GAIB LAPORKAN KORUPSI PIP DI MEMPAWAH KE MABES POLRI

Gerakan Anak Indonesia Bersatu – GAIB Kalbar membuktikan komitmennya dalam mengawal kasus korupsi di Kabupaten Mempawah dengan melaporkan kasusnya ke Mabes Polri. 

Laporan yang disampaikan tanggal 17 Juli 2012 lalu tersebut juga sebagai sikap mereka, atas kinerja Polres Mempawah dan Polda Kalbar yang dinilai kurang memuaskan, terkait laporan dugaan korupsi pada proyek Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) dan Pengarusutamaan Gender (PUG), dengan pelaku Kepala desa Peniti Besar Kecamatan Segedong. 

“Kami tidak main – main dalam mengawal kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara. Meskipun nilainya terbilang kecil, namun hal itu merupakan uang masyarakat yang yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mengisi kantong para pejabat,” tegas Ketua GAIB Kalbar, Rudi Supriandi saat dihubungi Sabtu (21/07/12). 

Di samping itu, dengan laporan kasus ini, tentunya Kapolri dapat mengetahui bahwa komitmen untuk menegakkan supremasi hukum, terutama penanganan kasus korupsi belum berjalan optimal di Kalbar. 

Rudi mengharapkan Kapolri dapat menindak lanjuti laporan tersebut, yang ditandai dengan tuntasnya penanganan perkara. Apalagi GAIB telah menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga independen di Jakarta seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk memonitor kasus ini. 

Ia menambahkan, bahwa GAIB Kalbar sebelumnya telah melaporkan indikasi penyimpangan 2 paket kegiatan proyek di desa Peniti Besar ke Polres Mempawah. Pasalnya, terjadi sejumlah penyimpangan dan kejanggalan dalam 2 paket proyek tersebut, yang masing – masing paket sebesar 75 juta rupiah. 

“Bahkan, disinyalir 2 oknum Dinas Pertanian Kabupaten Pontianak, turut terlibat pada proyek yang dianggarkan dalam APBN 2011 melalui Dana Dekosentrasi,”ungkapnya. 

Tapi karena tidak ada tidak lanjut dari Polres Mempawah, maka pihaknya bersama puluhan warga Segedong 4 Juni 2012 mendatangi Polda Kalbar. Namun, GAIB menilai masih belum ada tindakan kongkrit, sehingga memutuskan untuk memperjuangkan kasus ini ke Mabes Polri.

Read More

BANK KALBAR KEMBALI RAIH PLATINUM AWARD

Bank Kalbar kembali meraih Platinum Award yang digelar Majalah Infobank Jum`at lalu di Kraton Yogyakarta. Penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya diterima dari pemeringkat nasional. Dihubungi Senin (16/07/12) Dirut Bank Kalbar Sudirman HMY, menuturkan, selama 12 tahun berturut – turut mulai dari tahun 2000 hingga 2012, Bank Kalbar selalu mendapat predikat Sangat Bagus dari pihak independen. Hal ini membuktikan kinerja Bank Kalbar tidak diragukan lagi sekaligus menunjukkan kemampuan bersaing dengan perbankan di tanah air. Sudirman menyebutkan 120 Bank versi Infobank 2012 yang didasarkan atas Bank 2010 – 2011 menggunakan 5 kriteria utama yang terbagi kedalam 7 rasio keuangan dan 4 angka pertumbuhan. Indikator tersebut antara lain rasio permodalan, kualitas aset (aktiva produktif), rentabilitas dan likuiditas serta efisiensi dan pertumbuhan dana, modal dan laba. Ia menambahkan, dalam profil dan karakterisktik Bank di kelompok modal Rp.100 milyar sampai dengan di bawah Rp.1 trilyun berdasarkan modal sesuai dengan konsep API (Arsitektur Perbankan Indonesia), terdapat sebanyak 36 Bank yang masuk dalam kelompok ini, dan semuanya menyandang predikat Sangat Bagus. Posisi 5 besar di kelompok ini diduduki oleh Bank Sultra, Bank Kalbar, Bank NTT, Bank Pembangunan Kalteng dan Bank Sulbar. Bank Kalbar menempati peringkat kedua dari 61 Bank di kelompok ini dengan nilai total 96,49. Dirinya berharap dengan penilaian Sangat Bagus selama 12 tahun berturut – turut dari pihak independen, semakin menambah kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi menggunakan prodek dan jasa Bank Kalbar.

