Kamis, 29 Desember 2011

CORNELIS TEPIS ISU DUALISME LPJK

Isu dualisme Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi – LPJK di tingkat pusat, tidak berpengaruh terhadap kepengurusan lembaga tersebut di Provinsi Kalbar. Kamis (29/12/11) siang di Balai Petitih, gubernur Kalbar Cornelis secara resmi mengukuhkan pengurus LPJK Kalbar Periode 2011 – 2014. 
Kepada seluruh masyarakat jasa kontruksi, Cornelis mengharapkan tidak terpengaruh dengan isu dualisme yang berkembang, karena pemerintah telah menetapkan pengurus LPJK yang syah, sesuai aturan perundang - undangan. Yang terpenting saat ini adalah pembinaan profesionalisme para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi terus ditingkatkan, terlebih sejak berlakunya tender secara on line. Di samping itu, diminta para kontraktor tidak hanya mengejar pengadaan barang & jasa maupun proyek milik pemerintah, tetapi dapat menjangkau proyek milik swasta. 
Di tempat yang sama, Ketua LPJK Kalbar Bride Suryanus menyatakan sebenarnya tidak lagi ada masalah terkait kepengurusan LPJK, karena semuanya telah jelas sesuai keputusan pemerintah atas kepengurusan LPJK. 
Bride berjanji untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan seluruh asosiasi pengusaha jasa konstruksi, termasuk dengan Kadin Kalbar untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memajukan ekonomi. Mengingat tantangan perekonomian kedepan semakin berat, sehingga menutuntut kesiapan dan kesamaan persepsi semua elemen yang terlibat alam peekonomian, termasuk di dalamnya pengusaha yang tergabung LPJK.

MASYARAKAT MERIAHKAN OPENHOUSE DI PENDOPO GUBENRUR KALBAR

Ratusan masyarakat Kalbar khususnya umat Kristiani, dari Minggu (25/12/11) pagi hingga malam, mendatangi pendopo gubernur Kalbar di Jl. Ahmad Yani Kota Pontianak. Kedatangan mereka memenuhi undangan gubernur dan keluarga, untuk merayakan natal bersama. Selain pejabat pemerintahan, ratusan warga sekitar juga memanfaatkan openhouse natal, untuk beramahtamah dengan keluarga gubernur yang juga didampingi kedua putri dan menantunya. 
Gubernur Kalbar Cornelis mengaku sangat senang dan bahagia atas perayaan natal yang berlangsung penuh kasih dan kebersamaan. Ia berpesan kepada seluruh masyarakat bahwa di mana pun perayaan natal dilakukan sama saja, yang terpenting adalah mengedepankan pesan-pesan natal. Merayakan dengan damai dan sejahtera dan hal itu harus dinyatakan dan diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari. 
Sementara itu, para pejabat daerah yang hadir dalam perayaan natal di istana rakyat tersebut, antara lain Wagub dan bupati/wali kota se Kalbar serta Kapolda Kalbar Brigjend. Pol Unggung Cahyono. Openhouse di Pendopo gubernur kembali dilanjutkan hari senin mulai pukul 09. 00 hingga 21. 00 WIB.

PEDAGANG TEROMPET MASIH SEPI DI KOTA PONTIANAK

8 hari menjelang Tahun Baru 2012 penjualan pernak – pernik untuk memeriahkan tahun baru, diantaranya terompet masih terbilang sepi di Kota Pontianak. Hasil pantauan di kawasan Gajahmada hingga Jum`at (23/12/11) sore, baru 2 pedagang yang menjual terompet, itu pun dengan jumlah dan jenis yang terbatas. 
Salah seorang pedagang Iwan Setiardi menuturkan telah mulai menjual terompet sejak dua hari lalu, dengan rata – rata 10 terompet per hari. Harga terompet bervariasi mulai dari Rp. 3.000 hingga Rp. 35.000, tergantung jenis dan model. Khusus terompet pompa yang tengah ngetrend belakangan ini, dijual seharga Rp. 35.000 per buah.
Iwan mengakui keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan selama 2 hari terbilang lumayan, berkisar Rp. 250. 000. Sebagian besar terompet yang dijual merupakan produksi sendiri, yang dikerjakan bersama putra sulungnya yang memang menggeluti kerajinan pembuatan mainan anak - anak. Untuk menarik minat pembeli, maka terompet didisain dengan berbagai bentuk dengan perpaduan warna yang menyolok. 
Berdasarkan pengalaman tahun – tahun sebelumnya, penjualan aneka terompet mulai ramai 3 hari menjelang tahun baru. Hampir sama dengan kota – kota lainnya di Indonesia, malam pergantian tahun di Kota Pontianak juga dimeriahkan dengan tiupan terompet. Bahkan telah menjadi tradisi tahunan. 
Selain terompet, sebenarnya petasan dan kembang api juga ditampilkan di malam tahun baru. Namun, sama halnya dengan terompet, hingga kemarin penjualan petasan di Kota Pontianak juga belum begitu ramai.

GUBERNUR KECEWA ATAS SIKAP PENGGUNA ANGGARAN

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengaku kecewa atas sikap sejumlah pengguna anggaran baik di instansi vertikal daerah maupun lembaga daerah, yang absen dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran - DIPA tahun 2012 di Balai Petitih Gubernuran Rabu (21/12/11). Bahkan, saking kesalnya, Cornelis mengatakan kepada pengguna anggaran yang tidak hadir, untuk mengambil DIPA mereka langsung kepada Presiden SBY ke Jakarta. 
Kepada wartawan, Cornelis menyatakan, bahwa penyerahan DIPA adalah momentum terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena di dalamnya memuat anggaran dan program untuk dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran. Jadi sudah sepantasnya pucuk pimpinan atau pengambil kebijakan yang menerima langsung DIPA, bukan diwakilkan kepada pejabat di bawahnya. 
Nilai DIPA untuk Kalimantan Barat tahun 2012 mencapai 6,1 trilyun untuk 654 satker, meningkat 851 milyar atau 15 % dari DIPA tahun 2011 sebesar 5,3 trilyun. Sedangkan DIPA untuk 14 Kabupaten Kota, masing – masing Kabupaten Bengkayang Rp520 miliar, Kapuas Hulu Rp846 miliar, Landak Rp626 miliar, Ketapang Rp941 miliar, Pontianak Rp512 miliar, Sambas Rp817 miliar, Sanggau Rp776 miliar, Sintang Rp811 miliar, Kota Pontianak Rp720 miliar, Singkawang Rp464 miliar, Kabupaten Sekadau Rp400 miliar, Melawi Rp496 miliar, Kayong Utara Rp380 miliar dan Kubu Raya Rp696 miliar. 
Penyerahan DIPA tahun 2012 lebih awal dibanding DIPA tahun 2011 yang memasuki tahun anggaran berjalan, sehingga pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat di awal tahun depan.

ASMA URUTAN KE 8 PENYAKIT TERBESAR DI KKR

Penyakit asma menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya di Kabupaten Kubu Raya (KKR). Berdasarkan laporan dari Puskesmas di Kabupaten setempat, kunjungan pengidap asma pada tahun 2008 mencapai 3.715 kunjungan kasus, meningkat menjadi 4.450 pada tahun 2009. Namun sempat menurun hingga 4.143 kunjungan kasus pada tahun 2010. Kondisi ini menempatkan asma di urutan ke 8 penyakit terbesar di KKR.
Ditemui Selasa (20/12/11), Ketua Yayasan Asma Indonesia – YAI KKR Rosalina Muda Mahendrawan mengatakan, kasus ini merupakan fakta fenomena gunung es, karena data – data tersebut hanya kasus yang terlaporkan, namun diperkirakan jumlah yang tidak terdata jauh lebih banyak lagi. Untuk menekan angka pengidap asma pihaknya telah melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya menggelar senam asma Indonesia (SAI) di halaman Kantor Bupati selama 2 kali dlam sebulan.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan KKR, Titus Nusyirwan mengatakan, asma adalah penyakit inflamasi (radang) kronik saluran nafas menyebabkan peningkatan hiperesponsif jalan nafas, yang menimbulkan gejala episodik berulang mengi (nafas berbunyi), sesak nafas, dada terasa berat dan batuk – batuk terutama di malam hari. Gejala tersebut berhubungan dengan obstruksi jalan nafas yang luas, bervariasi dan seringkali bersifat reversible dengan ataupun tanpa pengobatan. Meskipun bukan termasuk penyakit menular, namun asma tergolong salah satu penyakit pembunuh.
Menurut Titus, setiap orang memiliki potensi terkena penyakit asma. Apalagi kondisi geografis wilayah Kalbar dan juga KKR memiliki banyak rawa, sehingga berpengaruh terhadap tingginya kelembaban udara. Terlebih lagi asap akibat pembakaran lahan. Dalam kondisi seperti ini, maka disarankan warga menggunakan masker saat keluar rumah. Bahkan, jauh lebih baik lagi mengenakan baju pelindung anti dingin seperti jaket atau sweeter agar terhindar dari hawa dingin.

JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT SE KALBAR DI BAWAH 1 %

Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menegaskan, pada dasarnya Pemerintah Pusat terus berupaya untuk mengatasi persoalan bidang kesehatan di daerah, dengan menggulirkan berbagai program. Tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Kesehatan, realisasi anggaran kesehatan melalui BOK sebesar 27 M Tahun 2011 di Kalbar agak mengecewakan, terutama dalam penyediaan fasilitas rawat inap seperti tempat tidur Klas III di RSUD bagi pemegang Kartu Jamkesmas. 
Hal itu diungkapkan Ribka dalam Pertemuan Komisi IX DPR – Muspida Kalbar Senin (19/12/11) di Balai Petitih Gubernuran. Ribka menyebutkan tercatat ketersediaan tempat tidur di semua Rumah Sakit di Kalbar baru berkisar 4.000 unit, belum mencapai 1 % dari total populasi penduduk sekitar 4,4 juta jiwa. Kondisi ini menyebakan banyak warga pemegang kartu Jamkesmas tidak mendapatkan pelayanan gratis untuk tempat tidur di RSUD, karena jumlahnya yang sangat terbatas. Bahkan, yang menyedihkan ada indikasi hal ini sengaja dimanfaatkan oleh oknum di Rumah Sakit, dengan mengarahkan pasien Jamkesmas untuk menyewa tempat tidur di Klas I. 
Ribka mengakui, hal serupa sebenarnya juga terjadi dalam skala nasional, dimana dari total 237 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, jumlah tempat tidur di seluruh Rumah Sakit yang tersebar di 33 Provinsi baru berkisar 164. 000 unit. Untuk itu, dirinya berharap persoalan ini menjadi perhatian serius semua Pemprov, termasuk Kalbar dengan membenahi semua kekurangan dan kelemahan, agar dana yang dikucurkan pusat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

UNTAN TERUS PERLUAS KERJASAMA AKADEMIK

Universitas Tanjungpura (Untan) terus menjalin kerjasama akademik dengan perguruan tinggi dalam negeri dan mancanegara, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Khusus mancanegara, yang terakhir adalah kerjasama dengan Guang Xi Univesity dari China, dimana MOU telah ditindaklanjuti dengan pembukaan program studi Bahasa Mandarin di Untan. 
Hal itu diungkapkan Pudek IV Untan Prof. Dr. AB. Tangdililing ketika menjawab pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI Nursuhud, dalam pertemuan di Balai Petitih Gubernuran Kalbar Senin (19/12/11). Namun, hal ini hanya entry point untuk masuk kedalam studi yang lebih luas, yang dinamakan Confutius Institute. Dari sinilah nantinya dijajaki kemungkinan berbagai studi tentang masyarakat Tionghoa di Kalbar. Bahkan, Kedepan tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan Guangzhu, diarahkan menyangkut kajian tentang China secara lebih luas baik dari aspek sosial budaya hingga politik negara China di masa kini. Termasuk kemungkinan kajian tentang laut China selatan. 
Sementara untuk ruang lingkup ASEAN kerjasama Untan, memang masih didominasi dengan perguruan tinggi dari negara tetangga Malaysia, yakni dalam bentuk pertukaran mahasiswa dan dosen serta kerjasama penelitian. 
Pada kesempatan itu, Tangdililing juga menerangkan saat ini telah terbentuk Konfrensi Internasional Antar Universiti Borneo Kalimantan, yang beranggotakan perguruan tinggi dari 3 negara di pulau Kalimantan yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Hasil konfrensi telah didokumentasikan kedalam sebuah buku, yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun dosen di semua Universitas di Kalimanatan.

SIASATI KEKURANGAN RSUD DENGAN BANGUN RUMAH SAKIT KOMUNITAS

Gubernur Kalbar Cornelis MH mengakui beberapa Kabupaten di Kalbar belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah - RSUD, sehingga pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, ketersediaan tenaga dokter dan peralatan medis juga belum sepenuhnya memadai di RSUD, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk ditangani di RSUD Soedarso. 
Hal itu disampaikan Cornelis dalam Pertemuan Komisi IX DPR – Muspida Kalbar Senin (19/12/11). Menurutnya, para pemegang Kartu Jamkesmas, juga lebih menyukai untuk dirujuk ke Rumah Sakit tersebut. Bahkan, untuk pengobatan penyakit ringan seperti demam biasa dan sakit perut, juga dibawa ke RSUD Soedarso. Akibatnya pelayanan kesehatan terkonsentrasi di Rumah Sakit milik Pemprov Kalbar. 
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning menyarankan gubernur Kalbar mengajukan ke Kementrian Kesehatan dengan tembusan ke Komisi IX DPR, untuk pembangunan Rumah Sakit komunitas yang khusus menerima pasien rujukan. Sebab, Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 12 milyar rupiah dalam APBN 2012 untuk pembangunan setiap Rumah Sakit komunitas, sedangkan Pemerintah Daerah hanya dipersyaratkan melakukan pembebasan lahan. 
Ribka menyatakan Rumah Sakit Komunitas dirancang tidak memiliki perbedaan Klas atau dengan kata lain semuanya dengan tipe Klas III serta tanpa dokter spesialis. Hal ini juga dapat menghindari benturan dengan UU Rumah Sakit yang mempersyaratkan setiap Rumah Sakit harus dilengkapi dokter spesialis. Apalagi jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini juga terbatas, bahkan total jumlah dokter masih di bawah 80. 000 orang. Sehingga pembangunan Rumah Sakit komunitas merupkan solusi tepat, untuk memperluas jangkauan kesehatan terlebih di daerah pedalaman dan terpencil .

IKLIM POLITIK INDONESIA BELUM SEHAT

Ketua Badan Kehormatan KPU Pusat, Prof Dr Jimly Asshiddiqie menilai iklim demokrasi di Indonesia saat ini belum sehat. Hal ini karena peran partai politik yang sangat dominan dalam berbangsa dan bernegara, sementara iklim demokrasi di internal partai belum berkembang dengan baik. Sehingga sebuah keputusan politik masih tergantung dari sebuah patron politik masing-masing. 
Ditemui Jum`at (16/12/11), Jimly menyebutkan, dari 9 partai besar yang ada di Indonesia, yang berperan adalah Ketua Umum, Dewan pembina maupun Ketua Dewan Syuro. Sedangkan lainnya hanya sebagai pelengkap. Dengan demikian hanya ada 9 orang yang memimpin sekaligus menentukan kebijakan di Indonesia saat ini, termasuk di dalamnya Kepala Negara dan hal inilah sebenarnya yang menjadi titik lemah dari sistem Demokrasi Indonesia. Untuk itu, semua parpol harus berupaya secara bersama-sama membangun iklim politik yang sehat, dengan membawa sistem demokrasi keluar dari asumsi yang salah. 
Di bagian lain, Jimly juga mengharapkan, kepada seluruh anggota partai politik untuk tidak takut dalam berbeda pendapat, terutama dalam berdemokrasi. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka kepentingan partai harus dikesampingkan. Terkait banyaknya jumlah partai yang ada saat ini, menurutnya hal itu tidak perlu lagi dipermasalahkan. Justru yang perlu diupayakan adalah bagaimana menyederhanakan jumlah fraksi di legislatif, sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan politik.

