parpol koalisi pengusung Cornelis – Christiandy Sandjaya, mantan gubernur Kalbar Usman Ja'far serta pengusaha nasional asal Kalbar Osman Sapta Odang. Kemudian jajaran Forkompinda Kalbar, 14 bupati walikota, Ketua DPRD 14 Kabupaten Kota serta Ketua KPU & Panwaslu tingkat propinsi dan 14 Kabupaten Kota se Kalbar. 

Usai pelantikan dilanjutkan dengan acara tambahan yakni Penyerahan E KTP oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur Kalbar, Cornelis, Penyerahan bantuan dari Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada 5 Kabupaten perbatasan serta Penandatanganan MoU pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat oleh Sekretaris Jendral Kemendagri kepada gubernur Kalbar. 

Sedangkan Ny. Vita Gemawan Fauzi melantik Ketua Tim Penggerak PKK propinsi Kalbar Ny. Frderika Cornelis di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

PERSIAPAN PELANTIKAN GUBERNUR KALBAR TERPILIH DIMATANGKAN

H - 4 jelang pelantikan gubernur & wakil gubernur Kalbar terpilih Cornelis - Christiandy Sandjaya Senin (14/1/13), persiapan terus dimatangkan Sekretariat DPRD Kalbar. 

Sebagai tuan rumah, pembenahan terus dilakukan mulai dari ruang sidang paripurna, fasilitas pendukung serta koordinasi dengan aparat terkait menyangkut keamanan. 

"Hingga saat ini persiapan telah mencapai 99 persen," ujar Sekretaris DPRD Kalbar Bambang Soerachmat ditemui di ruang kerjanya Kamis (10/1/13). 

Mengenai undangan, ia menyebutkan, hampir semuanya telah disebar, termasuk mereka dari luar Kalbar. 
Bahkan, pengiriman undangan selain menggunakan faksimil juga diikuti dengan GNE (pengiriman kilat). 

"Beberapa tokoh yang diundang antara lain para gubernur, pengurus parpol yang tergabung dalam koalisi maupun yang tidak serta 3 pasangan kandidat gubernur & wakil gubernur Kalbar," terangnya. 

Bambang memperkirakan sekitar 90 persen undangan bakal menghadiri pelantikan gubernur & wakil gubernur Kalbar periode 2013 - 2018. 

"Khusus untuk DPP PDI Perjuangan undangan ditangani langsung oleh pengurus DPD PDI Perjuangan Kalbar, sedangkan undangan untuk pengurus DPP Partai Demokrat ditangani oleh fraksi Demokrat DPRD Kalbar," tambahnya. 

Sementara untuk di Kalbar semua undangan telah dikirim, antara lain bupati walikota serta Ketua DPRD Kabupaten Kota se Kalbar, kemudian Ketua KPU dan Ketua Panwaslu tingkat propinsi serta Kabupaten Kota se Kalbar. 

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, usai acara pelantikan dilanjutkan dengan acara tambahan yakni Penyerahan E KTP oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur Kalbar, Penyerahan bantuan dari Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada 5 Kabupaten perbatasan serta Penandatanganan MoU pembangunan IPDN Kampus Kalimantan Barat oleh Sekjend Kemendagri kepada gubernur Kalbar.

Senin, 07 Januari 2013

5 PASANGAN PILKADA KKU PERIKSA KESEHATAN

Lima pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kayong Utara periode 2013 – 2018, mulai Senin (7/1/13) menjalani pemeriksaan kesehatan di kota Pontianak. Kelima pasangan tersebut diperiksa oleh tim dokter di dua Rumah Sakit yang telah ditentukan KPU Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan IDI wilayah Kalbar yakni RSUD Dr. Soedarso dan RS Khusus Jalan Alianyang. 

Sekretaris IDI wilayah Kalbar, dr. Martiyanti yang juga salah satu anggota tim dokter tersebut mengatakan, pemeriksaan berlangsung selama dua hari dan masing – masing pasangan mendapat giliran untuk diperiksa. Pada hari pertama tiga pasangan dijadwalkan menjalani pemeriksaan di RSUD Dr. Soedarso, sedangkan hari kedua dua pasangan lainnya dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan di RS Khusus Jalan Alianyang. 

