Selasa, 29 Mei 2012

BNN GAGAS FORUM LINTAS SEKTOR AWASI NARKOBA

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalbar menggagas terbentuknya suatu Satgas lintas sektor, untuk menekan penyelundupan narkoba. Terutama mengawasi pintu masuk menuju Kalbar, baik melalui pelabuhan udara, pelabuhan laut maupun pos lintas batas. 

Keanggotaan satgas tersebut nantinya berasal dari semua instansi terkait, mulai dari BNN, imigrasi, bea & cukai, kepolisian dan Pemerintah daerah. 

Ditemui Selasa (29/05/12), Kepala BNN Provinsi Kalbar, Brigjend. Pol. Sugeng Heryanto, mengungkapkan ide tersebut telah disampaikan pada BNN pusat dan mendapat respon positif. Namun, untuk mewujudkannya masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan semua instansi terkait, guna menyamakan persepsi dan pembagian tugas dari masing – masing anggota. 

Selain itu, tentunya juga perlu disepakati Standar Operasional Prosedur (SOP), pengisian personil di jajaran satgas serta SK pembentukan satgas. 

Sugeng mengakui wilayah perbatasan darat Kalbar sangat rawan terhadap penyelundupan narkotika, yang dikendalikan jaringan narkotika internasional. Terlebih pada 55 jalan tikus yang tersebar di sepanjang perbatasan Kalbar Indonesia – Serawak Malaysia. 

Narkotika yang masuk ke Indonesia sebagian dipasok dari kawasan golden cressent (bulan sabit emas) yakni Pakistan, Afghanistan dan Iran. Sebagian lagi dipasok dari kawasan golden triangle (segitiga emas) yakni Muangthai, Myanmar dan Laos. 

Untuk golden cressent rutenya dari Hongkong - Singapura - Malaysia menuju perbatasan Indonesia. Sedangkan 3 negara Indochina yang berada di kawasan golden triangle, menerobos celah perbatasan Malaysia kemudian masuk ke Indonesia dengan melintasi perbatasan Kalbar.

DPRD KALBAR RAIH SERTIFIKAT NARKOBA

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalbar Selasa (29/05/12), kembali melakukan tes urine dan narkoba. Kali ini sasarannya adalah para pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kalbar. Namun, sebanyak 12 anggota DPRD Kalbar yang pada saat bersamaan berada di gedung rakyat, ternyata bersedia secara sukarela untuk mengikuti pemeriksaan tes urine. 

Hasilnya, tidak satu pun dari mereka teridentifikasi sebagai pengguna narkoba. 

Salah seorang anggota dewan, Marcus Jimmy mengatakan, kesediaannya dan legisalator lainnya untuk memeriksa tes urine, merupakan bentuk dukungan atas perang terhadap narkoba yang tengah dikampanyekan. 

Ia berharap, tes urine tidak hanya fokus pada pegawai di lingkungan Pemerintah, tetapi juga dapat menjangkau lembaga swasta dan masyarakat umum. 

Kepala BNN Provinsi Kalbar, Brigjend. Pol. Sugeng Heryanto mengapresiasi inisiatif kalangan dewan untuk memeriksa tes urine. Hal ini mencerminkan komitmen para wakil rakyat untuk memerangi bahaya narkoba dengan memulainya pada diri sendiri. 

Atas komitmen para wakil rakyat tersebut, Sugeng menyematkan pin anti narkoba pada anggota dewan. 

Hal yang sama juga terjadi pada pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD. Dari urine 5 PNS yang diambil sebagai sample, tidak satu pun menunjukkan pernah mengkonsumsi narkoba. 

Atas hasil menggembirakan ini, Sugeng menyerahkan Sertifikat Bebas Narkoba pada Sekretariat DPRD Kalbar. 

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalbar, Bambang Surachmat mengatakan, hasil pemeriksaan BNN membuktikan bahwa lingkungan kerja di dewan bersih dan aman dari penyalahgunaan narkoba, baik di ruang lingkup PNS maupun para legislator.

MALAYSIA PASANG BALEHO DI CAMAR BULAN

Malaysia kembali berulah. Kali ini memasang sebuah baleho di wilayah Indonesia. Tepatnya di dusun Camar Bulan desa Temajo Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Baleho tersebut diresmikan oleh Menteri Turis Negara Bagian Serawak Malaysia sekitar 1 bulan lalu. 

Ditemui Sabtu (26/05/12), Kepala Urusan Umum Desa Temajo, Hatta menuturkan, baleho yang dipasang Malaysia sangat meresahkan warga, apalagi dipasang di wilayah yang masih dipersengketakan oleh kedua negara. Untuk itu, dirinya meminta Pemerintah mengambil tindakan tegas dan tidak membiarkan pihak Malaysia memasuki wilayah Indonesia. 

Ketika dikonfirmasi Minggu (27/05/12), Bupati Sambas Djuliarti Alwi, mengaku belum mengetahui informasi tersebut, karena belum menerima laporan dari bawahannya. Ia telah mencoba untuk mengontak Camat Paloh, namun ponsel yang bersangkutan tidak aktif sehingga belum dapat berkomentar banyak. 

Tapi Djuliarti mengatakan, telah menginstruksikan Asisten 1 dan beberapa pejabat lainnya segera turun ke lokasi untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut serta berkoordinasi dengan tentara libas. 

Kepada masyarakat diminta bersikap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan oleh Pemerintah dan TNI, karena belum tentu baleho yang dimaksud masuk ke wilayah Indonesia. Kalau memang nantinya hasil pemeriksaan di lapangan memang terbukti pihak Malaysia memasang baleho di wilayah Indonesia, maka ia akan langsung melapor ke Pemerintah pusat. 

Sementara itu, dari beberapa foto yang dikirim Mayor Komaruddin, prajurit Kodam XII Tanjungpura yang bertugas di Paloh, baleho berukuran 4x3 meter tersebut, bertuliskan “Where Borneo Begins” Tanjung Dato dengan gambar pulau Kalimantan (Borneo). Kemudian di sisi kiri dan kanan gambar, tertulis jarak beberapa kota di dunia. Sepertinya Baleho menujukkan bahwa lokasi merupakan titik nol.

DKP OTIMALKAN POKMASWAS SEBAGAI UJUNG TOMBAK

Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kalbar terus berupaya agar di semua Kabupaten Kota terbentuk kelompok pengawas masyarakat/pokmaswas. Mengingat pokmaswas merupakan ujung tombak dari program pengawasan dan pelestarian di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. 

Ditemui di Sambas Minggu (27/05/12), Kepala Bidang Kawasan Pesisir Pulau Pulau Kecil & Pengawasan (KP3KP) DKP Kalbar, Dionisius Endy mengatakan, Saat ini dari 14 Kabupaten Kota, 3 diantaranya belum terbentuk pokmaswas yakni di Kabupaten Sambas, Melawi dan Sekadau. 

Pokmaswas yang terbentuk selanjutnya mendapatkan pembinaan, dengan memberikan pelatihan, sosialisasi gakum, bantuan peralatan dan seragam. DKP juga melakukan pendampingan pada pokmaswas untuk mendapatkan legitimasi, dengan menjelaskan pada Pemerintah Kabupaten Kota maksud dan tujuan terbentuknya pokmaswas. 

Salah satu pokmaswas yang tengah didampingi yakni pokmaswas Kambau Borneo di desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Terakhir DKP akan mengevaluasi semua pokmaswas yang ada, dan memberikan pernghargaan bagi pokmaswas yang berprestasi. 

Endy menyebutkan saat ini di Kalbar terdapat sebanyak 82 pokmaswas, dan masing – masing pokmaswas mengusung kegitan tersendiri, seperti pokmaswas di Kapuas Hulu mengangkat ikan arwana sedangkan pokmaswas di Kubu Raya fokus pada hutan mangrove. 

Tahun 2011 pokmaswas asal Kapuas Hulu berhasil meraih juara 1 tingkat nasional dengan mengalahkan 4.414 pokmaswas dari seluruh Indonesia. 

Kini DKP tengah berupaya mewujudkan Kota Pontianak sebagai lokasi pemancingan terbesar di Indoesia. Secara lisan dukungan telah disampaikaan oleh Dinas Pariwisata Kota Pontianak. 

Untuk mewujudkan impian tersebut maka harus dibentuk pokmaswas yang terkait dengan pemancingan, terutama merangkul mereka yang punya hobi memancing dan mendukung dari aspek finansial.

FESPA KURANG BERGEMA

Festival Pesisir Paloh (FESPA) yang berlangsung di desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Minggu (27/05/12) berakhir. Beragam kegiatan yang digelar sejak Jum`at (25/05/12), merupakan upaya untuk menjadikan Paloh sebagai pusat konservasi penyu terbesar di Indonesia. 

Bahkan, WWF dan stakeholder lainnya mengadakan field trip di Pantai Tanjung Kemuning, dengan mengundang puluhan peserta calon duta lingkungan hidup Kabupaten Sambas serta belasan wartawan cetak dan elektronik. 

Koordinator Site Paloh WWF – Indonesia Dwi Suprapti menjelaskan bahwa, field trip yang ketiga kalinya yang digelar merupakan upaya untuk mengkampanyekan program konservasi pesisir dan spesies penyu di Kecamatan Paloh. Serta menciptakan kebanggaan terhadap potensi pesisir Paloh, khususnya penyu laut. 

Selain itu untuk membangun kesadaran masyarakat tentang perlindungan penyu dan sanksi hukum bagi perbururan dan perdagangan penyu. Sebab pantai Tanjung Kemuning sepanjang 60 Km merupakan lokasi peneluran penyu terpanjang di Indonesia. Tercatat sekitar 13 Km diantaranya merupakan hot spot atau area utama peneluran penyu. 

Sebelumnya putri Indonesia 2005 Nadine Candrawinata yang ikut membuka Festival Pesisir Paloh, juga mengapresiasi even yang digelar, untuk mengkampanyekan konservasi satwa yang terancam punah sekaligus ajang promosi budaya lokal Paloh, mulai dari seni, keindahan alam serta kuliner. 

Namun, sayangnya promosi even kurang gencar sehingga gaungnya kurang bergema. Terbukti gubernur dan bupati setempat tidak menghadiri acara pembukaan, tapi cuma mewakilkan Kepala SKPD terkait. Bahkan, Nadine sempat menemukan beberapa warga di sekitar lokasi justru tidak mengetahui, kalau ada kegiatan besar di daerah mereka. 

Sementara itu, Bupati Sambas Djuliarti Alwi, mengakui beberapa hari sebelumnya pihak panitia telah menemuinya, terkait kegiatan yang berlangsung di Paloh. Namun, karena ada kesibukan lain, maka dirinya mewakilkan pejabat di instansi terkait untuk membuka acara tersebut. 

