TAHAPAN PILGUB KALBAR DIMULAI

KPU Kalbar me Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2012, di Pontianak Convention Centre (PCC), Senin (23/4), sekaligus menandai dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Kalbar, Cornelis yang didampingi Ketua KPU, Ketua Panwaslu dan Kapolda Kalbar. 

Sebelumnya di Balai Petitih, Cornelis juga telah menyerahkan secara simbolis Daftar Penduduk Potensi Pilkada (DP4) kepada Ketua KPU Kalbar. Sebanyak 3.639.810 pemilih atau 69,55 % dari total 5.233.586 jiwa penduduk, berhak menyalurkan hak politiknya dalam Pemungutan Suara 20 September 2012. 

Kepada wartawan, Gubernur Kalbar, Cornelis MH, menyatakan, DP4 bersumber dari data Disdukcapil 14 Kabupaten Kota, yang penyusunannya tetap mengacu pada kaidah validitas data. Karena DP4 merupakan bagian integral dari penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Sementara itu, Ketua KPU Kalbar, Ahmad Rabi`ul Muzammil, menjelaskan, data pemilih tersebut kemudian dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Kota, yang dibantu Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 1 bulan TMT 24 April s/d 23 Mei 2012. Tahapan berikutnya yakni proses verifikasi data dengan menyesuaikan data yang termuat di DPS dengan data dari lapangan. 

Di bagian lain, Kapolda Kalbar, Brigjend Pol. Unggung Cahyono menyebutkan sebanyak 6.872 personil siap dikerahkan, untuk mengamankan jalannya semua rangkaian tahapan Pemilihan Gubernur. 

Sementara prajurit TNI yang turut memback up pengamanan, jumlahnya mencapai 2.274 personil. 

Tahapan pengamanan diawali dengan Latihan Pra Operasi Pengamanan Pemilukada (Lapa Ops) yang digelar dalam waktu dekat, dan selanjutnya mempersiapkan strategi dan langkah pengamanan secara keseluruhan, mulai dari masa kampanye, masa tenang, pungut hitung hingga pelantikan pasangan Kepala Daerah Terpilih.

Read More

NASDEM CERMATI PERKEMBANGAN PILGUB KALBAR

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kalbar terus mencermati perkembangan seputar agenda Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012. Meskipun secara formal tidak memiliki hak untuk mengusung pasangan calon, namun sebagai orsospol dengan keanggotaan yang cukup signifikan, Partai Nasdem tetap harus menentukan sikap terkait kepemimpinan Kalbar kedepan.  Apalagi, saat ini beberapa figur yang berniat maju dalam Pemilihan Gubernur telah mendekati dan hal itu lumrah melihat potensi kenggotaan partai. Ditemui Senin (23/04/12), Ketua Nasdem Syarif Abdullah al-Qadrie mengakui, hingga saat ini belum ada instruksi khusus dari pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP), namun terkait figur yang layak memimpin Kalbar telah digambarkan.

Tetapi yang jelas, dalam keputusan politik maka Nasdem tidak melihat figur seseorang, melainkan gagasan ataupun komitmen dari pasangan calon untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.  Lebih lanjut, Syarif Abdullah menyebutkan salah satu persolan krusial yang perlu dirubah yakni lemahya penegakan supremasi hukum. Terbukti, praktik tindak pidana korupsi masih terus marak dan terus menggila sehingga mengggerogoti keuangan negara. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya Nasdem, untuk melakukan restoasi di segala bidang demi membawa negara menjadi lebih baik.

Read More

HARI BUMI MOMEN REFLEKSI

Hari Bumi, 22 April 2012 menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan refleksi bersama, terkait upaya penting yang harus dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan. Tanpa terkecuali Kalbar yang kian terancam akibat ekpsloitasi sumberdaya alam, menyusul gencarnya investasi usaha skala besar di sektor pertambangan dan perkebunan. Dihubungi Sabtu (21/04/12), Kepala Divisi Riset & Dokumentasi Walhi Kalbar, Hendrikus Adam, mengakui, bahwa Kalbar, di satu sisi merupakan wilayah dengan potensi kawasan hutan yang relatif masih terjaga menjadi paru – paru dunia. Namun di sisi lain, masuknya investasi skala besar, justru telah menjadi pemicu lajunya pengrusakan kawasan hutan. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak agar tidak memberikan ruang yang luas bagi kegiatan usaha, yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Terlebih para pembuat kebijakan, agar mengarahkan kebijakan pembangunan tidak hanya berlandaskan kepentingan ekonomi, tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Kebijakan Pemerintah seyogyanya lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak, bukannya justru mengabdi pada kepentingan pemilik modal. Terkait Hari Bumi tahun ini, Adam mengakui Walhi Kalbar belum secara khusus mengagendakan suatu kegiatan, namun sebenarnya berbagai aktifitas yang telah, tengah dan akan berjalan merupakan bagian dari upaya dan kerja penyelamatan lingkungan. Walhi akan mengisi Seminar Lingkungan Hidup di Rektorat Universitas Tanjungpura dengan tema “Menciptakan Udara Yang Bersih Di Perkotaan”. Seminar yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Sipil tersebut, mencoba untuk menyampaikan berbagai ide dan gagasan, sebagai bagian dari kontribusi kalangan mahasiswa menjaga kelestarian lingkungan.

Read More

SISA KERTAS SUARA DIAMANKAN PIHAK KETIGA ?

KPU Kalbar sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur tahun 2012, dituntut membuat aturan tegas untuk menutup semua celah yang memungkinkan seorang calon melakukan praktik kecurangan. Salah satu celah dalam tahapan pemilihan yang berpotensi terjadinya kecurangan untuk menambah suara seorang kandidat adalah sisa kertas suara. Hal itu diungkapkan Johari Zainul dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar, dalam Sosialisasi Pilgub Kalbar 2012 Selasa (17/04/12), terkait praktik curang dalam Pemilukada. Menurutnya sisa kertas suara sangat berpotensi menimbulkan praktik curang, dengan cara mencoblos gambar atau nomor salah satu calon yang sangat berambisi menang. Untuk itu, ia mengusulkan agar sisa kertas suara atau kertas suara cadangan diserahkan pengamanannnya pada pihak ketiga, misalnya TNI dan Polri. Hal ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab, untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan calon yang bertarung dalam Pilgub Kalbar 2012.

Selain itu, semua pihak dapat menerima hasil Pemilihan, tanpa mempersoalkan perolehan suara dari kandidat yang meraih suara terbanyak.   Meskipun Zainul tidak menyebutkan waktu dan lokasi kejadian adanya praktik curang seperti yang dimaksud, namun praktik ini terindikasi kuat terjadi di Kalbar. Menjawab hal itu, Ketua KPU Kalbar Ahmad Rabi`ul Muzammil menyatakan penolakannya, dengan alasan tidak diatur dalam Undang - Undang adanya penguasaan pihak ketiga atas sisa kertas suara. Meskipun hal itu dimaksudkan demi kebaikan, yakni menghindari terjadinya pengembosan suara oleh oknum tertentu, tapi KPU tidak berani melakukan sesuatu tanpa landasan hukum. Lagipula belum tentu pihak TNI maupun Polri bersedia melakukannya, bahkan ia sangat yakin bakal ditolak, karena dapat dipolitisir oleh pihak tertentu, yang pada akhirnya justru menimbulkan keributan dalam Pemilihan Gubernur.

Read More

PRODUK UKM KALBAR SIAP DIPAJANG DI SME TOWER

Respon Pemerintah Pusat atas program pembangunan yang dijalankan Pemprov Kalbar kian positif, yang dilatarbelakangi geliat ekonomi kerakyatan melalui pergerakan koperasi dan UKM. Khususnya yang dimainkan oleh Koperasi Kredit (Kopdit), seperti Lantang Tipo yang assetnya menembus angka 1 trilyun rupiah. Ditemui di Hotel Aston Pontianak Rabu (11/04/12), Plt. Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Kalbar, Syahaldin Usman bahkan mengatakan, Kementrian Koperasi dan UKM siap memfasilitasi bergulirnya bantuan di bidang permodalan dan pemasaran. Sebab, di lingkup Kemenkop & UKM memang terdapat Lembaga Pendanaan Bergulir (LPB) serta Lembaga Layanan Promosi (L2P) yang bukan hanya membantu dalam pendanaan, tetapi juga membantu promosi melalui gedung SME Tower.

Kemungkinan besar dalam bulan depan, berbagai produk kerajinan dan UKM asal Kalbar dapat dipajang di SME Tower selama 1 tahun. Syahaldin menambahkan, perkembangan Kopdit (Credit Union) di Kalbar merupakan yang tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. Saat ini tercatat lebih dari 886 Kopdit primer di Kalbar dengan asset di atas 7,3 trilyun rupiah. Keberadaan Kopdit mampu mengangkat taraf kehidupan ekonomi sosial masyarakat Kalbar, terutama yang berada di wilayah pedesaan dan pedalaman. Hampir seluruh wilayah pedalaman Kalbar yang belum terjangkau lembaga keuangan, telah mendapatkan pelayanan kopdit.

Read More

CAGUB DAN CAWAGUB WAJIB URUS SKCK DI POLDA

Setiap pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar 2012, wajib menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ketika mendaftar ke KPU. SKCK dapat diurus di Direktorat Intelkam Polda Kalbar, dengan membawa surat pengantar dari Polres dimana calon berdomisili. Namun, untuk calon peserta Pemilihan Walikota atau Bupati, maka mengajukan permohonan SKCK di Polres dimana calon bersangkutan tinggal. Hal itu diungkapkan Rahmat Nursito dari Polda Kalbar dalam Sosialisasi Pilgub Kalbar 2012 di Kapuas Palace Selasa (17/04/12), terkait persyaratan dari pihak kepolisian sebagai kelengkapan setiap pasangan bakal calon yang maju dalam Pemilihan Gubernur. Aturan berlaku bagi setiap pasangan calon, baik dari parpol atau gabungan parpol maupun dari jalur perseorangan.

