DPRD KALBAR SYAHKAN APBD 2013 SEBESAR 3,2 TRILYUN RUPIAH

DPRD Kalbar mengesahkan RAPBD Kalbar 2013 menjadi APBD, dalam Sidang Paripurna yang berlangsung Senin (17/12/12). Meskipun 9 fraksi melalui Pendapat Akhir (PA) dapat menerima dan menyetujui pengesahan RAPBD 2013, namun beberapa diantaranya tetap memberikan catatan. 

“Walau penyusunan RAPBD 2013 telah memenuhi azas yuridis normatif, namun masih mengandung sejumlah kelemahan, antara lain penyerahan Dokumen RAPBD 2013 berupa KUA/PPAS oleh Eksekutif ke legislatif tidak tepat waktu,” tegas juru bicara Fraksi Golkar Gusti Effendi , saat membacakan PA fraksi Golkar. 

Di samping itu, ditambahkan Gusti, penyusunan RAPBD tidak diawali dengan pembahasan di masing – masing SKPD bersama Komisi di DPRD, sehingga bobot APBD tidak dapat seperti yang diharapkan. 

Sedangkan Juru bicara fraksi Gerindra Sejahtera Baru, Bachwi, menilai, pemerintah pusat masih setengah hati dalam mendorong pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, dana dari pemerintan pusat yang seharusnya dialokasikan ke daerah-daerah, masih banyak menumpuk di sejumlah departemen dan kementerian. 

"Kami mendorong agar perjuangan untuk pengalokasian dana-dana pusat dari daerah untuk semakin ditingkatkan. Dana yang sudah menjadi hak daerah, seharusnya terus dialokasikan sesuai peruntukannya di daerah-daerah untuk mempercepat program pembangunan," tegas Bachwi. 

Menyikapi berbagai kritikan tersebut, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya mengatakan dapat memahami apa yang disampaikan fraksi – fraksi di DPRD, mengingat mereka sebagai representasi suara rakyat tentunya punya penilaian dan cara pandang tersendiri. 

Terkait, keterlambatan penyerahan KUA PPS ke legislatif, menurutnya hal itu hanya karena teknis pembahasan, tidak mempengaruhi substansi APBD. “Diluar keterlambatan itu, hingga akhir Desember persentase serapan APBD tahun 2012 telah mencapai 90 persen. Angka tersebut berada diatas rata - rata nasional, “ujar Christiandy saat ditemui usai Paripurna. 

Sementara itu, volume APBD Kalbar 2013 mencapai Rp.3,2 trilyun, naik sekitar 350 milyar dibanding APBD 2012 sebesar 2,8 trilyun. Adapun Komponen APBD terdiri dari PAD sebesar Rp.1,3 trilyun, Dana Perimbangan sebesar Rp.1,3 trilyun, lain - lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.540 milyar.