Sabtu, 31 Maret 2012

Sinyal kenaikan BBM ..??

   Untuk sementara waktu rakyat Indonesia bisa sedikit bernafas lega, karena BBM bersubsidi tidak jadi naik 1 April 2012. Sidang Paripurna DPR RI yang berakhir Sabtu (31/03/12) dini hari, akhirnya membatalkan rencana Pemerintahan SBY yang menuai protes dari berbagai kalangan ini. Terkecuali terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia, yang harus disikapi Pemerintah melalui kenaikan harga.

Keputusan tersebut diambil melalui voting terbuka, dimana sebanyak 356 anggota dewan menyetujui kenaikan BBM, asalkan harga minyak mentah rata – rata Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

Para anggota dewan yang memilih opsi kedua ini berasal dari fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PKB dan PPP.

Sedangkan 82 anggota dewan yang tetap menolak kenaikan BBM dalam kondisi apapun sesuai opsi Pertama, berasal dari fraksi PKS dan Gerindra. 
Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan dan Hanura memilih untuk walk out atau keluar sidang, karena opsi kedua dianggap inkonstitusional lantaran memberikan kesempatan kenaikan BBM berdasarkan harga pasar.

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Ali sejak awal memang berjalan alot dan diwarnai dengan hujanan interupsi dari anggota dewan.

Melalui Stasiun TV One yang menyiarkan secara langsung, terlihat beberapa politisi PDI P, Maruarar Sirait dan Puan Maharani naik ke atas podium memprotes kepemimpinan Marzuki Ali.

Kericuhan kecil juga sempat terjadi di balkon Paripurna, ketika beberapa mahasiswa memprotes hasil sidang.

Morkes lolos survei awal sebagai balon gubernur Kalbar

Langkah Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Morkes Effendi semakin mantap, untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012 menggunakan perahu berlambang pohon beringin tersebut. Sebab, mantan bupati Ketapang ini berhasil lolos dalam survei tahap awal beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Indra J. Piliang di Gedung Zamrud Khatulistiwa Jum`at (30/03/12).

Meskipun dirinya tidak menampik keunggulan popularitas incumbent Cornelis MH, namun peluang Morkes menurut Survei cukup positif. Apalagi dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Morkes selama ini, kian mengangkat citra dan popularitasnya di masyarakat.

Kendati demikian, hasil akhir tetap masih menuggu survei tahap kedua yang dijadwalkan April mendatang. Survei kedua dimaksudkan untuk lebih meyakinkan DPP bahwa Morkes memang berpeluang besar untuk memenangi Pemilihan Gubernur Kalbar.

Semuanya mengacu Juklak Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang mekanisme pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Indra menambahkan, tolak ukur pasangan calon yang diusung Golkar memang hasil survei yang memperhatikan tingkat elektibilitas serta aspirasi masyarakat.

Jadi hasil survei bukanlah indikator mutlak. Dirinya menyontohkan ada 2 figur yang berniat menggunakan perahu Golkar dalam suatu Pemilihan Kepala daerah, 1 kader partai dan satu lagi dari luar partai.




Jika hasil survei menunjukkan calon luar partai hanya unggul tipis, maka Golkar tetap mengusung kadernya yang maju sebagai nomor 1.

Sedangkan untuk calon wakil gubernur, maka Golkar memberikan kesempatan kepada calon gubernur untuk memilih pasangan yang dinilai cocok.

Tentunya setiap pasangan calon yang diusung Golkar maju dalam Pemilihan Kepala Daerah, termasuk bagian dari strategi partai menyongsong Pemiu Legislatif 2014 mendatang. Dimana kader yang diusung bukan hanya untuk menduduki kursi pejabat publik, melainkan memperkuat posisi partai di daerah.

Karena berdasarkan pengalaman, sejumlah calon yang menggunakan perahu Golkar, justru hijrah ke partai lain setelah menduduki kursi Kepala daerah. Untuk menghindari kejadian tersebut terulang, maka Golkar mempersyaratkan secara ketat figur yang diusung, dengan menekankan kesiapan mental, spiritual dan tak kalah pentingnya aspek finansial.

Sebab, proses Pemilukada membutuhkan biaya yang mahal. Meskipun DPP juga mengucurkan bantuan, namun nilainya relatif kecil, sehingga sebagian besar ditanggung oleh masing – masing pasangan calon.

Pasangan cagub & cawagub Kalbar wajib laporkan dana kampanye

Setiap pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang maju dalam Pemilihan Gubernur tahun 2012, wajib menyerahkan laporan dana kampanye masing – masing ke KPU. Laporan dana kampanye diserahkan bersamaan ketika pasangan bakal calon mendaftarkan diri ke KPU.

Ditemui Rabu (28/03/12), Ketua KPU Kalbar AR. Muzammil mengatakan, dana kampanye harus ditempatkan pada rekening khusus di suatu bank, dan rekening baru boleh dibuka 3 hari setelah resmi ditetapkan KPU sebagai pasangan calon.

Terkait sumber dana, telah diatur dalam Peraturan KPU No 69 Tahun 2009, bahwa dana kampanye dapat berasal dari pasangan calon bersangkutan ; kemudian parpol atau gabungan parpol yang mengusung pasangan calon ; maupun sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat meliputi perorangan atau badan hukum swasta.
Muzammil menambahkan bahwa untuk perorangan, maka sumbangan kepada pasangan calon tidak boleh melebihi Rp. 50 juta.

Sedangkan untuk kelompok atau perusahaan, maka sumbangan tidak boleh melebihi Rp. 350 juta. Selain itu, sumbangan di atas Rp.2,5 juta harus mencantumkan identitas dan alamat yang jelas dari penyumbang.

Bahkan telah diatur, tim kampanye yang menerima sumbangan tidak jelas, tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan pada KPU Provinsi untuk selanjutnya diserahkan ke kas daerah.

Untuk mengetahui asal usul dana kampanye dari setiap pasangan calon, nantinya akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU.

Pemerintah punya alternatif selamatkan APBN

Pemerintah SBY masih memiliki beberapa alternatif untuk meningkatkan pemasukan negara demi menutupi besarnya beban subsidi BBM dalam APBN. Diantaranya membubarkan lembaga – lembaga negara yang dibiayai APBN, namun dalam pelaksanaan fungsinya justru tumpang tindih dengan lembaga negara yang telah dibentuk sebelumnya.

Ditemui Kamis (29/03/12), Ketua DPRD Kalbar, Minsen mengatakan, sebenarnya Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, karena masih ada cara lain untuk menyelamatkan APBN. Yakni melakukan penghematan dengan melikuidasi lembaga – lembaga Pemerintah yang tidak jelas tupoksinya, seperti Satgas Mafia Hukum.

Sebab, keberadaannya telah menyedot anggaran negara untuk menggaji pegawai, pengadaan fasilitas, sewa kantor serta pengeluaran rutin lainnya, padahal kurang mendapat legitimasi.

Selain membebani anggaran, keberadaan Satgas juga kontra produktif dengan lembaga hukum formal yang telah ada. Jauh lebih baik, Pemerintah mempercayakan tugas penanganan hukum kepada lembaga hukum yang telah dijamin secara konstitusional, yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Ketapang Abul Ainen, yang menilai optimalisasi royalti sektor tambang dapat menjadi solusi untuk mengatasi besarnya subsidi BBM, tanpa harus mengeluarkan kebijakan yang membebani masyarakat.


Apalagi potensi pendapatan di sektor pertambangan non migas sangat besar, tingggal political will dari Pemerintah untuk melakukannya.

Sementara itu, di Kalbar aksi demo menentang kebijakan tidak populis Pemerintahan SBY oleh kalangan mahasiswa, kemarin mencapai puncaknya dengan jumlah yang cukup besar di atas 1.000 orang.

Mereka mengawali aksi di Bundaran Tugu Digulis Jl. Ahmad Yani Kota Pontianak dan kemudian melakukan longmarch ke gedung DPRD Kalbar.

Selain meneriakkan yel – yel, membentang spanduk dan melakukan orasi, para mahasiswa juga mengusung replika keranda mayat sebagai simbolisasi matinya Pemerintahan SBY. Bahkan, kemarahan mahasiswa ditunjukkan dengan membakar keranda mayat yang berisi koran dan ban bekas tersebut.

 Tuntutan mahasiswa akhirnya diakomodir DPRD Kalbar dengan melayangkan surat ke Pemerintah Pusat, yang berisi penolakan atau penundaan kenaikan BBM bersubsidi, dengan pertimbangan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat akibat dampak dari kenaikan tersebut.

Golkar buka pendaftaran balon gubernur Kalbar

DPD Partai Golkar Kalbar Kamis (29/03/12) resmi membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012.