Pada intinya Pemerintah Kabupaten merespon positif dan mendukung sepenuhnya program konservasi satwa yang dilindungi melalui Festival Pesisir Paloh, apalagi even tersebut juga mempromosikan aneka budaya dan potensi alam lokal.

KIPRAH KAMBAU BORNEO DI SEBUBUS

SAMBAS. Kehadiran Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) Kambau Borneo di desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, sejauh ini cukup berhasil menjaga keberlangsungan hidup penyu di pesisir pantai setempat. 

Meskipun saat didirikan setahun silam, kegiatan Kambau Borneo dalam program konservasi penyu sempat mendapat aksi perlawanan keras, terutama dari mereka yang memperjualbelikan telur penyu. 

Ditemui usai pembukaan Festival Pesisir Paloh (FESPA), Juma`t (26/05/12), Ketua Pokmaswas Kambau Borneo, Muraizi mengatakan, program konservasi yang kini dijalankan bersama WWF semakin diterima masyarakat, bahkan mereka yang dahulunya memusuhi berbalik mendukung dan masuk menjadi anggota Pokmaswas. 

Tercatat keanggotaan pokmaswas telah mencapai 26 orang yang sebagian besar merupakan mantan pencuri telur penyu. Pokmaswas memberlakukan aturan yang keras bagi para anggota yang melanggar, terbukti 1 orang telah diberhentikan karena terbukti mencuri telur penyu. 

Muraizi menambahkan, bahwa Pokmaswas bersama Pemerintah, WWF dan elemen masyarakat lainnya telah menyepakati untuk menjadikan Penyu sebagai icon Kecamatan Paloh. 

Kini Pokmaswas Kambau Borneo tengah mengurus akte notaris sebagai persyaratan untuk tercatat di Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas. Sementara itu, Kapolsek Paloh AKP Laelan Sukur mengakui sekaligus mengapresiasi peran Pokmaswas Kambau Borneo dalam menyadarkan masyarakat untuk mendukung program konservasi kawasan pesisir dan habitat penyu. 

Berdasarkan data WWF Kalbar dari 6 spesies penyu yang dahulunya mendiami kawasan pesisir Sebubus, kini tinggal menyisakan 2 spesies. Maraknya aksi pencurian telur penyu dipicu tingginya harga jual telur di pasaran. Saat ini dijual Rp2.500 per butir. Selain aksi pencurian telur, penyusutan jumlah penyu juga diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, terutama sampah yang berserakan di kawasan pantai.

FESPA DI PANTAI SEBUBUS

        SAMBAS. Festival Pesisir Paloh (FESPA) 2012 yang berlangsung di Pesantren Akhlaqul Karimah desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Juma`at (26/05/12), dibuka Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya Pariwisata (Porabudbar) Kabupaten Sambas, Sakuri. 

Pembukaan FESPA ditandai dengan pemukulan “Aluk Galing” oleh Kepala Disbudpora Pariwisata, Komandan Ekspedisi Khatulistiwa, Manajer Program WWF Kalbar Ermayani Putra serta Putri Indonesia 2005 Nadine Candrawinata. 

FESPA digelar seiring masuknya musim puncak peneluran penyu, Hari Penyu Internasional, HUT Pokmas Kambau Borneo, sekaligus menyambut Hari Lingkungan Hidup, Hari Laut sedunia dan Hari Terumbu Karang. 

Dalam sambutannya, Manajer Program WWF Kalbar Ermayani Putra, mengatakan, Festival Pesisir Paloh bertujuan memberikan informasi dan pemahaman mengenai konservasi pesisir dan spesies penyu sekaligus ajang promosi produk lokal. 

Sementara itu, Kepala Porabudbar Sambas, Sukari merespon positif program konsevasi yang tengah dijalankan WWF, apalagi festival juga mempromosikan berbagai potensi budaya dan ekonomi lokal yang tentunya berdampak terhadap perekonomiaan masyarakat. Kini Pemerintah tengah mengupayakan agar di pantai Selimpai yang menjadi lokasi penangkaran penyu, terbentuk kelompok sadar wisata untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui pendanaan PNPM. 

Festival Pesisir Paloh berlangsung selama 3 hari (25 s/d 27 Mei 2012 dengan sasaran semua Stakeholder yang terkait dengan konservasi penyu dan kawasan pesisir Paloh. Ada 15 rangkaian kegiatan yang digelar dalam FESPA antara lain ; Talk Show “Konservasi Penyu dan Komitmen Para Pihak” dengan moderator Nadine Candrawinata. 

Kemudian penandatanganan kesepakatan konservasi penyu dan penghibahan dana sebesar 180 juta dari WWF kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) Kambau Borneo. 

Lalu Journalism goes to School dan Citizen Journalism yang melibatkan 9 wartawan cetak dan elektronik dari Pontianak dengan peserta para siswa dan guru 4 SLTP. Serta Field Trip dengan lokasi pantai Kemuning desa Sebubus yang dilanjutkan dengan aksi bersih pantai.

UNTAN TURUT BANGUN PERBATASAN KALBAR

Universitas Tanjungpura (Untan) tidak tinggal diam terhadap kondisi masyarakat dan daerah perbatasan Kalbar yang masih terbelakang dalam segala aspek. Sesuai Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, Untan mencoba melakukan sesuatu yang bermanfaat. 

Dalam Seminar Nasional tentang perbatasan di Pontianak Selasa (22/05/12), Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Prof. Eddy Suratman mengatakan, meskipun tidak banyak yang dapat diperbuat, tapi Untan tetap harus melakukan sesuatu bagi beranda terdepan negara. Diantaranya mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah tamatan SLTA dari keluarga tidak mampu asal wilayah perbatasan memasuki Untan, tanpa dikenakan biaya pendidikan. 

Mereka yang sejak di bangku SLTA menujukkan bobot yang tinggi, diizinkan untuk masuk tanpa tes melalui program beasiswa. Program tersebut telah berjalan sejak 2 tahun terakhir, sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan. 

Sementara untuk penyelenggaran penelitian, Untan terus melakukan riset yang jumlahnya kian meningkat setiap tahun, sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui kajian ilmiah guna mencari solusi dari berbagai persoalan yang menyelimuti wilayah perbatasan. 

Eddy menambahkan, bahwa riset yang dilakukan Untan mengenai perbatasan Kalbar cukup signifikan, mencapai 16 penelitian sejak 2 tahun terakhir. Semuanya dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi pembangunan kawasan beranda negara. Bahkan, sejak tahun 2003 Untan telah membuka program S2 Kajian Perbatasan di FISIP dan S2 Kajian Ekonomi Perbatasan di Fakultas Ekonomi sejak tahun 2009.

KABUPATEN PERSIAPAN ALTERNATIF TERAKHIR BANGUN PERBATASAN

Bappenas, Bappeda Kalbar dan Universitas Tanjungpura 5 tahun silam, sebenarnya telah melakukan kajian yang sangat matang tentang kawasan perbatasan. Hasil kajian tertuang dalam konsep Border Development Centre (BDA) dengan memilih 5 titik pada 5 Kabupaten perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 

Ketika menjadi pemateri dalam Seminar Nasional tentang perbatasan di Pontianak Selasa (22/05/12), Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof. Eddy Suratman menerangkan, di dalam BDA memuat usulan pembangunan jalan pararel yang pada tahun 2012 ini telah mulai dikerjakan. Sekaligus merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membuka areal perkebunan di sepanjang wilayah perbatasan Kalbar Indonesia – Serawak Malaysia. 

Eddy memperkirakan jika pembangunan perbatasan terealisasi seperti konsep BDP, maka pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat meningkat 5,35 %. Lebih tinggi dibandingkan ketika negara – negara Eropa membangun perbatasannya 25 tahun silam, dimana pertumbuhan ekonomi berkisar 4 %. 

Namun, jika konsep BDC masih kandas, Eddy menawarkan alternatif lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di beranda negara yakni membentuk Kabupaten persiapan di sepanjang perbatasan. Kajian tersebut telah diterbitkan kedalam sebuah buku dan Gubernur Kalbar juga menyetujui untuk merekomendasikan terbentuknya Kabupaten Persiapan, antara lain di Badau, Ketungau, Jagoibabang dan Aruk. 

Karena melihat revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kian sulit untuk membentuk daerah otonom baru. Lain halnya dengan Kabupaten persiapan yang jauh lebih mudah, karena cukup melalui Keputusan Presiden. Jika hasil evaluasi setelah 5 tahun berjalan dinyatakan layak untuk otonom, maka Kabupaten persiapan dapat menjadi daerah otonom baru.

AMAN KAWAL RUU PENGAKUAN & PERLINDUNGAN HAK – HAK MASYARAKAT ADAT

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terus mengawal pembahasan RUU Pengakuan & Perlindungan Hak – Hak Masyarakat Adat oleh DPR RI. Sejauh ini respon wakil rakyat di Senayan cukup baik, bahkan dalam kongres Masyarakat Adat Nusantara IV di Tobelo April lalu, Ketua DPR RI Marzuki Ali menjanjikan pengesahan RUU menjadi UU dapat dilakukan tahun 2012 ini. 

Dihubungi Selasa (22/05/12, Ketua BPH AMAN provinsi Kalbar, Sujarni Aloy mengatakan RUU tersebut bertujuan untuk menyelaraskan antara kegiatan pembangunan dengan kepentingan masyarakat adat. Di dalamnya memuat pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat, untuk mempertahankan eksistensi mereka dari berbagai upaya yang dapat meminggirkan masyarakat adat. 

Aloy menambahkan, draft RUU Pengakuan & Perlindungan Hak – Hak Masyarakat Adat disampaikan oleh AMAN ke DPR RI tahun lalu dan kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. Jadi hanya tinggal proses dialektika politik. 

RUU tersebut merupakan inisiatif AMAN menyikapi berbagai persoalan menyangkut masyarakat adat, terutama sengketa atas lahan adat dengan investor perkebunan dan pertambangan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pembahasan draft, namun AMAN tetap memberikan masukan dalam perumusan RUU tersebut.

KABUPATEN PERBATASAN KEKURANGAN UANG 800 MILYAR

Sebanyak 747 desa di wilayah perbatasan Indonesia masuk dalam kategori tertinggal dengan angka kemiskinan rata – rata 43 % di setiap desa. Jauh melampui angka kemiskinan nasional tahun 2010 sebesar 13,3 %. Begitu pula angka kemiskinan 5 Kabupaten perbatasan di Kalbar juga masih tinggi, bahkan di atas angka kemiskinan rata – rata tingkat provinsi kalbar sebesar 8,6 % tahun 2011. 