Karena, dengan demikian berarti turut serta memajukan perekonomian di Kalbar. Bank Kalbar terus berupaya meningkatkan peran dalam membantu menumbuhkan perekonomian daerah sekaligus mewujudkan impian menjadi Bank Regional Champion (BRC). Terdapat 3 pilar BRC yang harus dicapai Bank Kalbar dalam mewujudkan impian tersebut yakni Kelembagaan yang kuat, Kemampuan sebagai Agent of Regional Development serta Kemampuan melayani masyarakat. Ada 3 rencana yang telah dipersiapkan, antara lain menambah modal dari pemegang saham dan memperbesar porsi laba ditahan. Saat ini posisi modal Bank Kalbar per 31 Desember 2012 mencapai Rp.658,30 milyar dan menargetkan peningkatan modal mencapai Rp.1 trilyun hingga tahun 2014 mendatang. Masih terkait dengan upaya mencapai 3 pilar BRC tersebut, Bank Kalbar juga semakin efektif berperan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sudirman mengatakan, hingga tahun 2011 penyaluran kredit mencapai Rp.141 milyar, tumbuh melebihi angka yang ditargetkan sebesar Rp.120 milyar. Sementara untuk tahun 2012, Bank Kalbar menargetkan penyaluran KUR dapat mencapai Rp.200 milyar. Disamping itu, Bank Kalbar juga menargetkan aset sebesar Rp.7,58 trilyun, penyaluran kredit Rp.5,86 trilyun dan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp.6,27 trilyun. Untuk laba tahun ini, Bank Kalbar menargetkan dapat mencapai Rp.244,61 milyar atau tumbuh sekitar 40 % dibanding dengan pencapaian tahun 2011.

Read More

HASIL SOSEK MALINDO DI PONTIANAK SIAP DIBAWA DI TINGKAT NASIONAL

Delegasi Sosek Malindo Serawak Malaysia dan Provinsi Kalbar telah mengakhiri pertemuan Sosek Malindo tingkat daerah, dengan menyepakati sejumlah pointer penting, antara lain peningkatan kerja sama di bidang pariwisata, kelistrikan serta kelanjutan pembukaan CIQS di PLB Badau – Lubuk Antu. 

“Hasil pertemuan kedua tim teknis tersebut, selanjutnya menjadi bahan dalam pertemuan Sosek Malindo tingkat nasional ke 28 di Serawak, ujar Ketua Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo Serawak Malaysia, Dato IK. Pahon, Rabu (11/7/12). 

Ia mengharapkan kerjasama bilateral kedua negara, bukan hanya terbatas pada tingkat lembaga pemerintahan, melainkan dapat menjangkau hingga masyarakat yang tinggal di perbatasan kedua negara. 

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Sosek Malindo Provinsi Kalbar, MH. Munsin mengatakan, dengan ditandatanganinya hasil rapat tim teknis oleh kedua delegasi, maka semua agenda yang tertuang dalam kesepakatan tersebut hendaknya segera ditindaklanjuti dan dapat diimplementasikan dalam program kerja melalui Pemerintah Pusat di masing – masing negara. 

Lebih lanjut, Munsin sangat mengapresiasi partisipasi semua pihak dalam memberikan saran dan masukan, terkait berbagai persoalan yang tengah dihadapi dan perlu segera diatasi, bagi kepentingan bersama di kawasan perbatasan. 

“Hal ini bertujuan bagi peningkatan kerjasama serta hubungan persaudaraan yang lebih akrab di masa mendatang,”terangnya. 

Oleh karena itu, menurut Munsin, tim teknis dari kedua belah pihak dituntut untuk lebih pro aktif dan responsif melaksanakan koordinasi dan aplikasi di lapangan, sehingga setiap isu maupun permasalahan dapat diatasi secara bersama.