Menyikapi hal ini, Ketua KPU Kalbar, Ahmad Rabi`ul Muzammil mengatakan, akan kembali membahas persoalan ini, sebab dalam Undang - Undang dinyatakan bahwa pasangan bakal calon dapat mengurus SKCK paling rendah di Polres. Lebih lanjut, Muzammil menyebutkan, sesuai jadwal KPU membuka pendaftaran pasangan calon, baik dari parpol maupun gabungan parpol serta perseorangan mulai tanggal 5 hingga 11 Mei 2012. Berdasarkan ketentuan, pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol, minimal memiliki 9 kursi atau 15 % dari 55 jumlah kursi DPRD Kalbar. Sedangkan jalur perseorangan, harus mengumpulkan sebanyak 259.546 tandatangan atau 5 % dari total penduduk Kalbar sebanyak 5.190.915 jiwa.

Read More

PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM UN, DEMI UPAYA PERBAIKAN

Keputusan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan untuk meniadakan pengadaan Lembar Soal (UN) cadangan bagi peserta tingkat SMA sederajat TA 2012 merupakan bagian dari upaya memperbaiki mekanisme dalam pelaksanaan UN. Konsekuensinya, data mengenai peserta UN di setiap SMA yang diserahkan Kabupaten Kota haruslah akurat. Ditemui Senin (16/04/12), Koordinator Pengawas Pelaksanaan UN Provinsi Kalbar, Abubakar Alwi, mengakui sempat terjadi perdebatan alot dalam pertemuan membahas UN Tahun 2012, dimana sebagian besar Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi menghendaki agar naskah cadangan tetap dicetak. Namun Kementrian Pendidikan tetap bersikukuh untuk meniadakan soal cadangan. Alasannya dari evaluasi beberapa kali penyelenggaraan UN, ternyata persentase pemakaian soal cadangan sangatlah kecil.

Sehingga menjadi temuan BPK dan dianggap sebagai pemborosan keuangan negara.   Selain itu, terindikasi kebocoran soal UN justru berawal dari soal cadangan, yang memang kurang mendapat pengamanan secara ketat. Alwi mengatakan, agar tidak merugikan siswa, maka kasus kekurangan lembar soal dan jawaban masih dapat disiasati tanpa menyalahi prosedur operasi standar Ujian Nasional yang berlaku. Meskipun agak menyulitkan, namun semua perubahan kebijakan dalam UN, terutama peniadaan cadangan naskah soal merupakan upaya Pemerintah memperbaiki mekanisme pelaksanaan UN, agar memiliki hasil kredibel dan tidak lagi diragukan.

Read More

KPU HARUS CERMATI POTENSI KONFLIK TERKAIT DPT

Kisruh dalam Pemilukada, baik itu Pemilihan Bupati Walikota maupun Pemilihan Gubernur, kerap diawali dari amburadulnya Daftar Pemilih Tetap. Untuk itu, KPU Kalbar sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur Kalbar Tahun 2012, perlu mencermati potensi konflik terkait daftar pemilih. Hal itu diungkapkan AKBP Rahmat Nursito dari Polda Kalbar dalam Sosialisasi Pilgub Kalbar 2012 di Kapuas Palace Selasa (17/04/12), agar KPU mengoptimalkan kinerja dan profesionalismenya dalam menetapkan DPT. Penyusunan DPT yang mengacu Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4) dari Disdukcapil Kabupaten Kota, sudah seharusnya mengacu pada kaidah validitas data. Sementara itu, Ketua KPU Kalbar, AR. Muzammil menyatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar kekacauan dalam DPT, tidak mewarnai pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kalbar.

Untuk itu, sistem pemutakhiran data pemilih diupayakan berjalan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kesangsian dari aspek keakuratan jumlah DPT. Bahkan, nantinya rumah warga yang telah terdaftar ditempeli stiker khusus, yang juga mencantumkan jumlah anggota keluarga yang telah mempunyai hak pilih. Ar. Muzammil menyebutkan data terakhir dari Pemprov Kalbar, total populasi penduduk Kalbar mencapai 5. juta jiwa lebih. Dari jumlah tersebut nantinya diolah KPU untuk pemutakhiran data pemilih, sebelum ditetapkan sebagai DPT.

Read More

UNTAN SIAPKAN 5 ALAT PEMINDAI LEMBAR JAWABAN UN

Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak merencanakan penambahan sebanyak 2 unit alat pemindai hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat, masing – masing dengan kapasitas 1.500 lembar jawaban per jam. Saat ini Untan telah memiliki 3 unit, 2 diantaranya mampu memindai 1.500 lembar jawaban per jam. Sedangkan 1 unit lainnya bahkan mampu memindai 2.500 per jam. Ditemui Senin (16/04/12), Koordinator Pengawas Pelaksanaan UN Provinsi Kalbar, Abubakar Alwi, mengungkapkan pada tahun 2012 ini, Untan mendapat tugas untuk melakukan pemindaian terhadap lembar jawaban peserta UN, sebelum dikirim ke Kementrian Pendidikan & Kebudayaan. Hal ini telah ditindak lanjuti dengan membentuk tim dan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan.

Alwi memastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik dan dari hasil uji petik terhadap lembar jawaban, tidak ada masalah dengan mesin maupun perangkat. Dirinya mengakui proses pemindaian tidaklah segampang yang dibayangkan, karena terkadang dihadapkan dengan berbagai kendala teknis, yang membutuhkan penanganan secara khusus khusus. Namun, dengan jumlah 5 unit alat pemindai, dirinya memperkirakan proses pemindaian terhadap seluruh lembar jawaban siwa dapat dirampungkan dalam waktu 1 minggu.

Read More

WALHI PRIHATIN PEMERINTAH GAGAL LINDUNGI MASYARAKAT ADAT

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar menyatakan keprihatinannya atas konflik antara warga Semunying Jaya dengan PT. Ledo Lestari di Kabupaten Bengkayang, yang berujung dengan aksi pendudukan kantor dan penahanan alat – alat berat milik perusahaan oleh warga setempat. Konflik berawal dari penyerobotan hutan adat oleh perusahaan, bagi kepentingan perluasan perkebunan kelapa sawit. Ironisnya Pemerintah daerah setempat, bukannya memproteksi hak – hak masyarakat dengan memberikan solusi, justru yang terjadi sebaliknya, tunduk kepada pemilik modal. Dihubungi Selasa (16/04/12), Kepala Divisi Riset & Dokumentasi Walhi Kalbar, Hendrikus Adam, menilai, hasil pertemuan antara warga dengan perusahaan yang dihadiri Pemerintah serta aparat yang berlangsung Senin lalu, tidak memberikan kepastian solusi bagi warga. Pemerintah melalui TP3K hanya sebatas “akan” melakukan kunjungan ke lokasi, kemudian meminta warga untuk menginventarisir sejumlah aspirasi bukti pelanggaran. Padahal tanah adat seluas 1.420 hektar tersebut, sebenarnya telah dikukuhkan melalui SK Bupati Bengkayang Nomor 30 tahun 2010, sebagai kawasan yang harus dilindungi.

Lebih lanjut, Adam menambahkan, awalnya PT. Ledo Lestari ingin membuka jalan, namun dalam perkembangannya justru memperluas lahan garapan dengan menyerobot ruang kelola masyarakat tanpa permisi hingga merambah hutan adat. Selain itu, perusahaan juga menebang kayu di wilayah tersebut secara ilegal, karena tidak mengantongi ijin pemanfaatan kayu (IPK). Bahkan,. Perusahaan yang telah habis masa izinnya sejak tahun 2007 ini, belakangan menggunakan tangan aparat untuk mengamankan usahanya. Akibatnya, praktek illegal logging di wilayah perbatasan tidak terhindar, seiring dengan hadirnya korporasi di bidang perkebunan sawit ini. PT. Ledo Lestari merupakan anak perusahaan Group Duta Palma Nusantara memiliki ijin usaha perkebunan berdasarkan surat Bupati Bengkayang bernomor No.525/1270/HB/2004 yang baru diterbitkan tanggal 17 Desember 2004. Selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati Bengkayang No. 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian ijin lokasi untuk perkebunan sawit seluas 20.000 hektar.

Read More

GAIB SIAP KAWAL KASUS KORUPSI PROYEK IRIGASI DI SEGEDONG

DPD Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Kalbar Senin (15/04/12) mengadukan indikasi penyimpangan 2 paket kegiatan proyek Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) dan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Polres Mempawah, dengan pelaku oknum Kepala desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak. Pasalnya, terjadi sejumlah penyimpangan dan kejanggalan dalam 2 paket proyek di dusun Tani Makmur, yang masing – masing sebesar Rp.75 juta per paket. Bahkan, disinyalir 2 oknum Dinas Pertanian Kabupaten Pontianak S&S,, turut terlibat pada proyek yang dianggarkan dalam APBN 2011 melalui Dana Dekosentrasi. Ditemui Selasa (16/04/12), Ketua GAIB Kalbar Rudi Supriadi mengatakan, anggaran telah dikucurkan Juni 2011, namun tidak disetorkan Kepala desa kepada Ketua Kelompok tani, yang di dalam ketentuan sebagai pelaksana kegiatan. Mengingat proyek bersifat partisapatif yang harus dikerjakan warga secara swadaya. Parahnya lagi, oknum Kepala Desa mencairkan dana menggunakan 2 rekening, yakni milik Ketua dan anggota Kelompok tani tanpa sepengetahuan mereka. Rudi berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas, bahkan bila perlu mengirim semua data dan bukti ke DPP GAIB di Jakarta, untuk menghentikan pembodohan terhadap rakyat oleh oknum pejabat dan kroninya.