Hal itu diungkapkan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Prof. Eddy Suratman, dalam Seminar Nasional tentang perbatasan di Pontianak Selasa (22/05/12). 

Menurutnya rendahnya perhatian Pemerintah mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5 Kabupaten perbatasan Kalbar di atas rata – rata angka kemiskinan nasional sekitar 70 maupun rata – rata tingkat provinsi sebesar 69. 

Sedangkan di sektor keuangan, terjadi celah fiskal atau kekurangan uang yang begitu besar. Celah fiskal 5 Kabupaten perbatasan di Kalbar lebih tinggi dari celah fiskal rata – rata Kabupaten secara nasional berkisar 436 milyar. Bahkan, berdasarkan data dari Kementrian Keuangan celah fiskal di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 958 milyar rupiah. 

Sementara itu, Deputy V Kementrian Negara Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Suprayoga Hadi mengatakan, Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan seperti tertuang dalam RPJP 2005 – 2025, RPJM 2010 – 2014 dan RKP 2013. 

Khusus untuk RPJM, mulai tahun 2011 Pemerintah menetapkan setiap tahunnya 10 daerah yang menjadi skala prioritas, dengan kategori daerah tertinggal, terisolir maupun pasca konflik.

MEMBANGUN PERBATASAN PERLU EXECUTING CAPACITY

Pertumbuhan ekonomi 5 Kabupaten perbatasan Kalbar masih di bawah rata – rata Kabupaten Kota lainnya di Kalbar yang berada di angka 6. Walaupun sebenarnya total PDRB 5 Kabupaten perbatasan cukup tinggi yakni sebesar 33,37 % dari penduduk Kalbar, namun pengelolaannya yang tidak optimal belum dapat mendongkrak perekonomian beranda negara. 

“Kondisi tersebut berawal dari minimnya sarana infrastruktur, seperti jalan beraspal, listrik, telekomunikasi dan pelabuhan, ungkap Pimpinan BanK Indonesia Kalbar Hilman Trisnawan, pada Seminar Nasional tentang perbatasan di Hotel Mercure Pontianak Selasa (22/05/12). 

Saat ini asset bank umum di 5 Kabupaten perbatasan baru sebesar Rp5,28 M atau sekitar 15,44 % dari total asset bank umum Kalbar. Sedangkan total DPK yang dihimpun bank umum di 5 Kabupaten perbatasan sebesar Rp4,90 M atau sebesar 16, 53 % dari total dana yang dihimpun bank umum Kalbar. 

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menyebutkan 2 alternatif yang dapat ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian perbatasan, yakni meningkatkan potensi atau meningkatkan peluang. 

Ia mengusulkan Pemerintah memperkuat kapasitas permintaan atau dalam artian meningkatkan daya beli masyarakat perbatasan, daripada membangun supply side yang jauh lebih lama dan nantinya hanya dijual ke negara Malaysia. 

“Keinginan Pemerintah pusat untuk melibatkan semua lembaga dan Kementrian dalam mempercepat pembangunan perekonomian beranda negara membutuhkan tindakan lebih lanjut berupa executing capacity atau kapasitas untuk mengeksekusi berbagai perencanaan. Sehingga semua ide dan pemikiran dapat terakomodir melalui program dan kegiatan pembangunan, termasuk diantaranya mengatasi terjadinya celah fiskal di wilayah perbatasan,”terang Bustanul.

Jumat, 25 Mei 2012

KUTEPATI JANJIKU

Subah, 20 Maret 2011

“Mana janjimu, mana sumpahmu 
Yang pernah kau ucapkan dulu. 
Katanya gunung, akan kau daki 
Lautan luas engkau sebrangi. 
Tapi mengapa, karena hujan saja 
Kau takut dan batalkan janji” 

Ini adalah potongan bait lagu ”Hujan di Malam Minggu” ciptaan Jhony Iskandar yang sempat ngetop di era 90 an. Lagu ini merupakan favorit dari Gubernur Kalbar, Cornelis MH. Entah kenapa. Barangkali terkait dengan janji seseorang kepadanya, namun tak kunjung terealisasi. 

Pada berbagai acara yang ada tambahan sesi olah vokal, ia selalu mendendangkan lagu tersebut. Tidak pernah berubah. Tapi ketika ia melaunching pembangunan jalan di desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah Kabupaten Sambas (20 Maret 2011), terasa kalau nyanyian gubernur bukan hanya sekadar melantunkan lagu. 

Pasalnya, tahun 2007 silam saat ia berkampanye Pemilihan Gubernur Kalbar di Subah, Cornelis berjanji kepada masyarakat di sana apabila terpilih sebagai gubernur ia akan memperbaiki jalan setempat yang kondisinya sangat memprihatinkan. 

Nah, 3 tahun kemudian, Cornelis menepati janjinya. Proyek dianggarkan melalui multi years dengan total biaya mencapai Rp148,7 M. ”Saya minta maaf, karena setelah tiga tahun menjadi gubernur baru terealisasi,” ungkap Cornelis yang disambut tepukan riuh warga yang menghadiri Launching di Pasar Subah. 

Bentangan jalan tersebut mencapai 88,4 Km dan menghubungkan Sambas – Subah – Sanggau Ledo – Seluas – Jagoibabang. Pembangunan ruas jalan memang telah lama ditunggu warga. 

”Masyarakat sempat berfikir kalau Subah tidak akan pernah berubah, ternyata di bawah kepemimpinan pak Cornelis berubah bahkan akan menjadi sebuah kota, ujar Plt Sekda Sambas Jami’ad Abdul Alkadri yang mewakili Bupati Sambas. 

Masyarakat Subah memang sangat bersuka cita atas pembangunan jalan tersebut, karena memperlancar kegiatan dan aktifitas sehari - hari. Hal itu tampak dalam perjalanan pulang usai launching. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil gubernur berhenti tepat di depan warung pak Anet Selari di Desa Tabung Setangga jalan raya Subah. Ia melihat seorang pedagang durian dan membelinya. 

Ketika tengah menikmati durian di warung pak Anet, tiba – tiba beberapa warga sekitar datang menghampiri gubernur sambil membawa sekeranjang durian. 

“Ini buat pak gubernur ndak usah dibayar, kami senang pak gubernur mau bangun jalan di sini”, ungkap seorang waraga. Pemberian durian oleh warga ini sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada gubernur. Bahkan, saat gubernur hendak pulang, pak Anet memberikan sebuah tikar anyaman khas Subah kepada orang nomor satu di Kalbar ini. 

“Kami sekeluarga tidak menyangka pak Gubernur mau singgah di warung kami yang kecil ini, dan tikar ini sebagai kenang-kenangan”, ungkap pak Anet senang. 

Terlihat Cornelis tampak haru menerima pemberian warga tersebut. 

Lukas B. Wijanarko & Boy Sinu 

***

Kejutan dari sang gubernur

Jungkat, 7 Juni 2011

Eddy Ibrahim, pimpinan Sanggar Pusaka tak pernah menyangka penampilannya pada penghujung acara Jambore PAUD di Kabupaten Pontianak, membuka jalan baginya untuk mentas ke luar negeri.

Sebuah kejutan, namun yang lebih mengejutkan lagi berita gembira tersebut adalah kejutan dari gubernur Kalbar, Cornelis MH.

Ceritanya begini. Usai menyajikan kesenian Pantun dan Gendang (Tundang), tiba – tiba gubernur yang saat itu duduk di samping Bupati Pontianak Ria Norsan, berdiri dan langsung naik ke pentas. Cornelis menawarkan pada Sanggar Pusaka untuk mewakili Kalbar pada festival kesenian Tundang di Takasimaya, Singapura.

"Saya benar-benar terkejut. Ini kejutan yang membuat saya tidak mampu berkata-kata apa lagi, selain terima kasih kepada pak Gubernur atas perhatiannya terhadap kesenian rakyat," jawab Eddy dengan senyum girang.

Gaya berpantun Eddy yang diselingi dengan humor ini memang memancing gelak tawa dari Cornelis, Ria Norsan serta para undangan lainnya. Cornelis memberikan apresiasi kepada Sanggar Pusaka dengan menawarkan kesempatan untuk promosi ke Singapura.

Selain sebagai hiburan rakyat, kesenian Tundang yang mulai diperkenalkan oleh Eddy Ibrahim sejak awal tahun 1992 ini juga sarat dengan pesan-pesan moral.


Lukas B. Wijanarko & Boy Sinu

Senin, 21 Mei 2012

JELANG PILGUB, MASYARAKAT TRANSMIGRASI DIMINTA BISA KOMPAK

Bergulirnya program transmigrasi termasuk di Kalbar, tak dapat dipungkiri telah membantu percepatan pembangunan daerah. Telah banyak daerah yang tadinya terisolir berubah menjadi desa, kecamatan bahkan Kabupaten setelah masuknya para transmigran. Namun, dalam perkembangannya terutama di era otonomi daerah, wilayah transmigrasi seperti menjadi anak tiri dalam hal alokasi anggaran pembangunan.

Hal itu diungkapkan pendiri Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) dan Penasehat PATRI Kalbar, Akhmadi S.Pd melaui rilisnya Minggu (21/05/12).

“Padahal telah banyak kontribusi/PAD yang masuk dari daerah tersebut, namun perhatian dari Pemerintah tetap minim terutama di bidang infrastruktur serta masih banyaknya persoalan yang hingga sekarang belum terselesaikan secara tuntas baik lahan, sertifikat dan persoalan sosial lainnya,” keluh Akhmadi,”. “Transmigran hanya sebatas menjadi daerah tujuan untuk mendulang suara baik dalam Pilkada maupun Pemilu,“ tambahnya.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh warga transmigrasi untuk tetap kompak, cerdas, jeli dan tidak mudah terprovokasi maupun terintimidasi atau tergiur oleh iming-iming terutama dalam menghadapi Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar Tahun ini.

“Karena transmigran adalah orang-orang yang memiliki jati diri dan budaya, para pekerja keras yang telah lama ditempa oleh berbagai kesulitan dan tantangan hidup sebagai transmigran, sehingga kita berhasil dalam meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendidikan anak-anak kita,”. Dan kita bukanlah kaum peminta-minta sebagaimana disangkakan oleh orang lain,“ tegas Akhmadi.
Ia mengajak seluruh warga transmigran menggunakan hak pilih secara benar, yakni memilih calon pemimpin yang memiliki Visi/Misi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Sudah saatnya kita harus bersatu padu menentukan pemimpin Kalbar ke depan agar kehidupan kita menjadi lebih baik,”. “Karena jumlah warga transmigran beserta keturunannnya yang mencapai lebih –kurang 35% penduduk Kalbar serta tersebar di seluruh Kabupaten Kota, akan ikut menentukan kemenangan calon Kepala daerah di Kalbar,”. “Begitu salah kita memilih maka kita akan menanggung resiko lima Tahun kedepan,” ingat Akhmadi.