"Khusus pada hari kedua, bagi 3 pasangan yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Soedarso akan beralih menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Khusus dan begitu sebaliknya untuk dua pasangan lainnya," ujar Martiyanti. 

Ditambahkannya, pemeriksaan kesehatan terhadap 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kayong Utara ditangani 19 dokter. Pemeriksaan mencakup 12 item mulai dari panca indera, organ dalam hingga psikologis termasuk indikasi penggunaan obat-obatan terlarang. 

"Sedangkan batas waktu penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari tim dokter kepada KPU Kabupaten Kayong Utara (KKU) diperkirakan tanggal 12 Januari 2013," terangnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua IDI wilayah Kalbar, Nursyam Ibrahim menerangkan, bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter menggunakan standar yang dipersyaratkan untuk pemeriksaan para calon pejabat, dan hal itu berlaku secara umum di Indonesia. 

"Namun, hasil pemeriksaan tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh KPU KKU," tadas Nursyam. 

Seperti diketahui, hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kayong Utara tersebut, menjadi salah satu syarat bagi KPU KKU untuk menyatakan pasangan bersangkutan lolos atau tidak dalam tahapan selanjutnya.

Tapat Ingatkan Pemuda Jauhi Narkoba

Ratusan pemuda dan pemudi Kristen Kamis (03/01/13) malam memadati SMA Berkat Bagi Bangsa Yayasan Bahata Paridup Talino di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, tempat berlangsungnya Pembukaan Youth Camp/kamp pemuda. 

Youth Camp merupakan kegiatan yang dikemas kalangan muda untuk merayakan Natal Pemuda 2012 dan Tahun Baru 2013 Gereja PPIK Tonang daerah VIII. Kegiatan yang berlangsung mulai 3-5 Januari 2012 ini dibuka Ketua daerah Gereja PPIK se Daerah VIII Pdt. Sungkin Sth. 

Dalam sambutannya Sungkin mengapresiasi para pemuda gereja yang mengadakan perayaan natal dan tahun baru dengan suatu kemasan acara yang menarik. Kemudian mengisinya dengan berbagai kegiatan positif seperti mengadakan seminar dan kebaktian. Namun dirinya meminta agar semua hal positif yang dilakukan para peserta tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, melainkan dapat terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, dapat menjadi teladan sesuai dengan tema yang diusung yakni Menjadi Teladan. 

Sementara itu, anggota DPRD Kalbar dapil Landak, Tapanus Tapat, dalam sambutannya menyemangati generasi muda dengan mengisahkan sekelumit perjalanan hidupnya, agar dapat mengisi hidup dengan mencetak berbagai prestasi. Bahkan ia membagikan puluhan buku mengenai profil dirinya yang berjudul Dari Rakyat Untuk Rakyat Bersama Rakyat. 

Selain itu, Tapat menghimbau kepada generasi penurus bangsa untuk menjauhi dan menghindari narkoba. "Yang pasti ciri orang yang menggunakan narkoba antara lain akan menghidar dan berbohong kepada orang lain," jelasnya. 

Ditambahkan legislator PDI Perjuangan ini, sekarang penyalahgunaan narkoba itu sudah mulai marak di tingkat pendidikan dasar. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di tingkat usia dini ini sangat mengagetkan. Bahkan angka yang paling banyak terjadi penyalahgunaan Narkoba terjadi di tingkat SLTA. 

Selain diisi dengan Paduan Suara, acara tadi malam juga diisi dengan siraman rohani dari Pendeta Mesak Amen. Hadir dalam acara antara lain Ketua Yayasan Bahata Paridup Talino yang juga Kadis PU Landak Erani, Camat Sengah Temila Yosef serta Camat Jelimpo Silvianus.

WARGA DUSUN KUBU KERENG GELAR PENTAS MUSIK 7 MALAM

Menyambut malam kedua tahun 2013 ratusan warga dusun Kubu Kereng desa Agak Kecamatan Sebangki Landak, kembali disuguhkan pentas musik. Pentas digelar di halaman rumah seorang warga setempat, dengan panggung sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. 

