KALBAR TERIMA BANTUAN KENDARAAN OPERASIONAL

Sebanyak 4 Kabupaten Kota di Kalbar menerima bantuan operasional berupa 79 unit kendaraan roda dua, masing – masing Kota Pontianak 22 unit , Landak 14 unit, Sintang 19 unit dan Ketapang 24 unit. Bantuan diserahkan secara simbolis Pada Upacara Peringatan HUT Pemprov Kalbar ke 54 Sabtu (28/01/11). Ditemui seusai mengikuti Upacara, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Andi Jap mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari program Nice tahun 2011, untuk tenaga medis (petugas gizi) di Puskesmas. Sehingga mempermudah petugas dalam pengawasan maupun pemberian bantuan, bagi warga yang terindikasi mengidap gizi buruk. Total anggaran yang  dikucurkan melalui program Nice tahun 2011 mencapai Rp. 11 M.  

Di kesempatan yang sama juga diserahkan bantuan 4 unit mobil perpustakaan keliling, bagi Kabupaten Sambas, Kubu Raya dan Kota Singkawang. Setiap mobil mengoleksi sebanyak 1. 500 eksemplar buku, dengan 500 judul berbeda. Kepala Badan Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kalbar Kucai Apin, menjelaskan bantuan berasal dari Badan Perpustakaan Nasional, untuk mendukung program gemar membaca di daerah. Mengenai teknis pengawasan dan operasional perpustakaan keliling, sepenuhnya diserahkan ke masing – masing Pemeeintah Daerah.

Read More

USULAN MENDAGRI TELAH DIPRAKTEKKAN PDI DI KALBAR

Ketua DPD PDI P Kalbar Cornelis menyetujui rencana Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi, mengeluarkan aturan yang mewajibkan Partai politik membiayai setiap kampanye pasangan calon yang diusung dalam Pemilukada. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktek korupsi yang dilakukan kepala daerah setelah terpilih. Sebab, jika calon mengeluarkan dana pribadi untuk maju dalam Pemilukada, dikhawatirkan setelah menjabat orientasinya, ”bagaimana cara dan secepatnya mengembalikan modal”. 

Ditemui seusai memimpin pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pemda Kalbar ke 54 Jum`at (28/01/11), Cornelis mengaku sebenarnya hal itu telah dipraktekkan di lingkup PDI P Kalbar, untuk Pemilukada Sambas dan Landak pada tahun 2011. Disamping alasan di atas, pertimbangan lain PDI menerapkan hal tersebut, agar setiap pasangan calon Kepala Daerah yang memakai perahu PDI P, jika memang terpilih dan kemudian menjabat tidak menjadi besar kepala. Di sisi lain juga dapat dikendalikan oleh partai. Masalahnya banyak pasangan calon dari PDI, justru tidak dapat dimonitor kebijakannya ketika menjabat. 

Dirinya mengibaratkan kendaraan yang dipinjamkan kepada seseorang, setelah sampai ke tempat tujuan, ternyata sang peminjam tidak peduli lagi dengan si empunya kendaraan. Begitulah yang kerap terjadi pada orang – orang yang maju dalam Pemilukada menggunakan perahu PDI, setelah terpilih dan menjadi gubernur, bupati maupun walikota, ternyata tidak lagi ingat dengan partai yang mengantarkannya duduk di kursi kekuasaaan.

Read More

TINGKATKAN KKK DI KALBAR

Pemerintah Provinsi Kalbar telah melaksanakan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja - KKK untuk tahun 2011, yang merupakan wujud dan implementasi dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Secara nasional KKK dicanangkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama sebulan penuh, mulai dari tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2011. Ditemui di Kota Pontianak, Selasa (25/01/11) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Disnakertrans Provinsi Kalbar HJ. Simamora, menuturkan bahwa pelaksanakan KKK, merupakan salah satu aspek penting perlindungan terhadap pekerja. Karena berpengaruh pada suasana, keselamatan, kesehatan dan produktivitas kerja. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, menghindari terserang penyakit di tempat kerja serta menghindari terjadinya berbagai bahaya lainnya.

Lebih lanjut, HJ. Simamora menjelaskan, ” KKK wajib diberlakukan pada semua tempat kerja, tanpa membedakan klasifikasi perusahaan. Disamping peraturan perundang – undangan, kewajiban terhadap penerapan KKK merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi setiap perusahaan. Namun, diakui dalam implementasinya masih belum dapat menyentuh semua elemen atau objek KKK. Dari hasil evaluasi terhadap tingginya angka kecelakan kerja di Kalbar, hampir 80 % diakibatkan oleh faktor manusia. Terutama keahlian atau skill yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja. Kemudian alat pelindung diri dan peralatan kerja yang tidak sesuai dengan standar KKK. Untuk itu, pihak Disnakertrans akan meningkatkan aspek pengawasan, dengan memonitor seluruh objek KKK di tempat kerja. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka selanjutnya dibuat nota pemeriksaan, untuk mempersyaratkan perusahaan agar segera mematuhi KKK. Namun, jika sampai 3 kali nota pemeriksaan tidak diindahkan, maka diproses secara verbal melalui BAP untuk dilanjutkan ke Pengadilan. Sebab mengabaikan KKK atau UU Nomor 1 Tahun 1970 termasuk tindak pidana pelanggaran.