Pendaftaran berlangsung di Gedung Zamrud Khatulistiwa Jl. Ahmad yani Kota Pontianak mulai pukul 09.00 s/d 15.00 WIB.

Hingga pukul 12.00 WIB tercatat 10 orang yang telah mengambil formulir pendaftaran, masing – masing 6 formulir untuk Bakal Calon Gubernur dan 4 formulir untuk Bakal Calon Wakil Gubernur.

Koordinator Penerimaan Pendaftaran, Aida Mochtar menyebutkan mereka yang mengambil formulir untuk Bakal Calon Gubernur yakni Ketua DPD Partai Golkar Morkes Effendi, Hj. Syarifah Mardiana, Ketua DPD Gerindra Kalbar Abang Tambul Hussein, mantan Walikota Pontianak Buchary A. Rachman, Staf ahli Panglima TNI Mayjend TNI Armyn Alianyang serta Ketua DPD Indonesia Bisa Kalbar Muda Antartikawan.

Sedangkan yang mengambil formulir untuk Bakal Calon Wakil Gubernur yakni mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid, Pendeta Barnabas Simin, tokoh pemuda Nagian Himawan dan Ketua MABT Kalbar Harso Utomo Suwito.

Aida menerangkan Morkes Effendi adalah yang pertama mengambil formulir, namun untuk pasangannnya baru dapat diketahui saat penyerahan formulir.

Pengambilan formulir masih dibuka hingga 1 April 2012, sedangkan pengembalian formulir dimulai 2 April s/d 4 April 12.

Sementara itu, Morkes Effendi menyatakan siap bertarung dalam Pemilihan Gubernur Kalbar yang dijadwalkan 20 september 2012, dan partai berlambang pohon beringin ini terbuka untuk membentuk koalisi dengan parpol mana pun, termasuk dengan PDI Perjuangan. Bahkan, tidak masalah jika Gubernur saat ini Cornelis MH, juga mendaftarkan diri di partai Golkar.

DPRD Kalbar layangkan surat tolak kenaikan BBM

Sekitar 1.000 an lebih mahasiswa dari berbagai elemen kemahasiswaan Kamis (29/03/12), melakukan aksi demo menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi. Mereka mengawali aksi di Bundaran Tugu Digulis Jl. Ahmad Yani Kota Pontianak dan kemudian melakukan longmarch ke gedung DPRD Kalbar.

Selain meneriakkan yel – yel, membentang spanduk dan melakukan orasi, para mahasiswa juga mengusung replika keranda mayat sebagai simbolisasi matinya Pemerintahan SBY. Bahkan, kemarahan mahasiswa ditunjukkan dengan membakar keranda mayat yang berisi koran dan ban bekas tersebut.

Aksi demo sempat diwarnai keributan kecil dengan aparat kepolisian, ketika sebagian mahasiswa mencoba menurunkan bendera merah putih di halaman gedung DPRD. Tindakan tersebut langsung dihalau aparat dan sempat terjadi saling dorong antara kelompok mahasiswa dengan barikade polisi.

Beruntung mahasiswa tidak terprovokasi dan menyadari kekeliruannya, sehingga ketegangan mereda dan aksi berlanjut dengan orasi dari masing – masing perwakilan elemen kemahasiswaan.

Sebelumnya 2 Wakil Ketua DPRD yakni Prabasa Ananata Tur dan Nicodemus R. Toun sempat menemui mahasiswa, namun ditolak! Sehingga Ketua DPRD Minsen yang tengah memimpin Sidang Paripurna Penyampaian LKPj Gubernur tahun 2011, terpaksa keluar menemui mahasiswa dan mendengarkan tuntutan mapun aspirasi mereka.
Bahkan, seusai Sidang Paripurna, Minsen kembali menghampiri mahasiswa untuk menegaskan, komitmen lembaga perwakilan rakyat dalam merespon semua aspirasi masyarakat.

Setelah mengadakan rapat antara pimpinan DPRD dan pimpinan semua fraksi, akhirnya DPRD Kalbar memutuskan untuk melayangkan surat ke Pemerintah Pusat, yang berisi penolakan atau penundaan kenaikan BBM bersubsidi, dengan pertimbangan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat akibat dampak dari kenaikan tersebut.

Sementara itu, selama aksi demo berlangsung ratusan aparat kepolisian telah disiagakan, bahkan Kapolda Kalbar Brigjend Unggung Cahyono memonitor langsung para bawahannya dalam menjalankan tugas di lapangan.

Secara umum sikap aparat dalam mengamankan unjuk rasa cukup bersahabat dan simpatik, terlebih para Polwan yang selalu menebar senyum. Namun tetap tegas ketika tertangkap sinyal yang mengarah pada tindak anarkis atau melanggar rambu – rambu hukum.

Kamis, 29 Maret 2012

Kepala daerah ikut demo tolak kenaikan bbm, wajar

Aksi Wakil Walikota Surabaya Bambang DH dan Wakil Walikota Solo Hadi Rudyatmo, yang ikut turun ke jalan menentang rencana kenaikan BBM menuai pro kontra di masyarakat.

Sebagian menganggap hal itu berlebihan dan tidak perlu, karena yang harus dilakukan Kepala daerah adalah menjelaskan dengan benar maksud dari kenaikan BBM. Namun, sebagaian lainnya menilai hal yang wajar, karena Kepala daerah wajib mendengarkan suara rakyat yang telah memilihnya, termasuk mengajak turun ke jalan menyuarakan aspirasi.

Dihubungi Selasa (27/03/12), Ketua Gerakan Anak Indonesia Bersatu – GAIB Kalbar, Rudi Supriandi menyatakan, tidak ada alasan Pemerintah pusat untuk melarang atau menjatuhkan sanksi atas Kepala daerah yang mengikuti demo, karena belum ada Undang – Undang yang melarang. Lagipula Kepala daerah saat ini dipilih langsung oleh rakyat, jadi sudah sepantasnya mengikuti keinginan rakyat, termasuk menentang rencana kenaikan BBM.

Kendati demikian, Kepala daerah yang ingin berdemo sebaiknya melepaskan seragam, atribut dan semua fasilitas kedinasannya.
Sementara itu, untuk Kalbar kejadian seperti di Surabaya dan Solo sepertinya sulit terjadi.

Selain aksi penolakan yang tidak begitu kuat, Gubernur Kalbar juga telah mengultimatum semua Bupati Walikota untuk mengamankan kebijakan Pemerintah pusat yang ingin memberlakukan kenaikan BBM.

Bagi Bupati dan Walikota yang tidak mampu menjalankan kebijakan Pemerintah, lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala daerah. Sebab, kebijakan tersebut memang harus ditempuh Pemerintahan SBY untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan, karena APBN harus menanggung subsidi BBM yang terlalu besar.

 Apalagi dalam praktiknya, selama ini subsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, justru dinikmati oleh orang yang berkelebihan dari segi materi.

18 tim berlaga di lomba cerdas cermat 4 pilar

Sebanyak 18 tim mewakili 14 Kabupaten Kota se Kalbar mulai 26 s/d 29 Maret 2012 uji kemampuan dalam lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tingkat SLTA.

Kegiatan yang digelar merupakan kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar dengan Setjend MRP RI, dalam sosialisasi mengenai 4 pilar demi meningkatkan pemahaman di kalangan pelajar, sekaligus sebagai wadah aktualisasi diri melalui ajang kompetisi.

Ditemui di Pontianak Senin (26/03/12), Kepala Bagian Protokoler Setjend MPR RI Andrianto Majid mengatakan, Lomba Cerdas Cermat yang berlangsung di Kalbar merupakan penyelenggaraan yang kedelapan kalinya di tahun 2012. Sementara, pelaksanaanya telah memasuki tahun keempat.

Lomba bertujuan untuk memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran mengenai konstitusi negara, memperkokoh nasionalisme serta meningkatkan persatuan khususnya di kalangan pelajar.

Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara tingkat SLTA dibuka oleh Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Mustaruddin di Kapuas Palace Hotel.


Dalam sambutannya, Ia mengharapkan seluruh siswa yang mengikuti lomba dapat memaknai 4 pilar kebangsaan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari – hari, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan data dari pihak panitia, Kota Pontianak terbanyak mengirimkan peserta yakni 3 tim, kemudian Kabupaten Sanggau dan Kubu Raya masing – masing mengutus 2 tim, sedangkan 11 Kabupaten Kota lainnya masing – masing mengutus 1 tim.

Tim yang berhasil meraih juara 1 berhak mengikuti lomba Cerdas Cermat tingkat nasional yang berlangsung di Jakarta September 2012.