F. KEHUTANAN GELAR SEMINAR TENTANG JABON

Fakultas Kehutanan UNTAN akan menyelenggarakan Seminar bisnis dengan tema “Bagaimana Memulai Bisnis Hutan Tanaman Mandiri” di Hotel Orchadz Pontianak 18 18 Desember 2011. Seminar digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun Fakultas Kehutanan ke sebelas, bekerjasama dengan Ikatan Alumni, Kadin Kalbar serta Asosiasi Hutan Tanam Rakyat Mandiri Indonesia PT. Rimba Borneo Hijau. 
Ditemui Kamis (15/12/11), anggota Kadin Kalbar, Harry Tri Yoga mengatakan, “Seminar ini memaparkan bagaimana cara berbisnis hutan tanaman, khususnya Jabon secara benar sehingga menjamin hasil yang optimal. Materi yang disampaikan oleh ahli silvikultur dan praktisi bisnis Jabon ini, nantinya dapat menjadi bekal yang lengkap baik secara teori maupun praktek. Sehingga sangat bermanfaat bagi orang yang ingin terjun di bisnis ini, ataupun orang-orang yang mencari alternatif bisnis yang sangat menguntungkan. 
Menurutnya, kebutuhan kayu cenderung meningkat, sementara suplai kayu dari hutan alam makin berkurang, sehingga untuk memenuhi kekurangannya harus dipenuhi kayu dari hasil budidaya. Jenis kayu Jabon menjadi alternatif yang dipilih karena pertumbuhannya cepat, mudah dibudidayakan, kualitas kayu tingggi serta pemanfaatannya yang multi guna. Kalbar dianggap cocok untuk budidaya Jabon, karena lahannya sesuai dan cukup subur. 
Dari segi pemasaran, juga tidak bermasalah karena banyak pabrik pengolahan kayu di Kalbar, kemudian jarak angkut dan akses ke berbagai daerah tujuan pemasaran juga cukup lancar. Disamping itu, budidaya Jabon juga relatif mudah dan murah, dapat dilakukan dalam skala kecil oleh petani ataupun skala besar oleh pengusaha. 
Yoga menyebutkan, dengan modal Rp 40 juta per hektar dapat meraup hasil minimal 1.000 persen yaitu Rp 400 juta dalam 6 tahun, dengan potensi hasil sampai Rp 700 Juta. Diibaratkan menanam Jabon sama dengan menanam emas hijau atau menanam pohon berbuah emas karena sangat menguntungkan. Sehingga bisnis ini menjadi tren di seluruh Indonesia. Di bagian lain, bisnis ini juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memulihkan hutan yang rusak.

Senin, 26 Desember 2011

REALISASI PKR TERGANJAL PEMPROV KALBAR

Terbentuknya Provinsi Kapuas Raya (PKR) meliputi 5 Kabupaten di belahan timur Kalbar semakin berat. Bukan hanya terhadang pemberlakuan moratorium sementara pembentukan provinsi baru, tetapi juga nihilnya dukungan dari Pemprov Kalbar. Pasalnya hingga saat ini Pemprov belum memberikan persetujuan menyangkut penyerahan pegawai, dana hibah untuk pembiayaan PKR selama 3 tahun serta pengalihan asset, seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2007. 
Ditemui Kamis (15/12/11), Koordinator Tim Pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) Milton Crosby menyatakan, semua persyaratan telah dilengkapi, hanya tinggal persetujuan dari gubernur Kalbar. Bahkan, pembentukan PKR telah dibahas di Komisi II DPR dan hampir final. Namun, karena tidak adanya komitmen dari Pemprov, sehingga usulan pembentukan PKR yang tercatat pertama di seluruh Indonesia, akhirnya seperti berjalan di tempat. 
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Sukiman mendorong semua pihak untuk tetap memperjuangkan terbentuknya PKR, yang mencakup Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu. Rekomendasi dari Pemprov bukan harga mati, karena kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Jadi tidak ada salahnya tim pemekaran maupun semua elemen pendukung kembali menemui Mendagri dan Komisi II DPR, untuk menyampaikan aspirasi agar PKR segera direalisasikan. 
Pembentukan PKR dicetuskan sejak tahun 2009 lalu, setelah mempertimbangkan luas wilayah Kalbar yang mencapai satu setengah pulau Jawa dengan jaringan infrastruktur dan SDM yang masih rendah tertinggal dari provinsi lain. Hal ini memunculkan keinginan kuat masyarakat di belahan timur Kalbar untuk memekarkan diri menjadi provinsi baru, sebagai solusi untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi tersebut.

40 % SEKOLAH KALBAR MASIH RUSAK

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Alexius Akim menyebutkan sekitar 600 unit sekolah atau 40 % dari total 6.670 sekolah di Kalbar mengalami kerusakan, baik kerusakan berat maupun sedang. Namun, hasil kunjungan ke Kementrian Pendidikan beberapa waktu lalu, mendapatkan jawaban bahwa anggaran untuk perbaikan sekolah diakomodir melalui APBN 2012. 
Ditemui Kamis (15/12/11), Akim menjelaskan, anggaran untuk rehabilitasi ditransfer langsung ke masing – masing sekolah, tanpa melalui Pemerintah daerah. Fungsi instansi terkait di Kabupaten Kota, hanya sebatas memonitoring, sedangkan pelaksanaan anggaran dan kegiatan dilakukan oleh pihak sekolah. 
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Kalbar Martinus Sudarno mengatakan, Pemerintah memang telah menganggarkan dana pada APBN 2012, untuk rehabilitasi sekolah yang tergolong rusak berat. Nilainya, hampir mencapai 100 trilyun rupiah, khusus untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Bahkan, pemerintah menargetkan pada tahun 2013 tidak ada lagi sekolah di Indonesia, yang masih tergolong rusak berat. Sedangkan untuk rusak ringan tentunya ditangani oleh pemerintah Kabupaten Kota setempat. 
Sekolah yang mengalami kerusakan dapat mengajukan dana perbaikan melalui instansi terkait di daerah masing – masing, untuk selanjutnya Kabupaten Kota mengajukan ke Pemerintah Pusat.

APBD KALBAR 2012 TIDAK PENUHI 20 % ANGGARAN PENDIDIKAN

Sidang Paripurna DPRD Kalbar Kamis (15/12/11), mengesahkan APBD Kalbar TA 2012 dengan nilai mencapai 2,3 trilyun rupiah. Meningkat sekitar 30 % dari APBD TA 2011 sebesar 1,7 trilyun. Namun, anggaran bidang pendidikan yang dialokasikan, ternyata tidak mencapai 20 % dari total APBD, seperti yang diamanatkan Undang – Undang. 
Ketika dikonfirmasi, Gubernur Kalbar Cornelis justru mengatakan, ploting anggaran pendidikan telah mencapai 22 %, karena ada anggaran tambahan dari Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mencapai 371 milyar rupiah. Sementara itu, komposisi APBD Kalbar 2012 terdiri dari PAD sebesar 1,1 trilyun, Dana Perimbangan 1,2 trilyun dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 5, 5 milyar. 
Sedangkan belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 1,1 trilyun dan Belanja Langsung sebesar 1,2 trilyun. Menyangkut Pembiayaan Daerah, untuk Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar 115 milyar yang terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar 75 milyar serta Pencairan Dana Cadangan sebesar 40 milyar. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar 50 milyar rupiah untuk penyertaan modal. 
Sidang Paripurna kemarin juga diwarnai aksi demo dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI, yang menyoroti anggaran sektor pendidikan karena belum mencapai 20 % dari total APBD.

PERCEPAT ENTRY DATA PESERTA UN

Hampir rata – rata Kabupaten se Kalbar saat ini, belum melakukan peng entry an data para peserta Ujian Nasional di daerah masing – masing. Karena instansi pendidikan di Kabupaten belum menerima data jumlah peserta ujian dari semua sekolah, lantaran beberapa sekolah belum dilengkapi dengan perangkat komputer yang dapat mengakses internet, sementara pengiriman data dilakukan menggunakan internet. 
Ditemui Kamis (15/12/11), Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalbar Alexius Akim mengatakan, beberapa sekolah yang belum mengirimkan data memang berada di daerah pedalaman yang belum terjangkau pelayanan internet. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pihaknya menyarankan agar sekolah tersebut mengirimkan data dengan menumpang sekolah lain yang telah tersedia jaringat internet. 
Dirinya mengakui pengolahan data merupakan tahapan yang terberat, dalam persiapan pelaksanaan ujian nasional. Namun, pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin agar semua nama peserta ujian nasional telah masuk paling lama Januari 2012, sehingga Data Nominasi Tetap – DNT dapat ditetapkan sesuai jadwal bulan Februari. 
Disinggung mengenai target kelulusan dalam Ujian Nasional, Alexius Akim tidak memasang target yang muluk – muluk, tetapi paling tidak dapat bertahan seperti prestasi tahun lalu. Hanya saja untuk target kelulusan tingkat SMP yang harus lebih ditingkatkan, minimal rata – rata nilai berada di angka 8. Karena meskipun secara persentase kelulusan terbilang tinggi yang mencapai 93 %, namun perolehan rata – rata nilai yang berada di angka 6, masih termasuk di urutan bawah dalam skala nasional.