Masyarakat yang memang haus akan hiburan, cukup terhibur dengan penampilan artis dan band Rajawali Kafe yang diboyong dari kota Ngabang. Bahkan sebagian warga rela duduk di atas tanah untuk menikmati tembang yang didendangkan artis serta berjoget ria hingga berakhirnya acara pukul 00.00 WIB. 

Acara yang digelar masih bagian dari rangkaian kegiatan Perayaan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013. "Acara puncak sebenarnya telah berlangsung pada malam pergantian tahun, namun pentas musik direncanakan berlangsung selama 7 malam berturut - turut, " ujar salah seorang anggota Panitia Sakaran di sela - sela acara Selasa (01/01/13) malam. 

Ditambahkannya, selain untuk memberikan hiburan kepada masyarakat yang jarang menyaksikan kegiatan pentas musik, acara yang digelar juga bertujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan, baik antar antara masyarakat 1 dusun maupun antar desa. 

Selain disaksikan Ketua DAD Sebangki, Tumenggung adat, acara juga dihadiri anggota DPRD Kalbar dapil Landak Tapanus Tapat. 

Dalam sambutannya, legislator fraksi PDI P ini, mengatakan sengaja datang ke dusun Kubu Kereng untuk memenuhi undangan warga sebagai bukti perhatian pada konstituen dan masyarakat Sebangki. 

Pada kesempatan itu, Tapat juga menjanjikan untuk kembali memperjuangkan aspirasi masyarakat Sebangki, mengenai perbaikan ruas jalan Kecamatan yang telah mengalami kerusakan. Usai memberikan sambutan Tapat juga didaulat oleh masyarakat setempat untuk unjuk kebolehan dalam hal tarik suara. 

Meskipun tidak begitu menguasai dalam hal olah vokal, namun legislator asal Landak ini tetap memenuhi keinginan warga dengan menyanyikan 4 buah lagu. Bahkan, Tapat menyumbangkan uang sebesar Rp4.000.000 kepada pihak panitia sebagai bentuk sokongan terhadap pentas musik tersebut. 

Kendati demikian dirinya berpesan agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas daerah dan tidak mengkonsumsi segala bentuk obat – obat terlarang.

WARGA SEBANGKI AKUI KONTRIBUSI LEGISLATOR LANDAK

Warga Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak mengharapkan 4 anggota DPRD Kalbar dari daerah setempat, dapat memperjuangkan aspirasi mereka terkait peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan. Khususnya perbaikan ruas jalan dari Agak – Kumpang Hulu – Blangiran - Ibul - Poho sepanjang 18 Kilometer yang telah mengalami kerusakan. 

"Sejauh ini peran keempat legislator dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Landak cukup signifikan, terlebih legislator PDI Perjuangan Tapanus Tapat," ujar Ketua DAD Sebangki Martinus Jawi saat Perayaan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 di Desa Agak Kecamatan Sebangki Selasa (01/01/13) malam. 

Pujiannya terhadap Tapat cukup beralasan, karena selama dua tahun terakhir berhasil merealisasikan keinginan warga Sebangki melalui kegiatan proyek yang dianggarkan dalam APBD Kalbar. 

"Seperti proyek air bersih yang dialokasikan dalam APBD 2011, dan proyek kanalisasi muara serta pengerjaan ruas jalan Sebangki sepanjang 8 kilometer yang terakomodir dalam APBD 2012," terangnya. 

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kalbar Tapanus Tapat menyatakan, komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Landak. "Bahkan, dalam APBD Kalbar 2013 beberapa proposal warga masyarakat terakomodir melalui kegiatan proyek dengan nilai total mencapai 25 milyar rupiah," jelas Tapat saat memberikan sambutan. 

Tapat menambahkan, motivasinya untuk menjadi legilslator memang dilandasi keinginan yang kuat untuk membangun daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi bukan untuk memperkaya diri atau kepentingan bisnis. 

"Sebab, kalau mengejar kekayaan dirinya lebih baik tidak menjadi legislator, tetapi tetap melakoni pekerjaan sebagai kontraktor," tandas Tapat.

Selasa, 01 Januari 2013

MALAM PERGANTIAN TAHUN DI PONTIANAK DIWARNAI HUJAN

Keinginan sebagian warga Kota Pontianak untuk merayakan malam pergantian 2012 ke 2013 tahun buyar seketika, menyusul hujan yang turun sejak pukul 19.50 hingga 00.00 dini hari. Bahkan, hujan yang terus mengguyur secara merata menyebabkan sebagian warga mengurungkan niat untuk keluar rumah. 