Read More

SIASATI LEMAHNYA KADERISASI DENGAN PENINGKATAN SDM

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar pada tahun 2011 memprioritaskan peningkatan SDM Koperasi, sebagai bagian dari langkah penyehatan. Sebab, hampir 50 % koperasi di Kalbar saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan, akibat lemahnya kaderisasi di internal koperasi, dan umumnya berada di wilayah pedesaan. Ditemui Jum`at (28/01/11) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar Frans Suardi mengungkapkan, lemahnya kaderisasi di internal koperasi, harus disiasati dengan pendidikan dan pelatihan SDM. Karena di situlah titik lemah, pengembangan koperasi. Disamping itu juga memberikan kesempatan usaha dan pemanfaatn SDM, dalam mempertahankan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya keberadaan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Dekopinwil juga harus ditingkatkan, terutama di bidang pendidikan, pelatihan, fasilitasi serta advokasi. Adapun indikator koperasi yang tidak sehat, dapat dilihat dari ketidakmampuan koperasi melakukan Rapat Anggota Tahunan atau RAT secara teratur dan baik.

Lebih jauh, Frans Suardi menyatakan Pemerintah juga memprioritaskan pengembangan koperasi di daerah perbatasan, pedalaman maupun kepulauan. Diakui selama ini keberadaan koperasi pada daerah tersebut, nyaris tidak dilirik dan tersentuh program pembinaan. Saat ini, Pemerintah telah membuka peluang untuk meningkatkan permodalan koperasi, melalui KUR perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, seperti Lembaga Penjamin Dana Bergulir – LPDB, yang dapat dipergunakan untuk pengembangan kegiatan usaha. Dengan berkembangnya koperasi secara tidak langsung berkontribusi bagi pemasukan kas daerah, melalui Pungutan Pajak penghasilan/PPh atas dana Sisa Hasil Usaha/SHU koperasi.

Read More

REKRUT PTT UNTUK ATASI KEKURANGAN BIDAN DESA

Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar kembali melanjutkan program Penempatan Bidan Desa – Bidan Pegawai Tidak Tetap/PTT, untuk mengatasi kekurangan tenaga bidan desa di berbagai daerah. Program yang digulirkan pada tahun 2011 ini berasal dari Kementrian Kesehatan, dengan membuka formasi penerima sebanyak tiga kali dalam setahun, yakni bulan April, Juli dan September. Agar program berjalan efektif, Kementrian Kesehatan sengaja tidak memaksakan tenaga dari luar, namun sepenuhnya ditangani Pemerintah Kabupaten Kota yang membutuhkan. Ditemui Jum`at (28/01/11), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Andy Jap mengungkapkan, Kementrian Kesehatan mengambil kebijakan dalam perekrutan tenaga bidan, untuk ditempatkan pada Puskemas maupun Polindes berasal dari masyarakat setempat. Dengan asumsi tenaga bidan lokal telah mengetahui karakter dan kondisi masyarakat setempat, sehingga lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan sekitar. Dikhawatirkan jika bidan PTT didroping dari luar Kalbar, ketika ditempatkan pada daerah pedalaman dan terpencil kemudian tidak betah dan memilih untuk mengundurkan diri. Sementara dalam aspek pengawasan terhadap kinerja dari setiap tenaga bidan, sepenuhnya menjadi kewenangan dari masing – masing Pemerintah Kabupaten Kota.

Lebih lanjut, Andy Jap menyatakan, Kementrian Kesehatan tidak membatasi alokasi tenaga bidan PTT pada tahun 2011, semua yang direkrut dareah tetap direalisaikan. Dengan jumlah bervariasi, tergantung kebutuhan di masing – masing daerah. Setiap bidan yang dikontrak melalui PTT memperoleh penghasilan tetap, di kisaran 2 hingga 3 juta rupiah per bulan. Program Bidan PTT sebenarnya telah dimulai sejak beberapa tahun lalu di Kalbar, sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Read More

KESIAPAN TENDER ON LINE DI KALBAR

Pelaksanaan tender secara on line untuk proyek pengadaan barang dan Jasa di Provinsi Kalbar, diperkirakan baru dapat terlaksana di Tahun 2012. Sebab, Unit Layanan Pengadaan– ULP sebagai lembaga teknis hingga kini belum terbentuk. Disamping batas akhir pembentukan masih cukup lama, ULP merupakan lembaga struktural, sehingga pembentukannya harus melalui berbagai pertimbangan. Saat ini Pemerintah Provinsi baru membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE yang beranggotakan 11 personil, dengan peran masih sebatas memfasilitasi Panitia Lelang di setiap SKPD dalam menggelar pelelangan. Dalam Dialog Interaktif Dinamika Katulistiwa di RRI Pontianak, Ketua Tim LPSE Provinsi Kalbar Sukaliman menyatakan,”pembelajaran dan penguasaan teknik tender secara on line, hingga saat ini masih terus dilakukan. Namun, untuk pengumuman lelang, sesuai Peraturan Presiden – Perpres Nomor 54 Tahun 2010, memang harus dilaksanakan pada tahun 2011. Meskipun pelelangan secara online baru diwajibkan tahun depan, namun Tim telah siap jika dimulai pada tahun ini. Asalkan seluruh Panitia Lelang di setiap SKPD telah mengikuti pelatihan.