POLRES BENGKAYANG SIAP AMANKAN NATAL DAN TAHUN BARU

Jajaran Polres Bengkayang telah menyiapkan langkah untuk mengamankan Perayaan Hari Natal 2011 dan Tahun Baru 2012, sesuai Standar Operasional Prosedur – SOP dari Mabes Polri. Dimana sebelum kegiatan dilaksanakan pihak Polres telah mengadakan rapat lintas sektoral, untuk mendapatkan masukan guna menjadi pertimbangan dan skala prioritas dalam pengamanan. 
Dihubungi Kamis (15/12/11), Kapolres Bengkayang AKBP Veris Septiansyah mengatakan, pengamanan di gereja memang menjadi skala prioritas, dengan menempatkan 1 personil di setiap gereja, terutama 75 gereja yang menjadi tempat kegiatan ibadah natal dan ibadah tahun baru dengan jumlah jemaa`at yang membludak. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengamanan khusus terhadap 5 objek wisata setempat, yang selalu ramai dikunjungi ketika hari libur, terlebih di masa liburan hari raya keagamaan. 
Di bagian lain, Veris mengakui pihaknya belum menemui kendala berarti dalam pengamanan arus lalu lintas orang maupun barang di pintu perbatasan, yakni di Pos Lintas Batas – PLB Jagoibabang – Serikin Malaysia. Meskipun intensitas warga dari kedua daerah perbatasan memang cukup tinggi, namun pengawasan hingga saat ini masih terkendali. 
Pengawasan terhadap arus lalu – lintas masih terkontrol, karena hanya ada 1 jalur menuju PLB sehingga mempermudah koordinasi dengan aparat dari pihak Malaysia. Apalagi, di PLB Jagoibabang juga telah dibangun Pos Terpadu yang melibatkan semua instansi terkait. Selain itu, status PLB masih belum memiliki aturan ketat seperti yang diterapkan di Pos Pemeriksaan Lintas Batas – PPLB Entikong, sehingga tidak menyulitkan dalam pengawasan. 
Veris mengakui juga intensitas kunjungan dari kedua warga yang tinggal di perbatasan menjelang Hari Raya Natal memang lebih tinggi, dibanding hari – hari biasa. Namun, khusus untuk mereka tidak diberlakukan aturan ketat, mengingat Pemerintah kedua negara memang telah membuat perjanjian yang memberi kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan untuk saling kunjung, mengingat sebagian besar masih memiliki hubungan kekerabatan.

PEMEKARAN SEKAYAM RAYA TINGGAL RESTU PROVINSI

Upaya 5 Kecamatan di Kabupaten Sanggau yakni Kembayan, Beduai, Balai Karangan, Noyan dan Entikong, untuk membentuk Kabupaten Sekayam Raya terus diperjuangkan. Masyarakat kelima Kecamatan yang berada di perbatasan Kalbar – Malaysia ini berkeinginan kuat untuk membentuk daerah otonom sendiri, sebagai solusi untuk keluar dari keterisolasian wilayah. 
Dihubungi Senin (12/12/11), Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Sekayam Raya Kristoforus Lomon mengatakan, berkas pengajuan telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi, setelah beberapa kekurangan menyangkut persyaratan administratif dilengkapi. Sedangkan persyaratan lainnya telah dilengkapi seperti ketentuan dalam PP Nomor 78 Tahun 2007, mulai dari kajian akademik, Paripurna DPRD Sanggau serta peta dari Bakosutarnal. 
Kristoforus menerangkan, rencana pembentukan Kabupaten Sekayam Raya telah digulirkan sejak 14 tahun silam, sebagai alternatif untuk keluar dari ketertinggalan. Selain memperpendek rentang kendali pemerintahan, dengan terbentuknya Kabupaten Sekayam juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat di 5 Kecamatan tersebut untuk terlibat dalam pembangunan. Apalagi, potensi ekonomi di wilayah perbatasan sangat besar, bahkan sebenarnya perekonomian di Tebedu Malaysia ditopang oleh produksi pertanian dan kehutanan dari perbatasan Sanggau. Dirinya menyontohkan, Supermarket di Tebedu dapat meraih omzet 2 milyar rupiah per hari, dengan para pembeli sebagian besar berasal dari Kalbar. 
Kondisi ini terjadi akibat belum tersedianya infrastruktur yang memadai, sehingga penduduk perbatasan lebih menyukai ke negara tetangga dalam transaksi perdagangan daripada di dalam negeri.

PEMBANGUNAN KESEHATAN KALBAR TERKENDALA TENAGA DOKTER

Minimnya tenaga dokter di Kalbar menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan. Berdasarkan data IDI Kalbar, jumlah dokter saat ini baru berkisar 700-an orang, sementara pupulasi penduduk Kalbar mencapai 4.4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 dokter diantaranya berada di Kota Pontianak, dan sisanya tersebar di 13 Kabupaten Kota di Kalbar. Selain itu, penyebarannya pun masih terkonsentrasi di ibukota Kabupaten atau pusat Kota. 
Dihubungi Minggu (11/12/11), Sekretaris IDI Kalbar, Nursyam Ibrahim mengatakan, upaya perekrutan tenaga dokter PTT oleh Kementrian Kesehatan yang telah berjalan 10 tahun, juga belum mampu menambah secara signifikan tenaga dokter, terutama untuk ditempatkan di daerah pedalaman maupun terpencil. Meskipun setiap dokter PTTsaat ini digaji sekitar 6 juta rupiah per bulan, namun hal itu bukan jaminan tetap bertahan dalam kontrak perjanjian kerja. Apalagi, untuk menjadi PNS yang digaji lebih rendah. 
Menurutnya hal ini mungkin karena penghasilan yang diperoleh ketika menjadi PNS maupun PTT, tidak sebanding dengan mahalnya biaya pendidikan. Sehingga dokter, terlebih tenaga spesialis lebih memilih untuk bekerja di Rumah Sakit Swasta atau membuka praktik sendiri dengan penghasilan lebih tinggi, dibanding bekerja di RS pemerintah. 
Nursyam mengatakan, untuk mengatasi persoalan ini tidak ada pilihan lain dari pemerintah, selain menyekolahkan sebanyak mungkin mahasiswa di fakultas kedokteran. Tentunya dengan persyaratan, setelah menamatkan kuliah bersedia ditempatkan dimana saja dan tidak diperbolehkan mengajukan pindah tugas dalam masa waktu tertentu. 
Idealnya pemerintah menggratiskan pendidikan di fakultas kedokteran, seperti yang diterapkan negara tetangga Malaysia, sehingga lulusan fakultas kedokteran lebih mudah untuk direkrut karena telah dibiayai oleh negara.

Sabtu, 24 Desember 2011

KADIS PU LURUSKAN PROYEK JALAN NGABANG – SERIMBU

Kepala Dinas PU Kalbar, Jakius Sinyor membantah proyek pemeliharaan ruas jalan Ngabang – Serimbu, tidak sesuai dengan harapan seperti yang diprotes beberapa pihak. Menurutnya pengerjaan jalan sepanjang 4 Km tersebut, baru dalam tahap awal, sehingga masih terlalu dini untuk menilai proyek menyalahi aturan. 
Ditemui Selasa (13/12/11), Jakius Sinyor mengatakan, telah menginstruksikan pejabat terkait untuk meninjau lokasi sekaligus meluruskan permasalahan yang sebenarnya, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemberitaan. Bahkan, dirinya telah mengontak langsung kontraktor untuk mempertanyakan persoalan ini dan tidak terjadi kesalahan dari prosedur pengerjaan jalan. 
Sedangkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kalbar, Putu Srinata meyakinkan jika pengerjaan ruas jalan sesuai mekanisme, termasuk material maupun komposisi bahan yang dipergunakan. Meskipun pengerjaan proyek diperkirakan terlambat dari waktu pelaksanaan, namun, semua itu merupakan konsekuensi dari kontraktor, yakni PT. Cendana Kencana Semesta. 
4 hari lalu, Kepala desa Engkadu mengkritik pengerjaan ruas jalan Ngabang – Serimbu, tepatnya di depan Balai desa setempat sepanjang 6 meter, karena jalan yang semulanya tanah hanya ditimpa dengan aspal saja tanpa dilapisi beton. Bahkan, ketinggian aspal dari tanah hanya berkisar 2,5 cm. Padahal setiap jalan rabat beton harus dilapisi dengan tulang besi, baru kemudian dilapisi aspal yang tebal. Akibatnya, aspal beberapa bagian ruas jalan telah terkelupas, meskipun baru saja dikerjakan. 
Pengerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Ngabang – Serimbu diresmikan oleh gubernur Kalbar 27 November 2011 lalu, menggunakan DAK dan APBD 2011 dengan nilai kontrak mencapai 7,5 M. Sedangkan target penanganan efektif sepanjang 4 Km dan fungsional sepanjang 3 Km dengan waktu pelaksanaan selama 175 hari.