Untuk acara final tanggal 29 Maret 2012/ akan dihadiri Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifuddin. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kota Palangkaranya Kalimantan Tengah, yang dibuka oleh Ketua MPR RI Taufiq Kiemas.

Golkar segera buka pendaftaran balon gub Kalbar

Usai Partai Demokrat Kalbar mengakhiri Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012, hal serupa juga akan dilakukan Partai Golkar Kalbar dalam wakrtu dekat. Partai berlambang pohon beringin ini membuka pendaftaran di Sekretariat Gedung Zamrud Khatulistiwa mulai 28 Maret 2012 s/d 1 April 2012, sedangkan masa pengembalian formulir 2 April s/d 4 April 2012.

Dalam jumpa pers di Gedung Zamrud Minggu (25/03/12), Ketua Tim Pilkada Partai Golkar Kalbar, Gusti Hersan Aslirosa mengatakan, seluruh kandidat yang nanti mengembalikan formulir selanjutnya akan disurvei oleh tim khusus, dan hasilnya kemudian direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Kemungkinan survei berlangsung selama bulan April dan hasilnya dapat dipublikasikan Mei mendatang. Menurutnya, sejauh ini Golkar belum memutuskan figur yang layak diusung, sehingga harus melakukan penjaringan melalui pendaftaran.

Namun, yang jelas semua yang berminat menggunakan perahu Golkar harus mengikuti mekanisme partai, termasuk Ketua DPD Golkar Kalbar, Morkes Effendi.
Pasangan yang memiliki tingkat elektibilitas tinggi untuk memenangkan pertarungan, yang nantinya bakal diusung oleh Partai Golkar. Sebab, Golkar maju untuk memenangkan pertarungan bukan untuk kalah.

Hal ini juga dimaksudkan, untuk menghindari kemungkinan pasangan calon yang diusung justru meninggalkan partai Golkar setelah menduduki kursi Kepala daerah.

Terkait kemungkinan membentuk koalisi, Hersan mengakui bahwa Golkar telan menjalin komunikasi politik dengan sejumlah parpol, diantaranya PPP, PAN serta PKS. Namun, dalam komunikasi politik tersebut, ternyata terdapat parpol yang telah mempunyai calon, sehingga Golkar memutuskan untuk menarik diri.

Di bagian lain, Hersan menyatakan bahwa semua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang kini muncul ke permukaan, merupakan saingan berat dan mempunyai kans yang sama untuk memenangkan Pemilihan Gubernur Kalbar yang dijadwalkan 20 September 2012.

Anggaran jalan pararel dibahas April 2012

Impian masyarakat perbatasan adanya jalan yang menghubungkan seluruh daerah di perbatasan Kalbar, tampaknya bakal segera terwujud. Informasi menggembirakan tersebut disampaikan oleh gubernur Kalbar Cornelis MH. dalam Musrenbang Kabupaten Sintang Selasa (20/03/12).

Bahkan Cornelis mengatakan penganggaran pembangunan jalan pararel akan dibicarakan oleh Kementrian PU dengan DPR RI tanggal 28 April 2012. Oleh karena itu, para bupati yang mengepalai 5 Kabupaten perbatasan segera menata kembali daerahnya masing – masing.

 Kemudian mengajukan pelepasan kawasan dari Kementrian Kehutanan, untuk kawasan hutan lindung maupun hutan produksi yang terkena pembangunan jalan pararel. Agar tidak menimbulkan persoalan dan menjadi penghambat ketika dana telah dicairkan.

Dirinya sangat berharap perjuangan keras selama ini membuahkan hasil dan pembangunan dapat dianggarkan dalam APBN Perubahan 2012.
Cornelis menyatakan isu perbatasan yang selama ini diangkat ke tataran nasional, bukanlah untuk mencari popularitas, melainkan demi mempercepat pembangunan beranda terdepan negara sekaligus penguatan kedaulatan negara.

Pembangunan jalan pararel diusulkan Pemerintah provinsi Kalbar sejak tahun 2005 silam, dengan bentangan mencapai 857 Kilometer di wilayah perbatasan Kalbar – Serawak, dimulai dari Temajo di Kabupaten Sambas hingga Badau di Kapuas Hulu.

Dinas Pekerjaan Umum Kalbar menaksir pembangunan jalan pararel menyedot anggaran 6 s/d 7 trilyun rupiah.

Selain memudahkan mobilitas aparat untuk mengawasi setiap aktifitas di perbatasan, adanya jalan yang memadai juga mempermudah masyarakat untuk membawa dan memasarkan produk pertanian dan hasil hutan.

Camat & Kepala desa harus pro aktif

Menyongsong perhelatan akbar Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012 yang tinggal menyisakan beberapa bulan lagi, sosialisasi demi suksesnya pesta demokrasi tersebut terus digencarkan Gubernur Kalbar Cornelis MH.

Termasuk mendorong para Camat maupun Kepala Desa agar lebih pro aktif, dengan memeriksa kembali jumlah penduduk di wilayah kerjanya masing - masing.

“Idealnya semua warga telah mempunyai bukti kependudukan berupa KTP, termasuk mereka yang tinggal di daerah pedalaman dan terpencil,” pinta Cornelis dalam Musrenbang Sintang Selasa (20/03/12).

 Ia mengakui, kesimpang-siuran data kependudukan seringkali menjadi sumber konflik dalam Pemilukada, dimana warga yang tidak terdaftar kemudian melakukan aksi protes.
Oleh karena itu, setiap Pemerintah Kabupaten Kota perlu mencermati persoalan ini, mengingat penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU mengacu data dari Disdukcapil Kabupaten Kota.

Cornelis menerangkan penyerahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilukada/DP4 kepada KPU telah dijadwalkan 23 April 2012.

DP4 menjadi acuan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih yang merupakan tahap krusial dalam persiapan menjelang Pemilihan Gubernur tahun 2012. Sehingga penyiapan DP4 yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Kota, harus mengacu pada kaidah validitas data. Apalagi validitas data DP4 merupakan bagian integral dari penyusunan DPS maupun penetapan DPT.

Cornelis ; “yang tak mampu amankan kebijakan presiden, lebih baik mundur” !

Pernyataan tegas disampaikan gubernur Kalbar Cornelis MH, kepada seluruh Bupati dan Walikota se Kalbar, terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut memang harus ditempuh Pemerintahan SBY untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan, karena APBN harus menanggung subsidi BBM yang terlalu besar.

Hal itu disampaikan Cornelis dalam Musrenbang Kabupaten Sintang tahun 2012 Selasa (20/03/12).

Menurutnya kenaikan BBM masih wajar, karena selama ini masyarakat terlalu dimanjakan dengan murahnya harga BBM. Apalagi dalam praktiknya, subsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, justru dinikmati oleh orang yang berkelebihan dari segi materi.

Oleh karena itu, dirinya menuntut semua Kepala daerah dapat mengamankan kebijakan Kepala Negara di daerahnya masing – masing, dengan menjelaskan secara benar kepada masyarakat maksud dari kenaikan BBM.
Bagi Bupati dan Walikota yang tidak mampu menjalankan kebijakan Pemerintah, lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala daerah.

Lebih lanjut, Cornelis juga meningatkan pesan Kepala negara kepada semua Kepala daerah, agar tetap berada di daerahnya masing – masing, hingga pengumuman secara resmi kenaikan BBM 1 April 2012.

Sementara itu, kebijakan menaikkan BBM kini hanya tinggal menunggu waktu, meskipun di Senayan sebagian wakil rakyat tetap bertahan untuk menolak opsi Pemerintahan SBY. Pemerintah beralasan tekanan yang semakin berat terhadap APBN 2012 akibat terus membengkaknya anggaran subsidi BBM. Sebagai dampak meroketnya harga BBM di pasaran dunia yang nyaris menembus USD115,91 per barel, jauh di atas asumsi Pemerintah sebesar USD90 per barel dalam APBN 2012

Rabu, 21 Maret 2012

Gubernur stressing masyarakat Sintang

Gubernur Kalbar Cornelis MH. mengingatkan seluruh elemen masyarakat Sintang untuk tetap menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah, terlebih menjelang perhelatan akbar Pemilihan Gubernur September mendatang.

Hal itu disampaikan Cornelis saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Kabupaten Sintang tahun 2012 Selasa (20/03/12).

Secara khusus Cornelis menitipkan pesan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat, agar tidak mempercayai berbagai isu yang disebarkan oleh pihak tak bertanggungjawab, terlebih yang mengarah pada sentimen keagamaan.

Sebab, pasca insiden bentrokan antara FPI dan sekelompok mahasiswa di Kota pontianak beberapa hari lalu, begitu banyak beredar isu melalui SMS dan BBM yang bernada provokatif.  
Bahkan, aksi provokasi juga merambah ke dunia maya melalui situs jejaring sosial, dengan menebar kebencian kepada kelompok atau golongan tertentu.

