PT.PN XIII TERUS EKSPANSI BISNIS

PT. PN XIII (Persero) terus melakukan ekspansi kegiatan usaha dengan memperluas areal tanam di berbagai daerah, termasuk di luar Kalbar. Bahkan, instruksi Menteri BUMN agar semua BUMN memperkuat dan memperluas jaringan usaha, kian mendorong PT. PN XIII melakukan pembukaan lahan secara besar – besaran baik di komoditas sawit maupun karet. 

Ditemui Kamis (20/06/12), Dirut PT.PN XIII Pontianak Baim Rachmat mengatakan, pada tahun 2012 ini pihaknya menargetkan pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 10.800 ha dan perkebunan karet 1.000 ha. 

“Pola yang diterapkan tetap mengacu kemitraan dengan masyarakat. Perbandingannya 70 – 30,”ujar Baim. 

Sementara Tanaman belum menghasilkan (tbm) yang dalam pemeliharaan sekitar 16.000 ha dan replanting (peremajaan) sekitar 3.000 ha. 

“Bahkan, untuk mendukung produksi, PT. PN pada tahun ini juga memulai pembangunan 2 unit pabrik pengolahan CPO di Kaltim dan Kalsel, masing – masing dengan kapasitas 30 ton/jam, ”tambahnya. 

Baim menyebutkan pada tahun 2011 PT.PN XIII berhasil membukukan laba bersih sebesar 191 M, dimana sekitar 28 % merupakan setoran deviden ke Pemerintah pusat. 

Sementara untuk tahun 2012 ditargetkan laba kotor sebelum pajak mencapai 307 M dan laba bersih sebesar 230 M. 

“Sebagai tangung jawab terhadap pembangunan daerah, maka setiap tahun PT.PN menyisihkan sekian persen dari laba bersih untuk mendanai program CSR (Corporate Social Responsibility), Kemitraan dan Bina Lingkungan,”tegasnya.

Read More

MINSEN KLARIFIKASI INSIDEN DI RAPAT BANMUS

Ketua DPRD Kalbar, Minsen segera mengklarifikasi pemberitaan di media massa lokal, terkait dirinya sengaja mengganjal terbentuknya PKR. Khususnya insiden di Rapat Banmus Selasa siang yang berakhir deadlock, setelah sempat adu argumen dengan salah seorang anggota Awang Sofyan Rozali. 

Dihubungi Rabu (20/06/12), Ketua DPRD Kalbar, Minsen menegaskan, tidak pernah menghambat atau menjegal usulan dari anggota Banmus untuk membentuk Pansus Provinsi Kapuas Raya (PKR), Pansus Asset maupun Pansus Tatib. 

“Insiden dalam rapat kemarin dipicu oleh sikap Awang Sofyan yang memaksakan kehendak, agar usulan ketiga Pansus diagendakan sebagai salah satu kegiatan dewan hingga Agustus mendatang,” ujar Minsen. 

Ditambahkan Minsen, dalam pembicaraan sebelum rapat diskor untuk makan siang, kedua usulan tidak disampaikan. Anehnya ketika rapat dilanjutkan kembali untuk membahas persoalan lainnya, barulah usulan disampaikan Awang Sofyan dan harus diagendakan sebagai kegiatan dewan. 

 “Saya jelas menolak karena menyalahi aturan, apalagi, usulan hanya disampaikan oleh Awang,”tegasnya. 

Minsen juga meluruskan berita bahwa telah mencoret daftar hadir peserta Rapat Banmus. Sebenarnya ia hanya mencoret namanya sendiri bukan nama para peserta rapat lainnya. Karena dirinya tidak bertanggungjawab atas hasil rapat, jika akhirnya Rapat memang tetap mengagendakan Pansus. 

Terkait aksi membanting pintu ruang rapat, legislator asal PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa kejadiannya tidaklah demikian. 

 “Pintu ruangan memang harus ditekan agak keras ketika ditutup. Mungkin waktu ditutup terdengar suara keras oleh anggota dewan yang di dalam ruangan sehingga dikira pintu dibanting,”katanya. 

Selanjutnya Minsen mengatakan akan membicarakan dengan anggota Banmus lainnya untuk mengadakan Rapat, guna melanjutkan kembali pembahasan jadwal kegiatan dewan. 

Sambil menunggu rampungnya jadwal baru, maka dewan untuk sementara masih tetap menggunakan jadwal lama.

Read More

AKSI BANTING PINTU WARNAI RAPAT BANMUS DPRD KALBAR

Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalbar yang berlangsung Selasa (19/06/12) siang nyaris ricuh. Penyebabnya berawal dari sikap Ketua DPRD Kalbar Minsen yang kurang akomodatif dalam memimpin sidang. 

Minsen yang terlibat adu argumen dengan salah seorang anggota Banmus Awang Sofyan Rozali, terkait penjadwalan kegiatan dewan mendadak emosional. Bahkan, meninggalkan ruang rapat sambil membanting pintu dengan keras. 

Sikap kurang etis tersebut kontan menyulut emosi Awang Sofyan, yang juga membanting pintu ruangan sehingga sidang bubar tanpa keputusan. 

Ditemui di ruang fraksi Golkar, Awang mengaku sangat kecewa dengan sikap Ketua DPRD yang tidak menghargai pendapat serta tidak dapat menerima perbedaan dalam berpendapat. 

“Padahal, pengaturan ulang agenda dewan adalah untuk mengakomodir aspirasi dari kalangan dewan, menyikapi sejumlah persoalan penting di Kalbar, antara lain usulan Pembentukan Pansus Asset dan usulan Pembentukan Pansus Provinsi Kapuas Raya (PKR),” ungkapnya dengan nada kesal. 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Ananta Tur mengakui adanya insiden keributan kecil dalam Rapat Banmus, yang dipicu sikap Ketua DPRD, Minsen. 

 “Perdebatan berawal dari usulan untuk memperbaharui jadwal baru Banmus, karena sejumlah agenda kegiatan di jadwal yang lama perlu disempurnakan,” terang Prabasa. 

Ia mengatakan, sebagian anggota Banmus mengusulkan agar sidang pembentukan Pansus Asset dan Pembentukan Pansus PKR. Namun, Minsen menolak dan bersikeras agar keduanya dianulir karena dianggap belum perlu. Suasana semakin panas ketika Minsen justru menuding sikap keras Awang merupakan pemaksaan kehendak, bahkan mengatakan hal itu hanya kepentingan politik fraksi Golkar. 

Menurut Prabasa, kalau memang Ketua DPRD maupun anggota dewan lainnya menganggap Pansus Asset dan Pansus PKR belum layak dibentuk, hal itu sebenarnya dapat disampaikan pada Sidang melalui fraksi masing – masing. 

“Bukannya lalu bertengkar di rapat Banmus,” kesalnya. 

Sehingga terkesan Ketua DPRD yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan ini sengaja menjegal agar Sidang pembahasan pembentukan Pansus Asset dan Pansus PKR tidak masuk dalam agenda dewan. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar Minsen belum dapat dikonfirmasi. Upaya mengontak yang bersangkutan melalui ponsel tidak dapat dilakukan karena tidak aktif.

Read More

ELIT POLITIK DI KALBAR SEPERTI ANAK TK REBUTAN PERMEN

Masa depan pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang meliputi 5 Kabupaten di belahan timur Kalbar, yakni Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu semakin tidak jelas. 

Beberapa pihak yang terkait bukannya bersatu untuk mempercepat pemekaran PKR, justru saling berseberangan sehingga persoalan menjadi semakin runyam. 

Terakhir yang kontroversial adalah gubernur Kalbar, Cornelis, membentuk Tim Pemekaran PKR baru dengan Koordinator Mikael Abeng. Padahal pada saat yang bersamaan Tim Pemekaran yang diketuai Milton Crosby, tengah menunggu persetujuan dari gubernur terkait beberapa kekurangan seperti yang dipersyaratkan PP Nomor 8 Tahun 2007. 

Dimintai tanggapannya terkait hal ini Selasa (19/06/12), anggota fraksi Golkar DPRD Kalbar, Mulyadi Yamin, menilai sikap sejumlah elit politik menyangkut PKR, seperti anak–anak TK yang memperebutkan permen. 

“Meributkan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas,” sindirnya. 

Terlebih sikap gubernur Kalbar, yang membentuk Tim Pemekaran baru, sehingga ada 2 Tim Pemekaran PKR yang masing – masing mengklaim paling sah. 

“Akibatnya masyarakat terutama di belahan timur Kalbar menjadi sangat bingung, melihat sikap gubernur yang terkesan menjadikan isu PKR untuk kepentingan politik,”tandas Mulyadi. 

Sementara itu, legislator lainnya Inosensius menilai dengan terbentuknya tim pemekaran PKR yang baru, justru menghambat realisasi PKR, karena Tim Pemekaran yang baru harus memulai lagi semuanya dari nol. 

“Padahal yang perlu dipercepat oleh gubernur saat ini adalah mengeluarkan persetujuan menyangkut pembiayaan pembangunan, penyerahan asset dan personil serta pendanaan Pemilukada pertama jika PKR nantinya terbentuk, seperti tertuang dalam PP Nomor 8 Tahun 2007,”ujarnya. 

Sebelumnya Gubernur Kalbar Cornelis membentuk Tim Pemekaran PKR baru yang diketuai mantan Ketua DPRD Sintang Mikael Abeng. Keputusan ini kontan menuai kecaman dari berbagai kalangan, terutama pendukung Milton Crosby. 

Cornelis beralasan pembentukan Tim baru untuk mempercepat terwujudanya PKR, karena Tim yang dinakhodai Milton Crosby kurang pro aktif. Bahkan, yang lebih mengagetkan lagi, Cornelis menilai idealnya Kalbar menjadi 3 provinsi dan kesemuanya harus tetap menggunakan nama Kalimantan.

Read More

LADA MEROKET DI TENGAH ANJLOKNYA HARGA KARET DAN KAKAO

Di tengah merosotnya harga jual komoditas karet dan kakao di wilayah perbatasan Kalbar, harga lada justru melonjak naik. Jika sebelumnya harga jual di pasaran Kabupaten Sanggau bermain di kisaran Rp38.000 per Kg, kini berada di kisaran Rp45.000 – Rp50.000 per Kg.

Dihubungi Senin (18/06/21), salah seorang warga Balai Karangan, Sanggau, Rudiansyah menyebutkan, kenaikan harga lada hitam mulai terjadi sejak 3 bulan terakhir, menyusul tingginya permintaan dan kebutuhan di pasaran internasional.

“Bahkan, tidak menutup kemungkinan harga terus meroket hingga Rp60.000 per Kg, jika kondisi di pasar dunia masih belum stabil,”terangnya.

Menurutnya kenaikan harga cukup membantu masyarakat petani lada, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Jika petani lada sedikit bergembira atas kenaikan harga, maka hal yang sebaliknya menimpa para petani karet dan kakao.

“Anjloknya harga kedua komoditas ini hampir bersamaan sekitar 3 bulan lalu,” ungkap Rudi yang juga petani karet. Penyebab menurunnya harga komoditas karet dan kaakao di pasaran lokal, merupakan dampak dari berkurangnya permintaan dan kebutuhan kedua komoditas di pasaran dunia.

Rudi menyebutkan untuk harga karet saat ini di pasaran lokal berkisar Rp9.000 – Rp10.000 per Kg, merosot dibanding harga sebelumnya sekitar Rp15.000 per Kg. “Sementara harga kakao kini berkisar Rp10.000 per Kg, merosot dibanding harga sebelumnya di kisaran Rp18.000 – 20.000 per Kg,”tambahnya.

Meskipun tidak menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat petani, namun merosotnya kedua harga komoditas tersebut terasa memberatkan.

Untuk menyiasati persoalan ini sebagian petani karet dan kakao beralih menjadi buruh lepas di perkebunan kelapa sawit.

Diakui Rudi, walaupun keluhan telah disampaikan, namun sejauh ini belum ada langkah terobosan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk membantu petani dengan menstabilkan harga.  

Read More

RTRWP KALBAR DITENGARAI BERPIHAK PADA PEMILIK MODAL

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Kalbar menilai revisi RTRWP Kalbar masih belum menjawab sejumlah persoalan mendasar tentang ketataruangan.