ATURAN ANTRIAN PEMBELIAN BBM SOLAR DIREVISI

Pihak Pertamina wilayah Kalbar menyatakan, aturan mengenai antrian pembelian BBM solar di SPBU mulai pukul 22.00 – 05.00 WIB yang diberlakukan sejak 1 Desember 2011, merupakan kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. Dalam persoalan ini, pihak Pertamina hanya sebatas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.
Ditemui Senin (12/12/11), Sales Representative PT. Pertamina Retail VI Kalbar, John Khaidir, sejak aturan ini diberlakukan, memang tidak terjadi lagi kekosongan BBM solar bersubsidi di SPBU. Berbeda dengan sebelumnya, yang selalu kehabisan stok. Terkait indikasi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, pihak Pertamina akan melakukan gebrakan dalam waktu dekat, namun seperti apa bentuknya masih dirahasiakan.
Sebelumnya, Sekretaris Organda Kalbar H. Manaf Mufty menerangkan, kerugian kalangan pengusaha angkutan, pasca berlakunya aturan pembelian BBM solar mencapai Rp.77.600.000 per hari, karena mobil tidak dapat beroperasi sesuai jadwal. Di samping itu, sebagian supir terpaksa membeli solar eceran dengan harga Rp. 6.000 per liter, karena para penumpang tidak dapat menunggu, sehingga kerugian bertambah Rp. 57.400.000.
Pemerintah Kota Pontianak terpaksa memberlakukan pembatasan pembelian BBM solar bersubsidi dengan mengatur jam pelayanan di SPBU, untuk mengatasi kemacetan di ruas jalan sekaligus menekan terjadinya penimbunan BBM melalui tangki siluman kendaraan. Namun, aturan ini menuai protes dari para supir dan kalangan pengusaha angkutan, karena antrian panjang di SPBU memakan waktu hingga berjam-jam.
Di luar mobil pribadi dan truk angkutan, khusus mobil angkutan umum berizin yang tercatat di Organda Kalbar mencapai 561 unit.
Namun sejak aturan diberlakukan tinggal 383 unit yang beroperasi. Saat ini telah dibentuk Tim terpadu yang beranggotakan dari unsur Pemerintah dan pihak Pertamina, untuk mengevaluasi kebijakan yang tengah berjalan dan merumuskan aturan berikutnya. Salah satu pointer yang direkomendasikan yakni aturan pembelian BBM solar di SPBU dirubah, yakni mulai pukul 19.00 – 24.00 WIB.

INSENTIF RP. 50.000 BAGI GURU PERBATASAN & TERPENCIL

Pemprov dan DPRD Kalbar telah menyepakati adanya anggaran khusus pendidikan dalam RAPBD Tahun 2012, berupa insentif sebesar Rp. 50. 000 per bulan bagi para guru yang bertugas di wilayah pedalaman dan terpencil. Sebelumnya, Pemerintah Pusat juga telah mengalokasikan melalui RAPBN 2012 sebesar Rp. 100.000, sehingga total insentif yang diterima masing – masing guru mencapai Rp. 150. 000 per bulan.
Ditemui Jum`at (09/12/11), angggota DPRD Kalbar Suprianto mengatakan, hal ini merupakan komitmen Pemerintah untuk membantu peningkatan kesejahteraan para tenaga guru, yang masih kesulitan dalam hal ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan guru menjadi faktor utama untuk menyukseskan pendidikan yang berkualitas.
Suprianto menambahkan, DPRD juga telah mengusulkan bea siswa bagi siswa sekolah menegah yang berprestasi di wilayah perbatasan, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Disamping upaya pemerataan pendidikan dan percepatan peningkatan sumber daya manusia (sdm), hal ini juga dimaksudkan untuk memupuk nasionalisme masyarakat perbatasan dengan angaran khusus di bidang pendidikan.

PENGUSAHA ANGKUTAN MERUGI RATUSAN JUTA

Keputusan Walikota Pontianak Sutarmidji yang mengatur antrian pembelian BBM solar di SPBU mulai pukul 22.00 – 05.00 WIB, telah menyebabkan kalangan pengusaha angkutan merugi hingga ratusan juta. Bahkan, meningkatnya jumlah antrian di SPBU, juga mengakibatkan jam keberangkatan bis dari berbagai rute mengalami perubahan. 
Ditemui Jum`at (09/12/11), Sekretaris Organda Kalbar H. Manaf Mufty menyebutkan, kerugian kalangan pengusaha angkutan mencapai Rp.77.600.000 per hari, karena mobil tidak dapat beroperasi sesuai jadwal. Di samping itu, sebagian supir terpaksa membeli solar eceran dengan harga Rp. 6.000 per liter, karena para penumpang tidak dapat menunggu, sehingga kerugian bertambah Rp. 57.400.000. 
Saat ini dari 561 unit angkutan umum berizin yang tercatat di Organda Kalbar, pasca berlakunya aturan tersebut, tinggal 383 unit saja yang masih beroperasi dan semuanya sesuai dengan KM nomor 35 tahun 1993 beroperasi di siang hari. 
Manaf mengakui, kalangan pengusaha angkutan terutama yang tergabung dalam Organda Kalbar, mendesak adanya mediasi antara pengusaha angkutan dan Pemerintah Kota Pontianak agar aturan tersebut dapat direvisi atau bahkan dicabut. Paling tidak, agar BBM untuk bus AKDP dan antar negara yang berplat kuning, mendapatkan prioritas khusus dalam antri BBM di SPBU. Namun, hingga saat ini Organda Kalbar masih tetap mempertahankan dan menjaga agar para pengusaha dan sopir untuk tidak turun ke jalan atau bahkan mogok masal, karena masyarakat tetap harus diprioritaskan. 
Ancaman mogok massal sopir yang belakangan terdengar, bukan atas nama Organda, melainkan inisiatif para sopir yang berada di bawah pengusaha angkutan.

SOPIR KELUHKAN KEBIJAKAN WALIKOTA PONTIANAK

Kalangan supir truk dan angkutan lainnya mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak, yang mengatur antrian pembelian BBM solar pada malam hari. Mereka terpaksa mengantri berjam-jam di SPBU sehingga sangat merepotkan, karena harus disibukkan dengan urusan mendapatkan BBM solar. Ditemui 
Rabu (07/12/11) malam, salah seorang supir truk yang mengantri di SPBU Jl. Merdeka, Catur mengaku telah memarkirkan truk di depan SPBU sejak pukul 18.00 WIB. Ia terpaksa datang lebih awal, karena jika lebih lama, konsekuensinya berada dalam antrian di barisan belakang. Hal ini telah dilakukan selama enam hari berturut – turut, tanpa adanya kompensasi dari perusahaan. 
Sejak 1 Desember 2011 Pemerintah Kota Pontianak memberlakukan aturan setiap SPBU hanya melayani pembelian BBM solar mulai pukul 22.00 – 05.00 WIB, untuk menghindari terjadinya kemacetan di beberapa ruas jalan. Bahkan, untuk mengefektifkan pelaksanaan di lapangan, Walikota Pontianak Sutarmidji telah meminta pihak Pertamina dan Hiswana Migas untuk mengawasi dan mengevaluasi distribusi solar ke SPBU seiring berlakunya peraturan tersebut. 
Sementara itu, untuk menjaga ketertiban karena banyaknya kendaraan yang antri di SPBU, Dishubkominfo Kota Pontianak telah menempatkan 1 orang petugas di setiap SPBU. Menurut salah seorang petugas yang ditempatkan di SPBU Jl. Merdeka, Kusnadi, aturan diberlakukan hingga tanggal 10 Desember 2011, namun untuk selanjutnya masih menunggu keputusan Walikota Pontianak. Dari hasil pantauan RRI pada beberapa ruas jalan protokol yang sebelumnya rutin mengalami kemacetan, pasca berlakunya aturan tersebut cukup berhasil mengurangi terjadinya antrian panjang kendaraan.

