Hasil kajian akademis tim ahli dari Universitas Tanjungpura tentang usulan pembentukan Kabupaten Banua Landjak yang meliputi 5 Kecamatan di perbatasan Kalbar, merekomendasikan terbentuknya Banua Landjak sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari Kabupaten Kapuas Hulu. Mengingat potensi sumber daya alam yang terkandung di 5 Kecamatan yakni ; Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar dan Embaloh Hulu relatif sama dengan Kabupaten Induk jika nantinya terpisah.
“Bahkan, dibandingkan dengan Kabupaten hasil pemekaran lainnnya seperti Melawi, Kayong Utara dan Sekadau, Banua Landjak memiliki beberapa keunggulan, khususnya dari indikator pertahanan, karena berbatasan darat dengan Serawak Malaysia,” ungkap Ketua Tim Kajian Akademis Prof. Dr. Eddy Suratman, Jum`at (17/02/12).
Ia menyebutkan secara keseluruhan, skor untuk Kabupaten Banua Landjak sebagai calon daerah otonom baru sebesar 409. “Lebih tinggi dari skor minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PP nomor 78 Tahun 2007 yakni antara 340 – 419, “ jelasnya.
“Apalagi Kapuas Hulu dengan luas wilayah sekitar 29,842 Km2 atau 20,33 % dari luas Kalbar, merupakan satu – satunya Kabupaten yang belum tersentuh pemekaran, jadi wajar jika sekarang ada usulan untuk memekarkan, “ terang Eddy.
Sementara itu, Wakil bupati Kapuas Hulu Agus Mulayana menyatakan, pemerintah mendukung sepenuhnya keinginan kuat masyarakat di 5 Kecamatan untuk membentuk daerah otonom baru. Meskipun konsekuensinya wilayah Kapuas Hulu bakal menyusut, namun diyakini tidak akan berdampak terhadap pendapatan daerah.
Gagasan membentuk Kabupaten Banua Landjak di utara Kapuas Hulu muncul sejak 4 tahun silam, sebagai upaya meretas persoalan ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan. Tim Pemekaran menyepakati ibukota Kabupaten Banua Landjak berada di desa Landjak, tepat di di tengah Kabupaten sehingga mempermudah masyarakat mengakses pusat pemerintahan.
Sedangkan luas wilayah mencapai 6,296 Km2 atau 8,78 % dari luas Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara populasi penduduk sekitar 19,502 jiwa dengan kepadatan 3 jiwa per KM2.
“Bahkan, dibandingkan dengan Kabupaten hasil pemekaran lainnnya seperti Melawi, Kayong Utara dan Sekadau, Banua Landjak memiliki beberapa keunggulan, khususnya dari indikator pertahanan, karena berbatasan darat dengan Serawak Malaysia,” ungkap Ketua Tim Kajian Akademis Prof. Dr. Eddy Suratman, Jum`at (17/02/12).
Ia menyebutkan secara keseluruhan, skor untuk Kabupaten Banua Landjak sebagai calon daerah otonom baru sebesar 409. “Lebih tinggi dari skor minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PP nomor 78 Tahun 2007 yakni antara 340 – 419, “ jelasnya.
“Apalagi Kapuas Hulu dengan luas wilayah sekitar 29,842 Km2 atau 20,33 % dari luas Kalbar, merupakan satu – satunya Kabupaten yang belum tersentuh pemekaran, jadi wajar jika sekarang ada usulan untuk memekarkan, “ terang Eddy.
Sementara itu, Wakil bupati Kapuas Hulu Agus Mulayana menyatakan, pemerintah mendukung sepenuhnya keinginan kuat masyarakat di 5 Kecamatan untuk membentuk daerah otonom baru. Meskipun konsekuensinya wilayah Kapuas Hulu bakal menyusut, namun diyakini tidak akan berdampak terhadap pendapatan daerah.
Gagasan membentuk Kabupaten Banua Landjak di utara Kapuas Hulu muncul sejak 4 tahun silam, sebagai upaya meretas persoalan ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan. Tim Pemekaran menyepakati ibukota Kabupaten Banua Landjak berada di desa Landjak, tepat di di tengah Kabupaten sehingga mempermudah masyarakat mengakses pusat pemerintahan.
Sedangkan luas wilayah mencapai 6,296 Km2 atau 8,78 % dari luas Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara populasi penduduk sekitar 19,502 jiwa dengan kepadatan 3 jiwa per KM2.
0 comments:
Posting Komentar