Usulan revisi RTRWP belum menunjukkan upaya untuk menekan laju deforestasi, mencegah konflik pemanfaatan ruang serta belum memberikan perlindungan terhadap wilayah pemukiman tradisional dan sentra produksi pangan rakyat.  

Dihubungi Senin (18/06/21), salah seorang anggota koalisi, Hermawansyah menilai, usulan RTRWP masih jauh dari harapan, sehingga perlu dikoreksi kembali oleh Pansus Penyusunan RTRWP di DPRD Kalbar. Bahkan, ditengarai revisi RTRW lebih mengakomodir kepentingan pemilik modal daripada kepentingan masyarakat.

“Saya melihat ada indikasi upaya pemutihan dari oknum Kepala daerah maupun kalangan pengusaha perkebunan dan pertambangan, untuk menghindar dari sanksi hukum atas pelanggaran terhadap ketata ruangan,”ujar Hermawansyah.

Ia juga menyoroti usulan revisi RTRWP Kalbar, khususnya yang mengatur pemanfaatan ruang. Dari 14,4 juta ha luas daratan Kalbar, sekitar 10 juta ha atau 70 % diantaranya dipergunakan untuk 3 kegiatan usaha. Masing – masing usaha perkebunan sawit mencapai 4,8 juta ha, pertambangan 1,5 juta ha serta usaha kehutanan hutan tanaman dan hutan alam 3,7 juta ha.

“Sedangkan sisanya seluas 4 juta ha lebih, sekitar 3,7 juta ha diperuntukkan untuk kawasan hutan lindung dan konservasi. Sehingga areal ruang hidup masyarakat yang diusulkan dalam RTRWP Kalbar hanya menyisakan 1,5 juta ha,” ungkap Hermawansyah.

Dikonfirmasi, Ketua Pansus RTRWP DPRD Kalbar, Retno Pramudya menjanjikan revisi RTRWP tidak merugikan hak – hak masyarakat. “Oleh karena itu Pansus bersikap terbuka dan menerima koreksi dari masyarakat, terhadap perubahan suatu kawasan dalam revisi RTRWP yang terindikasi merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun mengakui ada indikasi bahwa revisi RTRWP dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pemutihan atas pelanggaran yang telah terjadi sebelumnya.

Retno berjanji menindaklanjuti semua aspirasi masyarakat, termasuk melakukan koreksi terhadap usulan RTRWP. Pansus akan mengagendakan pertemuan dengan mengundang Tim Terpadu, Pemerintah provinsi Kalbar, Pemerintah Kabupaten Kota serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk membicarakan kembali RTRWP Kalbar.  

Read More

PANSUS RTRWP JANJI TIDAK RUGIKAN MASYARAKAT ADAT

Pansus Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) DPRD Kalbar berjanji penyusunan RTRWP tidak merugikan hak – hak masyarakat, terutama masyarakat adat.

Terbukti Pansus selalu bersikap terbuka dan menerima koreksi dari masyarakat, terhadap perubahan suatu kawasan dalam revisi RTRWP yang terindikasi merugikan masyarakat adat.

Dihubungi Minggu (17/06/12), Ketua Pansus RTRWP DPRD Kalbar, Retno Pramudya mengatakan, salah satu bukti keterbukaan Pansus adalah mengadakan public hearing dengan Koalisi Masyarakat Sipil, terkait hasil sementara penyusunan RTRWP.

“Dalam pertemuan yang pertama bulan lalu, Pansus memang menerima berbagai masukan dari perwakilan masyarakat adat dan sejumlah NGO, terkait pelepasan lahan adat di berbagai daerah yang diduga menyalahi aturan. Namun, Pansus meminta agar hal itu dilengkapi data dan fakta, untuk selanjutnya disampaikan kembali dalam public hearing kedua yang dijadwalkan berlangsung Senin (18/06/12) besok,“ ujar Retno.

Hingga saat ini, ia belum dapat memperkirakan kapan rampungnya penyusunan RTRWP Kalbar. “Karena selain belum mendapatkan substansi kehutanan dari Kementrian Kehutanan terkait usulan perubahan kawasan hutan, di tingkat daerah pun masih mendapatkan koreksi dari masyarakat,” tambahnya.

Meskipun masih lama, namun menurutnya hal itu bukan suatu masalah, karena yang terpenting setelah dilegalisasi menjadi produk hukum berupa Perda, RTRWP Kalbar tidak merugikan masyarakat.

"Apalagi ada indikasi bahwa revisi RTRWP dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha untuk melakukan pemutihan atas pelanggaran yang telah terjadi sebelumnya, " terangnya.

Oleh karena itu, Pansus bekerja sangat hati – hati agar tidak terjadi pemutihan dengan melegalkan berbagai pelanggaran terhadap perubahan peruntukan atau status kawasan hutan yang telah terjadi, sehingga pelanggaran hukum terhadap ketata ruangan yang dilakukan oknum pengusaha terhindar dari jeratan hukum.  

Read More

CORNELIS TUNTUT KONSISTENSI PIHAK PENGUSUL PEMEKARAN PKR

Tak ingin menjadi bulan – bulanan terkait terganjalnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR), gubernur Kalbar Cornelis berinisiatif menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan mengundang semua pihak yang terkait. Mulai dari pejabat Kementrian Dalam Negeri, beberapa anggota DPR RI asal Kalbar, 5 Bupati pengusul serta sejumlah pakar.

Rakor yang berlangsung Minggu (17/06/12), dimaksudkan untuk mensinGkronkan usulan pembentukan PKR dengan aturan perundang – undangan, mengingat sejumlah aturan telah mengalami revisi.

Cornelis mengatakan Rakor merupakan bukti jika tudingan sejumlah pihak bahwa Pemerintahannya menghambat pembentukan PKR adalah tidak benar.

“Terbukti Pemerintah provinsi langsung menindaklanjuti Amanat Presiden dengan mengundang Tim Pemekaran maupun daerah pengusul agar segera menyempurnakan sejumlah persyaratan yang masih kurang, sesuai ketentuan yang mengatur tentang pemekaran daerah,” tegasnya.

Menurutnya, justru sebenarnya Tim Pemekaran dan Pemerintah 5 Kabupaten pengusul yang kurang sunguh – sungguh. Pasalnya, Hasil evaluasi ternyata Pemerintah 5 Kabupaten pengusul PKR yakni Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu belum menganggarkan dana melalui APBD masing – masing.

“Padahal, hal itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika mengusulkan daerah otonom baru tingkat provinsi,” jelas Cornelis.

Cornelis memang tidak dapat menyembunyikan kekecewaanya, karena dari 5 Bupati yang diundang, hanya bupati Sekadau, Simon Petrus yang hadir. Sementara 4 Kabupaten lainnya hanya mengutus Wakil Bupati.

Sedangkan anggota DPR RI yang hadir yakni legislator asal fraksi PDI P Lazarus serta legislator dari fraksi PAN Sukiman.

Meskipun demikian, ia tetap meminta tim pemekaran dan 5 Kabupaten pengusul segera melengkapi semua persyaratan yang masih kurang, agar usulan PKR kembali disampaikan ke Pemerintah pusat.

“Namun, harus disadarai bahwa kewenangan sepenuhnya pembentukan daerah otonom baru berada di Pemerintah pusat, “ia mengingatkan.  

Read More

PPP DITERPA ISU TIDAK SEDAP

Badai isu menghantam PPP terkait keputusan untuk mengusung Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang – Fathan A. Rasyid sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Kalbar.

Partai berlambang Ka`bah ini diisukan telah menerima suap sebesar 6 M dari pasangan calon lain, agar tetap mencalonkan Armyn – Fathan dalam Pemilukada Kalbar Kalbar tahun 2012.  

Dihubungi Minggu (17/06/12), Sekretaris DPW PPP Kalbar, Retno Pramudya mengatakan, isu tersebut beredar melalui pesan singkat SMS maupun selebaran gelap.

“Isinya sarat dengan nada fitnah, antara lain menuding PPP sebagai partai penghancur umat. Padahal keputusan mengusung staf ahli Panglima TNI ini, justru untuk menyatukan berbagai umat di Kalbar,” ungkap Retno.  

Menurutnya, saat ini masyarakat Kalbar telah terkotak – kotak berdasarkan pemahaman sempit etnis, golongan dan keyakinan, yang jika dibiarkan sudah barang tentu berdampak destruktif terhadap daerah maupun masyarakat kedepan.

Sebelumnya, Ketua DPW PPP Kalbar, Ahmadi Usman pun mengakui, bahwa ada pihak tertentu yang ingin menjegal Armyn maju dalam Pemilukada Kalbar. Bahkan, beberapa hari sebelum pasangan Armyn Alianyang – Fathan A. Rasyid mendaftar ke KPU, beredar selebaran di rumah – rumah warga yang isinya menyebutkan Armyn batal maju dalam Pemilukada Kalbar.

Namun, ia mengajak semua pihak untuk memainkan politik santun dalam Pemilukada Kalbar. “Tolong hormati sikap PPP, karena kami juga mengormati keputusan pihak lain, “pintanya.  

Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Kalbar, Armyn Angkasa Alianyang – Fathan A. Rasyid telah mendaftar ke KPU Kalbar. Pasangan ini menjadi pasangan terakhir yang mendaftar, tepat di hari terakhir penutupan pendaftaran (12/06/12) lalu.

Mereka diusung oleh koalisi 3 parpol yakni PPP, Partai Hanura dan PBB dengan jumlah 10 kursi di DPRD Kalbar hasil Pemilu Legislatif tahun 2009.  

Read More

KOALISI MASYARAKAT SIPIL KAWAL TATA RUANG KALBAR

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Kalbar menunggu pertemuan dengan Pansus Penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kalbar yang dijadwalkan berlangsung 18 Juni 2012. Pertemuan akan dimanfaatkan sejumlah NGO dan perwakilan masyarakat adat dari berbagai Daerah di Kalbar, untuk menyuarakan kembali pentingnya penyusunan Tata Ruang yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat. “Tata ruang Kalbar harus mengakomodir hak – hak masyarakat atas atas sumber daya daya alam dengan memberikan legitimasi pada mereka, terutama bagi masyarakat adat,” ujar salah seorang anggota koalisi, Agus Sutomo, Sabtu (16/06/12). Menurutnya peruntukan kawasan maupun areal harus menyisakan sebagian untuk masyarakat adat, bukan diserahkan sepenuhnya bagi kepentingan pemilik modal. Selain itu, koalisi masyarakat sipil juga menuntut Pemerintah mempertimbangkan kembali atau kalau perlu mencabut izin yang telah diberikan kepada perusahaan untuk mengelola kawasan yang dilindungi, baik kawasan milik masyarakat adat atau areal hutan lindung.

“Misalnya hutan masyarakat adat di Semunying Jaya di Kabupaten Bengkayang yang telah diserobot perusahaan sawit PT. Ledo Lestari serta pengrusakan kawasan hutan di danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu oleh anak perusahaan PT. Sinar Mas,” sebutnya. Ditambahkan Agus, pada prinsipnya masyarakat tidak menolak program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam dan peruntukan kawasan, namun pembangunan haruslah mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan ekologis serta budaya lokal. “Antara lain melibatkan masyarakat di sekitar lokasi dalam kegiatan operasional perusahaan, dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya persetujuan dari masyarakat dalam proses pelepasan lahan, terutama pada kawasan yang telah mereka diami secara turun temurun,“ tegasnya. Sejauh ini, ia sangat mengapresiasi sikap Pansus DPRD Kalbar yang terbuka terhadap koreksi dari masyarakat, terkait penyusunan RTRW Kalbar.

Read More

GAIB PANTAU MONEY POLITIC DI PILGUB KALBAR

Gerakan Anak Indonesia Bersatu/GAIB Kalbar berkomitmen mengawal proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012, terutama mengawasi terjadinya praktik money politic. Sebab, telah menjadi trend di kalangan politisi maupun pasangan calon untuk memenangkan kompetisi Pemilukada, bukan dengan mengkampanyekan visi misi yang diusung, melainkan dengan melakukan praktik politik uang. 

Dihubungi Jum`at (15/06/12), Ketua GAIB Kalbar, Rudi Supriandi, mengakui jika potensi money politic dalam pilgub Kalbar cukup besar. Dan hal itu sebenarnya telah terdeteksi sejak awal, dimana beberapa figur yang maju mendadak bersikap sangat sosial dengan seringnya menggulirkan bantuan pada masyarakat. 