Pada Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Kalbar mengalokasikan dana sebesar 900 juta rupiah, untuk membiayai pengadaan perangkat keras dan lunak serta pelatihan bagi pengguna. Adapun perangkat yang harus dipersiapkan untuk mengadakan tender secara on line, yakni ; sistem Administrasi menyangkut Teknologi Informasi, registrasi dan verifikasi dan Unit Layanan Pengguna. Sesuai Perpres 54 Tahun 2010 pengumuman lelang harus dilakukan secara elektronik melalui situs lembaga dan situs LPSE yang terintegrasi secara nasional.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalbar Thomas Alexander menyebutkan 3 hal mendasar dari Perpres 54 Tahun 2010, yakni menghindari terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan tender, lebih efisien dan meringankan kerja Pemerintah. Namun, aspek pengawasan perlu diperhatikan, karena umumnya kontraktor atau penyedia jasa memiliki akses langsung ke setiap pimpinan SKPD.

Read More

TENDER ON LINE MENGAWALI TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI

Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Daerah – LPJKD Kalbar menyambut gembira, pelaksanaan tender secara on line untuk proyek pengadaan barang dan Jasa milik Pemerintah. Meskipun saat ini Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa – ULP sebagai lembaga teknis belum terbentuk, dan tugas sementara masih dilaksanakan TIM LPSE, namun kedepan diyakini pelaksanaan tender proyek pemerintah dapat berjalan secara transparan. Dalam Dialog Interaktif Dinamika Khatulistiwa di RRI Pontianak Sekretaris LPJKD Kalbar Widiyanto mengutarakan, selama ini belanja Pemerintah untuk jasa konstruksi mendominasi kegiatan melalui anggaran APBD, yang dalam pelaksanaan tender seringkali menimbulkan masalah. Termasuk adanya keterlibatan oknum preman, untuk memenangkan tender lelang. Dengan adanya tender lelang secara online, maka lebih memudahkan pihak kontraktor atau penyedia jasa, dalam melakukan pendaftaran dan penawaran, karena dapat dilakukan dimana pun selama dapat diakses melalui internet.

Namun, SDM berkualitas menjadi titik tolak dari penyempurnaaan sistem tender proyek milik pemerintah, dengan meninggalkan cara manual menuju sistem elektronik. Penerapan tender secara online menuntut kesiapan SDM berkualitas, karena dapat memicu kesalahan dalam penafsiran, yang justru merugikan penyedia jasa. Dirinya menyontohkan seorang kontraktor yang telah mendaftar melalui LPSE, tentunya telah menandatangani fakta integritas. Memasukkan semua dokumen perusahaan, serta memiliki User ID dan Password. Namun, ketika suatu berkas mengharuskan pimpinan perusahaan untuk menandatangani, tentunya secara tidak langsung memaksa adanya kontak fisik. Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat LPSE, dimana pelaksanaan tender yang mudah, cepat, baik untuk Panitia Lelang di SKPD maupun penyedia barang dan jasa. Hal lain yang dikhawairkan Widiyanto, yakni, Unit Layanan Pengadaan – ULP, sebagai lembaga teknis di setiap SKPD dalam mengadakan tender proyek. Kemungkinan besar natinya struktur kelembagaan ULP termasuk dalam eselon III, yang tidak menutup kemungkinan rawan intervensi dari pejabat di atasnya.  Sehingga menggangu independensi dan transparansi LPSE dalam menggelar tender proyek, seperti yang diamanatkan Peraturan Presiden – Perpres Nomor 54Tahun 2010.

Berdasarkan pengamatan LPJKD, tender proyek yang dianggakarkan melalui APBN di Pemerintah Provinsi hingga saat ini belum siap, apalagi di Kabupaten Kota. Sehingga menuntut adanya berbagai pembenahan.

Hal lain yang mendapat sorotan dari Widiyanto yakni, Unit Layanan Pengadaan – ULP, yang dibentuk sebagai lembaga teknis di setiap SKPD dalam mengadakan tender lelang. Kemungkinan besar natinya struktur kelembagaan ULP termasuk dalam eselon III, yang tidak menutup kemungkinan rawan intervensi dari pejabat di atasnya. 

Sementara itu, Ketua Himpunan Pemerhati Pelaku Pelaksaaan Pekerjaan Konstruksi HP4K - Kalbar Mickael Injek Barayungkt mengatakan, ”berlakunya tender secara on line tidak serta dapat menghindari terjadinya kronisme dan premanisme dalam proyek. Karena persoalannnya bukan hanya terletak pada sistem tender yang dipergunakan, namun juga terkait mentalitas pejabat di eksekutif dan anggota legislatif untuk memonopoli proyek pemerintah, seperti yang terjadi di Kalbar beberapa tahun belakangan. Meskipun melalui pihak lain untuk mengerjakan proyek, tetapi proses tender atau lelang telah dikondisikan ataupun ditetapkan siapa yang bakal memenangkan proyek.

