Dinas Pendidikan provinsi Kalbar mengusung strategi baru di tahun 2013 untuk mengatasi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar, dalam sektor pendidikan.
2 hal yang bermasalah dalam pendidikan di Kalbar yakni tingginya buta aksara dan rendahnya rata – rata lama belajar. Untuk penanganan buta aksara telah dibahas dalam rakor dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) wilayah Kalbar.
“Sebanyak 73 perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam APTISI bersedia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membantu pengentasan penyandang buta aksara melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, “ ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Alexius Akim Selasa (11/12/12).
Namun, Akim mengatakan, sebelum program berjalan, maka terlebih dahulu diketahui secara pasti jumlah buta aksara di Kalbar. “Sebab saat ini angka yang dirilis BPS Kalbar dengan Dinas Pendidikan berbeda. Jika di Dinas Pendidikan sekitar 105.000 jiwa atau 2,7 % dari total 5 juta jiwa penduduk Kalbar, sementara BPS mencatat sebanyak 400.000, “terangnya.
Oleh karena itu, dalam minggu ini pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan pengurus APTISI, BPS serta Disdukcapil. Semua komponen tersebut nantinya menentukan jumlah sebenarnya buta aksara di Kalbar. Sekaligus mengetahui lokasi dengan buta aksara tinggi.
“Setelah diketahui secara akurat jumlah dan sebaran buta aksara, barulah kemudian APTESI menyebarkan mahasiswa mereka yang melaksanakan KKN ke daerah tersebut,” tambahnya.
Terkait rata – rata lama belajar, Akim mengakui juga terjadi perbedaan data antara BPS dan Dinas Pendidikan. “BPS masih mencatat rata – rata lama belajar di Kalbar 6,9. Padahal penghitungan Dinas Pendidikan telah mencapai 7,1. Dirinya yakin data yang ada di Dinas Pendidikan akurat karena cara menghitungnya juga mudah dan sederhana, “ungkap Akim.
Kendati demikian, Akim mengatakan bahwa pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan bidang pendidikan di Kalbar, termasuk mempermudah dan memperluas akses pendidikan yang disertai peningkatan mutu pendidikan.
2 hal yang bermasalah dalam pendidikan di Kalbar yakni tingginya buta aksara dan rendahnya rata – rata lama belajar. Untuk penanganan buta aksara telah dibahas dalam rakor dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) wilayah Kalbar.
“Sebanyak 73 perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam APTISI bersedia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membantu pengentasan penyandang buta aksara melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, “ ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Alexius Akim Selasa (11/12/12).
Namun, Akim mengatakan, sebelum program berjalan, maka terlebih dahulu diketahui secara pasti jumlah buta aksara di Kalbar. “Sebab saat ini angka yang dirilis BPS Kalbar dengan Dinas Pendidikan berbeda. Jika di Dinas Pendidikan sekitar 105.000 jiwa atau 2,7 % dari total 5 juta jiwa penduduk Kalbar, sementara BPS mencatat sebanyak 400.000, “terangnya.
Oleh karena itu, dalam minggu ini pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan pengurus APTISI, BPS serta Disdukcapil. Semua komponen tersebut nantinya menentukan jumlah sebenarnya buta aksara di Kalbar. Sekaligus mengetahui lokasi dengan buta aksara tinggi.
“Setelah diketahui secara akurat jumlah dan sebaran buta aksara, barulah kemudian APTESI menyebarkan mahasiswa mereka yang melaksanakan KKN ke daerah tersebut,” tambahnya.
Terkait rata – rata lama belajar, Akim mengakui juga terjadi perbedaan data antara BPS dan Dinas Pendidikan. “BPS masih mencatat rata – rata lama belajar di Kalbar 6,9. Padahal penghitungan Dinas Pendidikan telah mencapai 7,1. Dirinya yakin data yang ada di Dinas Pendidikan akurat karena cara menghitungnya juga mudah dan sederhana, “ungkap Akim.
Kendati demikian, Akim mengatakan bahwa pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan bidang pendidikan di Kalbar, termasuk mempermudah dan memperluas akses pendidikan yang disertai peningkatan mutu pendidikan.
0 comments:
Posting Komentar