TERTIB LALU LINTAS BUTUH DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

Polda Kalbar terus berupaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, dengan mengencarkan sosialisasi UU lalu lintas, terutama di kalangan pelajar. Sebab, 44 % korban laka lantas dari 1.090 kasus yang tercatat sejak Januari – November 2011, berasal dari kalangan pelajar. 
Dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Selasa (06/12/11), Wadir Lantas Polda Kalbar AKBP Badya Wijaya mengatakan, Operasi Zebra Kapuas 2011 yang berlangsung selama 14 hari (28/11/11 s/d 11/12/11), merupakan upaya untuk menurunkan angka laka lantas secara kuantitas dan kualitas serta mencegah terjadinya pelanggaran jalan raya. Di samping itu juga bagian dari program untuk membudayakan tertib dalam berlalu lintas, khususnya bagi para penguna jalan. Kendati demikian, menurut Badya, berbicara tentang disiplin dalam berlalu lintas, bukan hanya menyangkut perilaku masyarakat, tetapi juga infrastruktur. 
Masyarakat tidak dapat dipaksa untuk mengikuti aturan agar disiplin, jika tidak didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dirinya menyontohkan tingginya pertumbuhan angka kendaraan bermotor, khususnya roda dua, seharusnya disikapi oleh semua Pemerintah Daerah dengan meningkatkan ketersediaan jalan yang memadai.

Sabtu, 10 Desember 2011

KABUPATEN KOTA HARUS SEGERA RAMPUNGKAN RTRW

Kepala Dinas PU Kalbar Jakius Sinyor meminta seluruh Pemerintah Kabupaten Kota segera menyelesaikan usulan RTRW di daerah masing – masing. Sehingga tim terpadu dapat memeriksa usulan RTRW. Terbukti beberapa Kabupaten Kota tidak melengkapi dokumen RTRW di daerahnya, sehingga menyulitkan pembahasan lebih lanjut.
Ditemui Kamis (01/12/11), Jakius menyatakan, untuk fasilitas umum, fasilitas sosial maupun pemukiman penduduk yang ingin diinklab dari kawasan hutan, tentunya harus berpedoman pada data pendukung. Tim terpadu tidak mungkin menyetujui pengalihan status kawasan hutan untuk APL maupun lainnya, jika tidak dilengkapi dokumen. Meskipun tidak ada sanksi yang dijatuhkan bagi daerah yang terlambat merampungkan usulan RTRW, tetapi tetap merugikan daerah, karena tidak memilki payung hukum dalam pemanfaatan ruang dan kawasan hutan.
Jakius menyatakan, tetap berupaya agar RTRWP Kalbar dapat rampung akhir Desember ini juga. Mengingat Kalbar sudah termasuk terlambat merevisi tata ruang daerahnya. Padahal UU No 26 Th 2007 mengamanatkan penyusunan RTRW di semua daerah, paling lama 2 tahun terhitung sejak UU tersebut diberlakukan.
Meskipun terjadi penyusutan kawasan hutan dalam usulan RTRW, tapi tidak melebihi batas 40 %. Saat ini sekitar 53 % wilayah Kalbar masih berstatus kawasan hutan, sehingga dinilai cukup menyeimbangkan wilayah pasca perubahan satus dan peruntukan kawasan hutan.

PEMDA KALBAR SETUJUI 4 PERDA BARU

DPRD bersama Pemprov Kalbar menyetujui 4 Raperda untuk menjadi Perda baru, yakni Raperda Tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda Tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, Raperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada Gubernur Kalbar 2012. Keempat Raperda disetujui dalam Sidang Paripurna di DPRD Kalbar yang berlangsung Jum`at (02/12/11). 
Sekda Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie, mengatakan, bahwa disetujuinya Raperda Tentang Retribusi Jasa Umum untuk menjadi suatu Perda, bukan saja melaksanakan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan memberikan kontribusi bagi daerah untuk meningkatkan PAD. Menurutnya retribusi daerah telah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang terpenting, untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan. 
Harus disadari bahwa kebijakan Pemda dalam mengatur Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu upaua pelayanan pada masyarakat, dan bukan semata – mata untuk meningkatkan PAD. Karena prinsip yang terkandung dalam penetapan tarif retribusi dengan tetap pertimbangan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Serta efektifitas pengendalian atas pelayanan. 
Begitu pula dengan Raperda Tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, merupakan upaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik, mengingat kedua hal tersebut menjadi salah satu indikatotr dalam mewujudkan pemerintahan yang baimk pula. Menurut Hamdy, kekayaan daerah dapat berkurang, baik karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja atau lebih karena kelalaian ataupun karena faktor lainnya. Sehingga perlu langkah pengamanan berupa aturan hukum, termasuk sanksi bagi pegawai yang terbutk melanggar. 
Sedangkan disetujuinya Raperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu oleh DPRD bersama Pemprov Kalbar untuk menjadi suatu Perda, merupakan suatu pemberian izin pada orang atau badan guna melindungi kepentingan umum. Menyadari, segala biaya yang seharusnya menjadi beban Pemda dalam penyelenggaraan izin maupun biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemeberian izin tersebut, nilainya relatif besar, maka sangat layak jika dibiayai oleh pemegang izin. Hamdy menambahkan, semangat untuk menggali potensi dari perizinan tertentu daerah, terus dilakukan secara intensif. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu, yakni berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian ataupun seluruh biaya penyelenggaran pemberian izin. 
Sementara untuk Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada Gubernur Kalbar 2012, merupakan upaya Pemda menyukseskan agenda lima tahunan ini dengan menyediakan anggaran yang cukup. Untuk menyiasati besarnya anggaran Pemilukada, maka penganggarannya disepakati melalui 2 tahun anggaran, yakni dalam APBD Perubahan 2011 sebesar 40 M dan APBD 20112 sebesar 150 M. 
Hamdy menyatakan, pembahasan semua Raperda, telah melewati proses sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya kepada SKPD yang terkait dengan keempat Perda tersebut, agar segera melakukan langkah kongrit sesuai proses dan mekanisme yang berlaku.

Senin, 05 Desember 2011

KALBAR PERLU BELAJAR DARI KALTENG TINGKATKAN PAD

Pemprov Kalbar perlu mengadopsi cara Pemprov Kalteng yang berhasil meningkatkan PAD secara signifikan dalam APBD tahun 2012. Studi banding Badan Angaran DPRD Kalbar ke Kalteng sepekan lalu, mengetahui strategi jitu Pemprov setempat, sehingga volume APBD induk 2012 menyamai RAPBD Kalbar 2012 yakni 2 Trilyun rupiah. Padahal, populasi penduduk Kalteng sebanyak 2,3 juta jiwa, setengah dari penduduk Kalbar yang mencapai 4,4 juta jiwa.
Ditemui Senin (06/12/11), anggota Badan Angaran DPRD Kalbar, Suprianto S.Th menyebutkan beberapa hal yang perlu dicontoh dari Kalteng, yakni menaikkan pajak hingga 15 %, karena pajak yang dipatok Kalbar saat ini sebesar 10 %, masih di bawah ketentuan Pusat. Selain itu, Kalteng juga berhasil memperoleh dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 45 miliar untuk tahun 2012. Dana tersebut diperoleh atas lobi mereka ke pemerintah pusat. Bahkan, Pemprov Kalteng mendapatkan dana insentif khusus sebesar Rp. 20 miliar, atas prestasi merampungkan APBD 2012 tepat waktu.
Suprianto juga menyebutkan hal lain yang perlu diadopsi dari Kalteng yakni adanya Peraturan Daerah/Perda Tentang Proyek Pembangunan Infrastruktur multiyears. Perda ini menjadi payung hukum sehingga semua kegiatan pembangunan berjalan lebih efisien dan efektif. Dalam kegiatan multiyears, suatu perusahaan yang menangani pekerjaan, tetap menangani pekerjaan yang sama di tahun berikutnya, sehingga sifatnya terus berkelanjutan. Artinya, perusahaan bersangkutan tetap bertanggung jawab atas hasil pekerjaan di tahun sebelumnya.