Lebih lanjut, Akhmadi meminta seluruh warga transmigrasi untuk terus menjaga dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

Jika ada hal-hal yang dapat menggganggu ketenangan di lokasi transmigrasi ia berharap untuk segera berkoordinasi dengan aparat keamanan di daerah atau komunikasi dengan pengurus PATRI, baik yang ada di lokasi maupun di atasnya termasuk DPD PATRI Kalbar.

 Begitu pula kepada Pengurus PATRI di seluruh jajaran diharapkan untuk terus meningkatakan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus itu sendiri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparat keamanan serta Pemerintah daerah untuk sama-sama menciptakan ketenangan di masyarakat.

Minggu, 20 Mei 2012

KANDIDAT GUBERNUR KALBAR LAKUKAN KAMPANYE TERSELUBUNG

Menjelang pembukaan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar mulai 5 s/d 11 Juni 2012, beberapa bakal calon terus berupaya mendapatkan simpati publik, termasuk melakukan aksi kampanye terselubung. Mereka berdalih bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi bukan kampanye politik. 

Dihubungi Minggu (21/05/12), Ketua Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Kalbar Rudi Supriandi menyayangkan adanya beberapa bakal calon kandidat gubernur Kalbar yang mencuri start, dengan melakukan kampanye terselubung. Baik bakal calon yang telah memiliki perahu maupun yang masih mencari perahu. 

 Ia menilai para bakal kandidat tersebut melakukan kampanye terselubung, sebenarnya karena kurang populer di masyarakat. Sekaligus menjukkan yang bersangkutan takut kalah, sehingga menghalalkan segala cara termasuk memainkan isu SARA yang justru berpotensi merusak tatanan demokrasi yang telah terbangun. 

 Rudi mengajak para bakal kandidat gubernur Kalbar beserta para simpatisan mematuhi semua aruran perundang – undangan menyangkut Pemilihan Kepala Daerah. Jika ingin sosialisasi maka tunggulah tahapan dibuka secara resmi oleh KPU, karena semua tahapan telah diatur oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilihan gubernur. 

 Apalagi, masyarakat pemilih sekarang telah cerdas dan mereka mengetahui figur seperti apa yang layak memimpin Kalbar 5 tahun kedepan. Termasuk bagi pasangan yang saat ini tengah berkuasa, masyarakat juga telah menilai sejauh mana keberhasilannya dan pantas atau tidak melanjutkan kembali kepemimpinan Kalbar. 

Berdasarkan pantauan, kini hampir di semua ruas jalan di kota Pontianak bertebaran foto bakal calon gubernur Kalbar dalam berbagai ukuran. Sebagian diantaranya juga telah membentuk relawan, memasang atribut, menyebar kaos bergambar kandidiat bersangkutan, memasang ikan di media massa bahkan mensponsori kegiatan pagelaran budaya.

CORNELIS AKAN TEMUI MENTERI ESDM

Gubernur Kalbar, Cornelis MH berencana dalam waktu dekat untuk menemui Menteri ESDM, guna meminta penundaan berlakunya larangan ekspor bahan tambang mentah. Sebab, jika peraturan tersebut tetap diberlakukan Juni 2012, bakal mengancam kegiatan usaha pertambangan di Kalbar karena semua perusahaan tambang yang ada saat ini masih mengandalkan komoditas dalam bentuk bahan mentah. 

Ditemui usai membuka Rakerdasus PDI Perjuangan di Hotel Ashton Pontianak, Sabtu (19/05/12), Cornelis mengatakan, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 bakal melumpuhkan kegiatan pertambangan dan mengancam perekonomian Kalbar. Lebih dari 25.000 pekerja di sektor pertambangan terancam kehilangan pekerjaan. 

Oleh karena itu, ia akan meminta Menteri ESDM untuk memberikan toleransi bagi Kalbar agar menunda berlakunya larangan ekspor tambang mentah hingga daerah dan perusahaan siap, paling lama tahun 2014 mendatang. 

Secara terpisah, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman mengatakan, sebenarnya Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 positif dalam jangka panjang, karena investor diwajibkan membangun pabrik pengolahan di daerah, yang otomatis berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja. 

Dirinya menyarankan agar perusahaan tambang lokal yang belum mampu membangun pabrik pengolahan, sebaiknya menggandeng investor luar atau mancanegara. 

 Lebih lanjut, Suherman meminta Dinas Pertambangan melakukan sosialisasi, terkait pengenaan pajak sebesar 20 % bagi perusahaan tambang yang masih mengeskpor bahan mentah pasca pemberlakuan Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012. Begitu pula Dinas Tenaga juga diminta untuk memberikan penjelasan yang dapat menenangkan para buruh maupun pekerja tambang. 

 Idealnya, Pemerintah mengundang semua pihak yang terkait dengan pertambangan untuk duduk satu meja membicarakan permasalahan ini dan mencari solusi terbaik tanpa merugikan salah satu pihak.

PDI P PUTUSKAN USUNG CORNELIS – CHRISTIANDY

Setelah menunggu sekian lama, akhirnya DPP PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung Cornelis dan Cristiandy Sandjaya, sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil gubernur Kalbar. 

Keputusan keduanya kembali berduet dalam Pemilihan Gubernur Kalbar Tahun 2012, sekaligus menjadi sinyal penanda jika PDI Perjuangan bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat. 

Keputusan final partai berlambang Kepala banteng moncong putih tersebut diumumkan dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDI Perjuangan di Hotel Ashton Pontianak Sabtu (19/05/12). 

Kepada wartawan, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Cornelis, menyatakan optimismenya dapat memenangkan kembali Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012. Dengan berbagai prestasi yang ditorehkan dalam pembangunan selama 5 tahun memimpin Kalbar, dirinya yakin bakal mendapat kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan kembali kepemimpinan Kalbar periode 5 tahun kedepan.

Pada kesempatan yang sama, bakal calon Wakil gubernur Christiandy Sandjaya yang juga kader Partai Demokrat mengakui, peluang Partai Demokrat dan PDI Perjuangan untuk berkoalisi sangat besar. 

Dirinya optimis hal itu bakal menjadi kenyataan. Sebab, dari hasil survei internal partai, mereka berdua memiliki tingkat elektibilitas tertinggi dibanding sejumlah tokoh lain yang menyatakan ingin maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar. Kendati demikian, Cristiandy tidak ingin mendahului karena mekanisme partai saat ini tengah berjalan. 

Meskipun TIM 9 telah mengeluarkan rekomendasi, namun keputusan final menyangkut pasangan bakal calon yang maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar, masih menunggu penetapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim 9, tertundanya penetapan lebih karena padatnya jadwal kegiatan Presiden, namun diperkirakan setelah kembali dari Timor Leste Presiden akan segera mengumumkan.

ILLEGAL LOGGING BERLANGSUNG APARAT TUTUP MATA

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalbar mensinyalir PT. Ledo Lestari yang beroperasi di Semunying Jaya Kecamatan Jagoibabang Kabupaten Bengkayang, juga melakukan aktifitas penebangan kayu secara ilegal. Sebab, perusahaan perkebunan kelapa sawit ini tidak mengantongi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Dihubungi Jum`at (18/05/12), Aktifis Walhi Kalbar, Hendrikus Adam mengatakan, dalam perjalanannya perusahaan malahan menggunakan tangan aparat atau tentara Libas untuk mengamankan kegiatan usahanya.

Kini praktik illegal logging di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia tidak dapat dihindari, seiring dengan hadirnya korporasi di bidang perkebunan kelapa sawit.

Disinyalir Kayu hasil tebangan liar diangkut dan dijual ke negara tetangga, melalui jalur darat yang menghubungkan Bengkayang – Serawak. Meskipun sebenarnya persoalan ini telah sempat mencuat ke permukaan melalui media, namun belum ada tindakan kongkrit dari Pemerintah daerah maupun aparat untuk mengehentikan kegiatan ilegal tersebut.

Terindikasi aparat dan oknum pejabat Pemerintah juga menerima upeti, sehingga aksi penebangan kayu ilegal masih terus berlangsung.

Adam menambahkan, pelanggaran yang dilakukan PT. Ledo Lestari tergolong kelewatan, karena areal perkebunan sawit yang kini dikuasai sebenarnya lahan adat milik warga setempat. Bahkan hutan adat Semunying Jaya sejak tahun 2009 telah dikukuhkan melalui SK Bupati Bengkayang sebagai hutan yang dilindungi.

Masyarakat adat Semunying Jaya tidak pernah mengizinkan areal tersebut dijadikan lahan perkebunan sawit. Namun, perusahan justru menghadirkan aparat keamanan di lapangan untuk menjaga dan mengamankan aktifitas perusahaan, sehingga menimbulkan persinggungan dengan warga setempat.

Menurutnya, Pemerintah dalam hal ini terkesan tunduk dengan pemilik modal. Tidak adanya tindakan tegas Pemerintah terhadap perusahaan terlihat dengan begitu lunaknya sikap Pemerintah atas berakhirnya masa izin PT. Ledo Lestari tahun 2007. Sebab, Pemerintah Kabupaten Bengkayang malahan menerbitkan izin baru untuk penambahan lahan bagi PT. Ledo Lestari seluas 9000 ha pada tahun 2010.  

MENHUT AKUI PEMBAHASAN TATA RUANG KALBAR TERKENDALA

Pembahasan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Kalbar saat ini masih terkendala dan menjadi pembahasan rumit tim terpadu, terutama perubahan status kawasan hutan yang memerlukan ketetapan hukum. Namun, ganjalan bukan berada di tingkat pusat, melainkan di tingkat Kabupaten Kota dengan berbagai alasan dan kepentingan.

Ditemui di Pontianak, Kamis (17/05/12), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menerangkan, bahwa beberapa Kabupaten Kota di Kalbar tidak menyerahkan data yang akurat, mengenai kawasan hutan atau kawasan konservasi yang mengalami perubahan status. Sehingga Tim Terpadu belum dapat turun ke lapangan. Pemeriksaan baru sebatas pada daerah yang bermasalah dan hasilnya langsung dilaporkan ke DPR.

Selain itu, belum adanya kesepahaman antara tim pusat dengan daerah, terhadap perubahan suatu kawasan juga menjadi penghambat penyusunan RTRWP Kalbar. Di saat tim pusat memperbolehkan perubahan status hutan lindung menjadi areal lain, daerah justru menolak, dan begitu pula sebaliknya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor, mengakui, tim terpadu tingkat provinsi juga mengalami kesulitan dalam merumuskan tata ruang karena data dari pihak Kabupaten Kota yang tidak akurat.