Selain itu, dirinya juga meminta Polres Mempawah bersunggguh – sungguh menangani perkara ini, dan tidak membiarkan para pejabat seenaknya mengambil uang dengan mengatasnamakan masyarakat.   Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pontianak, Asparani menerangkan, pihaknya telah memfasilitasi pertemuan yang dihadiri Kepala desa, Ketua dan anggota kelompok tani serta sejumlah tokoh masyarakat, dan hasilnya tidak terjadi persoalan hukum dalam proyek di Dusun Tani Makmur. Begitupula untuk kegiatan proyek lainnya yang berlangsung di Kabupaten Pontianak, sejauh ini tidak ditemukan adanya penyimpangan. Menurutnya persoalan yang terjadi hanya karena komunikasi di internal kelompok yang tersumbat, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antar sesama warga. Asparani menambahkan, bahwa anggaran proyek Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) yang berlangsung di desa Peniti Besar, merupakan dana bansos yang secara stimulan dianggarkan pusat. Sehingga dana tidak transit di Pemerintah Daerah, melainkan ditransfer langsung ke rekening masing – masing kelompok. Fungsi Pemerintah dalam hal ini hanya sebatas membantu secara teknis dan mengusulkan kegiatan ke pusat, selanjutnya pengeloaanya diserahkan kepada warga setempat.

Read More

AKIBAT TETESAN PELUH, LEMBAR JAWABAN RUSAK

Pengawas Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Provinsi Kalbar memastikan, pelaksanaan hari pertama ujian tingkat SMA sederajat berjalan tanpa kendala berarti. Beberapa masalah teknis di lapangan dapat diselesaikan oleh pihak sekolah maupun petugas tanpa menyalahi prosedur operasi standar Ujian Nasional yang berlaku. Ditemui Senin (16/04/12), Koordinator Pengawas Pelaksanaan UN Provinsi Kalbar, Abubakar Alwi membenarkan telah menerima laporan kerusakan Lembar Jawaban milik seorang siswa di salah satu SMA di Kabupaten Kayong Utara. Namun, kerusakan justru diakibatkan tetesan peluh atau keringat siswa tersebut, yang kemungkinan dalam kondisi stres atau grogi. Karena panitia nasional tidak menyediakan Lembar Jawaban dan Soal cadangan, maka pihak panitia setempat mempersilahkan siswa bersangkutan memindahkan jawaban pada kertas kosong.

Agar tidak menimbulkan masalah saat peminaian maka dibuat Berita Acara, yang ditandatangi oleh panitia dan pengawas UN di sekolah tersebut. Alwi mengatakan, secara umum pelaksanaan UN di Kalbar berjalan lancar, termasuk pendistribusian seluruh berkas ujian ke tiap sekolah. Memang untuk beberapa daerah sedikit mengalami kendala dalam hal transportasi, tetapi dapat diatasi dengan kekompakan semua pihak terkait. Dalam UN Tahun Ajaran 2011/2012, pihak pengawas menurunkan sebanyak 378 orang yang disebar ke 14 Kabupaten Kota. Mereka berasal dari beberapa perguruan tinggi di Kalbar, yakni Universitas Tanjungpura, STAIN Pontianak dan Politeknik Negeri Pontianak.

Read More

HASIL UN MENJADI TIKET KE PTN, PERLU UPAYA KERAS

Usulan Menteri Pendidikan agar Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) cukup mengacu hasil Ujian Nasional (UN), masih memerlukan kerja ekstra keras untuk terealisasi. Terutama memperbaiki mekanisme pelaksanaan UN, agar memiliki hasil kredibel dan tidak lagi diragukan. Sebab, selama ini hasil UN seringkali dipersoalkan, dimana nilai kelulusan terkadang bukan berdasarkan kemampuan murni siswa, melainkan di “Mark Up“ melalui campur tangan pihak sekolah atau pihak lain demi mengejar target kuantitatif. Ditemui Senin (16/04/12), Pembantu Rektor I Universitas Tanjungpura Pontianak, Abubakar Alwi menerangkan, bahwa gagasan Menteri Pendidikan belum dapat diterapkan dalam waktu dekat, mungkin beberapa tahun kedepan. Alasannya, nilai kelulusan UN belum mencerminkan kemampuan seorang siswa, serta soal UN yang belum memenuhi standar seperti yang dipersyaratkan masuk perguruan tinggi.

Tapi, sebenarnya semua Perguruan Tinggi merespon positif gagasan tersebut, karena dapat mengintegrasikan semua jenjang pendidikan. Hanya saja sebelum diberlakukan maka mekanisme UN mutlak harus dibenahi. Alwi menambahkan, Menteri Pendidikan mengusulkan pada tahun 2015 mendatang, Seleksi Masuk Perguruan Tinggi cukup mengacu hasil UN, tidak lagi menggunakan Ujian tertulis. Tetapi harus diingat, bahwa UN dan tes masuk PTN memiliki perbedaan, dimana UN bersifat evaluatif yang bertujuan untuk mengukur hasil pembelajaran siswa selama 3 tahun di bangku sekolah. Sedangkan tes masuk PTN sifatnya prediktif, karena merupakan proses penjaringan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Read More

ONE BY ONE UNTUK MEREDAM POLITIK IDENTITAS

Koordinator Ali Anyang Centre - AAC Bambang Widanto menerangkan ajakan 1 lawan 1 atau one by one yang digaungkan Mayjend. TNI Armyn Alianyang menyongsong Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012, bukan untuk memperkuat politik identitas atau memecah belah masyarakat Kalbar. Justru untuk menghilangkan politik sempit berdasarkan keyakinan atau etnisitas, yang mungkin dimainkan salah satu pasangan calon untuk memenangkan kompetisi. 

Dalam Jumpa Pers Sabtu (14/04/12), Bambang mengatakan, maksud dari hal tersebut, yakni Armyn mengajak semua pihak untuk bersama – sama merubah Kalbar menjadi lebih baik. Dan hal itu hanya dapat ditempuh jika terjadi pergantian tampuk kepemimpinan. Kini kesempatan itu terbuka melalui ajang Pemilihan Gubernur. 

Namun melihat fakta bahwa posisi incumbent (Cornelis – Cristiandy Sandjaya) begitu kuat, maka tidak ada pilihan lain selain bersatu dalam payung koalisi. Atau dalam kata lain, semua pihak yang ingin perubahan tidak terpecah menjadi beberapa kubu dan masing – masing kubu justru mengusung pasangan calon, tapi cukup 1 pasangan calon saja yang maju menghadapi pasangan incumbent. 

Bambang menambahkan, apa yang dilakukan sekarang, sebenarnya juga dipraktikkan oleh pasangan yang berkuasa di Kalbar saat ini, sehingga berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur tahun 2007 silam. Yakni mengajak semua kelompok untuk mengalahkan pasangan incumbent (Usman Ja`far – LH. Kadir). 

Hanya bedanya di masa itu, pihak yang ingin mengalahkan incumbent terpecah ke dalam beberapa pasangan calon, sedangkan dalam Pemilihan Gubernur 2012, idealnya hanya 1 pasangan calon yang diusung maju. 

Adapun kriteria tokoh yang layak untuk diusung adalah sosok yang nasionalis dan berpijak diantara semua golongan, bukan mementingkan kelompok atau golongan tertentu. Dan semua persyaratan tersebut terpenuhi oleh Staf ahli Panglima TNI. Mayjend TNI Armyn Alianyang, yang kini tengah berupaya untuk mendapatkan perahu. 

Kendati demikian, Bambang memastikan, jika pun nantinya skenario berubah, dimana lebih dari 1 pasangan calon yang maju, maka Armyn Alianyang siap untuk bertarung dan optimis dapat memenangkan Pemilihan Gubernur.

Read More

PENGERJAAN 3 RUAS JALAN SIAP DIMULAI APRIL

Keinginan masyarakat Kalbar adanya perbaikan fasilitas jalan di ruas jalan Sosok-Tayan, Tebas-Singkawang, dan Simpang Tanjung-Galing, bakal terealisasi dalam waktu dekat. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 911 Milyar rupiah melalui APBN tahun 2012, untuk pengerjaaan ketiga ruas jalan tersebut. 

Dihubungi Minggu (15/04/12), Gubernur Kalbar, Cornelis memperkirakan pengerjaan dapat dimulai bulan April ini, setelah berakhirnya proses lelang proyek. 

Dana berasal dari Bank Pembangunan Asia (ADB) yang dialokasikan untuk pengerjaan ruas jalan Sosok-Tayan sepanjang 78,9 Kilometer sebesar 336 miliar; kemudian pengerjaan ruas jalan Tebas-Singkawang sepanjang 55,90 Kilometer sebesar 384 miliar ; serta pengerjaan ruas jalan Simpang Tanjung-Galing sepanjang 52 Kilometer sebesar 225 miliar rupiah. 

 Di saat proses tender tengah berjalan, pendataan rumah warga yang terkena pelebaran jalan dari 9 meter menjadi 14,6 meter telah dilakukan dan sejauh ini tidak menemui masalah berarti. Biaya pembebasan lahan juga dianggarkan melalui dana rutin APBN.