Lebih lanjut, Injek Barayunk menjelaskan selama ini dalam proses sistem tender, pemerintah hanya sebatas mengesahkan regulasi untuk diberlakukan secara formal. Namun, tidak pernah selektif dalam memeriksa elemen yang masuk, dalam sistem pelaksaann tender. Untuk itu, yang paling terpenting dalam pelaksanaan tender, bukan hanya menyempurnakan sistem, namun juga adanya kesepakatan semua pihak untuk menolak monopoli. Seperti semangat yang dibawa dalam Peraturan Presiden – Perpres Nomor 54 Tahun 2010, menghapuskan monopoli dan profesionalisme dalam pelaksaan tender.

Sedangkan anggota DPRD Kalbar Ikhwani A. Rahim menyebutkan, pembenahan dalam proses pelaksanaan tender, bukan hanya penyempurnaan sistem. Namun juga pengawasan ketika proyek berjalan, serta evaluasi akhir pengerjaan suatu proyek. Penyimpangan dapat saja dilakukan seorang kontraktor, ketika proyek tengah berjalan, dan sampai saat ini belum pernah adanya yang diberikan sanksi.

Di bagian lain, Ketua Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik – LPSE Provinsi Kalbar, Sukaliman menyatakan sistem LPSE berupaya mengeliminir terjadinya kekisruhan dalam proses tender proyek, karena tidak terjadi kontak fisik antara pihak yang saling bernegosiasi. Di dalamnya juga mengatur semua klausul tentang pelaksanaan pekerjaan. Namun, dirinya mengakui, dalam implementasinya tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan, dan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pimpinan SKPD masing – masing untuk menjatuhkan sanksi. Bagi LPSE setia perusahaan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanna proyek, bakal masuk dalam daftar hitam yang disebarkan melalui website yang terintegrasi secara internasional.

Read More

DISPERINDAG SIAPKAN 3 TON BERAS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Disperindag Provinsi Kalbar menggelar kegiatan khusus, untuk memeriahkan peringatan HUT ke 54 Pemerintah Daerah Kalbar, yakni mengadakan Pasar Murah. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Halaman Kantor Gubernur Kalbar Minggu 30 Januari 2011, mulai pukul 06.30 wib. Ditemui Jum`at (28/01/11), Kepala Disperindag Kalbar Suzarsono Soekran, menyebutkan sebanyak 3 ton beras akan dijual kepada masyarakat, dengan harga Rp. 6. 200 per kilogram. Agar tidak terjadi penimbunan, pihaknya telah membuat strategi, dengan membatasi pembelian beras maksimal 10 kilogram bagi masing – masing pembeli.   

Selain itu, berbagai kebutuhan pokok lainnya juga dijual yakni ; gula, kopi dan beberapa bumbu masak. Diadakannya pasar murah merupakan wujud kepedulian Pemprov Kalbar kepada masyarakat, atas lonjakan berbagai kebutuhan pokok belakangan. Kondisi ini terjadi akibat keterlambatan pasokan dari pulau Jawa, sebagai pemasok terbesar kebutuhan pokok di Kalbar.

Ditambahkan Soekran, untuk menekan harga barang di pasaran, Disperindag dan Bulog Kalbar telah menggelar Operasi Pasar sejak tanggal 13 Januari lalu. Harga jual beras sebesar Rp. 6. 350 sama dengan kualitas beras yang dijual sebesar Rp. 8. 000 di pasaran.  Sementara itu, untuk cadangan beras di Bulog saat ini mencapai 29. 000 ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi beras di Kalbar hingga 3 bulan kedepan.

Read More

BALAI KARANTINA PONTIANAK MUSNAHKAN 3 KOMODITAS TANPA DOKUMEN

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak Senin (24/01/11) memusnahkan 3 komoditas yang memasuki Kalbar tanpa dilengkapi dokumen, yakni unggas, bibit jeruk dan kecambah sawit. Untuk bibit jeruk sebanyak 23 batang ditahan oleh petugas di Pelabuhan Dwikora Pontianak pada 30 September 2010 atas nama Sondi asal Kota Semarang, karena tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Antar Area – SKAA dari daerah asal dan label bebas penyakit. Sedangkan, 6 ayam buras juga ditangkap di Pelabuhan Dwikora, karena tanpa dilengkapi dokumen sertifikat kesehatan hewan dari daerah asal. Sementara itu, untuk bibit sawit sebanyak 7. 500 kecambah atau 1 koli, ditangkap di Bandara Supadio dengan modus operandi mengelabui petugas melalui dokumen palsu.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak Azmal AZ menyatakan, sesuai UU Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan, ikan maupun organisme pengganggu tumbuhan harus dilengkapi sertifikat kesehatan dari temapt asal.

Melihat trend pengiriman komoditas ilegal yang mulai meningkat, pihak Balai Karantina akan lebih meningkatkan pengawasan, terutama pada 8 daerah pemeriksaan, yakni ; Bandara Supadio, Pelabuhan Dwikora Pontianak, Kantor Pos, dan Pelabuhan Laut di Kendawangan, Pemangkat, Sintete, Sambas dan Ketapang.  Hal yang sama juga dilakukan pada hewan, ikan maupun tumbuhan yang  akan dibawa  keluar Kalbar, tetap diawasi secara ketat.