Selain itu, data yang disampaikan juga terlambat. Akibatnya, proses penyusunan tata ruang di tingkat provinsi juga molor. Saat ini, proses revisi tata ruang masih menunggu hasil rekomendasi atau persetujuan substansi pola ruang dari Kementerian Kehutanan.  

Jakius menambahkan, kunci dari terakomodir atau tidaknya aspirasi yang disampaikan warga terkait perubahan status suatu kawasan hutan, tergantung dari masing – masing Kabupaten Kota. Jika aspirasi tersebut masuk dalam usulan yang disampaikan oleh Bupati Walikota, maka diupayakan untuk diakomodir dalam Tata Ruang yang baru.

Dirinya menyontohkan sebuah desa yang secara de facto telah berdiri sebelum terbitnya penetapan kawasan hutan lindung, maka desa tersebut dapat enclave atau dikeluarkan dari peta kawasan hutan lindung.  

AKSI PENAMBANGAN ILEGAL TERUS MARAK DI PEDALAMAN KAPUAS HULU

Aktifitas penambangan emas ilegal masih marak di pedalaman kabupaten Kapuas Hulu. Meskipun aksi penambangan liar telah berlangsung hampir sepuluh tahun dan merusak lingkungan, namun hingga kini para pelaku tetap aman menjalankan aksinya tanpa tersentuh aparat hukum.

Dihubungi Rabu (16/05/12), anggota Lembaga Pemantau Pemberantasan Korupsi (LP2K) Kapuas Hulu, Johan mengatakan, aksi penambangan marak terjadi di Tanjung Lokang Kecamatan Kedamin dan Puncak Burung Kecamatan Mentebak. Kedua kecamatan memang berada di wilayah perhuluan, yang hanya dapat diakses melalui jalur transportasi sungai.

Cukong penambangan ilegal sebagian besar berasal dari Jakarta, sementara warga sekitar hanya sebatas pekerja. Mereka terpaksa terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, karena tidak memiliki alternatif pekerjaan lain.

Menurutnya, instansi terkait dan aparat kepolisian tidak pernah serius untuk menghentikan aktifitas pertambangan liar, justru mereka menerima bagian atau upeti dari kegiatan ilegal tersebut.

Johan menambahkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan LP2K bersama Kantor Departemen Kehutanan beberapa waktu lalu, praktik penambangan liar telah menyebabkan kerusakan parah pada areal pertambangan, terutama dari Mercury atau air raksa yang dipergunakan untuk memilah emas.

Meskipun pencemaran air akibat limbah penambangan belum tampak di sungai Putussibau, namun untuk anak sungai di sekitar lokasi tambang warna air telah berubah menjadi coklat.

Oleh karena itu, Johan meminta Pemerintah dan aparat segera mungkin mengambil tindakan, agar kerusakan lingkungan akibat aktifitas tambang emas ilegal tidak semakin meluas.  

MELAWI JUARA UMUM MTQ 24 KALBAR

Musabaqah Tilawatil Qur`an - MTQ XXIV tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Melawi Kamis (17/05/12) malam ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kalbar, M. Zeet Assovie Hamdy, dengan menghasilkan tuan rumah sebagai Juara Umum.

Secara umum pelaksanaan MTQ yang dimulai sejak 12/05/12 berjalan sukses, termasuk promosi berbagai produk unggulan lokal melalui stand pameran.

Gubernur Kalbar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Kalbar M. Zeet Assovie Hamdy, mengapresiasi para peserta yang berhasil meraih prestasi dengan merengkuh juara. Namun, keberhasilan tersebut jangan hanya berhenti sampai di situ, melainkan dapat ditingkatkan dengan memotivasi diri untuk terus berlatih agar dapat mengukir prestasi gemilang di ajang MTQ XXIV tingkat Nasional di Maluku Juni 2012.

Sementara bagi para peserta yang belum berhasil meraih prestasi, diminta agar tidak patah semangat, karena kesempatan untuk merengkuh juara masih terbuka pada even lainnya. Anggaplah hal itu sebagai kesuksesan yang tertunda dan teruslah mengembangkan kreatifitas dan bakat diri masing – masing.

Pada kesempatan itu, Ketua LPTQ Kalbar H. Syakirman menerangkan, bahwa penyelenggaraan MTQ merupakan ajang untuk mengukur dan mengukir prestasi dalam bidang baca dan pemahaman terhadap isi kandungan al – Qur`an.

Oleh karena itu, berakhirnya MTQ XXIV tingkat provinsi Kalbar di Melawi dapat memberikan motivasi tersendiri bagi para kafilah Kabupaten Kota agar lebih meningkatkan pembinaan pada qari dan qari`ah, hafidz dan hafidzah di daerah masing – masing, sebagaimana komitmen bersama antara LPTQ provinsi dan LPTQ Kabupaten Kota.

Berbeda dengan seremoni pembukaan yang sempat diguyur hujan, kondisi cuaca pada acara penutupan di stadion Tumengung Setia Pahlawan di Kota Nanga Pinoh tadi malam cukup cerah.

Berdasarkan catatan pihak panitia, Pengunjung MTQ dan Pameran mencapai 135.000 orang, sementara nilai transaksi perdagangan mencapai 5 milyar lebih.

Selain disaksikan pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalbar, acara pembukaan juga dihadiri sejumlah Bupati Walikota se Kalbar dan anggota DPR RI. Selanjutnya perhelatan MTQ XXVI tahun 2014 berlangsung di Kabupaten Bengkayang dan MTQ XXVII tahun 2016 digelar di Kabupaten Kubu Raya.  

PEMERINTAH DAN APARAT TUTUP MATA TERHADAP AKSI PENIMBUNAN BBM

Kelangkaan BBM bersubsidi khususnya jenis premium masih terus berlangsung di Kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga mengganggu kegiatan dan aktifitas warga di wilayah paling ujung provinsi Kalbar ini. Antrian panjang pemilik kendaraan di SPBU terus terjadi setiap hari, tanpa ada upaya kongkrit dari Pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM.

Selain terbatasnya stok BBM yang dipasok untuk 2 SPBU di kota Putussibau, kelangkaan juga dipicu maraknya aksi penimbunan oleh para spekulan.

Dihubungi Rabu (16/05/12), seorang warga Putussibau, Johan menerangkan, aksi penimbunan dilakukan dengan cara memodifikasi tanki kendaraan dan membeli BBM bersubsidi di SPBU secara berulang – ulang. Para penimbun sepertinya bermain mata dengan operator di SPBU maupun aparat, sehingga dapat leluasa menjalankan aksinya tanpa khawatir adanya sanksi hukum.

Paling lama pukul 11.00 WIB BBM jenis premium telah ludes di SPBU, sehingga warga terpaksa harus membeli di kios atau pengecer dengan harga berkisar Rp8000 – Rp9.000 per liter. Harga BBM kian mahal ketika masuk ke wilayah pedalaman. Bahkan harga 1 ken yang berisi 20 liter bensin dijual Rp300.000. Disinyalir BBM bersubsidi dijual para spekulan untuk kegiatan penambangan emas ilegal, yang saat ini tengah marak di wilayah perhuluan Kapuas Hulu.

Johan mengungkapkan permasalahan kelangkaan BBM dan aksi penimbunan telah sering disampaikan pada aparat hukum maupun Pemerintah Daerah, namun belum ada tindakan kongkrit. Pemerintah selalu beralasan bahwa penambahan stok BBM merupakan kewenangan Pemerintah pusat. Sementara aparat hukum terkesan tutup mata terhadap aksi penimbunan yang masih marak.

Kendati demikian, ia tetap berharap Pemerintah dan aparat tidak membiarkan kelangkaan BBM bersubsidi akibat aksi penimbunan terus berlangsung dan saling lempar tanggungjawab.  

Selasa, 15 Mei 2012

NGAK BISA TIDUR .....

    Entah kapan pastinya. Tapi yang jelas tidak bisa tidur malam telah menjadi bagian hidup ku. Seingatku sih, sejak masih SMA dulu ada kalanya memang ngak tidur malam, tapi sekitar enam bulan terakhir hampir tiap malam. Meskipun sudah dipaksakan tetap saja mata tidak mau terpejam. Pun ketika mata dipaksa dipejamkan, syaraf ”tidur” juga tidak mau mengikuti. Pikiran tetap melayang entah kemana. Yah, mungkin karena terlalu banyak pikiran atau beban pikiran. 

Pernah kubaca beberapa tulisan dan artikel terkait ngak bisa tidur ini. Lupa istilah kedokterannya, tapi pikiran memang cukup pengaruh siginfikan terhadap daya kantuk. Kondisi ini diperparah lagi dengan kebiasaanku sebagai seorang Pengopi Sejati (he he he). 

Akibat dari ngak bisa tidur hidup ku boleh dikatakan tidak teratur. Makan tidak teratur, istirahat tidak teratur, kerja pun sepertinya tidak teratur dan bertutur pun terkadang ngelantur.   
Dampaknya, rejeki pun tidak teratur.
         
      Entah ada kaitannya atau tidak, tapi yang jelas aku sulit sekali untuk konsentrasi terhadap sesuatu hal. Mekipun terkadang dalam kondisi tertentu atau insidentil, nalar ku cepat menangkap dan mencerna maksud yang tersirat dari suatu sinyal, sementara orang – orang di sekitar ku pada melongo dan bingung pada tidak mengerti. Tapi ya itu tadi, karena ngak konsentrasi, terkadang sulit untuk diungkapkan.
         
      Dus, entah ada kaitannya atau tidak, tapi kurasa ada. Daya ingatanku semakin lemah. Aku mudah sekali lupa, (tapi tidak untuk urusan uang, hi hi hi).    
     

Senin, 14 Mei 2012

CORNELIS AKUI PERHATIAN PEMERINTAH PUSAT

Gubernur Kalbar, Cornelis MH. mengakui meningkatnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap Kalbar, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Terbukti begitu banyak program yang dibiayai APBN bergulir di Kalbar, melalui sejumlah Kementrian.

“Jumlah program dan kegiatan yang digulirkan tidak dapat disebut satu per satu,“. “Alokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan saja telah mencapai trilyunan rupiah,”ujar Cornelis MH. dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Kalbar Selasa (24/04/12).

Namun, semua bantuan dan anggaran yang dikucurkan jika dibandingkan dengan kondisi wilayah Kalbar memang masih belum memadai. Bahkan, masalah mendasar di Kalbar menyangkut sarana infrastruktur hingga kini belum selesai.