Pada kesempatan itu Cornelis juga mengingatkan, bahwa sebagai suatu organisasi, maka keberadaan FPI tidak menjadi masalah, asalkan tetap berjalan seperti yang diatur dalam UU Organisasi Kemasyarakatan.

Apalagi, telah terdaftar secara resmi di daerah, sudah sepatutnya Pemerintah setempat melakukan pembinaan terhadap keanggotaan organisasi tersebut. Terkecuali organisasi bersangkutan melakukan sesuatu yang melanggar hukum maka perlu diambil tindakan, tetapi penanganannya tetap oleh lembaga penegak hukum.  

Kalbar perlu ambil langkah antisipasi kenaikan BBM

Kalangan DPRD Kalbar meminta Pemerintah provinsi mengambil langkah antisipatif, menyikapi kemungkinan terjadinya kepanikan warga, pasca berlakunya kenaikan BBM bersubsidi 1 April 2012.

Kenaikan BBM sebesar Rp. 1.500 per liter, dari semula Rp.4.500 menjadi Rp. 6.000 per liter kemungkinan besar ditempuh Pemerintah, dengan alasan tekanan yang semakin berat terhadap APBN 2012 akibat terus membengkaknya anggaran subsidi BBM.

Dihubungi Senin (19/03/12), Sekretaris fraksi Golkar DPRD Kalbar Andry Hudaya Wijaya menilai, opsi menaikkan BBM merupakan kebijakan yang terlalu berani dan tidak populis yang semakin membebani masyarakat. Bahkan, saat ini pun BBM solar bagi nelayan mulai langka, yang disinyalir akibat aksi penimbunan memanfatkan momentum kenaikan BBM.

Di bagian lain, Andry mengatakan heboh seputar rencana kenaikan BBM bersubsidi, menjadi momentum bagi kalangan DPRD Kalbar untuk membicarakan kembali persoalan klasik kelangkaan BBM di Kalbar.

Pasalnya, selain mengatasi defisit anggaran, kenaikan BBM sebesar Rp. 1.500 per liter TMT 1 April 2012 mendatang, juga bertujuan mengurangi terjadinya penimbunan oleh para spekulan maupun oknum masyarakat.

Menurutnya penyimpangan dalam distribusi BBM, bukan hanya akibat terbatasnya kuota yang ditertapkan, melainkan akibat mekanisme dalam pendistribusian yang memang membuka celah terjadinya penyimpangan.

Oleh karena itu, pihak legislatif akan meminta Gubernur menyurati Pemerintah pusat, untuk menanyakan sejauh mana efektifitas kenaikan BBM dalam menekan terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi di daerah.  
Selain itu, DPRD Kalbar berencana dalam waktu dekat untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Pertamina dan BPH Migas, guna membicarakan masalah ini sekaligus mencari solusi yang terbaik.

Secara terpisah Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya mengatakan bahwa subsidi BBM tidak sepenuhnya dicabut, hanya mengurangi untuk menyelamatkan negara dari defisit berkepanjangan.

Lagipula Pemerintah memberikan kompensasi dari kenaikan BBM, diantaranya menggulirkan Bantuan Langsung Sementara (BLSM) bagi masyarakat miskin.

Christiandy meminta Pemerintah Kabupaten Kota se Kalbar melakukan pendataan yang valid, terkait jumlah keluarga miskin untuk menerima BLSM di daerah masing – masing. Hal ini untuk menjaga agar program BLSM memang jatuh ke tangan mereka yang membutuhkan.

Di samping program perlindungan sosial, kompensasi kenaikan BBM juga diarahkan untuk peningkatan infrastruktur, dengan prioritas pada kawasan Indonesia timur, dimana Kalbar termasuk di dalamnya.

Pemerintah provinsi Kalbar juga tengah mengupayakan agar sekian persen dari total 20.000 rumah tidak layak huni di Kalbar, terakomodir dalam program renovasi Rumah Layak Huni dari Kementrian Perumahan Rakyat di tahun 2012.  

DEMOKRAT BUKA PENDAFTARAN BALON GUBERNUR KALBAR

DPD Partai Demokrat Kalbar Senin (19/03/12) secara resmi membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012. Pendaftaran berlangsung di Sekretariat DPD Demokrat di Jl. Johar Kota Pontianak.

Hingga sore kemarin tercatat 7 orang telah mengambil formulir pendaftaran, diantaranya kader yang juga wakil gubernur Kalbar saat ini, Christiandy Sandjaya.

Kepada wartawan, Christiandy menyatakan tetap berpasangan dengan gubernur Kalbar saat ini, Cornelis MH. Mereka berdua telah memutuskan tetap berduet dalam Pemilihan gubernur tahun 2012 dan optimis dapat kembali meraih kemenangan.

Sebelumnya mereka juga telah mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan, namun belum berfikir untuk melakukan hal yang sama ke parpol lainnya.  
Sedangkan Ketua Yayasan Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Suhardi Dharmawan justru mengambil 2 formulir pendaftaran sekaligus, yakni formulir untuk bakal calon gubernur dan formulir bakal calon wakil gubernur.

Selanjutnya ia serahkan mekanisme partai yang menentukan, dimana posisinya yang ideal ; sebagai gubernur atau hanya wakil gubernur. Terkait motivasi dirinya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur tahun 2012, adalah untuk mengeluarkan Kalbar dari belenggu kemiskinan, yang saat nilai IPM nya berada di urutan bawah secara nasional.

Sementara itu, pengambilan formulir masih dibuka hingga tanggal 22 Maret 2012. Sedangkan penyerahan berkas pendaftaran dimulai tanggal 20 hingga 23 Maret 2012, dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan.  

Rabu, 14 Maret 2012

Nakhoda baru BM PAN Kalbar emban tugas berat

Muswil III Barisan Muda Penegak Amanat Nasional BM PAN Kalbar Sabtu (10/03/12), secara resmi dibuka oleh Ketua Umum BEM PAN Yandri Susanto. Selain menyusun program kerja organisasi kedepan, Muswil juga mengagendakan Pemilihan Ketua baru periode 2012 – 2017.

Tercatat sebanyak empat kader organisasi sayap PAN ini siap bertarung, untuk menggantikan Dedy Iswadi yang telah habis masa kepemimpinannya, yakni Barry Shilmon, Budi Agustian, Denie Amirudin serta Farid Riza.

Dalam sambutannya, Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A. Rahim mengatakan siapapun yang terpilih menakhodai BM PAN mempunyai tugas berat, terutama memperkuat jaringan organisasi hingga ke tingkat bawah. Apalagi saat ini, dari 14 DPC BM PAN Kabupaten Kota di Kalbar, baru 3 diantaranya yang membentuk struktur kepengurusan hingga ke tingkat Kecamatan.

Di tempat yang sama, Ketua DPP BEM PAN Yandri Susanto mengakui, sejak berdiri 12 tahun silam, BM PAN telah berhasil mencetak puluhan kader yang berkualitas, tercatat 15 dari 46 anggota DPR RI saat ini merupakan produk BM PAN.
Namun, seluruh pengurus tidak boleh berhenti meraih prestasi, justru hal itu memotivasi untuk bekerja ekstra keras, apalagi tugas yang maha berat telah menunggu, yakni menyukseskan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa menuju RI 1.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar Tony Verdi mengatakan, bahwa Muswil mempunyai arti dan kedudukan yang penting serta strategis, karena bukan hanya sebagai agenda rutin organisasi, melainkan upaya untuk menyatukan dan menyelaraskan program kerja guna mencapai tujuan organisasi.

Diharapkan Muswil kali ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi peningkatan peran serta BEM PAN Kalbar dalam pembangunan, sekaligus dapat bermanfaat bagi pengembangan dan konsolidasi organisasi sebagai bagian dari komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pilgub ajang penguatan demokrasi

Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012 memiliki makna strategis bagi masyarakat maupun daerah, karena merupakan momentum ujian bagi kelanjutan agenda reformasi dan demokratisasi. Pelaksanaannya tercatat yang kedua kalinya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung, yang tidak hanya bermakna memilih pemimpin baru, melainkan proses pendidikan politik bagi rakyat untuk membangun kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menentukan keberlangsungan kehidupan demokrasi.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar Tony Verdi, terkait agenda politik Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012, Sabtu (10/03/12).

Menurutnya, belajar dari perhelatan Pemilukda Kabupaten Kota yang telah dilaksanakan di Kalbar, yakni pada 6 Kabupaten di tahun 2010 dan 2 Kabupaten tahun 2011, hasilnya sangat membanggakan.