Sementara pada hari penentuan atau pencoblosan, maka serangan fajar masih menjadi alternatif bagi pasangan calon, karena dianggap ampuh untuk mendulang suara. 

Oleh karena itu, dalam Pemilukada kali ini, GAIB akan menerapkan pola dan strategi pengawasan dengan menyebar anggota ke berbagai daerah. Di lapangan nantinya anggota akan melakukan pengumpulan data dan fakta serta investigasi. Rudi menambahkan, untuk mengawasi praktik politik uang dalam Pilkada membutuhkan partisipasi dan kerjasama keras semua pihak. 

GAIB akan menggalang kekuatan dengan LSM lokal maupun nasional untuk memantau Pilgub Kalbar, sehingga pesta demokrasi yang nantinya berlangsung dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. 

Menurutnya, jika masyarakat memilih hanya berdasarkan uang, justru semakin menyengsarakan rakyat. Karena Kepala Daerah yang menang dan berkuasa tidak segan untuk menghalalkan segala cara dalam memerintah, termasuk melakukan korupsi untuk menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan. 

Read More

MASYARAKAT KALBAR SEMAKIN DEWASA SIKAPI ISU

Masyarakat Kalbar semakin arif dalam menyikapi isu yang berbau kontroversi maupun politisasi isu sosial politik. Terbukti dalam kasus video mesum mirip anggota DPR RI asal Kalbar, Karoline Margaret Natasa (KMN), masyarakat Kalbar menyikapinya dengan tenang. 

Meskipun di awal kemunculannya sempat membuat heboh, namun belakangan berangsur menurun dan mereda dengan sendirinya secara alami. 

Dihubungi Kamis (14/06/12), Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Gusti Suryansyah, hal itu memenjadi salah satu indikator bahwa masyarakat Kalbar semakin dewasa, termasuk dalam berdemokrasi. 

Terbukti kasus KMN tidak dipergunakan sebagai senjata untuk menyudutkan posisi gubernur Kalbar saat ini, Conelis, yang nota bene adalah ayah kandung KMN. Apalagi Cornelis adalah calon gubernur incumbent dalam Pemilukada Kalbar. 

Menariknya lagi, sejumlah tokoh yang maju dalam Pemilukada yang secara otomatis menjadi pesaing Cornelis, ternyata tidak menjadikan kasus KMN sebagai alat politik. Mereka hanya mengamati kasusnya dan menyerahkan proses penanganannya oleh lembaga berwenang. Di DPR menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Kehormatan, sedangkan secara hukum mempercayakan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Gusti menilai pada titik ini masyarakat Kalbar perlu diapresiasi, dengan tidak menjadikan diri mereka bagian dari kelompok yang memperkeruh suasana. 

Walau ada yang mempergunjingkan, namun hanya segelintir saja dan tidak mewakili masyarakat banyak. Apalagi, masyarakat pun sebenarnya mengetahui dan menyadari bahwa KMN belum terbukti secara hukum memang pelaku wanita di dalam video mesum yang sempat beredar. 

Anggapan bahwa KMN pelaku dalam video mesum hanyalah sebatas penilaian dari beberapa orang, yang tentu saja penilaiannya tidak dapat dijadikan dasar.

Read More

WALHI PERINGATI HARI LINGKUNGAN HIDUP DI RUMAH BETANG

Hari Lingkungan Hidup 5 Juni diperingati secara khusus oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar dengan menggelar berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isu lingkungan. 

Kegiatan berlangsung mulai 15 s/d 17 Juni 2012 dengan lokasi di Rumah Betang desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Bahkan, di Rumah Betang diadakan ritual “Nyangahatn” atau ucapan syukur, mohon berkat dan keselamatan sebagai awal dari rangkaian kegiatan. 

Dihubungi Kamis (14/06/12), aktifis Walhi Kalbar, Hendrikus Adam mengatakan tema yang diusung dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini adalah “Tanah Untuk Rakyat” dengan memperkuat akses dan kontrol rakyat atas sumber daya alam. 

Tema dipilih untuk mengangkat kondisi saat ini dimana masyarakat adat masih menjadikan hutan, tanah dan air sebagai suatu komponen yang tak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Sehingga upaya untuk mendorong dan memperkuat posisi, kepemilikian atas lahan adat serta perlindungan hukum terhadap masyarakat adat menjadi suatu hal yang sangat penting. 

Hendrikus menuturkan, rangkaian kegiatan lain yang digelar Walhi yakni penanaman pohon, dialog publik serta pemutaran film. Khusus untuk film Dokumenter sengaja mengangkat kasus Semunying Jaya di Kabupaten Bengkayang, untuk mengingatkan kepada masyarakat luas bagaimana lemahnya posisi masyarakat adat menghadapi pemilik modal ketika aparat hukum dan Pemerintah tidak lagi berpihak pada masyarakat. 

Selain itu, di Rumah Betang juga digelar pameran fotografi yang menampilkan sejumlah foto dan lukisan karya seniman lukis Zul MS. Borneo Fine Art Gallery. Kemudian peresmian Sekretariat Bersama Pengaduan Kasus Agraria dan Pemulihan Hak – Hak Masyarakat Kalbar.

Read More

PEMILIH TRADISIONAL PERKUAT POSISI INCUMBENT

Isu Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang kembali mencuat dalam Pemilu Gubernur Kalbar tahun 2012 diyakini tidak terlalu berpengaruh bagi posisi incumbent. Meskipun cukup memojokkan posisi Cornelis, namun melihat fakta bahwa sebagian besar masyarakat pemilih masih berfikir tradisional, maka isu PKR menjadi barang dagangan yang tidak terlalu laku dijual. 

Dihubungi Kamis (14/06/12), pengamat politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Gusti Suryansyah, mengakui bahwa posisi Cornelis – Christiandy Sandjaya masih sangat kuat dan berpeluang besar kembali memenangkan Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur dibanding 3 pasangan kandidat lainnya. 

Isu PKR memang dapat menggiring opini publik untuk tidak menyukai figur Cornelis, dengan menudingnya tidak mendukung terbentuknya daerah otonom baru di belahan timur Kalbar. Apalagi, jika dicermati pembentukan PKR tidak tercantum dalam visi misi Cornelis – Christiandy Di periode kedua mereka jika terpilih kembali sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalbar. 

Hal itu jelas sangat menyakitkan bagi penggagas dan pendukung yang telah berjuang mati-matian untuk memekarkan PKR. Namun, dalam konteks Pilgub, hal itu dapat ditangkis Cornelis melalui sentimen kelompok atau kedaerahan. Bahkan, pemilih yang sempat terpengaruh dan bersimpati pada pasangan calon lain, bakal berbalik arah ketika Cornelis mengangkat isu primordialisme atau sentimen kedaerahan. 

Begitu pula masalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar, tidak terlalu laku dijual dalam Pemilukada kali ini. Lagi – lagi persolannya adalah karakter pemilih yang masih tradisional. Meskipun kandidat lain memojokkan Cornelis telah gagal membangun Kalbar dengan berasalan rendahnya IPM Kalbar, kemudian mengolah isu PKR sedemikian rupa, tetapi hasilnya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara incumbent. 

Gusti tidak menafikan ada pemilih yang melirik ke pasangan lain, tetapi jumlahnya tidak begitu siginifikan. Selain itu, Cornelis sebenarnya masih dapat menangkis semua isu miring tentang dirinya, dengan mengemukakan berbagai prestasi dalam pembangunan selama hampir 5 tahun memimpin Kalbar. 

Prestasi yang diraih Cornelis dalam pembangunan menjadi modal utama sekaligus senjata paling ampuh untuk memukul balik lawan, karena merupakan fakta yang tak terbantahkan.

Read More

PKR KEMBALI MENCUAT DI PILGUB KALBAR

Setiap kali berlangsung momen politik baik itu Pemilu Legislatif maupun Pemilukada, selalu memunculkan isu yang menjadi polemik, tanpa terkecuali dalam Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur Kalbar tahun 2012. Salah satu isu yang muncul adalah pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR). 

Ditemui Selasa (12/06/12), anggota DPRD Kalbar asal Dapil Sintang Melawi, Inosensius mengakui isu PKR cukup menjual dalam Pemilukada Kalbar. Namun, masyarakat harus jeli melihat siapa sebenarnya yang konsisten dalam memperjuangkan PKR sejak pertama kali dicetuskan tahun 2006 silam. 

PKR adalah persoalan lama yang kembali mencuat setelah sempat menghilang beberapa bulan terakhir. Targetnya jelas memojokkan posisi gubernur saat ini, Cornelis, yang sempat dituding menghambat terbentuknya PKR. Di sisi lain, Cornelis adalah satu kandidat gubernur yang maju dalam Pemilukada Kalbar. 

Oleh karena itu, masyarakat harus dapat memilih dan memilah mana yang memang konsisten berjuang dan mana yang hanya memanfaatkan momentum Pemilukada untuk kepentingan politik sesaat. 

Mengenai komitmen DPRD Kalbar dalam masalah PKR, legislator asal Partai Golkar ini menyatakan, bahwa Bamus telah menjadwalkan Sidang tanggal 20 Juni 2012 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap 3 Pansus, yang salah satunya yakni adalah Pansus PKR. 

Pembentukan Pansus PKR merupakan bukti komitmen DPRD dalam mendukung pembentukan daerah otonom baru di belahan timur Kalbar, meliputi Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu. Pansus nantinya akan mempelajari secara mendalam faktror penyebab lambannya realisasi PKR, berkoordinasi dengan 5 Kabupaten pendukung serta Koordinator pembentukan PKR. Hasilnya akan tertuang melalui beberapa pointer rekomendasi sesuai kewenangan DPRD. 

Terkait lambannya DPRD mengeluarkan rekomendasi, Inosensius beralasan karena kalangan dewan tidak mengetahui jika surat berisi permintaan rekomendasi telah dilayangkan ke DPRD oleh Bupati Sintang Milton Crosby selaku Koordinator PKR.

Read More

Renungkan .....

Sebanyak 4 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah mendaftar ke KPU Kalbar. Mereka adalah Abang Tambul Husin – Barnabas Simin, Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid, incumbent Cornelis – Christiandy Sandjaya serta Armyn Alianyang – Fathan A. Rasyid. Kini keempatnya tinggal menunggu penetapan secara resmi dari KPU sebagai pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012.

Setiap pasangan atau semua figur yang bakal bertarung dalam Pemilukada Kalbar merupakan orang – orang terbaik di daerah ini dan masing – masing mempunyai kelebihan dan keunggulan. Visi dan misi yang mereka usung untuk maju dalam Pesta demokrasi kali ini pun cukup jelas, yang berorientasi pada kemajuan masyarakat dan daerah.

Logikanya dalam Pilgub kali ini masyarakat Kalbar akan memilih pasangan calon terbaik dari yang terbaik. Tapi melihat fakta masyarakat Kalbar yang sebagian besar masih berfikir tradisional, kecil kemungkinan hasilnya bakal seperti itu. Masyarakat umumnya masih melihat dan memilih pemimpin berdasarkan hubungan emosional kedaerahan, keagamaan, kelompok atau golongan, bukan pada program pasangan mana atau figur mana yang lebih baik.

Mudah – mudahan saja kondisi seperti ini tidak dimainkan oleh para tokoh yang bakal berkompetisi maupun ”orang – orang kepercayaan” mereka dengan mengangkat isu etnisitas atau keagamaan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Jika tidak, bakal celaka. Sentimen etnis atau keagamaan akan semakin menguat, sedikit saja terjadi gesekan bisa runyam. Tapi mudah – mudahan saja tidak.

Jadi kini semuanya berpulang para kandidat yang bertarung. Aman atau tidaknya daerah tergantung mereka. Masyarakat awam tidak bisa disalahkan seratus persen. Mereka tidak semuanya mengerti apa itu politik atau demokrasi. Mereka yang awalnya ramah lalu tiba- tiba menjadi garang dan beringas pada orang yang berbeda asal usul maupun latar belakang sosial, pasti ada yang memicunya atau ada yang membangkitkan emosi mereka. Istilahnya ada yang mengompori untuk membenci si A, tidak menyukai si B dan singkirkan si C! Masyarakat awam memang salah karena terlalu mudah terprovokasi, tapi persoalannya adalah mereka terkadang tidak mengetahui kalau mereka diprovokasi atau diperalat. Tidak semua bisa dengan mudah dan cepat memilah serta memilih kalimat yang bersifat saran, nasehat atau hasutan.