Read More

KELANGKAAN BBM DI KETAPANG DARURAT

PT. Pertamina segera mengambil sikap untuk mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, dengan memperkuat pasokan melalui Buffer Stock BBM di Kota Pontianak. Krisis BBM yang meresahkan masyarakat di kedua Kabupaten tersebut, dinilai pihak Pertamina sebagai emergency, sehingga membutuhkan penanganan cepat. Kelangkan terjadi akibat terganggunya jalur pengiriman BBM melalui perairan, dari Kilang di Plaju Sumatera Selatan, akibat kondisi cuaca yang memburuk. Ditemui Senin (24/01/11), Sales Representatif Pemasaran BBM Ritail VI Pertamina Kalbar, John Khaidir mengatakan, ” pasokan BBM untuk wilayah pemasaran Ketapang dan Kayong Utara, didatangkan dari Plaju. Namun, akibat kondisi cuaca yang memburuk sejak akhir Desember lalu, menyebabkan Round Triff Days (RTD), menjadi lebih lama yakni antara 12 hingga 14 hari. Padahal, dalam kondisi normal, waktu pengiriman, bongkar dan kembali ke Plaju, dapat ditempuh sekitar 8 hingga 10 hari. Di samping itu, kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM juga tergolong kecil, dengan kapasitas 1.500 Kilo Liter, sehingga hal ini juga mempengaruhi stock.

Lebih lanjut, John Khaidir menyebutkan untuk mempercepat kondisi kembali normal, pihaknya telah mengirimkan BBM dari Depot Pertamina di Kota Pontianak. Meskipun, tidak terdapat jadwal pengiriman untuk wilayah Ketapang dan Kayong Utara. Bahkan, 1. 000 Kilo Liter BBM terdiri dari Premium sebanyak 600 Kilo Liter, Solar sebanyakl 400 Klio Liter, yang dikirim Rabu lalu telah tiba dan didistribusikan ke seluruh SPBU. Sementara itu, kebutuhan BBM untuk Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara per bulan, mencapai 18. 500 Kilo Liter. Terdiri dari Premium sebanyak 5. 600 Kilo Liter, Solar sebanyak 11. 300 Kilo Liter dan Minyak tanah sebanyak 1. 600 Kilo Liter.

Read More

AJANG KREASI DI MUSIK KAMPUS 2011

Setelah sempat vakum selama 2 tahun, akhirnya pertunjukan Musik Kampus kembali digelar Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak, tepatnya 12 Maret 2011 mendatang. Kegiatan yang diorganisir oleh Fakultas Teknik ini, terselenggara setelah adanya dukungan kuat dari para alumni. Bahkan, boleh dibilang, justru para alumnilah yang ngotot untuk digelarnya even bergengsi ini. Maklum, ajang serupa terakhir kali digelar tahun 2008 lalu, itu pun setelah vakum selama 7 tahun. 

Ditemui di RRI Pontianak, Jum`at (21/01/110), Ketua Bidang Humas Panitia Musik Kampus – PMK UNTAN 2011, Aditya Widyawisata menyatakan ”ajang Musik Kampus dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat tali silaturrahmi antara dosen, mahasiswa Teknik dan para alumni. Namun juga, memberi ruang bagi para musisi lokal, untuk unjuk kebolehan di bidang musik melalui suatu pertunjukan. Baik itu berbentuk band, vocal group maupun solo vocal, tanpa batasan jumlah lagu dan aliran musik. Setiap peserta bebas memilih lagu dan menampilkan atraksi pangsung. Pentas musik nantinya dipusatkan di pelataran PKM Untan, dengan sebuah panggung megah yang dilengkapi Sound System terbaik. Bahkan, untuk memeriahkan acara, Pihak panitia juga mengupayakan agar dapat disiarkan secara Live oleh Stasiun Radio dan TV lokal. Sedangkan untuk bintang tamu pada malam puncak acara, pihak Panitia tengah berupaya mendatangkan 2 band asal ibukota Jakarta yakni Zamrud dan EdanE.

Lebih lanjut, Aditya menyebutkan selain menggelar pentas musik, dalam kegiatan Musik Kampus 2011 ini, juga digelar Jalan Santai dan Temu Alumni. Sementara itu, menyangkut aspek keamanan, disamping membentuk Tim Kemanan Internal, pihak Panitia juga melibatkan aparat kepolisian.

Read More

GAKESLAB USUNG PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK

PONTIANAK. Ketua Umum Gakeslab Ahmad Rudiat menyatakan, ”komunitas pengusaha yang tergabung dalam Gakeslab, telah komit untuk menyelaraskan langkah dengan visi misi pemerintah. Yakni peningkatan pelayanan medik bagi masyarakat, menuju indonesia sehat. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Rudiat saat memberikan Kata Sambutan, dalam Munas V Gakeslab di Kapuas Palace Selasa (19/01/11). Sehingga, salah satu agenda pembahasan dalam Munas Gakeslab V di Kota Pontianak adalah, menyusun program untuk peningkatan pelayanan medik bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Disamping itu, Munas juga harus menjadi momen bagi seluruh anggota, untuk meningkatkan mutu pelayanan gakeslab secara keseluruhan. Sekaligus menyerap aspirasi yang berkembang dalam skala nasional, dan kemudian diimplementasikan melalui kebijakan lokal.  