Read More

KRISIS LISTRIK KEMBALI DISAMPAIKAN KE WAPRES

Krisis listrik yang masih mendera Kalbar menjadi persolan krusial yang patut segera ditangani pemerintah pusat. Mengingat tingginya pertumbuhan populasi penduduk serta perkembangan perekonomian daerah yang cukup pesat, menuntut tercukupinya energi listrik serta jaminan stabilias pasokan. 

“Krisis listrik termasuk salah satu persoalan yang kembali saya kemukakan kepada Wakil presiden, Budiono dalam kunjungannya ke Kalbar beberapa hari lalu,” ujar Gubernur Kalbar, Cornelis seusai Sidang Paripurna di DPRD Kalbar Jum`at (6/7/12). 

Dirinya berharap hal itu ditindaklanjuti Pusat dengan mengeluarkan kebijakan khusus melalui Kementrian BUMN, untuk melakukan peningkatan energi listrik di Kalbar. 

Terkait pemadaman listrik dari PLN yang terus terjadi belakangan ini, Cornelis telah merima penjelasan bahwa pemadaman akibat kerusakan pada mesin pembangkit. 

“Tetapi pihak PLN telah berupaya untuk memperbaiki dengan mendatangkan spare part baru, hanya untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan langsung ke pihak PLN,” terangnya. 

Ia berharap kerusakan dapat segera diperbaiki sebelum bulan Ramadhan, agar tidak menggangu masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa.

Read More

KUR TKI JANGKAU KALBAR

Pemerintah pusat memperluas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menjangkau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). KUR diberikan kepada calon TKI untuk membantu keperluan pendanaan dalam proses penempatan ke luar negeri. 

Ditemui Kamis (5/7/12), Kepala Dinas Sosnakertrans Provinsi Kalbar, Jakuri Suni mengatakan, program KUR TKI melibatkan sejumlah Kementrian dan lembaga tingkat pusat, antara lain, BI, Bappenas, Kementrian Perdagangan, Kementrian Koperasi dan Kemenakertrans. 

“Sedangkan untuk bank pelaksana, Pemerintah menunjuk BRI,” tambahnya. 

Ia menyebutkan, nantinya setiap calon TKI dapat mengajukan pinjaman dana maksimal 20 juta rupiah dengan suku bunga sebesar 22 % menurun. Pengembalian pinjaman dibayarkan oleh perusahaan tempat TKI bekerja melalui Bank setempat untuk selanjutnya ditransfer ke BRI. 

Jakuri mengakui di pulau Jawa program KUR cukup berhasil membantu para TKI yang bekerja di negara Korsel dan Malaysia, dan dirinya berharap hal serupa juga diraih para calon TKI asal Kalbar. 

“Namun, untuk Kalbar belum ada TKI di yang telah memanfaatkan fasilitas dari Pemerintah berupa program KUR, karena masih dalam tahap sosialisasi, itu pun baru di 2 kota yakni Pontianak dan Singkawang. Sehingga belum ada target, meskipun secara nasional Pemerintah menargetkan program KUR menjangkau sebanayk 8.000 TKI,” jelas Jakuri.

Read More

KALBAR RAIH NILAI EKSPOR TERTINGGI TAHUN 2011

Pemerintah provinsi Kalbar terus berupaya menciptakan ilim usaha yang semakin kondusif untuk memudahkan investor melakukan investasi. Serta memperbaiki kualitas produksi lokal agar mampu bersaing, baik di pasar lokal, dalam negeri maupun luar negeri. 

Hal itu diungkapkan Gubernur Kalbar, Cornelis saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar Jum`at (6/7/12). 

“Ditinjau dari produk domestik regional bruto (PDRB) perekonomian Kalbar masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri pengelolaan. Khusus sektor perdagangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir semakin memberikan peranan yang penting dalam perekonomian Kalbar, sehingga mulai menggeser peranan sektor industri. Bahkan dalam 3 tahun terakhir produk ekspor Kalbar menunjukkan kenaikan yang signifikan, terutama yang berasal dari hasil tambang,” paparnya. 