Read More

ARMYN MINTA SIMPATISAN TENANG SIKAPI ISU PENCORETAN

Staf ahli Panglima TNI Bidang Komunikasi Sosial, Mayjend TNI. Armyn Alianyang mengklarifikasi isu pencoretan dirinya, dari Daftar Nama Bakal calon Gubernur yang diajukan DPD Partai Golkar Kalbar. Hal ini untuk menenangkan para simpatisan maupun pendukung, dalam menyikapi perkembangan calon yang tengah diproses Partai Golkar. 

Dalam Jumpa Pers Sabtu (14/04/12), Armyn meyakinkan para simpatisan bahwa Golkar merupakan partai profesional yang tentunya tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Menurutnya, pencoretan tersebut hanyalah isu, sebab berkas 15 pendaftar, termasuk dirinya telah dikirim ke DPP Partai Golkar. 

Terkait pengunduran dirinya dari TNI, Armyn menjelaskan saat ini tengah diproses, namun ketika mendaftar ke KPU nanti, dirinya memastikan telah mengundurkan diri dari jabatan struktural maupun fungsional di TNI.

 Sementara itu, Koordinator Ali Anyang Centre (AAC), Bambang Widianto, menduga munculnya masalah tersebut, hanyalah bagian dari strategi berpolitik dari orang – orang tertentu yang mungkin kurang berkenan dengan munculnya figur Armyn Alianyang untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar 2012 menggunakan perahu Golkar. 

Selain ke Golkar, Armyn juga telah mendaftar ke 8 parpol, baik Partai besar maupun partai menengah, terkecuali PDI Perjuangan. 

Sebelumnya, nama Armyn diisukan telah dicoret dari daftar pencalonan Partai Golkar, karena yang bersangkutan tidak menyertakan berkas kesediaan mengundurkan diri dari kedinasan TNI. Padahal Armyn telah memenuhi semua persyaratan seperti yang tertuang dalam Juklak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pilkada Partai Golkar, termasuk melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari TNI. 

Di dalam juklak tersebut juga tertera bahwa dalam kondisi ada tokoh lain yang bukan kader Golkar dan memiliki peluang menang sesuai hasil riset atau survei, maka tidak menutup untuk menggunakan perahu partai berlambang pohon beringin ini.

Read More

Krisantus, “Milton, kacang lupa kulit,”!

Anggota fraksi PDI DPRD Kalbar, Krisantus Kurniawan menilai Bupati Sintang, Milton Crosby, selaku Koordinator Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) telah melakukan pembohongan publik. Pasalnya, yang bersangkutan beralasan tidak masuknya PKR dalam RUU Daerah Pemekaran yang dibahas Komisi II DPR RI, akibat diganjal oleh Pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Cornelis, MH. Padahal, sebenarnya kandasnya usulan justru diakibatkan dari sikap Milton sendiri yang tidak mengukur kemampuan. Ditemui Kamis (12/04/12), Krisantus mengatakan, Milton terlalu percaya diri dengan mencoba untuk mewujudkan terbentuknya PKR dengan langsung melobi pusat, tanpa berkoordinasi dengan Gubernur maupun DPRD Kalbar. Ketika gagal kemudian menimpakan kesalahan kepada Gubernur, dengan memutarbalikkan fakta seolah – olah tertundanya pemekaran PKR, karena adanya kepentingan politik pada Pemilihan Gubernur Kalbar 2012.

Hal itu jelas tidak logis, karena meskipun usulan PKR disetujui sekarang, belum tentu dimekarkan sebelum Pemilihan Gubernur. Meskipun Krisantus begitu garang dalam mengkritisi sikap Milton Crosby dalam masalah PKR, bahkan juga menyebutnya “Kacang Lupa Kulit”, namun, terkait tertahannya surat Milton oleh Ketua DPRD Kalbar, Minsen, Krisantus justru enggan berkomentar. Padahal, hal ini juga menjadi salah satu pemicu kemarahan Milton Crosby, sehingga menuding lembaga DPRD juga tidak mendukung terbentuknya provinsi baru di belahan timur Kalbar, meliputi Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu.

Read More

Kalbar bakal punya Perda Sinkronisasi

Penyusunan Raperda Tentang Sinkronisasi Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha Sektor Lain oleh PANSUS DPRD Kalbar terus dibahas secara seksama, termasuk mengundang perwakilan pengusaha di bidang perkebunan dan pertambangan, dalam pembahasan pasal demi pasal dalam draf Raperda yang diusulkan pihak eksekutif. Ditemui Kamis (12/04/12), Ketua Pansus DPRD Kalbar Krisantus Kurniawan mengakui, muatan dalam draf awal Raperda memang lebih menguntungkan sektor pertambangan, sehingga harus dikoreksi kembali dengan meminta masukan dari pihak perkebunan. Raperda tersebut bertujuan untuk mengatasi terjadinya sengketa tumpang tindih lahan dari kegiatan usaha pertambangan atas usaha sektor lainnya, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, maupun berbagai usaha strategis dan potensial lainnya. Saat ini, dari 650 an perusahaan tambang yang beroperasi di Kalbar, hampir seluruhnya bersengketa menyangkut status kepemilikan lahan. Krisantus belum berani memperkirakan kapan rampungnya Raperda tersebut, karena dari semua Raperda yang telah dibahas, yang ini merupakan yang tersulit.

Tapi jika rampung, maka Kalbar menjadi provinsi pertama di Indonesia, yang memiliki regulasi tentang Sinkronisasi Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha sektor lain Sebelumnya, Wakil gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya menerangkan, bahwa Kalbar membutuhkan sebuah regulasi yang mampu mensikronisasikan penggunaan lahan usaha pertambangan dengan lahan usaha sektor lainnya, agar dapat berjalan bebarengan dan mampu menyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah PAD) yang terakumulasi, bukannya justru saling menghilangkan antara satu dengan lainnya. Christiandy menambahkan, pengaturan atas sinkronisasi dari semua kegiatan usaha sangatlah penting, agar investor yang menanamkan modal di Kalbar dapat berusaha secara aman, nyaman serta terayomi oleh Pemerintah Daerah tanpa mengorbankan kepentingan sektor usaha lainnya.

Read More

Brunei tawarkan kerjasama pengolahan makanan halal

Pertemuan ke 12 BIMP EAGA/Brunei Indonesia Malaysia Phillipines – East ASEAN Growth Area (Wilayah Pertumbuhan Asean Timur) yang berlangsung 11 s/d 13 April 2012 membuka peluang yang luas bagi Pemerintah provinsi Kalbar untuk memacu sektor ekonomi, melalui investasi dan peningkatan kerjasama perdagangan. Pertemuan berlangsung di Hotel Aston dan dibuka oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya UKM & Koperasi Kementrian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta. Sebanyak 40 - an peserta mengikuti agenda tahunan organisasi 4 negara ASEAN ini, termasuk di dalamnya perwakilan 11 Provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga. Sesuai tujuan awal berdirinya BIMP EAGA untuk mengembangkan kerjasama sub regional antara negara – negara anggota, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sub kawasan tersebut terus dilakukan. Adapun bidang prioritas yakni transportasi, perikanan, pariwisata, energi, pengembangan SDM dan pengiriman tenaga kerja. Delegasi Brunei Darussalam misalnya, menawarkan kerjasama pembangunan fasilitas “Brunei Halal Brand” kepada Pemerintah dan pengusaha Indonesia. Pengolahan produk halal bukan hanya terbatas dalam hal pengemasan (packaging), pelabelan (labeling), tapi juga dalam memproduksi panganan halal. Pejabat Senior Kementrian Industri & Sumber Daya Alam Brunei Darussalam, Effendi Saleh menerangkan, lisensi halal negaranya telah mendapatkan pengakuan secara internasional, sehingga mempermudah pemasaran berbagai produk bagi konsumen muslim di seluruh dunia, terutama ke wilayah timur tengah. Namun, sayangnya peluang ini belum diamanfaatkan oleh pelaku usaha di Indonesia. Justru produk pangan asal Brazil lebih dahulu menggunakan lisensi Halal Brunei, untuk memasarkan produk makanan dan minuman khususnya ke negara – negara berpenduduk muslim, yang memang menetapkan standar kehalalan atas setiap produk.

Asosiasi pengusaha Brunei juga sangat tertarik untuk berinvestasi di bidang pertanian tanaman pangan, buah – buahan, peternakan sapi dan unggas serta budi daya ikan air tawar. Begitu pula delegasi Filipina yang membuka kerjasama pengembangan agrobisnis komoditas pisang dan nenas. Khusus komoditas pisang, Filipina memang termasuk negara produsen dan eksportir terbesar di dunia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar, Syahaldin Usman mengatakan sangat berharap banyak dari kerjasama regional melalui BIMP EAGA, terutama dalam penguatan pelaku UKM agar dapat lebih eksis, karena di dalam BIMP EAGA ada dana pendukung melalui ADB yang dapat diarahkan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Untuk merespon hal itu, delegasi dari 3 negara telah diajak untuk melihat langsung kondisi Rumah Potong Hewan, ketersediaan air bersih serta berbagai sentra kerajinan tangan. Selain sektor tanaman pangan dan wisata, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menawarkan pengembangan peternakan kepada delegasi 3 negara lain yang mengikuti pertemuan BIMP EAGA. Terutama kepada kalangan pengusaha Brunei dan Malaysia yang tengah gencar memperluas jaringan ekonominya, melalui investasi di berbagai sektor dan kegiatan usaha. Menurut Syahaldin, Kalbar dapat mengangkat produk yang ingin dikembangkan untuk selanjutnya didukung oleh BIMP EAGA melalui kerjasama lintas negara. Bahkan, ADB selain siap membiayai produksi dan pemasaran juga menyanggupi untuk memberikan dukungan di bidang infrastruktur. Peluang inilah yang harus ditangkap, sehingga letak geografis yang berbatasan dapat saling menguntungkan. Malaysia dan Brunei, walau dengan luasan wilayah tidak seberapa, tapi justru ungul di bidang modal dan tenaga terampil.