Jadi sejatinya keempat pasangan yang bakal berkompetisi dalam Pilgub Kalbar menyadari hal ini.  

Read More

2 PARPOL PENGUSUNG MILIKI PENGURUS GANDA

Dari sekian banyak parpol yang mengusung 4 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, tercatat 2 parpol diantaranya memiliki dualisme pengurus di tingkat provinsi, yakni Partai Barnas dan PKDI.

Untuk partai Barnas, kedua pengurus mengusung bakal pasangan calon yang berbeda. Satu mengusung pasangan Abang Tambul Husin – Barnabas Simin, sedangkan yang satunya mengusung pasangan incumbent Cornelis – Christiandy Sandjaya.

“Verifikasi akan dilakukan dengan memeriksa langsung ke DPP parpol bersangkutan, untuk mengetahui kepengurusan yang sah di tingkat daerah,”ujar Ketua KPU Kalbar AR. Muzammil saat penutupan Pendaftaran Pilgub Selasa (12/06/12) dini hari.

“Usungan dari DPD yang sah itulah yang nantinya diakui KPU, sedangkan yang tidak sah maka secara otomatis berdampak terhadap berkurangnya suara pasangan calon yang diusung,”jelas Muzammil.

Namun, untuk PKDI tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah suara atau kursi pasangan calon yang diusung. Sebab, kedua pengurus ternyata mengusung bakal pasangan calon yang sama yakni Abang Tambul Husin – Barnabas Simin.

Muzammil menambahkan, kegiatan KPU usai proses pendaftaran diantaranya mengadakan pertemuan dengan keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun tim kampanye masing – masing terkait pemeriksaan kesehatan.

“Pertemuan bertujuan untuk memberikan penjelasan secara teknis mengenai pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan mulai 12 Juni s/d 2 Juli 2012. Namun, KPU telah berkoordinasi dengan IDI agar pemeriksaan kesehatan dapat rampung sebelum tanggal 2 Juli,”sambungnya.

Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penggantian pasangan calon, sehingga dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan antara tanggal 3 s/d 9 Juli 2012. Tentunya penggantian bakal calon karena alasan berhalangan tetap, berdasarkan pemberitahuan dari KPU bukan usulan dari parpol atau gabungan parpol pengusung.  

Read More

KPU KALBAR JARING 4 PASANGAN CAGUB DAN CAWAGUB

KPU Kalbar Selasa (12/06/12) dini hari resmi menutup Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dari jalur parpol.

Sebanyak empat bakal pasangan calon terjaring sejak pendaftaran di buka 5 Juni 2012, yakni pasangan Abang Tambul Husin – Barnabas Simin, pasangan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid, pasangan Cornelis – Christiandy Sandjaya serta pasangan Armyn Angkas Alianyang – Fathan A. Rasyid.

Ketua KPU Kalbar, AR. Muzammil mengakui, beberapa bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur masih ada yang belum melengkapi semua persyarataan. Namun mereka masih memiliki waktu untuk melengkapi persyaratan yang kurang, paling lama 9 Juli 2012.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU, proses verifikasi lebih lanjut berkas para pendaftar berlangsung mulai 12 Juni s/d 2 Juli 2012. Sedangkan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat diumumkan 2 Agustus mendatang.

Berdasarkan data KPU Kalbar, pasangan Abang Tambul Husin – Barnabas Simin tercatat sebagai pendaftar pertama. Mereka diusung sebanyak 18 parpol non kursi dengan perolehan 548.349 suara atau 26,48 % dari total suara sah hasil Pemilu Legislatif 2009. jumlah tersebut melebihi batas minimal yakni 15 % suara atau 310.586 suara.

Sedangkan pendaftar kedua yakni pasangan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid. Mereka diusung sebanyak 5 parpol yakni Partai Golkar, PAN, PKS, PBR dan PKNU dengan perolehan 20 kursi di DPRD Kalbar. Jumlah tersebut melebihi batas minimal sebanyak 9 kursi atau 15 % dari total 55 kursi di DPRD Kalbar hasil Pemilu Legislatif 2009.

Pendaftar ketiga yakni pasangan incumbent Cornelis – Christiandy Sandjaya yang diusung 5 parpol, yakni PDI P, Partai Demokrat, PDS, PKB dan PPIB dengan perolehan 22 kursi di DPRD Kalbar.

Sementara pendaftar keempat yakni pasangan Armyn Alianyang – Fathan A. Rasyid yang diusung 3 parpol yaitu PPP, Partai Hanura dan PBB dengan perolehan 10 kursi di DPRD Kalbar.

Sempat beredar info, bahwa Mikael Injek Barayungk akan mendaftar ke KPU, namun hingga berakhirnya pendaftaran pukul 00.00 WIB, ternyata yang bersangkutan tidak muncul ke KPU Kalbar.

Injek sebelumnya telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur bersama Eka Kawirayu sebagai bakal calon wakil gubernur melalui jalur perseorangan, namun kandas karena tidak lolos verifikasi.  

Read More

ARMYN – FATHAN CAGUB DAN CAWAGUB KEEMPAT

Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang – Fathan A. Rasyid Senin (11/06/12) siang mendaftar ke KPU Kalbar sebagai bakal pasangan calon Gubernur & Wakil gubernur Kalbar. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua KPU Kalbar, Ahmad Rabiul Muzammil yang didampingi 4 Komisioner KPU.

Hasil pemeriksaan, pasangan Armyn – Fathan memenuhi syarat secara administratif, meskipun beberapa persyaratan masih harus dilengkapi.

Sedangkan 3 parpol pengusung yakni PPP, Partai Hanura dan PBB memiliki 10 kursi di DPRD Kalbar, melebihi batas minimal pencalonan seperti yang dipersyaratkan KPU sebanyak 9 kursi atau 15 % dari total 55 kursi di DPRD Kalbar hasil Pemilu Legislatif 2009.

Kepada wartawan, Armyn menyatakan telah siap menghadapi Pemilukada Kalbar dan optimis menang dengan meraih suara terbanyak dalam Pemungutan Suara 20 September 2012. Terkait status dirinya sebagai Staf Ahli Panglima TNI, ia mengaku telah mengajukan pengunduran diri dan hal itu dibuktikan melalui surat bermaterai yang terlampir pada berkas pendaftaran.

Panglima TNI tidak mempersoalkan dirinya maju dalam Pemilukada Kalbar, bahkan mengharapkan dapat memenangkan kompetisi untuk memimpin Kalbar kedepan.

Sedangkan Fathan A. Rasyid tidak terlalu banyak berkomentar terkait pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Kalbar. Ketika didekati awak media ia hanya tersenyum dan keluar dari gedung KPU Kalbar menuju kendaraan pribadinya.  

Sementara itu, Ketua DPW PPP Kalbar, Ahmadi Usman, mengatakan berbagai spekulasi tentang pencalonan Armyn kini terjawab, menyusul pendaftaran staf ahli Panglima TNI ini ke KPU Kalbar. Upaya pihak tertentu untuk menjegal langkah Armyn menuju KB 1 akhirnya kandas dan ini merupakan suatu sinyal bahwa Armyn dapat memenangkan Pemilihan Gubernur Kalbar.

Terkait surat pengunduran diri Armyn sebagai anggota fungsional TNI, Ketua KPU Kalbar Ahmad Rabiul Muzammil mengakui telah menerima surat pengunduran diri seperti yang diformat dalam Formulir B11 tentang pengunduran diri dari jabatan struktural maupun fungsional di instansi Pemerintah.

Namun, untuk pemberhentian yang bersangkutan dari TNI merupakan urusan internal TNI. Tugas KPU hanya sebatas meng-crosscheck atau memeriksa surat pengunduran diri mereka berdua telah dikirim atau belum ke institusi masing – masing.  

Read More

FATHAN A. RASYID DAMPINGI ARMYN MAJU DALAM PILGUB KALBAR

Setelah melalui pembicaraan yang sangat alot, akhirnya 3 parpol koalisi yakni PPP, Partai Hanura dan PBB menyepakati untuk memilih Fathan A. Rasyid sebagai calon wakil gubernur Kalbar mendampingi Mayjend TNI. Armyn Angkasa Alianyang sebagai calon gubernur dalam Pemilukada Kalbar tahun 2012.

Keputusan final tersebut diambil melalui musyawarah dan mufakat, sehari menjelang ditutupnya pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon gubenur dan calon wakil gubernur oleh KPU Kalbar.

Dihubungi Minggu (10/06/12) malam, Sekretaris DPW PPP Kalbar, Retno Pramudya mengakui pembicaraan sempat mentok, mengingat ada 4 nama yang diusulkan untuk mendampingi Armyn Alianyang, dan masing – masing memiliki keunggulan. ”Mereka yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Fahan A. Rasyid, Ketua DPW PPP Kalbar Ahmadi Usman, Ketua DPD Partai Hanura Bahrudin Nahris serta Kepala Kanwil Kementrian Agama Kalbar, Husein D. Mahmud. Khusus untuk nama yang terakhir memang bukan usulan dari parpol koalisi, melainkan aspirasi dari masyarakat atau simpatisan,” ujar Retno. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai hal, maka ketiga parpol serta Army Alianyang memutuskan untuk mengusung Fathan A. Rasyid sebagai calon wakil gubernur.

Retno tidak menampik bahwa perjuangan untuk mengusung Staf Ahli Panglima TNI. Mayjend TNI. Armyn Angkasa Alianyang sebagai calon gubernur Kalbar dan mencari pendampingnya penuh liku – liku dan sangat melelahkan. Bahkan, ada skenario jahat untuk menggagalkan upaya 3 parpol koalisi mengusung Armyn dengan melakukan intervensi serta memecah belah para simpatisan maupun para pendukung.

Namun, dengan upaya keras dan komitmen parpol koalisi berhasil mengkandaskan skenario jahat tersebut sekaligus menjawab keraguan dan kegelisahan masyarakat terkait kepastian Armyn Alianyang maju dalam Pemilukada Kalbar. “Mengingat hasil 3 kali survei yang dilakukan PPP, menujukkan besarnya harapan masyarakat Kalbar akan sosok pemimpin nasioanalis dan pemersatu umat. Dan koalisi parpol melihat bahwa figur yang dibutuhkan masyarakat tersebut ada pada Armyn Alianyang,” tegas Retno.

Terkait posisi Armyn di TNI, Retno menegaskan hal itu bukanlah masalah, karena yang bersangkutan telah menujukkan bukti surat pengunduran dirinya dari institusi TNI. “Begitupula halnya dengan Fathan A. Rasyid, yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS sejak enam bulan lalu, saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur ke sejumlah parpol,”tambahnya.

Retno mengatakan pasangan Armyn – Fathan akan mendaftar ke KPU sekitar pukul 13.00 WIB dan didampingi oleh sejumlah pengurus parpol tingkat provinsi serta wakil dari jajaran pusat ketiga parpol koalisi.

Fathan A. Rasyid sebenarnya merupakan figur yang dipilih Armyn untuk mendampinginya maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012. Terbukti ketika mendaftarkan diri sejumlah parpol mereka menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Di bagian lain, dengan majunya Fathan dalam Pemilukada kali ini, tentu memiliki catatan sendiri bagi perjalanan demokrasi di Kalbar. Sebab, Fathan merupakan adik kandung dari Burhanuddin A. Rasyid yang nota bene merupakan calon wakil gubennur pula.

Seperti diketahui Burhanuddin maju sebagai calon gubenrur mendampingi Morkes Efendi sebagai calon gubernur. Pasangan Morkes – Burhanuddin diusung oleh koalisi 5 parpol yakni Partai Golkar, PKS, PAN, PBR serta PKNU.  

Read More

JOURNALISM GOES TO PALOH

Salah satu kegiatan pada Festival Pesisir Paloh (FESPA) 2012 di desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas (25 s/d 27 Mei 2012) adalah Jurnalism Goes to School dan Citizen Journalism. Kegiatan yang ketiga kalinya diselenggarakan oleh WWF bertepatan dengan masuknya musim peneluran penyu di kawasan pantai Paloh. 