Cornelis menyebutkan, pada tahun 2009 nilai ekspor Kalbar mencapai 536 juta dolar AS, meningkat signifikan pada tahun 2012 sebanyak 71,9 % atau 922 juta dolar AS. Nilai ekspor Kalbar hingga Desember 2011 mencapai 1.8 juta dolar AS atau 102,5 % dari nilai ekspor tahun 2010. Kenaikan ini merupakan angka tertinggi dalam sejarah ekspor Kalbar. 

Di sisi lain, Cornelis mengakui peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar sangat besar dan terus menujukkan trend peningkatan selama periode 2008 – 2010. pada tahun 2010 kontribusi investasi terhadap PJRB Kalbar sebesar 16 trilyun atau 28,04 % dari PDRB Kalbar. 

“Upaya yang terus dilakukan Pemerintah Daerah Kalbar untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB telah membuahkan pernghargaan, dimana Kalbar dinobatkan sebagai Regional Champion 2011 atau daerah terbaik di bidang investasi,”pungkas Cornelis.

Read More

SEKILAS TENTANG MTQ ANTAR PONPES DI PONTIANAK

MTQ Internasional I dan MTQ Nasional VII serta Munas IV Jam`iyyatul Qurra wal Huffazh (JQH) Minggu (8/7/12) malam di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak ditutup oleh Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandy Sandjaya.

Acara penutupan berlangsung semarak, terutama pesta kembang api yang mengakhiri rangkaian kegiatan, tentu selalu diingat oleh para kafilah dari luar Kalbar. Selama 5 hari sejak dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono, Selasa (3/07/12), sekitar 1.500 peserta yang berasal dari 250 Pondok Pesantren (Ponpes) di tanah air serta beberapa negara ASEAN bertanding untuk menjadi yang terbaik.

3 kegiatan besar yang berlangsung di ibukota Kalbar ini merupakan gawe dari JQH, suatu organisasi otonom Nahdlatul Ulama (NU). Kegiatan MTQ diselenggarakan JQH untuk melestarikan dan meningkatkan minat terhadap seni membaca Al-Qur’an sekaligus memahami kandungan dan isi dari kitab suci umat Islam. Selain itu, MTQ juga menjadi sarana untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Bagi JQH sendiri, terselenggaranya MTQ secara periodik juga meningkatkan kinerja organisasi ini.

Untuk memeriahkan pelaksanaannya, pihak panitia juga menggandeng pelaksanaan Kalbar Expo 2012, suatu pameran nasional yang tahun ini menginjak usia yang kedelapan sejak pertama kali digelar tahun 2005 silam. Meskipun memiliki kekurangan, namun secara umum even 5 tahunan yang diselenggarakan JQH ini relatif sukses.

Bagi santri yang meraih prestasi tentu kepulangan ke daerah asal terasa lengkap dengan membawa piagam, tapi bagi yang belum beruntung tentunya pengalaman selama mengikuti berbagai cabang lomba, menjadi modal berharga untuk mengukir prestasi di masa mendatang. Kafilah tuan rumah juga cukup membanggakan dengan berhasil meraih prestasi di beberapa cabang lomba.

Sementara Pemerintah provinsi Kalbar, usai penyelenggaraan tentunya harus melakukan evaluasi, karena beberapa hal masih perlu disempurnakan. Hal ini penting, agar saat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan bertaraf nasional maupun internasional ke depan dapat berjalan lebih baik lagi.

Read More

GUBERNUR JANJI SANKSI SKPD GAGAL BENAHI ASSET

Gubernur Kalbar, Cornelis tampaknya mulai hilang kesabaran terhadap kinerja SKPD yang belum berhasil menuntaskan pemasalahan asset. Pasalnya, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Kalbar Tahun Anggaran 2011. 

”Kali ini saya tidak lagi mentolerir SKPD yang gagal membenahi masalah asset atau barang milik daerah. Mengingat dua tahun berturut – turut LHP Kalbar mendapat penilaian kurang memuaskan dari BPK akibat kesemrawutan dalam pengelolaan asset,” ujar Cornelis saat ditemui usai Sidang Paripurna di DPRD Kalbar, Jum`at (6/7/12). 