Read More

Konektifitas kendala integrasi BIMP EAGA

Kerjasama Brunei Indonesia Malaysia Phillipine – East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) menuju integrasi di bidang ekonomi, masih harus melewati berbagai jalan terjal. Diantaranya kendala dalam hal konektifitas sebagai penghubung sub regional, akibat terbatasnya sarana infrastruktur dasar, terutama jalur transportasi darat dan udara. Padahal, konektifitas memegang peran penting dalam mewujudkan visi BIMP EAGA, sebagai lumbung pangan dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Hal itu dakui Executive Chairman BIMP – EAGA Council (BECB), Kesteria Yusuf, saat ditemui di Hotel Aston Pontianak Rabu (11/04/12). Namun, Kesteria optimis persoalan itu dapat ditangani secara bersama, termasuk melibatkan kalangan pengusaha dari keempat negara sebagai motor penggerak kerjasama. Selain itu, pemimpin dari keempat negara anggota juga telah menyepakati Infrastructur Project Pipeline, dengan menandatangani beberapa MOU di bidang perhubungan.

Hal senada juga diakui Deputy Pengembangan Sumber Daya UKM & Koperasi Kementrian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, bahwa keterbatasan infrastruktur jalan di daerah yang berbatasan dengan 4 negara yang tergabung dalam BIMP EAGA menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Namun, peningkatan dan perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk membagi daerah perbatasan ke dalam beberapa klaster ekonomi, berdasarkan potensi dan keunggulan masing – masing daerah. Wayan Dipta menjelaskan, bahwa ketahanan pangan memang menjadi fokus dari kerjasama BIMP EAGA, agar menjadi pusat lumbung pangan di kawasan ASEAN maupun Asia. Sedangkan pihak luar yang menjadi mitra kerjasama BIMP EAGA dalam menjalankan program diantaranya, Asia Development Bank, Jepang, China, Korea serta negara Australia.

Read More

PEMERINTAH BUKA PINTU BAGI MALAYSIA EKSPANSI SAWIT

Provinsi Kalbar yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga, telah menjadi target utama pengusaha Malaysia untuk melakukan ekspansi di sektor perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini sangat memungkinkan di tengah lemahnya regulasi dan pengawasan instansi terkait, terhadap proses pelepasan lahan bagi investasi perkebunan skala besar. Dihubungi Selasa (10/04/12), Ketua Gemawan Agus Sutomo tidak menampik dan tidak mengiyakan, telah terjadi “pencaplokan” wilayah oleh negara tetangga, dalam konteks pembabatan hutan untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Tapi yang jelas, beberapa waktu lalu Presiden SBY pernah menyebutkan sekitar 70 % saham perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia, merupakan milik pengusaha asing, termasuk di dalamnya pengusaha asal Malaysia. Senada dengan hal itu, Ketua Divisi Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam menilai, dengan dalih meningkatkan pemasukan negara, kini Pemerintah daerah berlomba – lomba untuk “menjual” lahan kepada investor asing.

Celakanya, terkadang lahan yang diberikan justru tanah atau hutan milik masyarakat adat, yang sebenarnya telah ditetapkan Pemerintah peruntukkannya bukan bagi kegiatan industri atau perkebunan. Yang menyedihkan menurut Adam, adalah hingga saat ini belum terlihat adanya political will dari Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, untuk menyelamatkan kekayaan negeri dari penguasaan pihak asing. Jangankan mencegah, justru bekerjasama dalam mendisain status peruntukan kawasan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pemilik modal, melalui aturan dan kebijakan di bidang investasi.

Read More

GPK dukung Ahmadi Usman sebagai Balon Wagub Kalbar

Ketua DPW Gerakan Pemuda Ka`bah (GPK) Kalbar, Ali Akbar mendukung Ketua DPW PPP Kalbar Ahmadi Usman untuk menjadi Balon Calon Wakil Gubernur Kalbar. Sebab, yang bersangkutan telah cukup matang dan berpengalaman di dunia politik, sehingga mampu menjadi Kepala Daerah tingkat provinsi. 

 Ditemui di DPRD Kalbar Kamis (05/04/12), Ali menerangkan, sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalbar periode 2009-2014, Ahmadi Usman telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Pontianak. 

Selain itu, Ahmadi tergolong tokoh muda yang berwawasan luas, energik dan visioner sehingga bakal membawa perubahan bagi Kalbar menjadi lebih baik. Ali 

Akbar berharap koalisi 5 parpol yakni PPP, PAN, PKS, Partai Hanura dan PBR, dapat memberi kepercayaan pada Ahmadi Usman dengan mengusungnya maju pada Pemilihan Gubernur Kalbar Tahun 2012.

Read More

Nasib Ikhwani tidak jelas di PDI P

Peluang Ketua DPW PAN Kalbar, Ikhwani A. Rahim di PDI Perjuangan Kalbar hingga saat ini tidak jelas. Apakah yang bersangkutan berpeluang mendampingi Cornelis MH. maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012. 

Sebab, sejak menyerahkan berkas pendaftaran untuk Bakal Calon Wakil Gubernur Kalbar beberapa bulan lalu, yang bersangkutan belum pernah sekalipun dihubungi oleh pihak panitia. 

Ditemui di Sekretariat PAN Kalbar Jumat (06/04/12), Ikhwani mengaku, tidak pernah dikontak oleh panitia ataupun jajaran pengurus DPD PDI, sehingga tidak dapat menjelaskan peluangnya di partai berlambang Kepala banteng tersebut. 

Ikhwani pun mengaku enggan dan segan untuk bertanya, karena saat ini tengah sibuk mengawasi proses pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur di partai yang diketuainya.

Read More

Pemerintah dilecehkan perusahaan, tapi tetap diam

Konflik tenurial yang masih terjadi di Kalbar, seperti di desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, merupakan fakta tidak terbantahkan, betapa lemahnya Pemerintah dan aparat hukum dalam melindungi hak – hak masyarakat atas kepemilikan tanah adat. Sehingga perlawanan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah mereka, terpaksa dilakukan dengan cara menyandera alat – alat berat untuk menghentikan aktifitas perusahaan. Dihubungi Selasa (10/04/12), Ketua Gemawan Agus Sutomo mengatakan, aksi penyanderaan alat – alat berat PT. Ledo Lestari oleh warga, adalah bentuk kemarahan atas sikap Pemerintah yang lebih berpihak pada pengusaha atau pemilik modal daripada masyarakat. Seharusnya Pemerintah berani menekan pihak perusahaan yang telah menyerobot tanah warga seluas 1.420 hektare, apalagi Dirjen Perkebunan telah menyurati manajemen perusahaan untuk membayar ganti rugi atas konsesi lahan atau mengembalikan hutan adat tersebut pada masyarakat setempat. Hal senada juga diungkapkan aktifis WALHI Kalbar Hendrikus Adam, bahwa kejadian di Semunying Jaya juga menunjukkan Pemerintah tidak dapat berbuat, meskipun telah dilecehkan.

Padahal Klaim warga atas hutan adat diperkuat oleh SK Bupati Bengkayang dan Dirjen Kehutanan, namun perusahaan tetap saja membabat hutan tanpa adanya sanksi hukum.  Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Pol. Mukson Munandar mengatakan, konflik yang terjadi antara warga Semunying dengan PT. Ledo Lestari saat ini tengah dimediasi oleh Kapolres dan Pemerintah setempat.  Hingga saat ini tidak ada warga yang ditahan dan proses persuasif terus dilakukan, untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.  Konflik warga Semunying dengan PT. Ledo Lestari mencapai puncaknya dengan aksi penyenderaan alat – alat berat milik perusahaan sejak Senin 02 April 2012 hingga sekarang.  Warga menuntut perusahaan menghentikan aktifitas perkebunan sebelum memberikan ganti rugi atas tanah yang diklaim warga sebagai hutan adat.

Read More

PAN JARING 14 PENDAFTAR BALON GUB & WAGUB KALBAR

PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) Wilayah Kalbar Senin (09/04/12), resmi menutup pembukaan pendaftaran Bakal Calon Gubernur & Bakal Calon Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012. Sebanyak 14 nama telah terdaftar di partai berlambang Matahari terbit ini, masing – masing 8 untuk Bakal Calon Gubernur dan 6 untuk Bakal Calon Wakil Gubernur. Ditemui di Sekretariat DPW PAN Kalbar di Jl. Merdeka Kota Pontianak, Ketua Tim Pendaftaran Pilgub, Ahmadi menyebutkan, seluruh berkas pendaftar selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pilkada. Mereka yang lolos kemudian diundang DPP untuk mempersentasikan visi dan misi masing – masing, sebelum disurvei oleh lembaga survei yang ditunjuk. Berdasarkan Hasil survei inilah, DPP menentukan dan menetapkan 1 pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang diusung maju pada Pemilihan Gubernur September 2012.  Ahmadi menyebutkan 8 nama yang mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur yakni ; Staf ahli Panglima TNI Mayjend. TNI Armyn Alianyang, Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Morkes Effendi, Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar Abang Tambul Hussein, Bupati Sintang Milton Crosby, Kepala ULKI Kalbar Syarifah Mardiana, Ketua Yayasan Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak Suhardi Darmawan, Irjend. Pol. Dinar dan Ketua DPD Indonesia Bisa Kalbar Muda Antartikawan.