Dirinya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, khususnya elemen masyarakat yang telah berhasil melaksanakan Pemilukada yang kesemuanya berlangsung dengan sukses.
Sejalan dengan hal itu, menyongsong Pemilihan Gubernur September 2012, Tony menyatakan bahwa prasyarat penting dalam menentukan Pemilukada yakni tercipta dan terpeliharanya stabilitas politik. Oleh karena itu, dituntut sinergi dari semua pihak, termasuk diantaranya partai politik untuk mewujudkan hal tersebut, demi mewujudkan keberhasilan dan kesuksesan Pemilihan gubernur.

Kemudian adanya komitmen yang sama untuk menjadikan Pemilihan Gubernur 2012 sebagai wahana kompetisi yang sehat dalam berdemokrasi, dengan berlandaskan semangat persatuan. Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga harus ikut mewaspadai perilaku yang cenderung destruktif yang dapat menggangu landasan dan tatanan politik yang telah terbangun.

Terakhir terwujudnya pemimpin yang mendapatkan legitimasi dan membawa daerah semakin aman, damai, adil dan sejahtera dalam wadah NKRI yang berorientasi pada nilai – nilai kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45.

Kamis, 08 Maret 2012

KPU Kalbar tunggu DP4 dari Disdukcapil

KPU Kalbar masih menunggu Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilukada/DP4 dari Disdukcapil provinsi, untuk menyusun daftar pemilih yang merupakan tahap krusial dalam persiapan menjelang Pemilihan Gubernur tahun 2012.

DP4 menjadi dasar bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih, dengan menyandingkan daftar pemilih Pemilukada terakhir di setiap Kabupaten Kota. Namun, untuk Kabupaten Kota yang belum menggelar Pemilukada dari tahun 2009 hingga tahun 2011, maka KPU menggunakan data DPT pada Pemilihan Presiden.

Ditemui Kamis (08/03/12), Komisioner Bidang Pemilih & Sosialisasi KPU Kalbar Muhammad Isa mengatakan, data pemilih ini kemudian dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Kota yang dibantu PPS dan PPDP untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara/DPS selama 1 bulan TMT (24 April s/d 23 Mei 2012).

Tahapan berikutnya adalah verifikasi data dengan menyesuaikan data yang termuat di DPS dengan data dari lapangan.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Cornelis MH. menekankan pentingnya penyiapan DP4 yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Kota, sehingga harus mengacu pada kaidah validitas data. Karena validitas data DP4 merupakan bagian integral dari penyusunan DPS maupun penetapan DPT.  
Selain penyusunan daftar pemilih, hal lain yang menjadi acuan KPU dari Disdukcapil adalah jumlah penduduk Kalbar. Pasalnya terdapat 2 versi menyangkut jumlah penduduk Kalbar yakni antara Disdukcapil dan BPS, yang sudah pasti berpengaruh terhadap pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan atau non partai.

Berdasarkan data BPS, populasi penduduk Kalbar sekitar 4,4 juta jiwa, sedangkan versi Disdukcapil menembus angka 5,1 juta jiwa.

Sedangkan syarat pasangan calon perseorangan maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar minimal mengantongi dukungan 5 % dari total penduduk dan minimal tersebar di 7 Kabupaten Kota.

Jika mengacu versi Disdukcapil maka pasangan calon perseorangan harus mendapatkan dukungan sekitar 250.000 penduduk, lebih banyak daripada jika menggunakan data BPS.  

Anggota dewan turut demo bersama mahasiswa

Puluhan aktifis mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat (AMKB) Kamis (08/03/12), mengggelar aksi demo di Kota Pontianak untuk memperingati Hari Perempun Internasional (HPI). Mereka mengawali aksi demo dari Tugu Digulis Jl. Ahmad Yani dan kemudian melakukan long march ke gedung DPRD Kalbar.

Kedatangan mahasiswa diterima oleh anggota Komisi D DPRD Kalbar, Martinus Sudarno. Di hadapan legislator asal PDI Perjuangan ini, masing – masing wakil dari elemen kemahasiswaan menyuarakan keprihatinan atas berbagai persoalan bangsa secara umum dan Kalbar khususnya.

Koordinator Umum AMKB Ahmad Asmoengin menjelaskan aksi mereka adalah akumulasi penderitaan masyarakat, yang selama ini selalu terpinggirkan akibat kebijakan Pemerintah pusat, yang berimbas kepada minimnya fasilitas dan pelayanan kesehatan, mahalnya biaya pendidikan serta tingginya biaya hidup.

Khusus untuk RUU perguruan Tinggi, Ketua PMKRI cabang Kota Pontianak, Leo menilai negara ingin melepaskan tanggungjawabnya atas pendidikan dengan melakukan liberalisai pendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tunduk atas imperialisme negara maju, karena dengan liberalisasi telah menjadikan pendidikan tinggi komoditas perdagangan jasa.  
Kepada para mahasiswa, Martinus Sudarno secara pribadi menyatakan juga tidak setuju dengan rencana Pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM serta menolak RUU Perguruan tinggi.

Namun, terkait ploting anggaran pendidikan dalam APBD provinsi, Martin menjelaskan sebagian besar disubsidi ke lembaga pendidikan yang dikelola Pemerintah provinsi.

Secara khusus Martinus mengapresiasi aksi demo mahasiswa yang tertib dan mengarah ke diskusi yang menarik, sehingga mencerminkan para mahasiswa di Kalbar cinta damai dan mengedepankan musyawarah. Berbeda dengan aksi di daerah lain yang justru berujung bentrok dan penyanderaan kendaraan umum dan plat merah.

Sebagai bentuk dukungan atas perjuangan para mahasiswa, Martinus bersedia membubuhkan tanda tangan pada petisi, bahkan ikut turun ke jalan menyuarakan 22 pointer tuntutan para mahasiswa.

Sementara itu, puluhan aparat kepolisian telah disiagakan selama aksi demo berlangsung, untuk menjaga kemungkinan terjadinya tindak anarkis.  

Pemda Ketapang penuhi tuntutan petani bangun pabrik CPO

Ratusan petani plasma dan mantan karyawan PT. Benua Indah Group (BIG) di Kabupaten Ketapang dapat menerima keputusan Pemerintah Daerah setempat, untuk mengusulkan ke Pemerintah Pusat pembangunan pabrik CPO baru.

Pembangunan pabrik CPO dimaksudkan untuk menyerap panen tbs petani, mengingat 4 pabrik milik PT. BIG saat ini tidak lagi beroperasi dan berada di bawah pengawasan Bank Mandiri dan KPKNL.

Keputusan tersebut ditempuh untuk memenuhi tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo yang berlangsung di gedung DPRD Ketapang Rabu (07/03/12).

Dihubungi seusai aksi demo, Ketua PIR Trans Kabupaten Ketapang, Supirman menuturkan, Wakil Bupati Ketapang Boyman Harun dan Wakil Ketua DPRD Jamhuri telah melayangkan surat ke Dirjen Perkebunan, yang intinya berisi mendesaknya pembangunan pabrik CPO, baik didanai oleh Pemerintah maupun investor.

Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Ketapang, Lubuk Simanjuntak berharap Pemerintah bertindak cepat merespon tuntutan petani, kalau perlu mengundang investor. Karena saat ini kondisi petani dan buruh sangat menderita, pasca tidak beroperasinya pabrik CPO sejak 2 tahun silam.  
Petani plasma dan mantan karyawan membuktikan janjinya untuk tidak bertindak anarkis dalam aksi demo kemarin. Namun, rencana awal untuk berorasi di Kantor Bupati dibatalkan setelah wakil bupati Boyman Harun bersedia menemui mereka di Gedung DPRD.

Hanya saja aksi demo di gedung DPRD sempat diwarnai insiden kecil, karena masuknya 3 orang yang disinyalir suruhan Direksi PT. BIG, Budiono Tan.

Ketiganya justru menolak pembangunan pabrik CPO baru dan menghendaki 4 pabrik milik PT. BIG yang ada dioperasikan kembali. Bahkan nyaris terjadi adu fisik antara massa petani dengan ketiga orang tersebut, sebelum akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian.  

Rabu, 07 Maret 2012

Dokter minim, kendala pembangunan kesehatan Kalbar

Minimnya tenaga dokter di Kalbar menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan. Berdasarkan data IDI Kalbar, jumlah dokter saat ini baru berkisar 600 - 800 orang, sementara pupulasi penduduk Kalbar mencapai 4.4 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, sekitar 380 dokter atau 50 % diantaranya berada di Kota Pontianak, baru sisanya tersebar di 13 Kabupaten Kota di Kalbar. Selain itu, penyebarannya pun masih terkonsentrasi di ibukota Kabupaten atau pusat Kota.