Ia menambahkan, pembenahan akan dilakukan segera mungkin sesuai arahan dari BPK, termasuk menjatuhkan sanksi bagi SKPD yang kembali gagal membenahi asset. 

”Terkait pendanaan diupayakan terakomodir melalui APBD Perubahan 2012, sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut dengan DPRD Kalbar,”terangnya. 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Nicodemus R. Toun menyatakan dukungannya atas pembenahan semua asset milik daerah. ”Pembenahan asset sangat penting demi memperjelas status dan menyelamatkan semua asset milik daerah,”ingatnya. 

Sehari sebelumnya di DPRD Kalbar, Ketua BPK RI Rizal Djalil menyampaikan sejumlah temuan pemeriksaan atas LHP tahun 2011. 

BPK mendesak Pemerintah daerah Kalbar bekerja keras dalam membenahi dan menata persoalan barang daerah agar tidak menimbulkan permasalahan yang selalu berulang. 

Namun, BPK kurang menyetujui jika persoalan ini ditindaklanjuti oleh DPRD Kalbar untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Read More

LHP KALBAR 2011 KEMBALI TERGANJAL ASET

Provinsi Kalbar kembali meraih hasil kurang memuaskan, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan untuk tahun 2011 dari BPK RI yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil tersebut sama seperti LHP tahun 2010 lalu dengan persoalan yang sama yakni kekacauan dalam pengelolaan asset. 

”Hasil tersebut akibat Pemerintah provinsi Kalbar, terutama Sekretaris Daerah dan jajaran SKPD tidak bersungguh – sungguh untuk membenahi asset. Misalnya mengurus bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikasi dari BPN,” ujar anggota BPK RI Rizal Djalil, usai Sidang di DPRD Kalbar Kamis (5/7/12). 

Menurutnya persoalan mengenai aset atau barang milik daerah, sebenarnya bukanlah masalah yang rumit asalkan ada keseriusan dari instansi terkait. 

Oleh karena itu, Rizal mendesak gubernur Kalbar bersikap tegas dengan memberikan target pada Sekretaris Daerah dan jajaran SKPD untuk membenasi aset, bahkan memberikan sanksi bagi yang tidak bekerja maksimal. 

Di tempat yang sama, gubernur Kalbar, Cornelis mengaku sangat kecewa karena LHP kembali gagal meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya karena masalah aset yang tidak tuntas. Yang lebih menyakitkan lagi, alasan yang dikemukakan sejumlah SKPD kepada BPK, belum tuntasnya permasalahan aset karena kesibukan. 

”Tapi kami akan segera menidaklanjuti semua rekomendasi BPK, untuk membenahi pengelolaan atas asset yang masih bermasalah,”janji Cornelis. 

Sementara itu, Sekretaris daerah Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie juga berjanji untuk segera membenahi pengelolaan aset di semua SKPD, sesuai arahan dari BPK RI agar LHP tahun 2012 dapat lebih baik. 

 Sebelumnya, Anggota BPK RI Rizal Djalil dalam Sidang Paripurna di DPRD Kalbar kemarin, menyampaikan sejumlah temuan pemeriksaan atas LHP keuangan provinsi Kalbar. 

BPK mendesak Pemerintah daerah Kalbar bekerja ekstra keras dalam membenahi dan menata persoalan barang daerah agar tidak menimbulkan permasalahan yang selalu berulang. Namun, BPK kurang menyetujui jika persoalan ini ditindaklanjuti oleh DPRD Kalbar untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Read More

CORNELIS : “TIM PKR LAMA ANGGAP SAYA TUNGGUL”

Berbagai tudingan miring terus diarahkan kepada Gubernur Kalbar Cornelis, pasca keputusannya untuk membentuk Tim Pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang baru. 

Keputusan tersebut dinilai sebagai strategi politik Cornelis untuk memuluskan langkahnya memenangkan Pemilu Gubernur Kalbar 20 September mendatang. Mengingat Tim PKR lama yang diketuai Bupati Sintang Milton Crosby dapat menjadi sandungan bagi incumbent Cornelis – Christiandy Sandjaya dalam Pemilihan Gubernur. 