Sementara itu gubernur Kalbar dalam pidato tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah M. Zeet Hamdy Assovie mengatakan, ” bahwa era globalisasi menuntut semua pelaku usaha, termasuk perusahaan alat – alat kesehatan dan laboratorium bekerja keras memenangkan persaingan, sehingga tetap eksis terhadap permintaan pasar. Tantangan yang sudah jelas dihadapi bangsa Indonesia adalah liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN, yang dimulai melalui FTA (Free Trade Area) pada tahun 2003 lalu, kemudian tahun 2010 untuk negara – negara di kawasam Asia Pasifik dan selanjutnya di tahun 2010 untuk negara – negara yang tergabung dalam WTO - World Trade Organization.

Persoalan mendasar di era perdagangan bebas adalah bagaimana memanfaatkan pedagangan bebas untuk mendapatkan keuntungan maksimal, dan mengurangi dampak yang merugikan. Masalah tersebut hanya dapat dijawab, melalui peningkatan daya saing yang bersumber dari peningkatan efisiensi dan produktifitas. Globalisasi yang terjadi telah mengakibatkan batas pasar internasional dan domestik menjadi sangat tipis, dan kemampuan memenangkan persaingan di pasar harus dibangun melalui kemampuan menghasilkan produk yang berkualitas melalui kreatifitas, teknologi dan inovasi yang berkelanjutan. Tantangan cukup berat yang dihadapi adalah berlakunya ACFTA – Asean China Free Trade Agreement sejak 1 Januari 2010. Walaupun dampak yang signifikan belum dirasakan di Kalbar, namun bila sejak dini tidak segera mempersiapkan diri dengan meningkatkan daya saing, baik yang terkait dengan mutu produk maupun strategi pemasaran, maka produk lokal sulit untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga produsen maupun pelaku usaha lokal, semakin terpuruk menghadapi kondisi tersebut.

Di sisi lain, trend positif pertumbuhan ekonomi Kalbar selama 2 tahun belakangan, yakni 4, 7 % di tahun 2009 (di atas pertumbuhan ekonomi nasional) dan 5, 5 % - 6 % di tahun 2010, sebenarnya membuka peluang bagi pelaku usaha, termasuk Gakeslab untuk memasarkan berbagai jenis produk dan jasa di bidang kesehatan. Selain membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, berkembangnya kegiatan usaha kesehatan juga turut menjaga stabilitas ekonomi daerah. Namun, dalam pemasaran berbagai produk, untuk turut menggalakkaan produk dalam negeri. Sehingga produk dometik semakin kuat dan berdaya saing yang tinggi. Tentunya, semua produk kesehatan yang dipasarkan harus memenuhi Standar Nasional Internasional – SNI dan terkalibrasi.  

Secara khusus M. Zeet Hamdy Assovie  mengajak partisipasi aktif Gakeslab, dalam peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah perbatasan. Yakni dengan menyisihkan sebagian dana CSR atau Corporate Social Responsibility, untuk penyediaan obat – obatan maupun peralatan medis. Menurutnya, ketersediaan sarana kesehatan bagi masyarakat di Perbatasan Kalbar - Serawak Malaysia masih sangat minim, sehingga menuntut partisispasi semua pihak, terutama komunitas pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan dan farmasi.

Hal senada juga diungkapkan, Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik Kementrian Kesehatan Supriantoro. Sudah sewajarnya kalangan pengusaha juga memberikan perhatian serius bagi peningkatan  derajat kesehatan masyarakat, terutama yang berada di wilayah pedalaman dan terpencil. Untuk, itu, dirinya berharap, melalui momen Munas Gakeslab V tahun 2011, dihasilkan suatu komitmen dari komunitas pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan atau farmasi dalam peningkatan kesehatan masyarakat, dengan menyisihkan sedikit keuntungan yang diperoleh bagi penyediaan fasilitas kesehatan.

Di bagian lain, Supriantoro mengakui jika, minimnya sarana kesehatan di wilayah perbatasan, telah menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia lebih menyukai untuk berobat ke negara tetangga. Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan, memprioritaskan peningkatan sarana kesehatan kawasan perbatasan dalam program tahunan. Seperti pada tahun 2011 ini, Kementrian Kesehatan memfokuskan pembangunan fasilitas kesehatan yang representatif di perbatasan Kalimantan – Malaysia.    