Sebanyak 9 wartawan cetak dan elektronik dari kota Pontianak di bawah payung AJI (Aliansi Jurnalistik Independen) Pontianak terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Hendy (Pontianak Post), Widi (Borneo Tribune), Pian (Tribun Pontianak), Kurniati (Berkat), Aries Munandar (Media Indonesia), Andi Fachrizal (Jurnas), Boyke Sinurat (RRI Pontianak), Nasir Putra (Metro TV) dan Muhtadi (kalbaronline). Selain itu juga ikut penulis flamboyan Pay Jarot. 

Journalism Goes to School berjalan baik. Kegiatan dibagi menjadi dua kelompok dan masing – masing kelompok terdiri dari 5 wartawan. Adapun materinya selain Pelatihan Jurnalistik Dasar dan Praktik Jurnalistik, para wartawan juga memberikan materi Lingkungan Hidup. Sedangkan peserta terdiri dari siswa/siswi dan guru berkisar 20 – 30 orang. 

Di SMPN 3 Paloh sebanyak 40 siswa Kelas 8 (berasal dari 2 kelas) mengikuti pelatihan jurnalistik, dengan pemateri 2 wartawan berpengalaman yakni Aries Munandar dan Muhtadi. Setelah dibuka oleh Kepala Sekolah, Sumardiono, pengajaran jurnalistik dasar dilakukan dengan tema “Menulis dan Manfaat Tulisan. Materi awal disampaikan Aries Munandar. 

Aries meminta seluruh siswa untuk menulis tentang apa saja dalam waktu 5 menit, guna membuka wawasan siswa bahwa menulis bukanlah hal yang sulit. “Semuanya bisa ditulis. Dengan tulisan banyak hal yang belum diketahui dapat dibaca orang lain. Hasil tulisan bersifat abadi dan tidak lekang di makan zaman,” jelasnya. Ia pun memotivasi para siswa untuk membiasakan menulis dengan memulainya dari hal – hal yang kecil. “Topiknya bisa tentang kondisi sekolah, suasana belajar di kelas atau perjalanan menuju sekolah. Melalui sebuah tulisan, banyak hal yang bisa didokumentasikan,” tambahnya. 

Ditambahkan wartawan berkacamata ini, jika ada siswa maupun kalangan guru yang mempunyai sebuah tulisan, dapat mengirimnya ke media cetak untuk dipublikasikan, karena saat ini semua harian lokal menyediakan kolom khusus atau ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal, tentunya hal – hal yang positif. 

Sementara itu, Muhtadi membagi ilmunya pada para siswa, tentang bagaimana menulis sebuah berita yang baik, khususnya berita di media internet . “Berita itu harus ditulis dengan jelas, ringkas serta memenuhi 6 unsur yakni ; Apa, Siapa, Kapan, Dimana, Kenapa dan Bagaimana,” terangnya. Ia menyontohkan, tulisan tentang insiden jatuhnya pesawat di Gunung Salak. ”Tulisannya seperti ini, Sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 Kamis (10/05/12), jatuh di Gunung Salak, Sukabumi Jabar, saat melakukan demo penerbangan,” kata Muhtadi seraya menuliskannya di papan tulis. 

Muhtadi sempat mengusulkan pada pihak sekolah agar di Bidang Studi Bahasa Indonesia diadakan tugas khusus bagi siswa untuk membuat tulisan. “Selain dinilai oleh guru bersangkutan, ada baiknya tulisan yang bagus ditempel di Majalah Dinding Sekolah,” usulnya. 

Selain di SMP Sebubus, Journalism Goes To School juga berlangsung di SLTP Setinggak dengan kelompok wartawan yakni Andi Fachrizal, Hendy, Kurniati dan Nasir Putra. 

Awalnya kegiatan Jurnalism Goes to School berlangsung 2 hari (25 s/d 26 Mei 2012). Namun karena perubahan jadwal, maka hari kedua terpaksa dibatalkan. Rombongan harus mengikuti field trip (kunjungan lapangan) ke pantai Tanjung Api untuk melihat lokasi peneluran penyu. Field trip pun sebenarnya dijadwalkan sehari sebelumnya, tapi karena kondisi cuaca yang kurang baik, acara pun terpaksa diundur.

Read More

NADINE DUKUNG KONSERVASI PENYU PALOH

Untuk pertama kalinya mantan Putri Indonesia 2005, Nadine Candrawinata mengunjungi Kalbar. Tepatnya di desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Kedatangan Nadine memenuhi undangan WWF untuk membuka Festival Pesisir Paloh (FESPA) 2012.

Nadine tiba di desa Sebubus Jum`at (25 Mei 2012) malam. Ikut bersamanya, sang ayah dan seorang pendamping wanita (mungkin keluarga). Kehadiran Nadine di desa pantai ini menyedot perhatian warga setempat. Tua muda, besar kecil selalu mengerumuninya. Sebagian besar ingin foto bareng, termasuk awak media yang meliput kegiatan FESPA.

Di desa Sebubus, Nadine menginap di Sekretariat WWF Paloh. Sama dengan belasan wartawan maupun kru WWF lainnya. Meskipun capek setelah menempuh perjalanan panjang dari Pontianak – Sambas + ke lokasi, namun Nadine masih menyempatkan diri berbincang dengan para wartawan.

Salah satu pertanyaan yang dilontarkan kepadanya adalah trend kalangan selebriti atau artis untuk terjun ke dunia politik. Ternyata Nadine saat ini belum berminat untuk menjadi politikus. Ia mengganggap untuk membangun daerah tidak mesti harus menjadi anggota parlemen, tapi dapat dilakukan di semua profesi, termasuk artis.

Selain membuka Festival, menjadi moderator Talk Show, Nadine juga sempat memenuhi hasratnya untuk menyelam (hobi yang muncul di saat mengikuti Pemilihan Putri Indonesia 2005). Tapi lokasinya bukan berada di perairan Sambas atau Kalbar, melainkan perairan di sekitar pulau Merendam (dalam peta bernama Merundung) yang termasuk wilayah Riau Kepulauan. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari Sambas. Dengan kapal motor, lokasi dapat ditempuh sekitar 3 jam dari Pelabuhan Merbau Paloh.

Di sana bersama sang ayah yang selalu mendampinginya, Nadine menyelami perairan dangkal tersebut. Tak ketinggalan para wartawan dan kru WWF juga ikut “menyelam” (maksudnya berenang). Usai menyelam Nadine, menuju pantai Tanjung Api yang berada di perairan Sambas. Lokasi field trip untuk memonitor penyu.

Di sini Nadine memberikan arahan pada puluhan peserta duta lingkungan hidup Kabupaten Sambas. Saat ini tengah memasuki musim puncak peneluran penyu dan pantai Tanjung Api sepanjang 60 km merupakan lokasi peneluran penyu. Namun, sayang Nadine tidak dapat bermalam di pantai bersama para peserta FESPA, sehingga tidak sempat melihat penyu - penyu bertelur pada malam harinya. Karena ada kegiatan lain, Nadine harus balik ke Jakarta.

Sebelum pulang, Nadine berpesan kepada para peserta lingkungan hidup serta kru WWF untuk terus melanjutkan usaha menjaga populasi satwa yang dilindungi serta kelestarian lingkungan hidup. Teristimewa pada WWF yang telah mempelopori upaya perlindungan penyu melalui program konservasi dan habitat penyu di kawasan pantai Paloh. Bahkan, ia yakin jika potensi satwa dan panorama alam Paloh dikelola dengan baik, dapat menjadi salah satu destinasi pariwisata di Sambas maupun Kalbar.

Read More

ARMYN JADI KANDIDAT KEEMPAT

Staf Ahli Panglima TNI. Mayjend TNI. Armyn Angkasa Alianyang bakal menjadi kandidat keempat yang maju dalam Pemilukada Kalbar tahun 2012. Sebanyak 3 parpol telah menyepakati untuk membentuk koalisi mengusung perwira berbintang dua ini, maju sebagai calon gubernur, yakni PPP, Partai Hanura dan PBB. Namun, untuk calon wakil gubernur atau pendamping Armyn masih harus dibicarakan lagi oleh koalisi parpol dan Armyn. 

Dihubungi Sabtu (09/06/12), Sekretaris DPW PPP Kalbar, Retno Pramudya menjelaskan, secara teknis untuk calon Wakil gubernur diserahkan sepenuhnya pada Armyn Alianyang untuk menentukan figur yang dinilai cocok. Hal ini dimaksudkan agar ketika terpilih, pasangan yang diusung dapat sinergis dalam menjalankan roda pemerintahan. Sementara parpol hanya sebatas memberikan saran dan masukan. 

Retno memperkirakan pendaftaran pasangan calon ke KPU Kalbar paling lama tanggal 11 juni 2012 atau hari terakhir pembukaan pendaftaran . Tidak ada selebrasi khusus ketika mengantar pasangan calon ke KPU, namun 3 parpol pengusung mengupayakan agar perwakilan dari DPP masing – masing parpol turut mengantar. Retno menyebutkan, PPP memiliki 4 kursi di DPRD Kalbar, sedangkan Partai Hanura 4 kursi dan PBB 1 kursi. Total seluruhnya 10 kursi. 

Jumlah tersebut melebihi batas minimal untuk mencalonkan 1 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur seperti yang dipersyaratkan KPU, yakni 9 kursi atau 15 % dari total 55 kursi DPRD Kalbar hasil Pemilu Legislatif 2009. 

Terkait posisi Mayjend TNI. Armyn Alianyang yang masih prajurit TNI aktif, Retno menyatakan hal itu bukan masalah karena surat penguduran diri telah dilayangkan ke Panglima TNI beberapa waktu lalu. Sementara, mengenai pernyataan Kasad bahwa dirinya belum menerima surat pengunduran diri Armyn, Retno hanya menjawab bahwa Mayjend Armyn Alianyang adalah staf ahli Panglima TNI bukan staf Ahli Kasad.

Read More

INCUMBENT OPTIMIS RAIH KEMENANGAN

Pontianak, Sabtu (09/06/12)

Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) menjadi saksi momen politik penting di Kalbar. Di halaman stadion berlangsung Deklarasi 7 parpol untuk mengusung dan mendukung pasangan incumbent Cornelis – Christiandy Sandjaya sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar. Sekitar 3.000 an massa menghadiri deklarasi tersebut, termasuk sejumlah Kepala daerah yang berasal dari parpol pengusung serta beberapa pengurus dari jajaran pusat parpol. Semuanya bertekad untuk memenangkan kembali pasangan Cornelis – Christiandy (CC) dalam Pemilukada Kalbar tahun 2012 dengan motto perjuangan “Bersatu, Berjuang dan Menang (BBM)”. 

Dalam arahan politiknya, Sekjend DPP PDI P, Tjahyo Kumolo menyampaikan ucapan selamat dari Ketua Umum DPP PDI P, Megawati Sukarno Putri atas terselenggaranya deklarasi pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya, sekaligus menyampaikan janji Megawati datang ke Kalbar untuk berkampanye demi memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya. 

Sementara, Sekretaris Divisi Pembinaan organisasi DPP Partai Demokrat, Sudewo, meyakini pasangan incumbent akan dapat memenangkan Pemilihan Gubernur/pilgub dengan meraih suara terbanyak dalam Pemungutan Suara yang berlangsung 20 September mendatang. Alasannya, karena prestasi yang telah diraih Cornelis – Christiandy selama 4 tahun memimpin Kalbar, bukan hanya di bidang ekonomi sosial dan budaya, tetapi juga di bidang keamanan. 

Pada kesempatan ini, Cornelis menyatakan kepemimpinannya bersama Christiandy Sanjaya di Kalbar, telah menorehkan prestasi pembangunan di berbagai sektor. Dan semuanya dilakukan kerja keras. Dengan semua capaian pembangunan serta dukungan koalisi parpol, ia optimis dapat kembali melanjutkan kepemimpinan di Kalbar hingga 5 tahun kedepan. 

Sedangkan Christiandy Sanjaya secara terus terang mengakui, adalah suatu hal yang membanggakan dapat mendampingi Cornelis memimpin Kalbar. Dirinya mengaku sudah tidak sabar lagi untuk kembali mendampingi Cornelis membangun Kalbar di periode kedua. 