Cornelis juga sempat berguyon, bahwa masyarakat memang masih belum puas atas semua perhatian Pemerintah, karena masih belum memenuhi semua kebutuhan. “Ibarat selimut yang ukurannya tidak sama dengan tubuh,”. “Jadi kalau ditarik ke atas maka yang bawah terlihat, begitu pula sebaliknya kalau ditarik ke bawah maka kepala yang nongol,” kelakar Cornelis yang langsung disambut dengan gelak tawa oleh para anggota Komisi V.

Oleh karena itu, dirinya masih terus mengajukan berbagai usulan pembangunan yang kesemuanya bermuara demi percepatan pembangunan di wilayah kalbar. “Saya berharap Pemerintah pusat dapat memberikan selimut yang tebal dan panjang, sehingga semuanya dapat tertutupi,” pinta Cornelis.  

Minggu, 13 Mei 2012

NU TETAP NETRAL DALAM PILGUB KALBAR 2012

Nahdlatul Ulama tetap menjaga netralitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Kalbar 2012. Sebagai ormas keagamaan, NU tidak akan berafiliasi pada salah satu parpol maupun pasangan calon yang maju dalam Pemilihan gubernur.

Ditemui seusai mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kalbar Kamis (10/05/12), Ketua Tanfidz Pengurus Wilayah PW NU Kalbar M. Zeet Assovie Hamdy meyakinkan, bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak akan terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti Pemilihan Kepala Daerah. NU tetap berkonsentrasi pada kegiatan keagamaan.

Meskipun saat ini beberapa organisasi ada yang mengarahkan dukungannya pada parpol atau pasangan calon tertentu, namun NU tidak akan melakukan hal tersebut.  

HARAP TNI MOTIVASI WARGA UNTUK GOTONG ROYONG

Kepala desa Entikong Kabupaten Sanggau, Raden Nurdin, mengharapkan pihak TNI dapat membantu Pemerintah daerah dalam percepatan infrastruktur jalan. Bantuan yang dimaksud adalah melibatkan prajurit TNI yang ditempatkan di wilayah perbatasan dalam kegiatan sosial, terutama membantu memperbaiki jalan penghubung desa maupun dusun yang dalam kondisi rusak parah.

Dihubungi Senin, (07/05/12), Raden Nurdin menerangkan sebagian jalan penghubung desa kini dalam kondisi rusak parah, sehingga menghambat warga untuk melakukan aktifitas dan transportasi. Sementara Pemerintah belum dapat memperbaiki karena keterbatasan anggaran.

Untuk itu dirinya mengharapkan bantuan dari pihak TNI dengan mengajak warga untuk turun bergotong – royong atau kerja bakti memperbaiki jalan yang rusak. Hal ini juga menciptakan suasana kebersamaan dan semakin mempererat hubungan antara TNI, masyarakat dan aparat Pemerintahan di wilayah perbatasan.

Di bagian lain, Nurdin juga menyambut gembira terealisasinya pembangunan jalan pararel perbatasan, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengangkut dan memasarkan berbagai produk pertanian dan hasil alam, termasuk memasarkan ke negara tetangga. Karena selama ini ketiadaan jalan akses telah menyebabkan masyarakat terisolasi dan hidup serba kekurangan, di tengah berbagai potensi sumber daya alam.  

RAPERDA KARYA CETAK KARYA REKAM MENJADI PRODUK HUKUM BARU

Sidang Paripurna DPRD Kalimantan Barat Kamis (10/05/12), mengesahkan Raperda Tentang Serah Terima Simpan Karya Cetak Karya Rekam menjadi produk hukum baru berupa Perda.

Raperda inisiatif eksekutif tersebut, sebelumnya telah melalui pembahasan secara rinci oleh Pansus I DPRD, termasuk mengadakan studi banding ke provinsi lain.

Juru bicara Pansus, Tapanus Tapat mengatakan, Perda tersebut menjadi payung hukum untuk menghimpun berbagai sumber informasi maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Kalbar.

Dengan tersedianya informasi, tulisan maupun ilmu pengetahuan berupa karya cetak dan karya rekam, tentunya membawa manfaat bagi kepentingan Kalbara dari segi ketersediaan informasi, sumber data dan sumber pustaka bagi daerah.

Sementara itu, Gubernur Kalbar melalui Sekretaris Daerah Kalbar, M. Zeet Assovie Hamdy mengakui, bahwa Kalbar dengan keanekaragaman flora dan faunanya telah menjadi daya tarik bagi para peneliti dari luar, namun ironisnya berbagai hasil penelitian tersebut tidak dapat dipelajari oleh masyarakat karena dipublikasikan di luar daerah.

Sedangkan UU Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Dokumenter, justru belum mengatur kewajiban untuk menyerahkan hasil penelitian kepada daerah.

Gubernur Kalbar juga mengharapkan melalui Perda yang dimaksud, Perpustakaan Provinsi dapat menjadi perpustakaan dengan koleksi tentang Kalbar yang terlengkap di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan kerjasama antara pengarang, penerbit, perpustakaan maupun lembaga terkait lainnya.

lebih lanjut, Kalbar maupun Indonesia secara umum perlu belajar dari Perpustakaan Nasional Amerika Serikat, Library of Congrest dalam hal menghimpun dan melestarikan karya cetak dan karya rekam.

Dengan dukungan finansial yang memadai, menjadikan perpustakaan negara adidaya ini mampu membeli semua terbitan dunia, melalui Kantor Perwakilan yang tersebar di berbagai negara.  
Alhasil, Library of Congrest menjadi perpustakaan terbesar dan terlengkap di dunia, termasuk mengoleksi buku tentang hal – hal yang berkaitan dengan Kalbar.

Sementara di Kalbar, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, buku yang diterima perpustakaan daerah baru sebanyak 1.016 judul atau rata – rata 203 judul per tahun.

Jumlah produksi buku yang begitu kecil menimbulkan pertanyaan sekaligus menuntut adanya penelitian dan pendataan lebih lanjut.

Khusus Badan Kearsipan dan Dokumentasi diharapkan mampu menghimpun seluruh karya cetak dan karya rekam yang diproduksi di Kaibar maupun di luar untuk diolah, disimpan, dilestarikan dan didayagunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pembudayaan gemar membaca bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di samping itu perlu upaya yang serius dari Pemprov untuk menghimpun semua karya cetak maupun karya rekam melalui perhimpunan Perpustakaan provinsi.

Hal ini mencermati semakin banyaknya sumber informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Kalbar yang terbit di luar, baik ditulis oleh warga Kalbar maupun bukan.

Sehingga kekayaan budaya bangsa tersebut dapat diselamatkan sebagai tanggungjawab moral generasi bangsa, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Tentunya untuk memajukan perpustakaan provinsi memerlukan dukungan, terutama dari SDM pengelola, sarana & prasarana yang optimal dalam menjaga keberlangsungan perpustakaan kedepan.

Di bagian lain, Gubernur Kalbar memaklumi lambannya Pansus DPRD merampungkan Raperda Tentang Sinkronisasi Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha Sektor Lain, karena memang harus mempertimbangkan berbagai aspek.  

NGURUS AKTE KELAHIRAN DI IBUKOTA KABUPATEN BERATKAN WARGA

Kepala Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Raden Nurdin kembali meminta Pemerintah daerah, membuka Kantor Perwakilan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kecamatan setempat.

Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam hal mengurus surat menyurat maupun administrasi kependudukan. Memang untuk kepengurusan KTP dan KK Pemerintah berencana untuk mendelegasikan di Kecamatan, namun tidak halnya dengan kepengurusan Akte Kelahiran.  

Dihubungi Senin, (07/05/12), Raden Nurdin menyebutkan sebagian besar warganya hingga saat ini masih belum mempunyai Akte Kelahiran, karena berbagai faktor penyebab. Salah satunya adalah kepengurusannya masih harus di Ibukota Kabupaten Sanggau. Kondisi ini sangat memberatkan warga jika harus datang ke Kantor Disdukcapil di Kota Sanggau, karena harus menanggung ongkos transport yang cukup tinggi.

Terlebih bagi warga yang tinggal di pedalaman seperti di dusun Suruh Tembawang, untuk berkunjung ke desa Entikong saja harus merogoh kocek sebesar 1 juta rupiah. Apalagi, jika ke ibukota Sanggau pulang pergi, ongkos dapat mencapai 3 juta rupiah. Sementara, tingkat perekonomian sebagian warga juga masih memprihatinkan.

Nurdin juga mempertanyakan rencana Pemerintah Kabupaten untuk menempatkan petugas Disdukcapil di Kecamatan, guna mempercepat dan mempermudah kepengurusan KTP dan KK, seiring berjalannya program KTP Elektronik. Karena saat ini belum ada petugas yang ditempatkan di Kantor Camat, sehingga warga masih harus mengurus administrasi kependudkan di Kantor Disdukcapil di ibukota Kabupaten.

Di bagian lain, Raden Nurdin mengatakan, seharusnya mulai difikirkan oleh Pemerintah daerah untuk memberikan insentif bagi Ketua RT, melalui aturan yang sama seperti gaji Kepala desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala dusun. Karena saat ini Ketua RT di Entikong hanya menerima insentif dari ADD atas inisiatif Kepala desa dengan nilai yang sangat kecil, berkisar Rp. 50. 000 hingga Rp. 100. 000 per bulan, dan pembayarannya pun setahun sekali.

Menurutnya dengan tanggungjawab yang besar Ketua RT dalam melakukan pembinaan terhadap warganya, idealnya tunjangan bagi Ketua RT berkisar Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000. .  

WARGA USULKAN PRONA KEMBALI BERJALAN DI PERBATASAN

Warga perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau mengharapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali melaksanakan Program Nasional (Prona) agraria tanah, untuk melakukan sertifikasi lahan milik warga. Sebab, saat ini lebih dari 80 % tanah dan lahan milik warga, belum memiliki bukti kepemilikan sah berupa sertifikat dari BPN.

Dihubungi Senin (07/05/12), Kepala Desa Entikong Kecamatan Entikong Raden Nurdin menuturkan, umumnya tanah dan lahan usaha pertanian milik warga, termasuk Balai Desa hanya mengantongi Surat Keterangan Tanah (SKT).

Warga ingin secepatnya mendapatkan status dan nilai tanah secara agraria serta percepatan pendaftaran dan pendataan tanah. Karena dengan hanya mengantongi SKT bukan hanya melemahkan warga dari aspek legalitas kepemilikan, namun juga melemahkan posisi warga ketika menghadapi masalah sengketa kepemilikan lahan.

Nurdin menambahkan, usulan Prona pernah disampaikan pada BPN Sanggau sekitar 2 tahun silam, namun hingga saat ini belum menerima balasan. 