Read More

AKSI GUGAT SANG SOSIOLOG UI

Jakarta. Sekitar 800 orang yang tergabung dalam Masyarakat Dayak Menggugat, menggelar aksi demo di Bundaran HI, Jakarta Rabu (12/1/2011). Aksi yang digelar kedua kalinya  ini tetap menuntut agar Sosiolog UI Prof. Thamrin Amal Tomagola meminta maaf kepada masyarakat Dayak, atas pernyataannya yang menilai bahwa etnis Dayak sudah biasa dengan tindakan asusila. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Prof. Thamrin dalam persidangan Kasus Ariel di Bandung pada 30 Desember 2010 yang lalu. Aksi yang diikuti oleh mayoritas kaum muda ini diisi dengan orasi Gubernur Kalimantan Barat Drs.Cornelis,MH dan anggota DPR RI Karolin Margret Natasa. 

Dalam orasinya, Cornelis menyampaikan bahwa Prof. Thamrin telah melakukan kejahatan dengan melakukan praktik "Penghakiman" terhadap etnis Dayak lewat pernyataan dan penelitian tak jelasnya. Masyarakat Dayak sudah terlanjur terluka dan merasa direndahkan. Oleh karena itu, Prof. Thamrin bukan hanya sekedar harus minta maaf, tetapi dia harus membayarnya dengan hukum adat. "Saya menilai gelar akademisnya Thamrin tidak cocok dengan pernyataannya, dia kok jadi sembarangan ngomong seperti anak kecil. Sepertinya perlu ditinjau ulang bahkan dicopot saja gelarnya, karena saya rasa seorang Profesor tidak bisa dengan mudah menyampaikan pernyataan yang sangat tidak beralasan dan mendiskreditkan suatu etnis seperti Dayak",ungkap Cornelis kepada para wartawan di sela-sela aksi tersebut. 

Sementara itu, anggota DPR RI dr. Karolin Margret Natasa menyatakan, jika Prof. Thamrin mengatakan pernyataannya itu atas dasar penelitian, kita juga bisa melakukan penelitian tandingan untuk membuktikan bahwa Masyarakat Dayak tidak serendah seperti yg dikatakan sosiolog tersebut. "Dayak itu punya adat yang kuat dan tidak seperti yang dikatakan sosiolog Thamrin. Jika dia bilang itu hasil penelitian, kita juga bisa membuat penelitian tandingan bersama para akdemisi," ujar Karolin.

Aksi yang digelar dimulai sejak jam 11 siang dan akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar jam 1 siang. Dalam aksi tersebut, selain melakukan orasi – orasi, juga diselingi oleh tarian adat Dayak yang dilakukan oleh para pemuka adat dan kaum muda.

Read More

KETIKA BANGSA SERUMPUN BERKEMAH

Setelah sukses diselenggarakan di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Juni 2010 lalu, Kemah Budaya antar negara serumpun kembali digelar. Kali ini kegiatan serupa digelar di Kabupaten Sambas Kalbar, dengan peserta bertambah dari negara Brunei Darussalam. Partisipasi organisasi kepanduan negara Brunei, semakin memperkokoh Kemah Budaya antar negara serumpun. Dengan demikian Kemah Budaya Serumpun – KBS Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam di Kabupaten Sambas, menjadi wadah bagi ketiga negara untuk saling mengetahui, mengenal, memahami dan menghargai budaya sendiri maupun negara lain. Sehingga hubungan ketiga negara serumpun semakin erat, dan persaudaraan bangsa serumpun kian solid. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Kwartir Nasional – Kwarnas Gerakan Pramuka Azrul Azwar di Pendopo Bupati Sambas Rabu (15/12/10). Dirinya menjelaskan bahwa kegiatan KBS, merupakan bentuk komitmen dari organisasi kepanduan masing – masing negara, terhadap pelestarian dan peningkatan silaturrahmi bangsa serumpun. Sekaligus mewariskan dan menanamkan nilai – nilai budaya luhur yang dimiliki, kepada kalangan generasi muda. Di samping itu, ajang KBS merupakan forum bagi kalangan muda untuk mengaktualisasikan diri, melalui berbagai kegiatan berdasarkan keterampilan yang diperoleh di gugus depan. Di bagian lain Azrul, menyatakan bahwa gerakan Pramuka merupakan lembaga pendidikan, untuk membentuk watak, kepribadian dan akhlak generasi muda. Sehingga mempunyai karakter, ketrampilan dan nasionalisme.

Menurutnya, Kalbar merupakan salah satu Korwil yang cukup berprestasi, antara lain pernah menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional - Munas Gerakan Pramuka, dan tidak banyak provinsi meraih prestasi seperti itu.. Khusus untuk Sambas yang merupakan kota dengan ukuran kecil, jika dibandingkan kota Jakarta, sukses menggelar kegiatan yang melibatkan 3 negara dinilai suatu prestasi yang membanggakan. Dirinya sangat senang berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional, dapat terselenggara di Kalbar