Sedangkan 6 pendaftar Bakal Calon wakil Gubernur yakni ; mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Fathan A. Rasyid, Ketua MABT Kalbar Harso Utomo Suwito, Ketua HIPMI Kalbar Iwan Gunawan, mantan Sekda Kalbar H. Syakirman dan Pdt Barnabas Simin. PAN saat ini memiliki 4 kursi di DPRD Kalbar dan bersama 4 parpol lain, telah sepakat membentuk koalisi untuk mengusung 1 pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Kalbar 2012. Keempat parpol tersebut yakni ; PPP, PKS, Partai Hanura dan PBR. Bahkan, keempat parpol juga membuka pendaftaran dengan waktu yang sama dengan PAN (o2/04/12 s/d 09/04/12), namun untuk PKS mekanismenya sedikit berbeda. Di Partai ini, pendaftar tidak perlu repot menyerahkan berkas, cukup dengan lisan dapat mendaftarkan diri. Bahkan melalui ponsel, peminat dapat langsung menghubungi salah seorang pengurus DPW PKS di tingkat provinsi. Namun, semuanya tetap disurvei oleh tim internal partai, dengan mengacu tingkat elektibilitas dari setiap figur.

Read More

Mayjend. ARMYN telah ajukan pengunduran diri

Staf ahli Panglima TNI Mayjend TNI Armyn Alianyang optimis dapat memenangkan Pemilihan Gubernur Kalbar Tahun 2012. Meskipun belum ada parpol yang secara resmi menjadi tumpangannya, namun peluang tertangkap melalui sinyal koalisi 5 parpol yakni PPP, PAN, PKS, Partai Hanura dan PBR. Ditemui seusai menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon Gubernur di Sekretariat DPW PAN Kalbar Jum`at [06/04/12], Armyn menyatakan hanya maju untuk menjadi orang nomor 1 di Kalbar dan tidak pernah terlintas di benaknya untuk menjadi nomor 2. Bahkan, sambil berseloroh ia berkata, sebagai perwira dengan bintang 2 di pundak, kurang pas rasanya jika harus menjadi wakil gubernur. Jika pun dipaksa harus memilih, ia lebih mau menjadi Wakil Camat daripada Wakil Gubernur. Sebagai konsekuensi keputusannya untuk maju, maka tidak ada pilihan lain selain mengundurkan diri dari TNI. Hal itu telah dilakukan, dimana surat pengunduran telah diajukan ke pimpinan TNI beberapa waktu lalu dan kini masih dalam proses. Armyn yakin pimpinan TNI akan merestui, setelah melihat besarnya keinginan masyarakat untuk mengusungnya maju dalam Pemilukada Kalbar. Di tempat yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Fathan A. Rasyid, yang disebut sebagai pendamping Armyn, mengakui sebagai seorang PNS aktif, ia memang tidak diperbolehkan terjun ke dalam politik praktis. Tetapi sebagai warga negara, ia berhak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Kepala Daerah.

Dan ia siap mengikutinya dengan konsekuensi harus rela mengundurkan diri sebagai PNS. Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A. Rahim mengatakan, sama seperti pendaftar lainnya, berkas Armyn dan Fathan nanti akan diverifikasi oleh Tim Pilkada untuk selanjutnya dilakukan survei. Terkait peluang keduanya, secara diplomatis Ikhwani menjawab, semuanya memiliki kans yang sama untuk menggunakan perahu PAN maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar. Meskipun abang kandung Fathan, yakni Burhanuddin A. Rasyid yang merupakan kader PAN juga mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur, namun hal itu tidak menjamin yang bersangkutan pasti mendapat restu menggunakan perahu partai berlambang Matahari terbit ini. Karena semuanya tergantung hasil survei dengan memperhatikan tingkat elektibilitas dan tentunya aspirasi masyarakat yang berkembang. Sebelum menyerahkan berkas ke PAN, Armyn dan Fathan telah menyerahkan formulir pendaftaran ke Sekretariat PPP. Selanjutnya keduanya menyerahkan berkas pendaftaran ke Sekretariat PBR dan Partai Hanura.  Seusai mendaftar, Armyn dan Fathan sempat berpapasan dengan Ketua HIPMI Kalbar, Iwan Gunawan yang juga menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Kalbar.

Read More

Christiandy, “jangan jadikan Kapuas Raya komoditas politik

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya meminta persoalan menyangkut usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak menjadi komoditas politik. Apalagi, mengaitkan lambannnya proses terbentuknya daerah otonom baru di belahan timur Kalbar, karena adanya kepentingan politik dalam Pemilihan Gubernur tahun 2012. Ditemui Kamis [05/04/12], Christiandy kembali menegaskan, Pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Cornelis MH. tetap komit dan mendukung sepenuhnya terbentuknya provinsi Kapuas Raya yang meliputi ; Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu. Terbukti hingga detik ini, surat rekomendasi pemekaran di zaman gubernur sebelumnya Usman Ja`far ke Pemerintah pusat, tidak pernah dicabut. Hanya saja usulan pembentukan terganjal terbitnya moratorium atau penghentian sementara pembentukan provinsi baru oleh Pemerintahan SBY hingga 20 tahun kedepan. Sementara itu, Ketua fraksi PPP DPRD Kalbar Ali Akbar mengusulkan agar Badan Musyawarah/Banmus DPRD mengagendakan pertemuan membahas Kapuas Raya dengan mengundang Bupati Sintang selaku Koordinator Pemekaran, Milton Crosby.

Rencana Pembentukan provinsi Kapuas Raya menjadi isu sentral media massa dan masyarakat Kalbar sejak beberapa hari terakhir. Pasalnya, Ketua DPRD Kalbar Minsen disinyalir sengaja menahan surat dari Milton Crosby, dengan perihal Kelengkapan Persyaratan Administrasi Usulan Pembentukan Kapuas Raya hingga setahun lebih. Ketika dikonfirmasi, Minsen berdalih bahwa surat tersebut salah alamat sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Seharusnya surat dilayangkan ke Pemerintah provinsi dan tembusan ke DPRD Kalbar, karena berisi permintaan persetujuan dana hibah. Tapi anehnya, ia justru mendisposisikan surat yang dianggap salah alamat tersebut, ke Komisi A untuk dikaji secara mendalam. Hanya saja urung dibahas dan surat dikembalikan lagi kepadanya, karena beberapa syarat kelengkapan belum terpenuhi oleh tim pemekaran. Yang lebih aneh lagi, berdasarkan pengakuan Minsen, 2 anggota Komisi A ada yang mengajukan SPJ untuk study banding mengenai Kapuas Raya, padahal tidak sempat dibahas.

Read More

Golkar tunggu kepastian dan nantikan kejujuran Minsen

Fraksi Golkar DPRD Kalbar menyikapi secara serius atas keterlambatan yang luar biasa, distribusi surat bupati Sintang Milton Crosby oleh Ketua DPRD Kalbar Minsen. Sebab, surat dengan perihal Kelengkapan Persyaratan Administrasi Usulan Pembentukan Kapuas Raya tersebut, telah diterima Minsen 10 Juni 2010 lalu, tetapi baru didisposikan ke Komisi A untuk dibahas 28 Februari 2012. Ditemui Kamis [05/04/12], Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Andry Hudaya Wijaya mengakui, fraksinya terpaksa meminta penjelasan dari Ketua DPRD, agar 3 anggota fraksi Golkar dari dapil 6 & 7 dapat menjelaskan kepada masyarakat di daerahnya masing – masing. Sebab, 3 anggota fraksi Golkar yakni Mulyadi Yamin asal Sekadau, Inosensius asal Sintang dan Gusti Effendi asal Kapuas Hulu selalu ditanyai oleh konstituen masing – masing, menyangkut sikap pimpinan dewan dan kelembagaan dewan terkait pembentukan Kapuas Raya.

Selain itu, fraksi Golkar juga meminta penjelasan dari Minsen, terkait konsultasi isi surat Milton Crosby dengan Sekretaris Daerah Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie. Tindakan tersebut dinilai telah melanggar Tatib DPRD, karena Ketua dewan memutuskan sendiri untuk berkonsultasi masalah penting, padahal belum menjadi keputusan kelembagaan dewan melalui sidang paripurna. Andry juga sependapat dengan usulan fraksi PPP agar Badan Musyawarah/Banmus DPRD, mengagendakan pertemuan membahas Kapuas Raya dengan mengundang Bupati Sintang selaku Koordinator Pemekaran, Milton Crosby. Namun, idealnya hal itu dilakukan setelah terbentuknya Pansus DPRD mengenai Pembentukan Provinsi Kapuas Raya, sehingga menjadi bagian dai kerja Pansus.

Read More

Raperda Simpan Karya Cetak & Karya Rekam siap dibahas dewan

Sebanyak 9 Fraksi di DPRD Kalbar Rabu (04/04/12), menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Serah Terima Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Raperda Sinkronisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha Sektor Lain. Keduanya merupakan inisiatif eksekutif untuk menjawab dan memperhatikan kebutuhan atas belum lahirnya regulasi terkait kedua Raperda, serta dinamika yang tumbuh di masyarakat Kalbar. Kedua Raperda tersebut selanjutnya dibahas DPRD Kalbar dalam forum pembahasan dengan pembentukan Pansus, agar pembahasan dapat lebih rinci sesuai dengan kebutuhan dan target waktu sebagaimana yang telah diwacanakan dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi Raperda antara Badan Legislasi DPRD Kalbar dengan Tim Legislasi Eksekutif. Ditemui seusai menghadiri Sidang, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya, mengatakan, Raperda Serah Terima Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi kewajiban menyerah-simpankan berbagai karya tulisan,  buku, dokumentasi maupun eksplorasi khazanah informasi tentang Kalbar yang belum tersimpan sebagai arsip dan dokumentasi penting di Perpustakaan Daerah.