Usai deklarasi, dengan langkah mantap dan diiringi konvoi kendaraan pasangan Cornelis – Christiandy Sandjaya (CC) menuju KPU Kalbar. Mereka didampingi pimpinan parpol koalisi dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kalbar Ahmad Rabiul Muzammil beserta 4 komisioner KPU. 

Pasangan Cornelis – Christiandy Sandjaya pada Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012 diusung sebanyak 5 parpol yakni PDI P, Partai Demokrat, PDS, PKB dan PPIB. Serta 3 parpol pendukung yakni Partai Buruh, Partai Barnas dan PNI Marhaen. Berbeda ketika maju pada Pemilihan gubernur tahun 2007 silam. Kala itu Cornelis – Christiandy Sandjaya hanya diusung 1 parpol yakni PDI P. Partai yang diketuai oleh Cornelis. 

Koalisi parpol pengusung Cornelis – Christiandy memiliki 22 kursi di DPRD Kalbar, masing – masing PDI P 10 kursi, Demokrat 10 kursi, PDS 1 kursi dan PPIB 1 kursi. Sementara parpol lainnya tidak memiliki kursi. Jumlah kursi tersebut 2 kali lebih banyak dari batas minimal yang dipersyaratkan KPU yakni 9 kursi atau 15 % dari total 55 kursi DPRD Kalbar hasil Pemilu Legislatif tahun 2009. 

Bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi cukup menarik. Karena Demokrat lebih memilih untuk menempatkan kadernya Chrsitiandy Sandjaya di posisi kedua. Padahal, partai berlambang Mercy ini memenuhi syarat untuk mengajukan calon gubernur sendiri. Tapi, yang lebih menarik lagi adalah bahwa saat ini hubungan kedua parpol di tingkat nasional kurang harmonis. 

Meskipun sebenarnya PDI P merupakan partai yang sangat fleksibel dan dapat berkoalisi dengan parpol apapun, namun jika dikaitkan dengan konteks politik nasional saat ini koalisi PDI P dengan Demokrat terbilang langka. Mengingat di tataran pusat, PDI menjadi oposisi dengan mengontrol secara keras kebijakan Pemerintahan SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Tapi, dilatarbelakangi pandangan yang sama untuk membangun daerah, maka kedua partai mengabaikan perseteruan politik di tingkat pusat dan memilih untuk bersatu mengusung 1 pasangan calon. 

Koalisi PDI P dengan Demokrat juga membawa pesan tersendiri dalam bedemokrasi. Partai berlambang kepala banteng ini telah mempraktikkan cara berpolitik yang baik, dimana harus mengkritisi Pemerintah dan kapan harus bekerja sama dengan partai berkuasa. Tak salah kiranya, jika koalisi PDI - Demokrat dalam Pilgub Kalbar menjadi contoh bagi para politisi daerah lain yang menggelar agenda Pemilukada. 

Bagi Demokrat, berkoalisi dengan PDI bukanlah sesuatu hal yang tabu. Bahkan, jika dicermati, Demokrat sebenarnya telah mengeluarkan sinyal penanda dapat berkoalisi dengan PDI melalui pidato politik Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dalam Musda II Partai Demokrat Provinsi Kalbar (19/09/11) silam. Kala itu, Anas mengatakan, bahwa partai yang diketuainya memilih untuk berkoalisi dengan parpol atau mendukung figur yang punya komitmen dan sejalan dengan pemerintahan SBY dalam membangun daerah. Adalah fakta bahwa Pemerintahan Cornelis selama ini selalu bekerjasama dengan pusat dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan di Kalbar. Terakhir, Demokrat juga tidak dapat memungkiri prestasi Cornelis – Christiandy Sandjaya dalam membangun Kalbar. 

Di bagian lain, keputusan Cornelis – Christiandy Sandjaya untuk kembali berduet dalam Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012 juga menjadi contoh yang baik pula dalam berdemokrasi, dimana keduanya tetap harmonis hingga akhir masa jabatan, bahkan menuju periode kedua mereka tetap bersama. Berbeda dengan daerah lain, dimana Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah incumbent justru pecah kongsi dan saling hujat. Lebih dari 70 % Kepala daerah saat ini, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota mengalami masalah dan kemudian berpisah. 

Idealnya pasangan Kepala daerah dapat memerintah bersama selama 10 tahun, agar semua program dan kebijakan pembangunan dapat terlaksana. Cornelis dan Christiandy Sandjaya menyadari, adalah mustahil dapat menuntaskan semua visi dan misinya dalam waktu lima tahun, sehingga perlu kembali memerintah 5 tahun berikutnya dengan memenangkan Pemilihan Gubernur tahun 2012.

Read More

TRIO MACAN SIAP RAMAIKAN DEKLARASI INCUMBENT

Berbagai persiapan terus dimatangkan pihak panitia demi suksesnya pelaksanaan Deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar Cornelis – Christiandy Sandjaya Sabtu (09/06/12) besok.

Sebanyak 7.000 massa akan memadati Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak, tempat berlangsungnya deklarasi. Mereka merupakan kader maupun simpatisan dari 5 parpol koalisi pengusung duet incumbent yakni PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PDS, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) serta PKB.  

Dihubungi Jum`at (08/06/12) Ketua Panitia Deklarasi, Marcus Jimmy memperkirakan jumlahnya kemungkinan melebihi, karena beberapa daerah berinisiatif mengirim massa maupun pendukung di luar batasan pihak panitia berkisar 500 – 700 orang. 

Menurutnya hal ini cukup beralasan, karena seusai Deklarasi, Cornelis – Christiandy Sandjaya langsung menuju KPU Kalbar, untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalbar.  

Jimmy yang juga mengetuai Komisi B DPRD Kalbar ini menyebutkan, seluruh pimpinan parpol tingkat provinsi Kalbar telah memastikan diri hadir dalam deklarasi tersebut.

Untuk menyemarakkan acara deklarasi, pihak panitia menggelar hiburan musik dengan mengundang artis ibukota yakni Trio Macan dan Ayu Ting Ting.  

Legislator asal PDI Perjuangan ini menambahkan, bahwa tidak ada selebrasi khusus saat rombongan Cornelis – Christiandy Sandjaya menuju KPU Kalbar.

Sementara untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Deklarasi, sejak 3 hari lalu pihak panitia telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

Polda Kalbar akan menurunkan sebanyak 500 personil Sabhara untuk pengamanan, dengan titik pengamanan di Sultan Syarif Abdurrahman dan KPU.  

Read More

MORKES – BURHANUDDIN TOLAK BLACK CAMPAGNE

Pasangan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid Jum`at (08/06/12) telah mendaftarkan diri ke KPU Kalbar, sebagai calon gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Mereka diterima oleh Ketua KPU Kalbar Ahmad Rabiul Muzammil, yang didampingi 4 komisioner KPU.

Berkas pencalonan diserahkan oleh Gusti Hersan Aslirosa, yang dilengkapi surat pernyataan dari parpol pengusung.

Pasangan Morkes – Burhanuddin diusung 5 parpol dengan perolehan kursi di DPRD Kalbar mencapai 20 kursi. Masing – masing partai Golkar 10 kursi, PKS 4 kursi, PAN 4 kursi, PBR 2 kursi. Sedangkan PKNU tanpa kursi. Dengan jumlah kursi tersebut pasangan Morkes – Burhanuddin memenuhi syarat, karena perolehan kursi melebihi batas minimal yang dipersyaratkan KPU yakni 9 kursi atau 15 % dari total 55 kursi DPRD Kalbar hasil Pemilu Legislatif 2009.

Kepada wartawan seusai mendaftar, Morkes mengatakan, dengan dukungan 5 parpol yang tergabung dalam koalisi, dirinya optimis dapat meraih suara terbanyak pada Pemungutan suara yang berlangsung 20 September 2012.

Secara tegas Morkes menolak segala bentuk Black Campagne dan mengajak para kandidat yang maju dalam Pemilukada untuk bertarung atau berkompetisi dengan politik santun. Hal yang sama juga diungkapkan Burhanuddin A. Rasyid. Meskipun dirinya tidak berani memperkirakan persentase perolehan suara, namun dengan strategi politik yang matang dirinya optimis mampu mendulang suara terbanyak.

Sementara itu, Ketua KPU Kalbar Ahmad Rabiul Muzammil menyebutkan pasangan Morkes – Burhanuddin A. Rasyid merupakan pendaftar kedua setelah Abang Tambul Husin – Barnabas Simin. Secara administratif keduanya memenuhi syarat, namun penetapan pasangan calon masih menuggu hasil verifikasi lebih lanjut.

Proses pendaftaran Morkes – Burhanuddin kemarin cukup sensasional. Mereka mengawali perjalanan menuju KPU dari Masjid Jami` Pontianak. Usai Shalat Jum`at Morkes – Burhanuddin diarak dengan musik Tanjidor menaiki kapal motor Galaherang menyebrangi sungai Kapuas menuju Taman Alun-Alun Kapuas. Dari Alun – alun, selanjutnya Morkes – Burhanuddin diiringi konvoi kendaraan menuju KPU Kalbar.  

Read More

MORKES – BURHANUDDIN DAFTAR USAI SHALAT JUM`AT

Pasangan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid bakal menyusul Abang Tambul Hussein – Barnabas Simin, mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil gubernur Kalbar ke KPU. Mereka telah menyurati KPU Kalbar besok siang akan mendaftarkan diri, seusai Shalat Jum`at.

Rencananya pasangan Morkes – Burhanuddin akan start dari Masjid Jami` kemudian menaiki Kapal Galaherang untuk mendaklarasikan parpol pengusung. “Tidak ada selebrasi khusus dalam proses pendaftaran ke KPU, biasa – biasa saja. Rombongan yang mengantar Morkes – Burhanuddin terdiri dari sejumlah pengurus parpol koalisi,“ ujar Sekretaris fraksi Golkar DPRD Kalbar, Andry Hudaya Wijaya dikonfirmasi Kamis (07/06/12).

Ditambahkan Andry, khusus partai Golkar, dari jajaran pengurus DPP yang turut menyertai yakni Wasekjend DPP Partai Golkar Azhar Romli. “Untuk parpol lain kita belum tahu, siapa yang datang dari DPP mereka,”jelasnya.

Seperti diketahui Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid maju dalam Pemilukada Kalbar diusung oleh koalisi 7 parpol, yakni ; Golkar, PKS, PAN, PKNU, PBR, Partai Pakar Pangan dan Partai Pemuda Indonesia (PPI). Namun, pintu koalisi masih tetap terbuka bagi parpol lain yang ingin bergabung, khususnya PPP yang hingga kini belum mengusung pasangan calon. 

Read More

PPP USUNG ARMYN ?

PONTIANAK (Rabu,06/06/12). Hari kedua pendaftaran calon Kepala daerah dan calon Wakil Kepala daerah di KPU Kalbar masih sepi. Tidak ada kesibukan yang luar biasa atau momen politik penting yang perlu dipublikasikan media.  

Belum ada pendaftar baru menyusul pasangan BERKIBAR, yang telah mendaftar sehari sebelumnya. Maklum pasangan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid tengah melakukan konsolidasi dengan barisan koalisinya. Sementara pasangan incumbent, baru tanggal 9 mendaftar ke KPU.

Sama seperti sehari sebelumnya, tema politik hari ini masih seputar berapa jumlah pasangan calon yang mengikuti Pilgub Kalbar. Cukup 3 pasangan atau menjadi 4 pasangan? Positifkah Mayjend Armyn Angkasa Alianyang menjadi kandidat keempat ? Jawabannya ada pada PPP.

Hingga saat ini PPP belum menentukan sikap terkait Pemilukada Kalbar. Apakah ikut gerbong Morkes – Burhanuddin atau memperkuat barisan Tambul – Barnabas.

Info yang beredar Partai Hanura dan PBB telah mengarahkan dukungannya kepada Armyn Alianyang. Partai Hanura memiliki 4 kursi di DPRD Kalbar, sedangkan PBB 1 kursi. Jika PPP memang positif mengusung Armyn dan berkoalisi dengan kedua parpol tadi, maka jumlahnya mencapai 10 kursi. Melebihi batas minimal pencalonan dari jalur parpol, yakni sebanyak 9 kursi atau 15 % dari 55 kursi DPRD Kalbar hasil Pileg 2009. Maka Armyn akan melangkah dengan tegap menuju KPU.

