Usulan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset di DPRD Kalbar sepertinya bakal terbentuk, menyusul kesepakatan 21 anggota pengusul yang tetap bertekad melanjutkan proses pembentukan melalui Sidang Paripurna.
“Meskipun beberapa waktu lalu sempat gagal diparipurnakan, namun seluruh dewan pengusul akhirnya menerima dan menyetujui jika persoalan ini ditindaklanjuti oleh DPRD Kalbar dengan membentuk Pansus,”ujar Syarif Izhar Asyuri dari fraksi PAN DPRD Kalbar, Senin (6/8/12).
Ia menambahkan, seluruh anggota dewan pengusul menyadari bahwa aset milik daerah tersangkut berbagai masalah, termasuk di dalamnya polemik pengalihfungsian lahan eks KONI Kalbar.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya menuturkan bahwa Kalbar kembali meraih hasil kurang memuaskan, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan untuk tahun 2011 dari BPK RI yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
”Hasil tersebut sama seperti LHP tahun 2010 lalu dengan persoalan yang sama yakni kekacauan dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu perlu dibentuk Pansus Aset agar pembenahan dan penataan barang milik daerah dapat komprehensif,”tegas Sekretaris DPW PPP Kalbar ini.
Namun, Retno mengingatkan bahwa pembenahan masalah aset melalui pembentukan Pansus tidak bermuatan politik, melainkan keinginan untuk membenahi dan menata persoalan barang daerah sesuai dengan SAP agar tidak menimbulkan permasalahan yang selalu berulang.
0 comments:
Posting Komentar