Sedangkan Raperda Sinkronisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha Sektor Lain merupakan bentuk upaya membantu memberikan solusi atas terjadinya sengketa tumpang tindih lahan dari kegiatan usaha pertambangan terhadap usaha sektor lainnya, seperti perkebunan, pertanian, perikanan dengan lain-lain usaha strategis dan potensial. Sementara itu, beberapa fraksi di dalam Pemandangan Umumnya meminta Pemerintah Provinsi dapat lebih koordinatif pada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota, dan senantiasa mengingatkan agar dengan kewenangannya para Bupati Walikota selalu selektif, teliti dan hati-hati dalam memberikan ijin Usaha pertambangan terhadap para investor. Prinsip ketelitian dan kehati-hatian diperlukan agar investasi yang masuk dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kalimantan Barat serta menghindari terjadinya konflik-konflik sosial antara pemegang ijin dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan maupun di wilayah pertambangan itu sendiri.

Read More

KAPUAS RAYA KIAN BURAM

Masa depan rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya semakin buram dan suram. Selain terhalang moratorium dari Pemerintah pusat, sikap dari Pemerintah daerah Kalbar juga membingungkan dan terkesan mengganjal. Indikasinya, surat berisi permintaan dukungan politik yang dikirim Ketua tim pemekaran Milton Crosby kepada DPRD Kalbar sejak 10 Juni 2010 lalu, ternyata baru diturunkan ke Komisi A untuk dibahas 28 Februari 2012. Padahal, pada hari itu juga surat langsung diserahkan Sekretaris DPRD kepada Ketua DPRD Kalbar, Minsen. Artinya Ketua DPRD sengaja menyembunyikan surat tersebut selama 1 tahun lebih. Hal ini, mendapat protes dari beberapa anggota Komisi A, karena tindakan tersebut telah mengabaikan aspirasi masyarakat, sekaligus bertentangan dengan fungsi kelembagaan DPRD sebagai penyambung apirasi. Dikonfirmasi Selasa (03/04/12), Ketua DPRD Kalbar, Minsen, beralasan baru mengetahui adanya surat dari Ketua Tim Pemekaran, terletak di atas mejanya. Tanpa bermaksud menuduh pihak mana pun, Minsen tidak menampik jika surat memang tertahan, yang kemungkinan tidak disengaja. Tapi yang jelas, setelah mengetahui surat tersebut, ia langsung mendisposisikan ke Komisi A untuk dikaji secara mendalam. Hanya saja urung dibahas dan surat dikembalikan lagi kepadanya, karena beberapa syarat kelengkapan belum terpenuhi oleh tim pemekaran. Selain itu, menurut Minsen, surat tersebut juga salah alamat. Seharusnya surat dilayangkan ke Pemerintah provinsi dan tembusan ke DPRD Kalbar, karena berisi permintaan persetujuan dana hibah. Anehnya, meskipun surat menggunakan Kop Bupati Sintang, tetapi yang menandatangani justru Milton Crosby sebagai Ketua Tim Pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

Minsen mengakui, meskipun surat tidak dibahas, 2 anggota Komisi A malahan mengajukan biaya untuk pembahasan dan SPJ, namun ditolak karena khawatir tersangkut kasus hukum. Usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya dicetuskan sejak tahun 2009 lalu, yang meliputi 5 Kabupaten di bagian timur Kalbar, yakni ; Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu. Terbitnya moratorium tahun 2010 lalu, tidak meyurutkan semangat tim pemekaran yang dikomandoi Milton Crosby, untuk membentuk Kapuas Raya demi memperpendek rentang kendali pemerintahan. Hal ini disiasati dengan mendorong pemekaran melalui pintu DPR RI. Karena DPR RI tidak mengenal penyerahan tugas dari periode yang lama kepada periode berikutnya, maka usulan pemekaran yang belum dituntaskan oleh DPR RI periode 2004 – 2009, harus diproses ulang dari awal oleh DPR RI periode 2009 – 2014. Proses diawali dengan pleno Komisi II DPR RI 28 April 2010 yang meminta tim pemekaran untuk segera melengkapi persyaratan yang masih kurang, sesuai PP Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Paerah. Surat ditandatangani oleh Setjend DPR RI u.b. Deputi Persidangan dan KSAP Achmad Djuned tertanggal 10 Mei 2010. Isinya, tim pemekaran segera melengkapi beberapa persyaratan administrasi antara lain ; Lokasi ibukota provinsi Kapuas Raya, Persetujuan dukungan dana untuk penyelenggaraan Pemerintahan calon provinsi (selama 2 tahun berturut – turut sejak terbentuk), Persetujuan pemberian dukungan dana untuk Pilkada pertama kali di provinsi baru.

Read More

Cornelis paparkan keberhasilan dalam membangun Kalbar

Gubernur Kalbar Cornelis MH. memaparkan sejumlah keberhasilan yang diraih dalam pembangunan, selama 4 tahun memimpin Kalbar. Hal itu tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun 2011, yang disampaikan pada Sidang Paripurna di DPRD Kalbar Kamis (29/03/12). Diantaranya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya bidang pendidikan serta penambahan infrastruktur jalan di daerah. “Selama memerintah bersama Wakil Gubernur, Christiandy Sandjaya, kami selalu bersungguh – sunguh mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dalam menjalankan Pemerintahan, melaksanakan pembangunan, peningkatan pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat,”tegas Cornelis. “Secara umum pelaksanaan tugas selama ini berjalan lancar, secara nyata telah memberikan perubahan dan kemajuan bagi provinsi Kalbar,”tambahnya. Lebih lanjut, Cornelis mengatakan, kebijakan umum APBD 2011 adalah rencana kerja yang menguraikan strategi kebijakan prioritas daerah, yang dilaksanakan masing – masing SKPD. “Dalam kebijakan umum tersebut terdapat 7 program prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk : meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat ; meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia ; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ; meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur manajemen pemerintahan dan pelayanan publik ; meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar ; meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan ; serta meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan, aman damai dan ketahanan budaya,”jelas Cornelis. Ditambahkan, Cornelis, bahwa pelaksanaan APBD provinsi 2011, baik murni maupun perubahan yang disusun berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2010 dan Perda Nomor 7 tahun 2011, memiliki komposisi ; 1. Pendapatan daerah, dialokasisikan sebesar 1,7 trilyun rupiah, yang mengalami kenaikan sebesar 303 milyar rupiah atau 17,4 persen dari sebelum perubahan ; 2. Belanja daerah, dialokasikan sebesar 1,8 trilyun rupiah, yang juga mengalami kenaikan sebesar 325 milyar rupiah atau 17 persen sebelum perubahan. “Dari sisi belanja daerah terdapat 2 hal pokok, yakni belanja tidak langsung yang diarahkan untuk pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada Kabupaten Kota dan Pemerintahan desa, bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD dalam urusan pemerintahan atau urusan desentralisasi yakni urusan wajib dan urusan pilihan dengan sasaran pokok untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal,”papar Cornelis. Cornelis menerangkan, bahwa alokasi belanja daerah cenderung mengalami kenaikan, apabila dibandingkan posisi belanja daerah dan APBD murni baik pada belanja langsung maupun tidak langsung. Selain itu, juga terdapat penerimaan pembiayaan daerah tahun 2011 sebesar 233 milyar rupiah, yang berarti adanya kelebihan penerimaan pembiayaan daerah. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk ; pembentukan dana cadangan sebesar 4 milyar rupiah, penyertaan modal atau investasi Pemerintah daerah kepada BUMD sebesar 55 milyar, dan pembayaran pokok hutang sebesar 128 milyar. Cornelis menilai pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2011 sebesar 5,9 persen merupakan suatu prestasi, karena lebih tinggi dari target ekonomi dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 di kisaran 4,8 s/d 5,4 persen. “Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan buah dari terus meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA),”terangnya. “Pada tahun 2011 investasi PMDN mencapai 10 trilyun rupiah, lebih tingi dari tahun 2010 sebesar 8,3 trilyun rupiah. Sementara investasi PMA sekitar 1,3 milyar dolar, lebih tinggi dari tahun 2010 sebesar 1,1 milyar dolar. Peningkatan investasi riil tersebut membuktikan bahwa iklim investasi di Kalbar cukup kondusif, sehingga Pemerintah provinsi dianugerahi penghargaan Regional Champion tahun 2011, yang sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pelaku pembangunan untuk bekerja lebih keras,”terang Cornelis. Cornelis menyatakan, pengalaman di tempat lain penurunan angka kemiskinan mendekati 0,5 persen dalam 1 tahun merupakan capaian yang optimal. Hal yang sama terjadi pada angka pengangguran terbuka, dari 4,6 persen pada tahun 2010 menjadi 3,8 persen tahun 2011. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang sangat signifikan tersebut, merupakan gambaran peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dan capaian pembangunan tahun 2011 sangat terkait dengan indikator sosial yang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari indikator ekonomi. Angka IPM Kalbar meningkat dari 68,7 pada tahun 2009 menjadi 69,1 tahun 2010. Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dan seluruh stake holder pembangunan daerah telah bekerja keras memformulasikan dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk memperbaiki nilai variabel – variabel pembentukan IPM, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan perkapita pengeluaran. Cornelis juga menyatakan, dari tahun ke tahun Pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Dengan keseriusan dan dukungan semua pihak, sektor pendidikan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pelaksanan Ujian Nasional/UN pendidikan formal pada sekolah & madrasah, dari aspek penyelenggaraan ternyata kian membaik, aman, tertib dan lancar sesuai standar operasional prosedur yang telah digariskan secara nasional. “Hasil pelaksanaan UN pada jenjang sekolah & madrasah umumnya menunjukkan prestasi yang meyakinkan, terutama terlihat pada program studi tingkat SLTA, dimana jurusan program studi bahasa dapat meluluskan 100 pesen,”ujar Cornelis. Menurutnya, apabila dilihat dari persentase kelulusan hasil UN pada jenjang SD dan Madrasah Ibtidaiyah, dari hasil ujian tahun 2010 sebesar 99,68 persen dan tahun 2011 sebesar 99,86 persen, ada peningkatan sebesar 0,18 persen. SMP dan Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2010 sebesar 72,70 persen dan 2011 menjadi 94,06 persen atau meningkat 25,70 persen. Kemudian SMA dan Madrasah Aliyah kelulusannya sebesar 99, 41 persen atau meningkat sebesar 1,70 persen. “Memang pada tingkat SMK kelulusannya mengalami sedikit penurunan 7,40 persen menjadi 95,86 persen. Tapi nilai rata – rata 2011 untuk SMP dan Madrasah Tsanawiyah sebesar 6,81 atau meningkat 0,44. Kemudian nilai rata – rata SMA dan Madrasah Aliyah sebesar 7,25 atau meningkat sebesar 1,78,”jelas Cornelis. “Begitu pula SMK nilai rata – rata 6,90 atau meningkat sebesar 0,65 dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, perkembangan Angka Partisipasi Kasar/APK dan Angka Partisispasi Murni/APM untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan,”tambahnya. Selain itu, Pemerintah provinsi terus mengarahkan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan mutu, perluasan jangkauan serta pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. “Terakhir, dapat dilihat dari pembangunan 2 unit Puskesmas sehingga menjadi 235 Puskesmas di tahun 2011, dan 96 diantaranya merupakan Puskesmas Perawatan. Dengan demikian setiap kecamatan di seluruh Kalbar rata – rata terdapat 1 hingga 2 Puskesmas. Jumlah Puskesmas Pembantu terdapat sebanyak 833 unit, Poliklinik Desa 1.488 unit, Posyandu sebanyak 452 unit. Di samping itu juga terdapat 35 Rumkit yang terdiri dari 13 RSUD, 4 RSU TNI, 15 RS swasta, 1 RSJ dan 2 RS Khusus,”sebut Cornelis. Bahkan, Pemprov juga meningkatkan status kelembagaan, dimana pada tahun 2011 telah dilaksanakan penilaian kelembagaan atas 7.120 sekolah dan Madarasah, dan dari jumlah tersebut telah diakreditasi sebanyak 4.582 atau sebesar 66,68 persen. Begitupula peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah diberikan tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik yaitu tunjangan profesi, tunjangan guru yang bertugas di daerah terpencil dan peningkatan kualifikasi pendidikan. Cornelis menyebutkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dalam APBD tahun 2011 telah dialokasikan sebesar 195 milyar rupiah. Tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah terpencil dan perbatasan diberikan kepada 2.029 guru. Sedangkan bagi pendidik non formal sebanyak 1.119 guru. Bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan 7.330 guru, tunjangan profesi 7.082 guru. Yang telah memperoleh sertifikasi pendidikan dan yang lulus sertifikasi sebanyak 8.534 atau meningkat 3,53 persen. Berkaitan dengan kondisi ruang kelas dari jenjang SD sederajat hingga SLTA sederajat serta SMK, Cornelis menyebutkan, dari jumlah lembaga sekolah yang ada saat ini sebanyak 6.451 unit gedung sekolah atau total 40.941 ruangan kelas, dimana 70,66 persen dalam kondisi baik. Karena LKPj Gubernur yang sangat panjang, akhirnya Cornelis meminta Wakil Gubernur Christiandy Sandjaya, untuk membacakan LKPj hingga selesai. Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kalbar Minsen, Wakil Ketua Nicodemus R. Toun, Prabasa Ananta Tur dan Ahmadi Usman.

