Kamis, 09 Februari 2012

KOMISI IV PERLU BANTU PROGRAM KAWASAN PANGAN DI KALBAR

Wakil gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya meminta Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian dan perkebunan, membantu program revitalisasi pertanian di Kalbar. Apalagi, sebagian besar program Pemerintah di bidang pertanian belum terealisasi, terkecuali program konvensional dengan produktifitas yang terbilang rendah.

Hal itu diungkapkan Christiandy dalam pertemuan dengan Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Petitih Gubernuran Kalbar Senin (06/02/12).

Ia menuturkan, revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan menjadi prioritas, mengingat potensi ketersediaan lahan yang dicadangkan mencapai 500.000 hektar. Untuk mendorong meningkatan produktivitas pemerintah telah mengajukan program kawasan pangan (food estate) di Kabupaten Pontianak. Namun, masih membutuhkan dukungan dana, terutama untuk membangun jalan usaha tani.

Sebab untuk membuka 100 hektar lahan pertanian, harus dibagun jalan usaha tani sepanjang 20 Km. Jalan tersebut paling tidak dapat dilalui kendaraan roda 3 untuk mempermudah pengangkutan hasil panen. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan jaringan irigasi desa.

Christiandy menambahkan, program revitalisasi bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis, baik di sektor perkebunan, ketahanan pangan, perikanan, peternakan hingga kehutanan. Khusus di bidang pertanian melalui pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura, guna mendorong peningkatan ketahanan pangan daerah, yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan kwalitas sekaligus peningkatan pendapatan petani.

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR H.M. Romahurmuzy menyatakan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar 1 trilyun rupiah dalam APBN Tahun 2012, untuk membiayai percetakan 100. 000 hektar sawah baru di berbagai daerah. Dengan asumsi pembebasan lahan sebesar 10 juta rupiah per 1 hektar. Sekitar 2. 000 hektar diantaranya berada di Kubu Raya melalui program food estate.

Hal ini ditempuh pemerintah untuk mengimbangi laju konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, yang diperkirakan mencapai 100.000 hektar per tahun.

0 comments:

Posting Komentar