Dihubungi Rabu (07/03/12), Sekretaris IDI Kalbar, Nursyam Ibrahim mengungkapkan, meskipun upaya perekrutan tenaga dokter PTT oleh Kementrian Kesehatan telah berjalan 10 tahun, namun belum juga mampu menambah secara signifikan tenaga dokter, terutama untuk ditempatkan di daerah pedalaman maupun terpencil.

Terbukti dokter PTT yang dikontrak sekitar 6 juta rupiah per bulan ditambah insentif dengan besaran 1 hingga 1,5 juta, belum menjamin dokter bersangkutan tetap bertahan dalam kontrak perjanjian kerja.  
Apalagi, untuk menjadi PNS yang digaji lebih rendah. Menurutnya hal ini mungkin karena penghasilan yang diperoleh ketika menjadi PNS maupun PTT, tidak sebanding dengan mahalnya biaya pendidikan. Sehingga dokter, terlebih tenaga spesialis lebih memilih untuk bekerja di Rumah Sakit Swasta atau membuka praktik sendiri dengan penghasilan lebih tinggi, dibanding bekerja di RS pemerintah.

Nursyam, mengatakan untuk mengatasi persoalan ini tidak ada pilihan lain dari Pemerintah, selain menyekolahkan sebanyak mungkin mahasiswa di fakultas kedokteran. Tentunya dengan persyaratan, setelah menamatkan kuliah bersedia ditempatkan dimana saja dan tidak diperbolehkan mengajukan pindah tugas dalam masa waktu tertentu.

Bahkan, jika memungkinkan Pemerintah menggratiskan pendidikan di fakultas kedokteran, seperti yang diterapkan negara tetangga Malaysia, sehingga lulusan fakultas kedokteran lebih mudah untuk direkrut karena telah dibiayai oleh negara.  

Isi ulang elpiji 3 Kg tinggi akibat HET resmi belum terbit

Masyarakat Putussibau dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas Hulu mengeluhkan tingginya tarif pengisian ulang elpiji 3 Kg di tingkat pengecer. Harga yang dipatok berkisar Rp. 26.000 – Rp. 28.000 untuk setiap kali pengisian ulang.

Dihubungi Selasa (06/03/12), salah seorang warga Putussibau, Johan mengatakan, tingginya harga di tingkat pengecer karena pihak agen telah menaikkan tarif, untuk menutupi besarnya ongkos angkut dari Pontianak ke Putussibau.

Salah satu agen mematok harga Rp. 24.000 untuk setiap tabung elpiji 3 Kg, sehingga di wilayah pedalaman harganya kian melambung. Bahkan di Sungai Mendalam Putussibau Selatan mencapai Rp. 30.000.

Ironisnya, meskipun kondisi yang memberatkan masyarakat telah berlangsung lama, namun Pemerintah setempat belum mengambil tindakan untuk menurunkan harga. Memang stok hingga kini cukup tersedia di pasaran, namun harga yang tinggi jelas menyusahkan warga.

Melambungnya harga isi ulang elpiji 3 Kg terutama di belahan timur Kalbar, akibat lambannya Pemerintah menerbitkan Harga Eceran Tertinggi, sehingga pihak agen dapat semaunya menaikkan harga tanpa khawatir sanksi hukum.  
Beberapa hari lalu, Kepala Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Kalbar Agus Amman Sudibyo menyatakan, bahwa HET elpiji 3 Kg bersubsidi untuk 14 Kabupaten Kota telah dibahas, dan kini hanya tinggal menunggu SK dari gubernur.

Usulan HET untuk Kapuas Hulu termasuk yang tertinggi, sehingga mendapat kajian lebih mendalam agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat setelah diterbitkan

Agus Amman menambahkan, penetapan HET tetap memperhatikan aspek jarak angkut, sehingga harga elpiji relatif lebih mahal untuk daerah yang jauh dari Kota Pontianak. Terkecuali dapat ditempuh melalui jalur transportasi darat, maka harganya lebih murah.

Sesuai aturan, daerah di luar radius 60 Km dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas/SPBBG memang diperbolehkan untuk menaikkan harga, asalkan masih dalam kewajaran.  

Petani dan karyawan jamin demo tidak anarkis

Kalangan petani plasma dan mantan karyawan dari 4 anak perusahaan PT. Benua Indah Group (BIG), Rabu (07/03/12) besok  kembali akan menggelar aksi demo di Kantor Bupati dan gedung DPRD Ketapang. Mereka berasal dari 25 desa di 6 Kecamatan Kabupaten Ketapang, yang kecewa atas lemahnya komitmen Pemerintah dan aparat hukum, menuntaskan permasalahan petani dengan Direksi PT. BIG, Budiono Tan.

Dihubungi Selasa (06/03/12), Ketua Serikat Buruh Ketapang, Lubuk Simanjuntak menyebutkan hingga tadi malam jumlah petani berkisar 100 an orang dan mendirikan tenda di halaman gedung DPRD setempat. Jumlahnya akan bertambah menjelang pagi yang diperkirakan mencapai 1.000 an orang.

Namun dirinya menjamin demo kali ini tidak bakal menimbulkan tindakan anarkis. Mengingat perwakilan petani dari setiap Serikat Pemukiman/SP transmigran dikoordinir oleh seorang koordinator lapangan. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat petani telah berkoordinasi dengan aparat untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan, termasuk menjaga kemungkinan adanya penyusupan dari pihak luar.  
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar meminta masyarakat petani dan mantan karyawan untuk bersikap tertib dalam menyuarakan aspirasi, dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi destruktif.

Untuk kesekian kalinya petani plasma dan mantan karyawan PT. BIG turun ke jalan menggelar aksi demo, akibat Budiono Tan belum memenuhi tuntutan yakni melunasi tunggakan hutang tbs selama 4 bulan sejak tahun 2009 sebesar 132 milyar rupiah. Kemudian mengembalikan uang petani yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri sebesar 77 milyar serta setoran petani 30 persen senilai 26 milyar, yang tersimpan di Bank Danamon cabang Ketapang.

Selain itu, Budiono Tan juga belum membayar pesangon lebih dari 500 mantan karyawan, dengan nilai di atas 100 milyar rupiah.  

Selasa, 06 Maret 2012

Petani plasma akan gelar aksi demo besar - besaran

Ribuan petani plasma dan ratusan mantan karyawan dari 4 anak perusahaan PT. Benua Indah Group (BIG), Rabu besok akan menggelar aksi demo besar – besaran di Kantor Bupati dan gedung DPRD Ketapang.

Mereka berasal dari 25 desa di 6 Kecamatan Kabupaten Ketapang, yang menderita akibat perbuatan Direksi perusahaan Budiono Tan.

Dihubungi Senin (05/03/12), Ketua Serikat Buruh Ketapang, Lubuk Simanjuntak mengatakan, aksi demo merupakan buntut kemarahan atas lemahnya komitmen Pemerintah dan aparat hukum, menuntaskan permasalahan petani dengan Budiono Tan.

Faktanya, Pemerintah Kabupaten maupun provinsi lepas tangan dengan berdalih persoalan ini merupakan kewenangan pusat.

Sementara Komisi IV DPR yang menjanjikan penyelesaikan masalah melalui suatu keputusan politik, justru lebih fokus menyelesaikan masalah tunggakan PT. BIG kepada Bank Mandiri, daripada menuntaskan hutang PT. BIG kepada para petani maupun mantan karyawan.

Bahkan, upaya hukum dengan mengadukan Budiono Tan ke pihak kepolisian sejak tahun 2010, belum memberikan kejelasan status hukum atas yang bersangkutan.

Selain mendesak Pemerintah dan aparat hukum untuk berpihak pada petani dan mantan karyawan, mereka juga ingin menagih janji Bupati Ketapang Hendrikus untuk menyelesaikan masalah dengan PT. BIG dalam 100 hari masa kerjanya, seperti yang disampaikan dalam kampanye pilbub tahun 2010 lalu.
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar menyatakan mafhum atas sikap petani maupun mantan karyawan, yang menghendaki agar Budiono Tan segera ditahan.

Proses penyidikan kasus PT. BIG telah berjalan, sesuai rekomendasi gelar perkara di Mabes Polri. Diantaranya memeriksa 2 anak Budiono Tan sebagai terlapor atas dugaan menerima aliran dana dari terlapor; kemudian memeriksa saksi ahli dari hukum pidana maupun perdata; serta memeriksa pimpinan Bank Danamon cabang Ketapang, yang digunakan untuk menyimpan uang yang terindikasi hasil penggelapan oleh pihak terlapor.