Read More

Golkar Kalbar siapkan 216.400 kader baru

Partai Golkar Kalbar baru saja mengakhiri orientasi fungsionaris Partai Golkar tingkat Provinsi Kalbar pada tanggal 29-30 Maret 2012 yang diikuti sebanyak 244 peserta. Selanjutnya Golkar kembali menggelar orientasi fungsionaris tingkat Kabupaten Kota selama bulan April 2012. Ditemui Minggu (01/04/12), Koordinator Sterring Comitte Orientasi Fungsionaris, Andry Hudaya Wijaya menyebutkan, jumlah peserta kegiatan tingkat Kabupaten Kota mencapai1.920 orang, atau 4 kali lebih banyak dari jumlah Kursi DPRD Kabupaten dan Kota se-Kalbar yakni 480 kursi. Seluruh peserta yang nanti mengikuti orientasi didorong untuk membangun sel aktif kader di daerah penugasan masing-masing, minimal sebanyak 100 kader baru. Sehingga dalam evaluasi fungsionaris bulan April dan Mei 2012, Golkar telah menjaring 216.400 kader baru, yang siap menjalankan peran aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan Partai Golkar. Adapun materi kegiatan orientasi, selain sejarah, doktrin kepartaian dan manajemen organisasi, panitia juga menyegarkan kembali pemahaman kader akan arah dan Implementasi Politik Kesejahteraan Partai Golkar, serta Program Pembangunan dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. Kesemuanya berdasarkan pada cita-cita kemerdekaan dalam konstitusi UUD 1945 yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, dan Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebab, satu hal yang harus disadari bahwa tidak semua kader partai bisa lolos menduduki kursi legislatif, maupun jabatan politik di eksekutif. Namun bekal wawasan dan pengetahuan terhadap perjuangan politik kesejahteraan rakyat, tidak hanya digunakan dalam jabatan-jabatan publik, juga dalam peran-peran lain di tengah kehidupan masyarakat, serta merupakan sesuatu yang sangat berharga agar setiap kader Partai dapat menjadi pencerah dan pribadi teladan dalam lingkungan tempat tinggalnya dan dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya. Andry menambahkan, kegiatan Orientasi Fungsionaris kemarin, dikemas dalam gaya serius tapi santai sehingga peserta dapat menyerap keseluruhan materi yang disampaikan. Bahkan, secara pribadi dirinya sangat puas, karena kegiatan berhasil melakukan penugasan kepada para kader muda sebagai panitia pelaksana, pimpinan sidang materi dan pimpinan diskusi kelompok. Rasanya proses kaderisasi dan regenerasi dalam kegiatan organisasi dapat diwujudkan, sekaligus dapat menjadi contoh bagi DPD Kabupaten Kota. Andry yang juga Sekretaris fraksi Golkar DPRD Kalbar ini merupakan alumni Diklat Instruktur Perkaderan tahun 2005, satu angkatan dengan Nurul Arifin yang sekarang anggota DPR-RI, dan Diklat Kader Penggerak 2010, seangkatan dengan Ahmad Dolly Kurnia, mantan Ketua Umum DPP KNPI.

Read More

5 parpol bentuk koalisi besar

Sebanyak 5 parpol Minggu (01/04/12), sepakat membentuk koalisi untuk mengusung 1 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012. Kelima partai tersebut yakni ; PPP, PAN, PKS, Partai Hanura dan PBR. Deklarasi berlangsung di Hotel Kartika Pontianak dan dihadiri oleh Ketua dari masing – masing parpol, yakni Ketua DPW PPP Ahmadi Usman, Ketua DPW PAN Ikhwani A. Rahim, Ketua DPW PKS Fatahillah Abrar, Ketua DPD Partai Hanura Baharuddin Nahris dan Ketua DPW PBR Rudyanto Sulaiman. Kepada para wartawan seusai deklarasi, Ketua DPW PPP Ahmadi Usman mengatakan, kelima parpol sepakat untuk mengikatkan diri kedalam suatu koalisi besar, atas dasar pandangan dan sikap politik yang sama. Kesepahaman tertuang dalam penandatangan kesepakatan yang memuat 7 pointer antara lain ; kriteria pasangan calon yang diusung koalisi parpol mengedepankan profesionalisme, elektabilitas yang tinggi dan mengutamakan persatuan & kesatuan ; penentuan pasangan calon sepenuhnya disepakati dalam koalisi, dengan mempertimbangkan dan menjalankan mekanisme internal masing – masing partai.

Di tempat yang sama, Sekretaris DPW PAN Kalbar Syarif Izhar Asyuri menerangkan, dalam rentang waktu sejak disepakatinya kesepahaman tersebut, hingga memasuki masa akhir pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU, koalisi masih terbuka untuk parpol lain yang ingin bergabung, asalkan memiliki komitmen yang sama dalam mengusung calon Kepala daerah. Sementara itu, Ketua DPW PKS Kalbar Fatahillah Abrar menyebutkan koalisi parpol telah memiliki sebanyak 19 kursi di DPRD Kalbar, melampaui syarat minimal untuk mencalonkan pasangan calon sebanyak 9 kursi atau 15 % dari 55 anggota DPRD Kalbar hasil Pemilu Legislatif tahun 2009. Dengan rincian ; PPP sebanyak 5 kursi ; PAN, PKS dan Hanura masing – masing 4 kursi dan PBR 1 kursi.

Read More