Minggu, 04 Desember 2011

ARMYN ALIANYANG OPTIMIS DAPAT RESTU MABES TNI

Manuver politik untuk memperkuat posisi Staf ahli Panglima TNI bidang Komunikasi Sosial, Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang, menyongsong Pemilukada Gubernur Kalbar 2012 semakin gencar. Diawali dengan berdirinya Ali Anyang Center/AAC, Minggu siang (03/12/11), di depan Makodam XII Tanjungpura Pontianak kembali dideklarasikan Laskar Alianyang. Posisi Armyn di kedua lembaga sama, sebagai Pembina.
Meskipun kedua lembaga tersebut tidak sedikit pun menyiratkan sebagai organisasi untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Armyn sebagai Gubernur Kalbar, tetapi sulit juga rasanya membantah jika bukan untuk menggalang kekuatan politik atau dukungan publik. Mengingat terbentuknya kedua lembaga tersebut menjelang agenda Pemilukada dan bertepatan di saat menguatnya dukungan untuk putra pejuang M. Ali Anyang ini maju dalam Pemilukada. Apalagi yang bersangkutan juga secara terang – terangan menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pemilukada tahun depan. Bahkan, Kepada puluhan wartawan yang mengerumuninya seusai deklarasi, Armyn menyatakan, paling lama April 2012, pencalonannya telah diumumkan pada publik. Mabes TNI pasti memberikan restu padanya, asalkan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.
Salah seorang pendiri Laskar Ali Anyang, Muhammad Saleh, mengakui saat ini lembaga memang belum mengarah pada agenda Pemilukada, tetapi jika nantinya dinamika yang berkembang ternyata mendukung Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang maju dalam Pemilukada Gubernur 2012, maka tidak ada alasan untuk menolak.
Sementara, duduk di Jajaran pengurus DPP Laskar Ali Anyang Kalbar, yakni H. Syafruddin Ibrahim sebagai Ketua dan Syaiful Izhar sebagai Sekretaris. Laskar Ali Anyang dibentuk dan didirikan secara resmi melalui akte notaris, Nurulita Christina Mayasari,SH,M.Kn, Jum`at (14/1o/11) oleh empat orang pendiri yakni ; Aca Aming, Muhammad saleh, H. Syafruddin Ibrahim dan Syaiful Izhar. Organisasi bersifat sosial dan kebersamaan serta tidak bernaung di bawah salah satu parpol.
Visi Laskar Ali Anyang adalah melestarikan semangat perjuangan para pahlawan yang berasal dari Kalbar, sebagai wujud kecintaan kepada daerah dan NKRI. Sedangkan misinya yakni membangun rasa kebanggaan masyarakat pada semangat juang dan hasil perjuanagn Ali Anyang dan Kalbar.
Adapun tujuan berdirinya Laskar Alianyang yaitu ;
1. Melakukan kegiatan sosialisasi profil perjuangan Ali Anyang serta sosialisasi semangat cinta tanah air.
2. Mengembangkan dan membina azas/ rasa kebersamaan/ persaudaraan, persaudaraan, meningkatkan semangat serta jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memelihara dan meningkatkan hubungan antar semua golongan dalam masyarakat tanpa memandang agama, suku dan ras.
4. Mengembangkan dan membina potensi masyarakat untuk ikur aktif dalam pembangunan nasional.
5. Memelihara rasa persaudaraan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang baik dalam pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggungjawab untuk cinta akan tanah air.



Sabtu, 03 Desember 2011

PAMERAN ARKEOLOGI RAMAIKAN MALL MATAHARI

Badan Arkeologi Banjarmasin Kalsel menggelar Pameran Arkeologi di Matahari Mall Pontianak mulai 2-6 Desember 2011. Berbagai koleksi masa pra sejarah yang ditampilkan cukup menarik perhatian pengunjung, khususnya para pengunjung di Mall yang kebetulan melintas.
Ditemui di sela – sela Pameran Sabtu (03/12/11), Ketua Penyelenggara Imam Hindarto mengatakan, pameran ini merupakan sebuah media informasi bagi publik, sekaligus sosialisasi berbagai hasil penelitian arkeologi. Di samping itu, juga meningkatkan pemahaman tentang cagar budaya bagi masyarakat Kalbar, khususnya Kota Pontianak.
Kegiatan ini rutin diadakan Badan Arkeologi Banjarmasin setiap tahun di masing – masing ibukota provinsi di pulau Kalimantan. Sejauh ini pameran yang diselenggrakan mendapatkan respon positif dari masyarakat di daerah.
Imam menerangkan, semua barang yang dipamerkan merupakan koleksi hasil penelitian Badan Arkeologi Banjarmasin, yang berasal dari berbagai daerah di pulau Kalimantan. Koleksi dari Kalbar antara lain, Beliung asal Nanga Balang Kabupaten Kapuas Hulu, sisa peradaban masyarakat 3.000 tahun yang lalu serta ragam perhiasan asal pulau Karimata berusia sekitar 4.000 tahun.
Kemudian dari Kalsel, antara lain ember dari kayu ulin untuk menyimpan beras, serpihan atau alat pemotong dari gua babi yang berusia 6.000 tahun. Koleksi lain yang dipamerkan yakni botol bols (minuman keras) berbahan keramik buatan Belanda dari abad 18 M, uang koin dari abad 17 – 18 M serta naskah berbahasa Melayu yang ditulis menggunakan huruf Arab gundul dari abad 18 M.
Dari hasil pantauan, beberapa pengunjung yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang berbagai koleksi, mendapatkan penjelasan singkat dari pihak panitia, bahkan diberikan CD dan buku yang berisi tentang berbagai hasil penelitian arkeologi. Semua diberikan secara gratis.

Jumat, 02 Desember 2011

DANA PILGUB KALBAR 190 M

Pemerintah Daerah Kalbar menyepakati besaran anggaran Pemilukada gubernur 2012, yang tertuang dalam Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada Gubernur Kalbar 2012. Nilai yang tercantum dalam draft sebesar 190 M, di bawah angka yang diajukan KPU ke eksekutif sebesar 233 milyar, masing – masing 166 M untuk putaran pertama dan 56 M untuk putaran kedua.
Dalam Sidang Paripurna DPRD Kalbar yang berlangsung Jum`at (02/12/11), Sekda Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie, menyatakan, untuk menyiasati besarnya anggaran Pemilukada, maka penganggarannya disepakati melalui 2 tahun anggaran, yakni dalam APBD Perubahan 2011 sebesar 40 M dan APBD 20112 sebesar 150 M.
Di temui seusai menghadiri Sidang Paripurna, Ketua KPU Kalbar AR. Muzammil tidak mempersoalkan besaran anggaran yang diusulkan eksekutif, karena semua tentunya telah melalui pertimbangan yang matang. Lagipula dana yang diusulkan hanya untuk putaran pertama, sedangkan untuk putaran kedua dianggarkan melalui APBD Perubahan 2012.
Berdasarkan draf tahapan yang telah disusun KPU, putaran kedua terlaksana awal November 2012, sehingga masih memungkinkan untuk diusulkan.
Muzammil menyebutkan, hampir 70 % dana yang diusulkan diperuntukkan untuk penyelenggara pemilu, mulai dari KPPS, PPDP, PPP hingga KPU Provinsi serta Kabupaten Kota. Tahapan Pemilukada berlangsung selama 8 bulan, yang dimulai April 2012.


PU KALBAR CARI SUMBER AIR BAKU

Dinas PU Kalbar tengah mencari sumber air baku untuk diolah menjadi air bersih, guna dipasok ke Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Pasalnya kedua daerah tersebut terancam krisis air bersih dalam beberapa tahun mendatang. Sementara sumber air di sungai Penepat di Kubu Raya tidak lagi memenuhi syarat, terlebih di musim kemarau dimana kadar garam meningkat akibat rembesan air laut.
Dalam Konfrensi Pers Jum`at (02/12/11), Kepala Dinas PU Kalbar, Jakius Sinyor mengaku telah menerima instruksi dari Menteri PU, untuk mencari sumber air baku guna menyuplai kebutuhan air bersih di beberapa daerah. Pilihan pertama yakni air terjun riam Melanggar di Kabupaten Landak, dengan menerapkan sistem pipanisasi untuk menyalurkan air bersih. Sedangkan alternatif kedua adalah tetap menggunakan air sungai Kapuas sebagai bahan baku, seperti yang dilakukan oleh PDAM saat ini, hanya saja dengan teknologi yang lebih canggih. Namun, keputusan masih harus menunggu hasil kajian secara mendalam oleh tim yang dibentuk bersama Universitas Tanjungpura (Untan), dengan mempertimbangkan yang paling ekonomis dari beberapa alternatif.
Anggaran untuk kegiatan penelitian, studi kelayakan dan lainnya, telah diploting Dinas PU melalui RAPBD 2012. Jika dapat selesai di tahun 2012, maka proses pengerjaan tahap awal kemungkinan besar dapat dimulai tahun berikutnya.
Jakius menambahkan pihaknya juga tengah membicarakan dengan beberapa peneliti di Untan, mengenai sistem pengelolaan yang paling ideal di PDAM. Sebab, saat ini hampir semua PDAM di Kalbar mengalami defisit, sehingga belum mampu membantu daerah dalam meningkatkan PAD. Bahkan, sebenarnya di seluruh Indonesia hanya PDAM Jakarta saja, yang masih meraih keuntungan.