Puluhan kafe yang sejak sore telah membuka lapak di sepanjang ruas Jalan Gajahmada dan berharap meraih laba di malam pergantian tahun, terpaksa harus gigit jari. 

Sebagian pemilik kafe mengemas dan mengangkut meja maupun kursi ke emperan ruko, namun sebagian lagi tetap membiarkan meja dan kursi diguyur hujan sambil berharap hujan segera reda dan ruas jalan Gajahmada kembali dipadati warga. Namun alam berkata lain, hujan tak kunjung mereda. 

Pukulan paling telak dialami para pedagang terompet yang awalnya berjejer di kedua sisi ruas Jalan Gajahmada. Mereka hanya bisa merenung sambil memandangi hujan. 

Salah seorang pedagang, Ibu Is mengaku telah menjual terompet sejak pukul 08.00 pagi. Karena keuntungan tidak seberapa, dirinya sangat berharap di malam pergantian tahun terompet laris terjual. Namun, apa mau dikata. Lantaran hujan sejak malam hingga memasuki tahun 2013 hanya 2 terompet yang terjual, masing – masing dengan harga Rp.5000 dan Rp.10.000. 

"Ya, mau gimana lagi mas, keadaanya sudah begitu, keluhnya dengan logat Jawa yang kental. 

Kendati demikian, guyuran hujan tidak serta merta menghalangi hasrat sebagian warga untuk memadati Jl. Gajahmada di Kota Pontianak demi menyaksikan pesta kembang api. 

Ratusan warga tetap berjejer di kedua sisi ruas jalan Jl. Gajahmada, kawasan Pecinaan yang menjadi salah satu titik untuk merayakan malam pergantian tahun baru 2013. 

Mereka bukan hanya berasal dari wialyah Kota Pontianak, namun juga dari Kubu Raya. Semua membaur untuk menikmati atraksi pesta kembang api, yang rutin diselenggarakan setiap tahun, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Imlek.

PP TURUNKAN 50 ANGGOTA AMANKAN MALAM PERGATIAN TAHUN

Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Kalbar menurunkan sebanyak 50 anggota untuk ikut mengamankan malam pergantian tahun di Kota Pontianak. 

Mereka disebar pada beberapa titik di sepanjang jalan Gajahmada untuk membantu Polresta Pontianak antara lain dalam pengaturan arus lalu-lintas. 

"Para anggota diturunkan sejak Senin sore dan tetap berada di lapangan hingga Selasa pagi. Selain 50 anggota tadi, pengamanan juga dilakukan oleh puluhan anggota lainnnya yang telah mengantongi KTA," ujar Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Kalbar, M. Djarni Aliani di Sekretariat MPW Pemuda Pancasila Kalbar di Jalan Gajah Mada Senin (31/12/12) malam. 

Ia menjelaskan, partisipasi PP dalam pengamanan untuk membantu menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga yang ingin menikmati malam pergantian tahun. 

"Selain itu, keterlibatan PP sebenarnya juga untuk mengikis sitgma yang mungkin masih melekat di sebagaian warga, bahwa PP adalah kelompok preman," tambahnya. 

Khusus tahun 2013, Djarni berharap PP kian eksis dan semakin mendapat simpati di kalangan masyarakat Kalbar umumnya dan Pontianak khususnya. 

Pesta kembang api pada malam pergantian tahun di Kota Pontianak relatif berhasil, baik dari sisi kemanan, lalu-lintas serta keyamanan warga. Untuk pengamanan, ratusan petugas dari Polresta Pontianak telah disebar di puluhah titik atau pusat keramaian. Beberapa Posko juga dibangun dengan menempatkan sejumlah petugas. 

Untuk menciptakan kelancaran lalu-lintas, Polantas memberlakukan arus 1 arah pada beberapa ruas jalan, antara lain ; Jl. Gajahmada, Jl. Tanjungpura dan Jl. Pahlawan. Sistem 1 arah cukup berhasil mengurangi kemacetan dengan mengalihkan penumpukan pengedara dari lokasi yang menjadi konsentrasi massa.