Tapi itu kalau partai berlambang Ka`bah ini memang positif mengusung Armyn. Kalau tidak, pupuslah harapan sang Jendral beserta para simpatisannya.

Lalu kapan PPP memberikan jawaban ? Kita tunggu saja besok atau lusa, toh masa pendaftaran juga masih 5 hari lagi.  

Read More

PPP TIDAK INGIN SALAH USUNG CAGUB DAN WAGUB KALBAR

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini masih belum menetapkan arah politik, terkait Pemilukada Kalbar. Apakah partai berlambang Ka`bah ini mengarah pada salah satu dari 3 pasangan calon yang sudah pasti bakal maju, atau justru membentuk koalisi baru mengusung pasangan calon lain, masih menjadi pertanyaan.

Informasi yang beredar PPP bakal membentuk koalisi dengan Partai Hanura, PBB untuk mengusung Mayjend TNI Armyn Ali Anyang sebagai calon Gubernur Kalbar. Dikonfirmasi Rabu (06/06/12), Sekretaris DPW PPP Kalbar, Retno Pramudya mengatakan, semua masih dalam proses, sesuai mekanisme yang diatur dalam partai terkait sikap dalam Pemilukada.

Saat ini PPP masih menunggu hasil survei ketiga yang berakhir Kamis besok. Hasil survei tersebut menjadi bahan dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) untuk mengusulkan ke DPP figur yang layak memimpin Kalbar periode 5 tahun kedepan. Selanjutnya DPP yang memutuskan dan menetapkan dengan berbagai pertimbangan, tentunya dengan memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat.

"Pilihan PPP mungkin saja jatuh pada pasangan Tambul Husen – Barnabas Simin, mungkin juga pada Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid bahkan mungkin mengusung Manyjend TNI. Armyn Alianyang," ujar Retno.

Dirinya mengakui PPP memang lebih lambat dari parpol lain dalam menentukan sikap terkait Pemilukada Kalbar, namun hal itu lebih dikarenakan faktor kehati-hatian.

Retno menegaskan bahwa PPP tidak ingin salah dalam mengambil keputusan, karena salah dalam bersikap bukan hanya merugikan partai namun juga masyarakat banyak. “Oleh karena itu pasangan calon yang nanti diusung PPP merupakan figur yang berkualitas dan memiliki komitmen untuk membangun Kalbar menjadi lebih baik,” pungkasnya.  

Read More

PILGUB KALBAR 3 ATAU 4 KANDIDAT ?

KPU Kalbar Selasa (05/06/12) secara resmi telah membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Kalbar untuk jalur parpol. Pendaftar pertama adalah pasangan Abang Tambul Husein – Barnabas Simin. Keduanya tiba sekitar pukul 09.00 WIB dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kalbar, AR. Muzammil.

Pasangan Tambul Husein - Barnabas Simin diusung 18 partai, dengan jumlah 548.349 suara atau 26 % suara hasil Pemilu Legislatif 2009. Jumlah tersebut melebihi batas minimal pencalonan yang dipersyaratkan KPU yakni sebanyak 15 %. Namun, keputusan final maju atau tidaknya pasangan yang mengusung jargon BERKIBAR ini masih menunggu hasil verifikasi KPU.

Berselang beberapa jam kemudian, tepatnya di Hotel Orchardz Ketua DPW PAN Kalbar, Ikhwani A. Rahim menyerahkan SK DPP PAN kepada Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid, terkait penetapan mereka berdua sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dari partai berlambang Matahari terbit ini.

Morkes Effendi merupakan politisi kawakan yang mengetuai DPD Partai Golkar Kalbar, sedangkan Burhanuddin A. Rasyid merupakan Wasekjend DPP PAN untuk Bapilu Wilayah kalbar. Pasangan yang mengusung jargon ”Bangkit Melawan” ini diperkirakan mendafar ke KPU antara tanggal 8 atau 9 Juni 2012.

Masuknya PAN kian memperkuat posisi Morkes – Burhanuddin untuk memenangkan Pilgub, karena sebelumnya PKS, PBR, PKNU, Partai Pakar Pangan dan PIP telah siap membentuk koalisi besar.

Ada 2 agenda politik penting yang berlangsung di Kalbar kemarin, tetapi yang menjadi bahan pembicaraan oleh pengamat politik, bukanlah kedua agenda tadi atau peluang kedua pasangan tersebut. Melainkan masih berpeluangkan Mayjend. TNI Armyn Alianyang untuk maju dalam Pilgub Kalbar. Pasalnya, dengan masuknya PAN kedalam barisan koalisi Morkes – Burhanuddin, kini tinggal 2 parpol yang masih memungkinkan menjadi perahu sang Jendral yakni PPP dan Hanura. PPP memiliki 5 kursi di DPRD Kalbar, sedangkan Hanura 4 kursi. Jika kedua parpol tersebut berkoalisi maka memenuhi syarat untuk mencalonkan 1 pasangan calon, karena memperoleh 15 % dari 55 kursi di DPRD Kalbar.

Kasak – kusuk di luar, kedua parpol tersebut kemungkinan mengarah ke Morkes – Burhanuddin. Jika itu terjadi, maka sudah dapat dipastikan Pilgub Kalbar kali ini diikuti 3 kontestan. Kontestan ketiga adalah pasangan incumbent Cornelis – Christiandy Sandjaya yang menurut rencana mendaftar ke KPU tanggal 9 Juni 2012. Tapi, itu hanya kasak – kusuk, yang juga hanya berlandaskan asumsi semata.

Beberapa pemerhati masalah politik yang enggan menjadi nara sumber atau namanya di ”mediakan”, menilai Armyn bukannya masih berpeluang maju atau tidak, tapi sebenarnya sudah pasti maju atau menjadi kontestan keempat. Dan kedua parpol yang masih belum mengumumkan calon tadi sebenarnya sudah bersedia membawa Armyn untuk menyusuri alur Pemilukada. Lalu kenapa belum terdengar suaranya atau belum tertangkap sinyalnya?? Persoalannya adalah Armyn belum punya Wakil atau pendamping. Pasalnya, figur yang dilirik untuk menjadi wakilnya, tadi pagi telah mendaftar ke kPU. Betulkah ...? Kita tunggu saja besok !  

Read More

USUNGAN PAN, PERKUAT MORKES - BURHANUDDIN

Langkah Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid kian mantap menyongsong Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012. Partai Amanat Nasional (PAN) Selasa (05/06/12) siang secara resmi menyerahkan SK DPP PAN, mengenai penetapan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang diusung maju pada Pemilihan Gubernur Kalbar.

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A. Rahim kepada pasangan calon tersebut, dalam Rapat Kerja Harian PAN yang berlangsung di Hotel Orchardz Pontianak.

Kepada wartawan Morkes Effendi, mengatakan, dukungan partai berlambang matahari terbit ini semakin memperkuat posisi mereka, untuk memenangkan Pemilukada. Dirinya mengakui tidaklah mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari PAN.

Dengan positifnya PAN mengusung mereka, secara otomatis menambah jumlah parpol dalam barisan koalisi. Morkes menyebutkan, hingga saat ini tercatat sebanyak 7 partai telah sepakat membangun koalisi yakni Partai Gokar, PAN, PKS, PKNU, PBR, Partai Pakar Pangan dan Partai Pemuda Indonesia (PPI).

Di tempat yang sama, Burhanuddin A. Rasyid sangat mengapresiasi dukungan terhadap pencalonan dirinya sebagai wakil gubernur Kalbar oleh PAN. Meskipun dirinya terbilang baru sebagai kader PAN, tetapi telah mendapatkan kepercayaan dari partai berlambang matahari terbit ini untuk maju pada Pemilihan Gubernur Kalbar.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A. Rahim kembali menegaskan, keputusan DPP PAN atas penetapan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid bersifat mengikat, sehingga wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh kader PAN di semua jenjang dengan berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan pasangan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid.

Di bagian lain, Sekretaris DPW PAN Kalbar, Syarif Izhar Assyuri menambahkan, pembicaraan oleh pimpinan masing – masing parpol akan dilakukan secepatnya dalam waktu dekat, mengingat KPU telah membuka pendaftaran bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Diantaranya membentuk Tim Pemenangan yang mengakomodir semua perwakilan dari parpol yang tergabung dalam koalisi serta menentukan hari untuk mendaftar KPU kalbar. Paling lama tanggal 9 Juni pasangan bakal calon Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid telah mendaftar ke KPU Kalbar.

Morkes Effendi merupakan politisi kawakan yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, sedangkan Burhanuddin A. Rasyid tercatat sebagai Wasekjend DPP PAN untuk Bapilu Wilayah kalbar.  

Read More

FRAKSI PAN DPRD KALBAR USULKAN BENTUK BADAN LITBANG DAN INOVASI DAERAH

          Fraksi PAN DPRD Kalbar mengusulkan pembentukan lembaga kelitbangan di provinsi Kalbar. Sebab kemajuan suata negara baik pusat maupun daerah tidak bisa dilepaskan dari penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) oleh bangsa itu. Ini bisa dilihat pada negara-negara maju yang sangat didominasi oleh pengusaan iptek oleh negara tersebut, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Cina, Korea dan masih banyak lagi. Begitu halnya dengan Indonesia dan Provinsi-Provinsi yang ada kemajuannya akan ditentukan oleh kemajuan ipteknya. 

 “Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sumberdaya alam kita, karena cepat atau lambat pasti akan habis. Begitu halnya dengan Kalbar suka atau tidak secara pelan dan pasti Pemerintah daerah harus terus mendorong berkembangnya iptek di daerah, termasuklah di bidang research mesti terus dikembangkan dan dilibatkan dalam setiap aspek pembangunan,” ujar Ikhwani A. Rahim, anggota fraksi PAN DPRD Kalbar dalam Siaran Pers Senin (04/06/12). Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga Penelitian dan pengembangan yang ada di Kalbar akan sangat ikut menentukan kemajuan daerah. 

Kalbar yang kaya dengan berbagai sumberdaya alamnya, pluralism masyarakatnya, minimnya infrastruktur serta masih banyaknya persoalan sosial lainnya sangat memerlukan sebuah lembaga atau Badan Penelitian dan Pengembangan yang cukup kuat untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kalbar. Dimana dengan adanya badan penelitian yang kuat dengan sumberdaya manusia yang profesional dapat menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dan para pimpinan SKPD dalam merencanakan berbagai program kegiatan pembangunan yang lebih terarah, efisien dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar. 

Di satu sisi, Kalbar cukup banyak memiliki tenaga-tenaga ahli di bidang research dan teknologi, namun kurang memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah sendiri yang kurang memanfaatkan keahlian yang mereka miliki. “Padahal jika Pemerintah daerah , dalam hal ini saudara Gubernur jeli dan memiliki Visi jauh ke depan, tentu akan melibatkan para Profesor dan para Doktor dari berbagai disiplin keilmuan yang kita miliki untuk turut serta memberikan kontribusi pemikiran bagaimana Kalbar kedepan? Bagaimana memperbaiki mutu pendidikan kita kedepan? Bagaimana meningkatkan nilai ekspor Kalbar dan apa yang menjadi kendala sehingga ekspor kita terus menurun? Apa produk-produk unggulan yang harus dikembangkan sesuai dengan karateristik daerah dan masyarakat Kalbar, dan lain sebagainya? Namun faktanya hingga saat ini, hal tersebut belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, toh seandainya sudah pun belum seperti yang kita harapkan,” papar Ikhwani. “Namun kami maklum, mengingat Pemerintah Provinsi Kalbar belum membentuk atau merubah status Lembaga Kelitbangan Provinsi Kalbar yaitu KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT yang dikepalai oleh Kepala Kantor dengan golongan/pangkat Eselon III, “ungkap Ikhwani. Hal ini sangat tidak strategis dan kurang dapat menunjang perencanaan pembangunan di Kalbar, karena dengan rentang jarak yang begitu jauh antara daerah/Kabupaten Kota serta begitu banyaknya persoalan yang ada di Kalbar akan menjadi beban yang sangat berat bagi kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalbar. Belum lagi posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tentangga. 