KPU KALBAR GANDENG KPU AUSTRALIA PERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN

KPU Kalbar terus berupaya meningkatkan pemahaman menyangkut prinsip, keterampilan dan tantangan dalam penyelenggaran Pemilu yang ideal. Diantaranya bekerjasama dengan Australia Electoral Comission/AEC, menggelar diklat Modul Building Resources in Democrazy Governance and Election (Brigade), selama 3 hari mulai 2 – 5 Desember 2011 di Pontianak.
Ditemui Kamis (01/12/11), Komisioner KPU Kalbar Dr. Sofiati mengatakan, kegiatan ini ditujukan pada penyelenggara pemilu untuk memperkuat kelembagaan dan internalisasi nilai – nilai demokrasi yang lebih universal. Sehingga dalam diklat, para peserta bukan hanya mendapatkan pelajaran mengenai penyelenggaraan pemilu yang baik, tetapi juga mendapatkan perbandingan penyelenggaraan pemilu di berbagai negara.
Peserta diklat terdiri dari Setjend KPU 1 orang, Set KPU Kalbar 7 orang, KPU Kabupaten Kota se Kalbar 14 orang, KPU Kalsel 1 orang, KPU Kalteng 2 orang dan KPU Babel 1 orang. Sedangkan biaya kegiatan dianggarkan melalui AEC dan DIPA KPU Kalbar TA 2011.
Adapun materi yang diberikan meliputi administrasi pemilu, perencanaan strategi dan keuangan, pendaftaran pemilih serta informasi pemilih. Ditambahkan, Sofiati, Kalbar termasuk dalam 17 provinsi di indonesia yang mendapatkan pelatihan di tahun 2011.
Sementara itu, Country Director Australia Indonesia Electoral Support Programme, Patrick Satie menjelaskan bahwa kerjasama kedua lembaga, lebih pada penguatan kapasitas penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Kalbar melalui pelatihan, antara lain pelatihan staf dan kepegawaian, teknologi dan pengolahan data. Kerjasama yang dibangun telah dimulai sejak tahun 2005 lalu dan kemungkinan semakin ditingkatkan di tahun mendatang.
Patrick mengakui adanya perbedaan dalam proses pemilu antara kedua negara, salah satunya dalam proses pendaftaran pemilih. Jika di Australia, pemilih yang diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya ke KPU setempat. Bahkan, dalam UU Pemilu di negaranya, pemilih yang tidak mendaftar dapat dikenakan denda sekitar 50 dolar Australia. Berbeda dengan Indonesia, dimana proses pendataan pemilih dilakukan oleh KPU.
Tapi menurutnya, tidak fair membandingkan Indonesia dengan Australia. Karena proses demokrasi di Indonesia tergolong baru dibandingkan Australia. Yang terpenting saat ini, kedua belah pihak terus mendorong untuk membangun demokrasi di Indonesia menjadi semakin baik.
Sedangkan Ketua KPU Kalbar AR. Muzammil berharap melaui diklat semakin menambah pengetahuan serta wawasan diantara kedua belah pihak, terlebih KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota se Kalbar. Seluruh anggota KPU yang mengikuti diklat dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan masukan mengenai pemilu di Australia, demi memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu.



UNTAN JAJAKI BUKA FAST TRACK S1 KE S2

Universitas Tanjungpura (Untan) tengah merintis program fast track/jalur cepat , dimana para mahasiswa yang menempuh program S1 dapat mengikuti program S2 di beberapa Universitas Prancis dan Amerika serikat. Artinya mahasiswa S1 yang tengah menempuh semester 7 & 8 di Untan, jika memenuhi syarat akademik dapat mengikuti perkuliahan S2 untuk semester 1 & 2. Perkuliahan S-2 akan selesai 1 tahun setelah mahasiswa bersangkutan lulus tahap S-1.
Hal itu diungkapkan rektor Untan Prof. Thamrin Usman, saat memberikan sambutan dalam Wisuda Periode I Tahun Akademik 2011-2012 Rabu (30/11/11). Menurutnya, program fast track membuka kesempatan bagi mahasiswa Untan untuk menyandang gelar S1 dan S2 dalam waktu singkat, dengan menghemat biaya dan menyingkat waktu perkuliahan.
Menariknya lagi, mahasiswa yang mengikuti S-2 bukan di perguruan tinggi dalam negeri, melainkan di Universitas terkemuka mancanegara.
Thamrin menambahkan rencana membuka program fast track merupakan sautu cara Untan untuk meningkatkan kualitas S2, serta memperbanyak lulusan Untan yang menyandang gelar magister. Selain di program reguler, dengan adanya program fast track tentu semakin mendorong mahasiswa Untan untuk mengambil program S2.
Sebagai tindaklanjut dari hal tersebut, Senat, Pengelola dan para Dekan di Untan, tengah mematangkan persiapan untuk menghadirkan mata kuliah Bahasa asing di Untan, terutama bahasa di negara yang menjadi tujuan studi ke luar negeri.

Kamis, 01 Desember 2011

UNTAN JALIN KERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS MANCANEGARA

Universitas Tanjungpura (Untan) terus melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga dan pusat pendidikan di berbagai negara, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terbaru adalah membuka program studi Bahasa Mandarin di FKIP, yang kemudian diikuti dengan mendirikan Pusat Bahasa Mandarin. Untuk mendukung program studi Bahasa Mandarin, Untan mengadakan kerjasama dengan Guang Xi Univesity for Nasionality dari RRC.
Hal itu diungkapkan rektor Untan Prof. Thamrin Usman, saat memberikan sambutan dalam Wisuda Periode I Tahun Akademik 2011-2012 Rabu (30/11/11). Dirinya berharap dengan kehadiran kedua hal tadi, semakin memperkuat eksistensi Untan, bukan hanya di level regional dan nasional tetapi juga di kancah internasional.
Thamrin juga mengatakan pada Februari 2012 mendatang, Untan akan melaunching American Corner, yakni pusat untuk mempelajari hal tentang Amerika Serikat, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini merupakan tindaklanjut dari hasil US – Indonesia Higher Education Summit/ Pertemuan Bidang Pendidikan Tinggi antara AS – Indonesia di Washington DC Oktober 2011 lalu.
Pada kesempatan itu, Thamrin menyebutkan bahwa Untan tengah menjajaki kerjasama akademik dengan beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat, sebagai implementasi dari pertemuan di Washington. Diantaranya dengan Maryland University dan Washington University dalam bentuk pertukaran mahasiswa dan dosen serta kerjasama penelitian.
Kedua belah pihak memang telah merumuskan beberapa hal yang paling esensial, dalam meningkatkan pertukaran akademik dan memperluas kerjasama di bidang pendidikan.

UNTAN TELURKAN 979 SARJANA BARU

Universitas Tanjungpura/Untan Pontianak Rabu (30/11/11), kembali mewisuda sebanyak 1.092 mahasiswa, untuk periode I Tahun Akademik 2011-2012. Para wisudawan terdiri dari lulusan D3, Sarjana dan Magister yang berasal dari berbagai program studi di 9 fakultas.
Dalam sambutannya, Rektor Untan Prof. Thamrin Usman, mengharapkan para wisudawan Untan memiliki kontribusi yang besar, terhadap peningkatan sumber daya manusia/sdm di Kalbar. Mengingat sdm merupakan salah satu faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia/IPM suatu daerah. Sementara, IPM Kalbar saat ini berada di urutan 28 dari 33 Provinsi di Indonesia, sehingga menuntut tanggungjawab dari para wisudawan untuk membangun sdm yang tangguh.
Sementara itu, Dwi Hardiyanto dari FKIP ketika menyampaikan kesan dan pesan para wisudawan, mengakui, untuk menyelesaikan kuliah di suatu perguruan tinggi, membutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan keras. Tapi perjuangan sesungguhnya adalah setelah menamatkan kuliah, karena setiap wisudawan dituntut untuk dapat mempraktekkkan semua ilmu di bangku kuliah dalam kehidupan nyata di masyarakat.
Lulusan Untan di Periode I Tahun Akademik 2011-2012 berasal dari program D3 sebanyak 21 orang, program Sarjana (S1) sebanyak 979 orang dan program Magister sebanyak 92 orang. Sementara itu, lulusan program diploma, sarjana dan magister yang berpredikat dengan pujian berjumlah 93 orang.