Permasalahan antara 13 ribu lebih keluarga petani plasma dengan PT. BIG telah berlangsung sejak tahun 2005 silam. Adapun tuntutan kepada Budiono Tan yakni melunasi tunggakan hutang tbs selama 4 bulan (terhitung mulai Juni, Juli, Agustus dan September 2009) sebesar 132 milyar rupiah. Kemudian mengembalikan uang petani yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri sebesar 77 milyar serta mengembalikan uang setoran petani 30 persen yang digelapkan senilai 26 milyar, yang tersimpan di Bank Danamon cabang Ketapang.

Selain itu, Budiono Tan juga belum membayar pesangon lebih dari 500 mantan karyawan, dengan nilai di atas 100 milyar rupiah.  

Tunjangan Kepala desa tak sebanding beban tugas

Selain di Kabupaten Sintang, sejumlah Kepala desa di Kabupaten Sanggau juga menghendaki adanya kenaikan honor dan tunjangan kesejahteraan. Hanya saja mereka masih malu – malu untuk menyuarakan kepada Pemerintah daerah setempat. Berbeda dengan di Sintang, dimana ratusan Kepala desa langsung mendatangi DPRD, untuk menuntut kenaikan tunjangan yang saat ini 1 juta menjadi minimal 1,5 juta rupiah.

Dihubungi Senin (05/03/12), Kepala desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Raden Nurdin menyebutkan, tunjangan yang saat ini diterima sebesar Rp. 850.000 per bulan, tidak sebanding dengan beratnya tanggungjawab yang harus diemban.

Apalagi, dengan wilayah yang luas serta sarana infrastruktur yang terbatas, maka tunjangan yang diterima sangat tidak mencukupi. Akibatnya ia harus merogoh kocek sendiri, untuk menutupi besarnya biaya operasional. Selain itu tunjangan juga tidak lancar, terkadang baru dicairkan 3 atau 4 bulan sekali.

Menurutnya, khusus untuk Kabupaten Sanggau, idealnya tunjangan bagi Kepala desa berkisar 3 juta hingga 3,5 juta rupiah.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Andreas Nyas mengatakan, tunjangan bagi Kepala desa ditetapkan berdasarkan Perda, yang mengacu standar UMR. Namun, jika Kepala desa merasa belum mencukupi, maka usulan kenaikan honor maupun tunjangan kesejahteraan boleh saja disampaikan, tapi tidak dapat dikabulkan dalam waktu dekat, karena Pemerintah harus merevisi terlebih dahulu Perda yang dimaksud.  
Terkait proses pencairan yang sering terlambat, Nyas mengaku belum mengatahui.

Nyas menambahkan, meskipun tunjangan bagi Kepala desa nilainya relatif kecil, namun Pemerintah daerah telah mengakomodirnya dengan berbagai insentif yang dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa/ADD per tahun.

Bahkan, sebenarnya Kepala desa maupun perangkan desa dapat menggunakan dana tersebut, sesuai aturan maksimal 30 % dari total ADD diperuntukkan bagi kegiatan operasional.

Selain itu, setiap desa juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah provinsi, meskipun terbilang kecil tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran tugas perangkat desa. Hanya saja pemanfaatan dana harus tertuang melalui Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat oleh Kepala desa bersama BPD setempat.

Jadi kekurangan dana operasional dapat disiasati tanpa harus melanggar aturan, asalkan para Kepala desa memang mengerti mekanisme dan prosedur penggunaan ADD. Sedangkan nilai ADD yang dialokasikan dalam APBD Sanggau Tahun 2012 besarannya bervariasi antara 100 juta hingga 150 juta rupiah.  

Senin, 05 Maret 2012

Sambas tertinggi persentase golput di Kalbar

Tercatat 3 Kabupaten Kota di Kalbar tergolong tinggi angka pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, baik dalam Pemilu legislatif maupun Pemilihan Kepala daerah, yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Khusus untuk Sambas, partisipasi pemilih hanya di kisaran 60 % hingga 62 %.

Ketua KPU Kalbar AR. Muzammil menyebutkan salah satu faktor adalah tingginya mobilitas masyarakat Sambas bekerja ke negara Malaysia sebagai TKI.

Mereka yang berada di negara tetangga ini sebagian besar tetap tercatat dalam administrasi kependudukan di daerah asal, sehingga namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT. Namun ketika di hari pencobolsan suara, pada umumnya mereka tidak berada di tempat.

Hal itu diungkapkan Muzammil, dalam Silaturrahim dan Dialog Ormas Islam Kalbar berlangsung di Hotel Dangau Kabupaten Kubu Raya Minggu (26/02/12).  
Oleh karena itu, dirinya mengharapkan para tokoh masyarakat khususnya di ketiga daerah tersebut, memberikan pencerahan kepada warga yang telah mempunyai hak pilih agar memberikan suaranya pada Pemungutan Suara tanggal 20 September mendatang.

Muzammil menambahkan, di luar tiga daerah tersebut, partisipasi pemilih justru terbilang tinggi terutama pada 5 Kabupaten di belahan timur Kalbar. Bahkan, Kabupaten Melawi dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2009 silam, angka pemilih mencapai 92 %.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Landak dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2011 lalu, yang berada di atas 90 %.  

Kampanye pilgub disiarkan di tv nasional

KPU Kalbar merencanakan Kampanye Pemilihan Gubernur/pilgub yang dijadwalkan Oktober 2012, disiarkan secara langsung di salah satu stasiun TV nasional. Hal ini dimaksudkan agar perhelatan Pemilukada menggema hingga ke tingkat nasional sekaligus memperlihatkan pelaksanaan pesta demokrasi di Kalbar.

Ketua KPU Kalbar AR. Muzammil mengatakan pihaknya akan mengikuti jejak beberapa KPU Provinsi lain, yang menyiarkan secara langsung kegiatan Pemilukada, khususnya tahapan debat kandidat. Beberapa daerah yang telah melakukan diantaranya Kalteng, Kalsel dan.Sulbar.

Hal itu diungkapkan Muzammil, dalam Silaturrahim dan Dialog Ormas Islam Kalbar berlangsung di Hotel Dangau Kabupaten Kubu Raya Minggu (26/02/12).
Muzammil menambahkan bahwa KPU saat ini tengah bekerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi di Kalbar, untuk mempublikasikan DPT secara on line.

Tahapan Pilgub Kalbar telah dimulai 24 Februari 2012, sedangkan Pemutakhiran data pemilih dilakukan bulan Mei sambil menunggu penyerahan DP4 dari Disdukcapil. Sementara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling lama 1 Agustus 2012.

Diperkirakan jumlah DPT untuk pemilihan gubernur berkisar 3,3 juta hingga 3,6 juta pemilih

Junjung tinggi kedewasaan berpolitik

Pemilukada sebagai salah satu sarana penerapan demokrasi di dalam penyelenggatraan otonomi daeerah, justru kerap berujung pada eskalasi konflik di daerah.

Namun, pengalaman Kalbar sejak Pemilukada secara langsung pertama kali digelar hingga 14 kali menggelar Pemilihan Bupati dan Walikota, proses demokrasi terbilang berjalan sukses dan tidak menyisakan konflik. Hal itu disampaikan Cornelis pada Peresmian Kantor Pusat CU Usaha Kita di Kabupaten Sekadau, Kamis (24/02/12).

Menyikapi hal ini, gubernur Kalbar mengajak seluruh elemen masyarakat tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilukada.

Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak, mulai dari pribadi, kelompok maupun golongan mempunyai serta menjunjung tinggi sikap kedewasaan dalam berpolitik, agar tercipta Pemilukada yang berkualitas.

Di sisi lain, Cornelis menekankan pentingnya penyiapan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilukada/DP4 yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Kota, harus mengacu pada kaidah validitas data.


Karena validitas data DP4 merupakan bagian integral dari Daftar Pemilih Sementara/DPS maupun Daftar Pemilih Tetap yang nantinya ditetapkan oleh KPU sebagai Penyelenggara Pemilukada.  

Selain itu, setiap Pemerintah daerah harus senantiasa berkoordionasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkompinda, khususnya aparat keamanan untuk menciptakan daerah yang kondusif dan stabil.

Mengingat secara geografis Kalbar memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan kontur medan yang bervariatif, maka dukungan personil untuk bantuan pengamanan di setiap TPS harus sudah dipersiapkan sejak dini, dengan melatrih satuan linmas.

Meskipun Pemilukada menjadi ajang besar tahun ini, namun agenda pembangunan harus terus berlangsung dan penyediaan pelayanan publik dapat senantiasa berjalan.  

KPU Kalbar belum tentukan syarat calon perseorangan

Adanya 2 versi menyangkut jumlah penduduk Kalbar antara Disdukcapil dan BPS, bakal berpengaruh terhadap pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan atau non partai pada Pemilihan Gubernur Kalbar 2012.