Dirinya berharap BPN maupun Pemerintah melakukan jemput bola dengan menerjunkan petugas untuk melakukan pengukuran atas tanah dan lahan milik warga, terutama yang berada di wilayah pedesaan. BPN diminta tidak hanya mengharapkan kesadaran dan kemauan warga sendiri.

Sebab, kepengurusan sertifikat memiliki prosedur administrasi yang tidak mungkin seluruhnya difahami oleh warga yang rata – rata berpendidikan rendah. Ditambah lagi, warga yang berada di pelosok dan pedalaman merasa sangat terbebani, jika harus mengurus sertifikat ke kota Sanggau, karena harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya besar untuk ongkos transport.  

BANGUN BBPJN BARU DI SANGGAU

Gubernur Kalbar, Cornelis MH, mengusulkan agar Ditjen Bina Marga Kementrian PU, menambah jumlah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk wilayah Kalimantan. Karena saat ini hanya terdapat 1 yakni BBPJN VII di Banjarmasin, dengan wilayah tugas yang sangat luas yakni Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim.

Usulan tersebut disampaikan Cornelis, dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Kalbar Selasa (24/04/12). 

Menurutnya, keberadaan 1 Balai sangat menghambat kinerja Pemerintah Daerah dalam hal koordinasi, karena rentang kendali yang sangat jauh. Idealnya di setiap provinsi dibangun Balai Besar agar memudahkan dalam koordinasi.

Terkadang dalam masalah yang sangat penting dan urgens, Pemerintah Provinsi justru hanya berkoordinasi dengan Satker di daerah yang tidak dapat mengambil keputusan karena di luar kewenagannya. Menurut Cornelis, jauh lebih baik lagi jika Balai Besar di setiap provinsi dikepalai oleh orang daerah, karena selain menguasai permasalahan di daerah juga memudahkan untuk menciptakan sinergisitas dalam program pembangunan.

Di bagian lain, Cornelis sangat berharap agar Kementrian PU dapat merampungkan semua jalan strategis nasional di Kalbar, mulai dari Simpang Tayan – Sanggau, Sanggau – Sekdau, Sintang – Simpang Kelam hingga Simpang Tebelian– Nanga Pinoh.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Sanggau, Setiman H. Sudin. Bahkan agar lebih efektif, Setiman mengusulkan, Sanggau menjadi lokasi pembangunan Balai, sebab mantan Menteri PU Purnomosidi Hadjisarosa pernah merencanakan pembangunan BBPJN wilayah Kalbar di Sanggau.

Selain lahan telah dicadangkan, pembangunan Balai Besar di Sangggau yang berada di tengah Kalbar, juga memudahkan untuk menjangkau semua wilayah.

Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi V Nusyirwan Sujono menilai usulan tersebut sangat rasional, karena dari luas wilayah Kalbar mencapai 1 setengah kali pulau Jawa. Sementara di pulau Jawa terdapat 2 Balai, yakni Jatim dan Jateng 1 Balai dan Jabar dan DKI 1 Balai.

Ia berjanji Usulan tersebut akan dibawa dewan dan disampaikan ke Kementrian PU untuk menjadi pertimbangan dalam struktur penaganan proyek.  

CORNELIS : ”BELUM TERFIKIR PEMBANGUNAN JALUR KERETA API”

Pembangunan jalur kereta api sebagai sarana transportasi di Kalbar, hingga saat ini belum menunjukkan sinyal positif bakal terealisasi. Padahal sebagian masyarakat dan pelaku usaha telah berulangkali mewacanakan melalui media massa, mengenai perlunya jalur transportasi menggunakan kereta api, bukan hanya di Kalbar namun juga melintasi semua wilayah Kalimantan.   

Dalam pertemuan dengan rombongan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Selasa (24/04/12), Gubernur Kalbar Cornelis MH, mengakui, pembangunan jalur kereta api memang belum pernah diajukan secara formal kepada Pemerintah pusat, meskipun telah sering didiskusikan di internal pemerintahan.

Meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaan jalur kereta api sangat memudahkan dalam mengangkut potensi sumber daya alam. Namun, Pemerintah provinsi tidak berfikir terlalu muluk dan sementara ini lebih fokus memaksimalkan jalur transportasi darat, dengan meningkatkan dan memperbaiki kondisi fisik ruas jalan nasional maupun jalan daerah.

Tapi jika memang Pemerintah pusat punya keinginan membangun jalur kereta api di Kalbar, sudah barang tentu mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah dan masyarakat. Bahkan, sebenarnya keberadaan kereta api jauh sebagai sarana transportasi, jauh lebih efisien dibanding angkutan darat lainnya, Sehingga kedepan memang layak untuk dipertimbangkan.

Apalagi jika perusahaan tambang batubara di Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu telah produksi, tentunya lebih mudah untuk mengangkut menuju pelabuhan laut di Kota Pontianak. Bahkan, sebenarnya keberadaan tambang batubara di ketiga daerah tersebut, dapat dipergunakan menjadi bahan baku mengerakkan lokomotif.  

TERMINAL AMBAWANG HARUS SEGERA TUNTAS

Terminal internasional di Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya harus segera dirampungkan, sesuai hasil pertemuan terakhir Kepala negara di Singapura dalam kerangka kerjasama ASEAN. Selain itu juga menindaklanjuti kesepakatan forum kerjasama Kawasan ASEAN Timur/BIMP EAGA, yang menekankan pentingnya konektifitas dari semua negara anggota melalui jalur transportasi.

Ketika menerima rombongan Komisi V DPR di Pendopo Selasa (24/04/12), Gubernur Kalbar Cornelis, meminta Pemerintah pusat tidak lagi menunda pengerjan terminal Ambawang, yang tinggal menyisakan sedikit kegiatan fisik untuk merampungkan proyek tersebut. Sebab, terminal yang mulai dibangun sejak tahun 2001 tersebut, sempat mengalami beberapa kali penunddan, dan tahun ini telah memasuki tahun 11 pengerjaannya.

Cornelis menambahkan, jalur transportasi darat di Kalbar saat ini telah dapat menghubungkan Pontianak – Kuching dan Bandar Sri Begawan, namun belum mencapai Kinabalu.

Dengan memadainya sarana transportasi tentunya semakin memudahkan Pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pedalaman. Sekaligus memudahkan masyarakat untuk membawa dan memasarkan berbagai produk pertanian dan sumber daya alam lainnya, termasuk memasarkan ke negara tetangga.  

Dirinya berharap terminal Ambawang maupun semua proyek nasional di bidang infrastruktur di Kalbar dapat rampung paling lama 5 tahun kedepan, idealnya sebelum berakhirnya masa jabatan presiden SBY. Apalagi saat ini kondisi perekonomian negara terus membaik, yang ditandai dengan meningkatnya nilai APBN setiap tahun anggaran.  

PROYEK NASIONAL DI KALBAR PERLU SEGERA DITUNTASKAN

Pemerintah pusat perlu segera merampungkan beberapa proyek nasional bidang infrastruktur di Kalbar, mengingat pentingnya infrastruktur dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mulai dari program jalan strategis nasional, pembangunan jembatan Tayan, terminal antar negara, bandara, pelabuhan samudra hingga jalan pararel perbatasan.

Gubernur Kalbar, Cornelis MH, mengatakan, khusus di bidang transportasi udara, maka bandara Supadio Pontianak menuntut segera dimodernisasi. Apalagi, saat ini telah dibuka jalur penerbangan internasional Pontianak – Kuching – Bandar Sri Begawan, sebagai tindak lanjut Forum Kerjasama Kawasan Asean Timur (BIMP EAGA).

Begitu pula perlunya pembangunan pelabuhan samudra, mengingat pelabuhan Dwikora Pontianak yang ada saat ini tidak lagi representatif. Posisinya yang berada di sungai Kapuas seringkali menimbulkan masalah, terutama di saaat musim kemarau yang menyebabkan terjadinya pendangkalan di muara.

Permintaan tersebut kembali disampaikan Cornelis, dalam pertemuan dengan rombongan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Selasa (24/04/12).

Jawabannya bisa ditebak, Ketua rombongan Komisi V Nusyirwan Sujono masih mengemukakan alasan klasik, yakni terbatasnya anggaran pemerintah. Sehingga Pemerintah terpaksa menunda beberapa usulan pembangunan infrastruktur di daerah, yang dianggap belum termasuk skala prioritas.

Namun, penjelasan pejabat Kementrian Pekerjaan Umum (PU) sedikit menghibur, dengan menjanjikan pembangunan terminal bus antar negara di Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang telah dimulai sejak 8 tahun silam dapat rampung tahun ini.  

CORNELIS MINTA PUSAT BANTU BANGUN JALAN LINGKAR

Pemerintah provinsi Kalbar terus berupaya merealisasikan pembangunan jalan lingkar luar/outer ringroad di Kota Pontianak, termasuk melibatkan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya. Pembangunan jalan lingkar merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemacetan di jalan raya, terutama di saat jam istirahat dan pulang kerja.

Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Selasa (24/04/12), Gubernur Kalbar, Cornelis MH, menerangkan infrastruktur jalan di Kota Pontianak tidak lagi mampu menampung kendaraan, yang pertumbuhannya terus bertambah, terutama dalam 3 tahun terakhir.

Dengan pertumbuhan ekonomi baru 5,9 %, angka kendaraan bermotor terus melaju, sebagai alternatif bagi warga untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas. Sehingga pembangunan outer ring road tergolong hal yang urgens, demi memperlancarkan kegiatan dan aktifitas, khususnya warga ibukota Pontianak. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah pusat dan DPR dapat membantu dari segi pendanaan, agar rencana pembangunan jalan lingkar dapat segera terealisasi.  

Selain jalan lingkar, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Pontianak, juga telah merencanakan pembangunan jalan layang/fly over untuk mengatasi kepadatan lalu-lintas jalan raya. Ada 2 alternatif untuk pembangunan jalan layang, alternatif 1 yakni dari Jl. Tanjungpura – Jl. Imam Bonjol sepanjang 336 meter, dengan biaya sekitar 75 milyar rupiah. Sedangkan alternatif 2 yakni dari arah Jembatan Kapuas I – Jl. Veteran – Jl. Sutoyo sepanjang 1.339 meter, dengan biaya ditaksir mencapai 283 milyar rupiah.

Berdasarkan hasil survei lalu-lintas tahun 2007, tercatat sebanyak 22 persimpangan di Kota Pontianak dengan aktifitas kendaraan tergolong sibuk pada jam – jam tertentu. Salah satunya yakni simpang Jl. Tanjungpura – Jl. Pahlawan – Jl. Sultan Hamid II, yang merupakan simpang jalan dengan volume kendaraan terpadat. Dengan pembangunan jalan layang diperkirakan dapat mengurangi kemacetan di kawasan Kota Pontianak hingga 50 %.  