Ketika dikonfirmasi Kamis (5/7/12), Cornelis terlihat santai menyikapi berbagai tudingan yang diarahkan padanya. Ia mengatakan bahwa keputusan membentuk Tim PKR baru yang diketuai Mikael Abeng justru untuk membantu realisasi terbentuknya provinsi baru di belahan timur Kalbar. Mengingat kinerja tim lama kurang produktif. 

“Apalagi, Presiden telah menginstruksikan agar Pemerintah provinsi segera menyempurnakan beberapa persyaratan yang masih kurang, sesuai aturan dalam perundang – undangan terakit usulan daerah otonom baru,”ujar Cornelis. 

Namun Cornelis sontak emosional ketika mendengar nama Milton Crosby disebut. “Tim PKR lama yang dinakhodai Milton telah menganggap saya seperti sebuah tunggul, karena tidak pernah berkoordinasi dengan saya yang nota bene wakil Pemerintah pusat di daerah,”kata Cornelis dengan nada tinggi. 

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya menilai penyelesaian polemik seputar pemekaran PKR, jauh lebih bijak jika Pemerintah provinsi Kalbar melakukan pertemuan dengan Tim PKR lama yang diketuai Milton Crosby. Mereka merupakan penggagas pembentukan PKR dan perjuangan yang ditempuh Tim lama tinggal selangkah lagi, yakni mendapatkan persetujuan dari Gubernur,”ingat Retno. 

Menurut Retno, Pemerintah Provinsi tidak perlu menunggu tahun 2020, baru PKR yang mencakup 5 Kabupaten di belahan timur Kalbar terbentuk, yakni Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu. 

“Sebab, hasil konsultasi Komisi A DPRD Kalbar ke Komisi III DPR RI dan Kementrian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa usulan PKR mendapat prioritas. Mengingat beberapa Kabupaten yang tergabung dalam usulan PKR berada di wilayah perbatasan, sehingga pemekaran daerah dapat mempercepat pembangunan perekonomian berada terdepan negara,”pungkasnya.

Read More

ARAFAH TAMPIK SEMUA ISU MIRING

Berbagai isu tidak sedap yang menerpa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang – Fathan A. Rasyid (ARAFAH) mulai membuat pasangan ini gerah. 

Tak terkecuali 3 parpol pengusung yakni PPP, Partai Hanura dan PBB juga risih karena diisukan telah menerima suap sebesar 6 Milyar, agar tetap mencalonkan Armyn – Fathan dalam Pemilukada Kalbar tahun 2012. 

Dalam jumpa pers Selasa (25/06/12), Fathan mengatakan, bahwa isu terkait suap tidaklah benar. Dirinya tidak menampik ada pihak tertentu yang ingin menjegal langkah mereka maju dalam Pemilukada Kalbar. 

”Bahkan ada yang menyatakan bahwa kami berdua tidak dapat mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, karena belum mengantongi surat izin dari pimpinan di instansi masing – masing,”ungkap Fathan. 

Menurutnya, sesuai UU Pilkada bakal pasangan calon yang berasal dari TNI maupun PNS hanya di wajibkan melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan ketika mendaftar ke KPU, bukan surat keputusan dari atasan atau pimpinan institusi. 

”Dan saya telah melampirkan surat pengunduran diri sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kalbar, begitu pula dengan pak Armyn yang menjabat sebagai Staf ahli Panglima TNI, juga telah melampirkan surat pengunduran diri ke KPU Kalbar,”tandasnya. 

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalbar Retno Pramudya mengatakan, munculnya nama Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang merupakan aspirasi dari bawah. Sehingga PPP, Partai Hanura dan PBB menyepakati untuk membentuk koalisi parpol mengusung keduanya tanpa biaya atau ongkos perahu seperti yang diisukan. 

Lebih lanjut, Retno menyatakan bahwa dukungan politik untuk Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang – Fathan A. Rasyid kini semakin menguat, menyusul bergabungnya 2 parpol dalam barisan koalisi, yakni Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan PPRN. 

”Dengan kian bertambahnya dukungan serta menguatnya kepercayaan masyarakat, saya optimis pasangan ARAFAH dapat memenangkan Pemilukada dengan 1 putaran,”tegasnya.

Read More