“Oleh karena itu Fraksi PAN DPRD Kalbar akan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar untuk meningkatkan status Kantor Penelitian Dan Pengembangan menjadi Badan BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, “ sebut Ikhwani. 

Dengan berubahnya status lembaga tersebut diharapkan akan banyak para pakar yang terakomodir di lembaga tersebut yang nantinya akan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan Daerah. “Disamping itu, perubahan status diperlukan guna menyesuaiakan dengan peratuturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Selama ini cukup besar anggaran yang ada di BPPT pusat namun belum pernah kita dapat bagian , hal ini karena stutus lembaga kita belum sesuai dengan nomenklatur yang ada di pusat, “jelasnya. 

Menurutnya dasar atau payung hukum untuk pembentukan Badan tersebut jelas yaitu surat maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri RI yang antara lain dijelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan strategis, Pemerintahan daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembangaan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 222 ayat (1) Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi, ” penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah “ (pasal 2 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Pasal 60 Ayat (1) PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2011 Tentang PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAHAN DAERAH berbunyi“ PEMERINTAH DAERAH MEMBENTUK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PALING LAMBAT 2 (DUA) TAHUN SETELAH DIUNDANGKAN NYA PERATURAN MENTERI INI“. 

Atas dasar aturan-aturan tersebut di atas, jelas bahwa Kelitbangan merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, Kelitbangan dilaksanakan berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah. Kelitbangan sebagai sub sitem kebijakan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efesiensi kebijakan. Dalam konteks ini pula kelitbangan dilaksanakan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan, termasuk Pemerintahan daerah dan penguatan inovasi. 

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kinerja dan kualitas kelitbangan, maka kegiatan kelitbangan dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten, tenaga yang profesional, sistem dan prosedur yang terstandar. Dalam kontek ini kelitbangan harus diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP ) Daerah Provinsi . Berkenaan dengan masalah tersebut di atas, agar Pemerintahan daerah Kalbar untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan cerdas dengan segera : 

1. Membentuk lembaga kelitbangan Povinsi dengan nama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Mengarahkan kegiatan kelitbangan berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah. 

3. Memberikan penguatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kelitbangan. 

4. Memberikan penguatan kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif dan inovatif di daerah 

5. Mereposisi dan merevitalisasi peran dan fungsi BPP DAERAH Provinsi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah . 

 “Hal ini kami ungkapkan karena berdasarkan pengamatan kami , hanya Provinsi Kalimantan Barat satu-satunya Provinsi yang Badan litbangnya masih bersatus Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalbar. Yang tentu disamping sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat juga kurang mampu mendukung pelaksanakan program pembangunan karena keterbatasan akan sumberdaya yang dimiliki, “pungkas Ikhwani.

Read More

KETIKA SEBAGIAN PENYU TELAH HILANG DARI PALOH

Populasi penyu di pesisir Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menyusut. Bahkan, dari 6 spesies yang dahulunya mendiami kawasan tersebut, kini tinggal menyisakan 2 spesies yakni penyu Kambau (hijau) dan penyu sisik. Sementara 4 spesies lainnya yakni penyu Pipih, penyu Tempayan, penyu Lekang dan penyu Belimbing hilang tanpa jejak. Maraknya aksi perburuan dan perdagangan telur penyu menjadi faktor utama penyusutan populasi penyu.

Pantai Tanjung Api di Kecamatan Paloh yang membentang sepanjang 60 km, sebenarnya merupakan lokasi peneluran penyu terpanjang di Indonesia, dimana sekitar 19,3 km diantaranya mulai dari Sungai Mutusan hingga Sungai Belacan teridentifikasi sebagai hot spot atau titik utama peneluran penyu.

Adalah fakta, Undang – undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Konservasi SDA dan PP Nomor 7 Tahun 1999 gagal melindungi reptil langka tersebut. Saat ini harga jual telur penyu di pasaran lokal berkisar Rp2.000 – Rp2.500 per butir. Meningkatnya konsumsi telur penyu di kalangan masyarakat, konon diyakini telur penyu memiliki khasiat menambah vitalitas.

Berangkat dari kondisi populasi penyu yang nyaris punah, World Wildlife Found (WWF) akhirnya turun tangan melalui program konservasi pesisir dan spesies penyu di Kecamatan Paloh. Meskipun awalnya mendapat tantangan keras namun kerja keras WWF berhasil menggugah kesadaran warga setempat. Bahkan, melecut semangat sebagian warga untuk memproteksi reptil langka tersebut dengan membentuk kelompok Masyarakat Pengawas atau Pokmaswas, salah satunya yakni Pokmaswas Kambau Borneo di desa sebubus. Menariknya lagi, keanggotaan pokmaswas sebagian besar adalah mantan pemburu telur penyu yang telah insaf.

“Hingga tahun 2012 program konservasi telah memasuki tahun ke 3. Tahun pertama merupakan tahapan tersulit terutama menghadapi para pelaku atau pemburu telur penyu. Namun, WWF menginisiasi pertemuan dengan mengundang semua kelompok yang memperdagangkan telur penyu dan berhasil menyadarkan mereka untuk menghentikan aktifitas pencurian telur penyu,” ungkap Koordinator Site Paloh WWF – Indonesia drh. Dwi Suprapti di Paloh Sambas (26/5/12).

Di tahun kedua WWF terus menggencarkan edukasi pada masyarakat serta memaksimalkan peran Pokmaswas sebagai ujung tombak di lapangan.

Alhasil baru dua tahun program berjalan, sekitar 14.000 anak penyu (tukik) lahir dengan selamat. Atau sekitar 93 persen dari total 9.000 lebih sarang telur penyu di Pantai Tanjung Api berhasil menetas. Angka tersebut diperoleh dengan menghitung cangkang telur yang tertinggal di dalam sarang. Selanjutnya, WWF dan pokmaswas menargetkan penyelamatan penetasan telur penyu di tahun ketiga mencapai 95 persen.

Program konservasi pesisir dan spesies penyu yang dimotori Pokmaswas dan dukungan penuh WWF, di bagian lain juga membantu menjaga keamanan daerah. “Dahulunya sebelum program konservasi kawasan pantai peneluran penyu di Tanjung Api telah dikapling – kapling oleh beberapa kelompok. Sedikitnya ada 5 kelompok besar yang bersaing dan masing – masing menguasai areal peneluran penyu. Di lapangan sering terjadi persinggungan di antara mereka akibat perebutan lahan, bahkan nyaris menimbulkan bentrokan fisik,“ jelas Dwi.

WWW berhasil mendamaikan kelima kelompok dan memberikan arahan tentang konservasi dan mengajak mereka untuk terlibat dalam pekerjaan besar menyelamatkan habitat penyu. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan akhirnya hati mereka tergerak dan selanjutnya menjadi motor penggerak penyelamatan penyu di lapangan. Kelima kelompok akhirnya menyepakati perjanjian untuk menghentikan sama sekali aktifitas perburuan dan perdagangan telur penyu.

“Sedikit membantu, dari kelima kelompok, satu diantaranya telah mendapatkan pemahaman tentang konservasi karena sebelumnya sempat mendapatkan penyuluhan dari WWF,” tambahnya.

Untuk mengefektifkan progam, WWF juga melakukan komunikasi dengan semua pihak, termasuk tim ekspedisi khatulistiwa. Bahkan, tim ekspedisi mengambil inisiatif untuk melakukan monitoring dan razia. “Baru baru ini, tim ekspedisi khatulistiwa berhasil memergoki 9 orang yang tengah mencuri telur penyu, 2 diantaranya wanita tapi kemudian dilepaskan setelah mendapatkan nasehat agar tidak lagi melakukan aktifitas tersebut. Sementara yang pria dibotaki sebagai shock therapy,” jelas Dwi.

Namun, Dwi menyadari upaya mereka tetap memiliki resiko, sehingga seluruh kru WWF musti hati - hati.

Tak dapat dipungkiri kehadiran kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) Kambau Borneo di desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, sejauh ini cukup berhasil menekan aktifitas perburuan dan perdagangan telur penyu di kawasan pesisir setempat. Melalui pendekatan secara persuasif, masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga keberlangsungan hidup penyu.

“Program konservasi mulai diterima masyarakat, bahkan mereka yang dahulunya memusuhi berbalik mendukung dan masuk menjadi anggota Pokmaswas,” ujar Ketua Pokmaswas Kambau Borneo, Muraizi, usai Pembukaan Festival Pesisir Paloh (FESPA) 2012 di desa Sebubus Paloh (25/05/12). Ia menyebutkan, saat ini keanggotaan pokmaswas mencapai 26 orang yang sebagian besar merupakan mantan pencuri telur penyu. Namun, pokmaswas memberlakukan aturan yang keras bagi para anggota yang melanggar, terbukti 1 orang telah diberhentikan karena terbukti mencuri telur penyu.

Atas prestasi pokmaswas dalam menjalankan program konservasi penyu, WWF mengalokasikan bantuan sebesar 180 juta rupiah pada tahun 2012 untuk mendukung kegiatan operasional. Karena selama ini pokmaswas menutupi semua biaya operasional dengan uang sendiri. Untuk memperkuat kelembagaan, kini Pokmaswas Kambau Borneo tengah mengurus akte notaris sebagai persyaratan untuk tercatat di Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas.

Kapolsek Paloh AKP Laelan Sukur mengakui sekaligus mengapresiasi peran Pokmaswas Kambau Borneo dalam menyadarkan masyarakat untuk mendukung program konservasi kawasan pesisir dan habitat penyu. Meskipun ada sanksi hukum bagi pencuri telur berupa 5 tahun kurungan penjara dan denda 100 juta rupiah, tapi hingga kini belum ada yang meringkuk di jeruji besi. Aparat beserta penggiat konservasi masih melihat aktifitas perburuan telur penyu lebih dikarenakan ketidaktahuan dan minimnya pemahaman masyarakat atas pentingnya menjaga habitat penyu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Porabudbar) Kabupaten Sambas, Sukari mengatakan, Pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar di pantai Selimpai yang menjadi lokasi penangkaran penyu terbentuk kelompok sadar wisata untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui pendanaan PNPM.

Senada dengan hal itu, bupati Sambas Djuliarti Alwi mengatakan, meskipun masih ada segelintir warga yang belum merespon karena mereka khawatir kehilangan pekerjaan, namun ia meminta hal itu disikapi dengan tenang dan terus mendorong Pokmaswas menggencarkan sosialisasi. Pemerintah sendiri tengah berupaya membuka pekerjaan alternatif bagi masyarakat, agar mereka tidak lagi melakukan aksi pencurian telur penyu.  

Dukungan terhadap program konsevasi penyu juga datang dari Putri Indonesia 2005 Nadine Candrawinata. Menurutnya potensi satwa dan keindahan alam Paloh dapat menjadi objek dan tujuan wisata yang menarik asalkan dikelola dan dikemas dengan menarik.

Di bagian lain, Kepala Bidang Kawasan Pesisir Pulau Pulau Kecil & Pengawasan (KP3KP) DKP Kalbar, Dionisius Endy mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendampingan pada pokmaswas Kambau Borneo agar mendapatkan legalitas hukum, dengan menjelaskan pada Pemerintah Kabupaten Sambas maksud dan tujuan terbentuknya pokmaswas. Setelah terbentuk akan mendapatkan pembinaan, dengan memberikan pelatihan, sosialisasi penegakan hukum (gakum).

DKP Kalbar juga terus berupaya agar di semua Kabupaten Kota terbentuk pokmaswas, mengingat pokmaswas merupakan ujung tombak dari program pengawasan dan pelestarian di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. 3 tahun perjalanan program konservasi pesisir dan spesies penyu yang dimotori Pokmaswas dan dukungan penuh WWF berhasil menekan pencurian telur penyu di Kecamatan Paloh. Di sisi lain juga membantu menjaga keamanan daerah.

Kendati demikian, perjunagan pokmaswas dan WWF tidak lantas berhenti, karena capaian hasil masih jauh dari target ideal. Target akhir adalah menumbuhkan kesadaran seluruh warga pesisir Paloh untuk menjaga kawasan pesisir dan habitat penyu secara sukarela, sekaligus mempromosikan dan mengelola potensi satwa dan alam Paloh sebagai objek dan daerah tujuan wisata unggulan di Kabupaten Sambas.  

Read More