Berdasarkan data BPS hasil sensus tahun 2010 populasi penduduk Kalbar sekitar 4,4 juta jiwa, sedangkan versi Disdukcapil menembus angka 5,1 juta jiwa.

Ditemui seusai Silaturrahim dan Dialog Ormas Islam Kalbar di Hotel Dangau Kabupaten Kubu Raya Minggu (26/02/12), Ketua KPU Kalbar AR. Muzammil mengatakan, syarat pasangan calon perseorangan maju dalam Pemilukada Kalbar minimal mengantongi dukungan 5 % dari total penduduk dan minimal tersebar di 7 Kabupaten Kota.

Jika mengacu versi Disdukcapil maka pasangan calon perseorangan harus mendapatkan dukungan sekitar 250.000 penduduk, lebih banyak daripada jika menggunakan data BPS.

Menyikapi hal ini, maka KPU belum berani melakukan ekspose tentang dukungan minimal bagi calon perseorangan untuk Pilgub 2012, karena masih menunggu laporan akhir penduduk Kalbar dari Disdukcapil, yang menurut rencana melakukan rapat internal pertengahan Maret.  
Muzammil menambahkan pasangan calon perseorangan lebih cepat sekitar 1 bulan dari pasangan calon parpol, dalam menyerahkan dukungan sebelum tahap pendaftaran dibuka KPU 6 s/d 11 Juni 2012. Sedangkan untuk Pibub dan Pilwako 21 hari sebelum pencalonan.

Pasangan calon perseorangan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dibuktikan melalui surat pernyataan dukungan dengan melampirkan fotocopy KTP atau KK serta tanda tangan.

Untuk mengantisipasi adanya dukungan fiktif maka KPU akan merekrut relawan yang diterjunkan ke lapangan, dengan mendatangi masyarakat pendukung sesuai alamat yang tertera pada fotocopy KTP maupun KK.  

HET elpiji 3 kg masih digodok Pemprov Kalbar

Harga Eceran Tertinggi/HET elpiji 3 Kilogram bersubsidi untuk 14 Kabupaten Kota di Kalbar telah dibahas oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, dan kini hanya tinggal menunggu SK dari gubernur.

Dari 14 Kabupaten Kota, usulan HET untuk Kabupaten Kapuas Hulu termasuk yang tertinggi, sehingga mendapat kajian lebih mendalam agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat setelah diterbitkan.

Ditemui Selasa (28/02/12), Kepala Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Kalbar Agus Amman Sudibyo, menjelaskan, HET dibahas di Biro Ekonomi Sekretariat Daerah dengan mengundang Hiswana Migas dan asosiasi pengusaha.

Hasil pembahasan menyepakati adanya variasi harga antara 1 Kecamatan dengan Kecamatan lainnya.


Namun, ia enggan menyebutkan HET dari masing – masing Kabupaten Kota. Yang jelas penetapan harga tidak berbeda jauh dari nilai yang dipatok Pemerintah sebesar Rp. 13.000 per isi ulang.

Agus Amman menambahkan, penetapan HET tetap memperhatikan aspek jarak angkut, yakni semakin jauh harga relatif lebih tinggi.

Sesuai aturan, jarak dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) yang berada di atas radius 60 Km memang diperbolehkan untuk menaikkan harga.

Namun, jika masih dapat ditempuh melalui jalur transportasi darat, maka harganya relatif lebih murah. Penetapan HET kembali dievaluasi setelah 1 tahun berjalan.  

PAN survei sejumlah figur untuk KB 1

DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalbar saat ini tengah melakukan survei terhadap sejumlah figur yang layak diusung dan mempunyai kans untuk memenangkan Pemilihan Gubernur Kalbar 2012. Selain kader di internal partai, survei juga mengarah pada tokoh di luar partai, terutama figur yang tengah ramai dibicarakan belakangan ini.

Diantaranya calon incumbent Cornelis MH, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Komunikasi Sosial Mayjend TNI Armyn Alianyang, Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Morkes Effendi, Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar Tambul Hussein, Bupati Sintang Milton Crosby dan mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid.

Ditemui Selasa (28/02/12), Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A. Rahim mengatakan, keputusan final arah politik partai masih menunggu hasil survei. Survei nantinya merekomendasikan figur yang mempunyai kans terbesar memenangkan Pemilukada, dengan mempertimbangkan popularitas dan elektibilitas.  
Partai tidak akan memaksakan kader partai untuk maju jika dinilai tidak layak, tetapi memilih untuk mengusung pasangan calon di luar partai.

Ikhwani menyadari perolehan kursi partai tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon sendiri, maka PAN harus berkoalisi dengan parpol lainnya.

Untuk masalah ini, PAN bersikap terbuka untuk berkoalisi dengan seluruh parpol, termasuk dengan PDI Perjuangan maupun partai Demokrat.

Hanya saja penetapan koalisi tetap mengacu pada pasangan calon yang memiliki kans terbesar untuk memenangkan Pemilihan Gubernur. Ikhwani menjanjikan, keputusan final terkait pasangan calon hasil survei dipublikasikan paling lama akhir Maret mendatang.  

Perda RPJMD Kalbar disyahkan

Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalbar Senin (28/02/12), mengesahkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008 – 2013. Perda baru tersebut merupakan revisi atas Raperda Tentang Perubahan Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kalbar 2008 – 2013.

Usulan revisi RPJMD merupakan inisiatif eksekutif untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi antara pusat dan daerah, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014.

Ditemui seusai sidang, Wakil gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya menyatakan, di dalam Perda RPJMD memuat revisi target pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2012, dari yang semula 7 % menjadi 5 %.

Penurunan dimaksudkan untuk menyesuaikan target rata – rata pertumbuhan nasional sebesar 5 % serta menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.  
Revisi terhadap RPJMD Kalbar sempat menjadi sorotan kalangan dewan, karena sejak awal DPRD telah mengingatkan pihak eksekutif, bahwa target pertumbuhan ekonomi di atas target nasional sebesar 5 % bakal sulit teralisasi dan akhirnya terbukti gagal terpenuhi.

Bahkan, beberapa fraksi menilai usulan untuk menurunkan target pertumbuhan ekonomi, hanya siasat pihak eksekutif karena tidak mau dikatakan gagal dalam mencapai target ekonomi 7 %.

Selain itu, revisi terhadap RPJMD justru dilakukan pada tahun terakhir kepemimpinan Cornelis, MH sebagai Gubernur Kalbar, padahal revisi telah diusulkan sejak awal Tahun 2011 lalu.  

Wagub; jangan tanggapi miring pernyataan Kepala Bappeda

Wakil gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya meminta masyarakat tidak menanggapi secara berlebihan, pernyataan Kepala Bappeda Kalbar Robert Nusanto, yang menyebutkan Transmigran Menyandera Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar. Meskipun belum mengetahui secara jelas penilaian tersebut, namun ia yakin jika pernyataan tersebut memiliki dasar dan fakta.

Ditemui Selasa (28/02/12), Christiandy mengajak semua pihak menyikapi secara dewasa, termasuk menerima dengan lapang dada jika memang faktanya menunjukkan bahwa transmigrasi menjadi salah faktor lambannya pertumbuhan IPM Kalbar. Justru hal ini menjadi masukan positif bagi Pemerintah untuk menyempurnakan program transmigrasi kedepan.

Tapi jika ada kalangan masyarakat yang merasa berkeberatan atas pernyataan Kepala Bappeda, hal itu sesuatu yang wajar. Namun yang jelas pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyinggung kelompok tertentu di masyarakat, melainkan suatu penilaian yang berdasarkan kajian.  
Sebelumnya Ketua Umum Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (Patri) Kalbar, Imam Muhadi, mempertanyakan fakta ilmiah yang menyatakan bahwa transmigran menyandera IPM Kalbar. Justru kehadiran transmigran sejak tahun 1955 silam di Kalbar telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Pernyataan Kontroversi Kepala Bappeda Robert Nusanto disampaikan dalam Rapat Kerja dengan DPRD Kalbar, bahwa Kalbar terlalu terbuka terhadap program transmigrasi, sehingga menjadi salah satu faktor lambannya perkembangan IPM.

Di masa lalu, sebagian transmigran yang dikirim ke Kalbar adalah para penyandang masalah sosial di kota – kota besar di pulau Jawa. Hanya sebagian kecil yang berlatar belakang petani. Akibatnya, tingkat kegagalan program transmigrasi relatif tinggi.  

Kamis, 01 Maret 2012

Analisis Hasil Kajian Banua Landjak


View more documents from boysinu.

Visi RRI


View more presentations from boysinu.

Penyusutan Gendang – Gendis Contoh Kecil Kegagalan Mengendalikan Limbah


View more documents from boysinu.

Suara Kencana 2010