SANGGAU AJUKAN PROGRAM FOOD ESTATE

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengajukan ke Pemerintah Pusat pengembangan kawasan pangan/food estate, untuk penguatan ketahanan pangan daerah. Beberapa komoditas tanaman pangan yang cocok dikembangkan sesuai kondisi geografis daerah setempat antara lain ; umbi – umbian, pagi, jagung dan kedelai.

“Usulan telah mendapatkan rekomendasi dari gubernur, tinggal meyakinkan Kementrian terkait agar dapat terakomodir dalam program dan kegiatan yang dijalankan,” ujar Bupati Sanggau, Setiman H. Sudin dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Kalbar Selasa (24/04/12). 

Menurutnya perluasan program food estate bukan hanya untuk memenuhi konsumsi atau kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat stok pangan bagi Kalbar secara umum. “Bahkan, food esate dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan akan produk pangan impor, dengan meningkatkan produk lokal yang berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Cornelis, mengatakan bahwa potensi pengembangan tanaman pangan masih luas, termasuk di kawasan rawa dapat dibuka menjadi lahan persawahan. Tetapi untuk mengembangkan sektor pertanian tentunya memerlukan sarana irigasi yang memadai.  

Selain di Kabupaten Kubu Raya dan Pontianak, Pemerintah provinsi Kalbar sebenarnya tengah berupaya memperluas program food estate ke daerah lain. Terakhir, mengundang investor mancanegara untuk melakukan investasi. Pemerintah provinsi Kalbar menjadikan food estate bagian dari revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, mengingat ketersediaan lahan yang dicadangkan mencapai 500.000 hektare.

Bahkan, pengembangan food estate termasuk program unggulan Pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dengan target perluasan di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, pembukaan lahan tanaman pangan dalam skala luas, juga bertujuan mengantisipasi ancaman krisis global dan perubahan iklim.  

Selasa, 01 Mei 2012

KOALISI PARPOL MERAPAT KE GOLKAR ?

Keputusan final Partai Golkar menetapkan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid sebagai pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012, menyisakan pertanyaan menyangkut arah politik koalisi 5 parpol yakni PPP, PAN, PKS, Partai Hanura dan PBR.
Pasalnya, Golkar mengklaim 4 parpol diantaranya telah memberikan sinyal positif untuk merestui Morkes – Burhanuddin yakni PAN, PKS, Partai Hanura dan PBR.
Dikonfirmasi Minggu (29/04/12), Sekretaris DPW PKS Kalbar Arif Joni Prasetyo, mengakui telah menerima arahan dari DPP untuk merapat ke pasangan Morkes – Burhanuddin, namun belum berupa instruksi secara formal. Saat ini DPW masih menunggu penetapan dari DPP, untuk selanjutnya diumumkan secara resmi kepada publik.
Menurutnya hal yang sama juga akan dilakukan koalisi dalam tindaklanjut kedepan, sesuai mekanisme masing – masing parpol. Meskipun masing – masing mempunyai otoritas, tetapi Arif Joni tidak berharap koalisi justru pecah, melainkan tetap solid dalam 1 barisan untuk merapat ke Golkar, memenangkan Morkes – Burhanuddin.
Hal senada juga diungkapkan, Ketua DPD Hanura Kalbar, Bahruddin Nahris, bahwa telah ada gambaran dari DPP dengan kecenderungan merapat ke Golkar. Jika keputusan final DPP telah diterima maka akan dikomunikasikan dengan di tingkat koalisi.  
Meskipun tidak menampik untuk menetapkan Morkes – Burhanuddin sebagai keputusan bersama dalam koalisi, masih memerlukan komunikasi politik lanjutan, namun Nahris optimis koalisi tetap solid dalam menentukan arah politik dalam Pemilukada Kalbar.
Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Ikwani A. Rahim tidak terlalu banyak berkomentar, dengan alasan belum menerima keputusan resmi dari DPP terkait penetapan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid sebagai pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur Kalbar.
Golkar menjadi partai pertama yang telah menetapkan pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur Kalbar, tidak lama setelah membuka pendaftaran 29 Maret 2012 s/d 4 April 2012 lalu.  

GOLKAR TIDAK KENAL ONE BY ONE

Asumsi sebagian kalangan bahwa untuk mengalahkan calon incumbent dalam Pemilihan Gubernur Kalbar, baru mungkin terjadi jika hanya 1 pasangan calon yang menantang, tidak berlaku bagi Partai Golkar.
Skenario 1 lawan 1 atau one by one, tidak dikenal di dalam kamus politik partai berlambang pohon beringin ini untuk memenangkan ajang Pemilihan Kepala Daerah.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad, dalam jumpa pers di Gedung Zamrud Khatulistiwa Minggu (29/04/12). Dirinya tidak menampik bahwa pasangan incumbent (Cornelis – Christiandy Sandjaya) sangat kuat dan juga sangat berat untuk dikalahkan, namun hal itu bukan alasan menghalangi tokoh lain untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Kalbar.
Bahkan, Fadel sangat mengapresiasi munculnya beberapa pasangan calon dan mengajak semuanya untuk bertarung secara sehat dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan rakyat. Meskipun konsekuensinya, perjuangan partai Golkar untuk memenangkan Pemilukada semakin berat.
Di tempat yang sama, Kepala Balitbang DPP Partai Golkar, Indra J. Piliang, mengakui, menguatnya faham identitas berdasarkan keagamaan dan etnisitas menjelang Pemilihan Gubernur Kalbar. Sehingga kehadiran Golkar dalam Pemilukada bukan hanya sebatas memenangkan pasangan calon yang diusung, melainkan melawan segala bentuk faham diskriminasi maupun isu rasial yang berpotensi menciptakan sekat di masyarakat.
Lebih lanjut, Indra mengungkapkan, hasil survey partai beberapa waktu lalu cukup mengejutkan. Ternyata sebagian besar masyarakat Kalbar telah berfikir secara rasional dalam hal politik, karena menjatuhkan pilihan untuk Kepala daerah bukan berdasarkan pendekatan agama ataupun etnis.
Justru para elit politik lah yang mempersepsikan demikian dan ironisnya hal ini kemudian dipaksakan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi terkotak – kotak berdasarkan pemahaman sempit keagamaan atau etnisitas.  

GOLKAR SIAP TURUNKAN MENTERI MENANGKAN PILGUB KALBAR

DPP Partai Golkar akhirnya resmi menetapkan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar Tahun 2012.
Morkes Effendi merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, yang pernah menjabat Bupati Ketapang 2 periode, sedangkan Burhanuddin tercatat sebagai Wakil Sekjend DPP PAN untuk Bapilu wilayah Kalbar, yang juga mantan Bupati Sambas 2 periode.
Ditemui seusai membuka Orientasi Fungsionaris DPD Partai Golkar Pontianak di Gedung Zamrud Khatulistiwa Minggu (29/04/12), Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, hasil survei yang dilakukan partai, membuktikan keduanya memiliki beberapa keunggulan, sehingga berpeluang besar untuk memenangkan Pemilihan Gubernur.
Selain populer di mata masyarakat, keduanya juga memiliki tingkat elektibilitas yang tinggi, dibanding sejumlah tokoh lain yang mendaftar.
DPP Partai Golkar juga telah menyiapkan strategi jitu untuk memenangkan Pasangan Morkes – Burhanuddin. Bahkan, Fadel memastikan Ketua Umum Aburizal Bakri dan semua Menteri asal Partai Golkar di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, siap turun ke Kalbar untuk berkampanye demi memenangkan pasangan Morkes – Burhanuddin.
Di tempat yang sama, Kepala Balitbang DPP Partai Golkar, Indra J. Piliang mengakui, bahwa Partai Golkar saat ini tengah menjajaki kemungkinan, untuk membentuk koalisi dengan sejumlah parpol.
Dari 5 parpol yang didekati, 4 diantaranya telah memberikan sinyal positif yakni PAN, PKS, Partai Hanura dan PBR. Hanya tinggal PPP yang masih belum menemukan titik temu, sehingga perlu pendekatan lebih intensif.
Sementara itu, baik Morkes Effendi maupun Burhanudin A. Rasyid, tidak terlalu banyak berkomentar terkait keputusan DPP Partai Golkar tersebut. Namun, Morkes sempat menyatakan telah siap lahir dan batin untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur Kalbar.
Dengan penetapan Morkes Effendi – Burhanuddin A. Rasyid sebagai pasangan bakal calon, secara otomatis menutup peluang dari belasan tokoh yang ingin menggunakan perahu partai berlambang beringin ini maju dalam pemilihan gubernur Kalbar.
Sebelumnya DPD Partai Golkar telah menjaring 16 nama dalam Pembukaan pendaftaran, 7 diantaranya mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan 9 mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur.  

20 KM JALAN PARAREL DI PERBATASAN TELAH DIBUKA

Pemerintah Kabupaten Sangau menyikapi secara serius proyek prestisius pembangunan jalan pararel di sepanjang perbatasan Kalbar. Bahkan, Pemerintah setempat telah membuka sekitar 29 Km ruas jalan Entikong – Bengkayang dari total panjang 40 KM yang termasuk ruas jalan pararel. Namun belum dapat dilalui kendaraan karena kondisi jalan yang masih belum memadai. Hal yang sama juga terjadi pada ruas jalan dari Tayan menuju timur Kalbar, yang berada dalam kondisi rusak parah.
Hal tersebut dikemukan Bupati Sanggau Setiman H. Sudin, dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Kalbar Selasa (24/04/12). Ia mengharapkan Pemerintah dan DPR RI dapat membantu alokasi anggaran demi percepatan fungsional jalan pararel perbatasan.
Bukan hanya untuk infrastruktur jalan, tetapi juga untuk pembangunan beberapa jembatan yang harus melalui sejumlah sungai kecil.
Di tempat yang sama Gubernur Kalbar, Cornelis, meminta Kementrian PU segera menuntaskan beberapa program nasional bidang infrastruktur jalan, terutama program jalan strategis nasional dan kawasan perbatasan. Mengingat infrastruktur memegang peranan penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Rombongan Komisi V DPR Nusyirwan Sujono, bahkan, Pemerintah dan DPR tetap konsisten dalam pembangunan infrastruktur di Kalbar. Namun, harus disadarai jika kondisi keuangan negara sangat terbatas. Sementara, secara umum kondisi infrastruktur nasional dalam kondisi kritis.
Untuk itu, Pemerintah menerapkan skala prioritas, diantaranya mempercepat fungsional ruas jalan lintas selatan Kalimantan.