Komisi IV DPR RI segera merespon munculnya pro dan kontra terkait program kawasan pangan (food estate) di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, dengan melakukan Kunjungan Spesifik ke lokasi tersebut.
Sebab sebagian warga setempat menolak program pusat tersebut dan memilih menyerahkan lahan mereka untuk ditanami kelapa sawit oleh PT. Fajar Saudara Lestari, dengan pembagian 70 untuk warga dan 30 perusahaan. Sedangkan warga lainnya justru menerima program food estate maupun transmigrasi, dan menolak konsesi lahan untuk PT. Fajar Saudara Lestari.
Dalam pertemuan di Balai Petitih Gubernuran Kalbar Senin (06/02/12), Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR H.M. Romahurmuzy mengakui adanya potensi konflik agraria akibat perbedaan dari 2 kelompok masyarakat mengenai status kepemilikan lahan, sehingga perlu penanganan secara seksama dengan melibatkan semua pihak.
Hal ini penting agar program tidak berujung pada konflik agraria, apalagi program terus dimonitoring oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria. Sebab, dari 190 konflik agararia yang terjadi sepanjang tahun 2011, separuh lebih terjadi di sub sektor perkebunan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya menyatakan Pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program food estate di kabupaten Kubu Raya. Apalagi sebagian besar program Pemerintah Daerah hingga saat ini belum terealisasi, terkecuali program konvensional dengan produktifitas rendah.
Sebab sebagian warga setempat menolak program pusat tersebut dan memilih menyerahkan lahan mereka untuk ditanami kelapa sawit oleh PT. Fajar Saudara Lestari, dengan pembagian 70 untuk warga dan 30 perusahaan. Sedangkan warga lainnya justru menerima program food estate maupun transmigrasi, dan menolak konsesi lahan untuk PT. Fajar Saudara Lestari.
Dalam pertemuan di Balai Petitih Gubernuran Kalbar Senin (06/02/12), Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR H.M. Romahurmuzy mengakui adanya potensi konflik agraria akibat perbedaan dari 2 kelompok masyarakat mengenai status kepemilikan lahan, sehingga perlu penanganan secara seksama dengan melibatkan semua pihak.
Hal ini penting agar program tidak berujung pada konflik agraria, apalagi program terus dimonitoring oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria. Sebab, dari 190 konflik agararia yang terjadi sepanjang tahun 2011, separuh lebih terjadi di sub sektor perkebunan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya menyatakan Pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program food estate di kabupaten Kubu Raya. Apalagi sebagian besar program Pemerintah Daerah hingga saat ini belum terealisasi, terkecuali program konvensional dengan produktifitas rendah.
0 comments:
Posting Komentar