Terkait gerakan kepramukaan saat ini yang kembali bergairah, diakui oleh Azrul. Namun, dirinya merasa belum puas, sebab masih ketinggalan dibandingkan dengan gerakan pramuka sebelum tahun 1998. Saat itu Gugus Depan – Gudep berjalan, tidak hanya sekedar mengunakan seragam kepramukaan, tapi diisi dengan berbagai kegiatan. Inilah yang tengah direvitalisasi oleh Presiden, dimana dirinya mendapat tugas untuk merevitalisasi kepramukaan di tanah air.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Penyelenggaran KBS II Tahun 2010 Juliarti Djuhardi Alwi menyebutkan, dari keseluruhan kegiatan 1/3 adalah kegiatan pramuka sedangkan 2/3 merupakan kegiatan budaya. Khusus untuk budaya diarahkan pada promosi wisata lokal. Karena masyarakat Sambas terdiri dari 3 etnis besar, maka yang diperkenalkan adalah budaya dari ketiga etnis. Untuk etnis Melayu melalui wisata air, budaya Dayak di daerah pegunungan, sedangkan wisata agro di Kecamatan Pemangkat untuk memperkenalkan budaya Tionghoa. Juliarti optimis KBS maupun Gerakan Kepramukaan dapat menjadi wahana pendidikan, khususnya pembinaan karakter generasi muda melalui wadah kepanduan. Di sisi lain juga mendukung program kepariwisataan, dengan mempromosikan Kabupaten Sambas maupun Provinsi Kalbar sebagai daerah tujuan wisata yang terpilih dan spesifik.  

Sementara itu, Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid mengakui KBS dapat semakin mempererat persaudaraan, kebersamaan dan saling pengertian antara 3 negara serumpun. Sebab, tidak dapat dibantah bahwa antara Sambas, Serawak Malaysia dan Brunei Darussalam, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dirinya sempat mempertanyakan dipilihnya Sambas sebagai tuan rumah, alasan pertama, keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki dan kedua hubungan histroris. Seperti diketahui bahwa Sultan Sambas berasal dari Brunei, kemudian Sultan Tengah dari Serawak sempat tinggal cukup lama di Sambas. Terakhir Sambas dan Serawak merupakan daerah yang berbatasan. Sehingga masyarakat kedua negara harus tetap menjaga persatuan, meskipun saat ini menjadi 2 negara yang berbeda. Kegiatan ini juga dapat menghindari terjadinya konflik bilateral antara ketiga negara, seperti yang terjadi bebeerapa waktu lalu. Jika terjadinya persoalan segera diselesaikan dengan musyawarah, sehingga terhindar perpecahan antara negara serumpun. Melalui KBS tentunya membuka wawasan dan cakrawala berfikir generasi muda Sambas, bukan hanya sebatas lokal namun menyebrang ke wilayah ASEAN. Kegiatan Pramuka dinilai Burhanuddin relevan untuk membangun karakter pemuda. Apalagi Sambas mempunyai misi pada tahun 2015 menjadi terunggul di Kalbar, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang membutuhkan generasi muda berkualitas dan berakhlak. Melalui gerakan pramuka mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM generasi muda.

Respon positif juga ditunjukkan oleh gubernur Kalbar Cornelis MH. atas terselenggaranya KBS, untuk memperkuat hubungan persaudaraan bangsa Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan demikian generasi muda ketiga negara, dapat saling mengetahui, mengenal, memahami dan menghargai budaya sendiri maupun negara lain. Sehingga hubungan ketiga negara serumpun semakin erat, dan persaudaraan bangsa serumpun kian solid. Apalagi masyarakat pulau Kalimantan yang meliputi 3 negara, sudah seharusnya saling mengenal, karena adanya hubungan historis dan kekerabatan dari seluruh masyarakat yang mendiami.  

Sementara itu, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia, Datok Haji Kaharuddin bin Mo`min, optimis” Kemah Budaya Serumpun menghasilkan pertemuan jati diri dari 3 bangsa serumpun. Sebab, kegiatan ini mempunyai azas yang kokoh dalam konsep, serta sistem KBS yang berazaskan budaya Melayu. Walaupun konsep Negara Malaysia berazaskan satu Malaysia, sesungguhnya konsep budaya Melayu adalah konsep yang menjadikan Bangsa Melayu itu disebut Budaya Serumpun,”akan melahirkan bangsa yang besar.

Sedangkan Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam Haji Bandar bin Haji Ali meyakini,” Kemah Budaya Serumpun dapat menjadi wadah dan penghubung bagi generasi muda ketiga negara, untuk saling memahami sekaligus merajut keamanan kawasan yang kekal, sejalan dengan spirit ASEAN dan bangsa – bangsa di dunia.

Kemah Budaya Serumpun yang digelar di Kabupaten Sambas berlangsung selama sepekan, dengan jumlah peserta mencapai 2. 000 orang, 400 orang diantaranya peserta dari Malaysia dan Brunei. Adapun rangkaian kegiatan yang dikuti antara lain ; Temu Tokoh, Wisata Budaya, Apreasi Film, pentas Budaya, Workshop, Karnaval, Outbond serta Penghijauan. Terpilihnya Sambas sebagai tuan rumah berdasarkan hasil kesepakatan Kwarnas Pramuka dan Pengakap Malaysia serta Brunei. Selain dari Kalbar, juga ikut pramuka dari Jakarat dan Sumatra.

Sebelumnya kegiatan serupa digelar di Kabupaten Tanah Datar Sumbar 8/12 Juni 2010, dengan nama Jambore Budaya Serumpun I Indonesia – Malaysia. Kegiatan dipusatkan di Bumi Perkemahan Istano Basa Pagaruyung.

Kita berharap ajang KBS tidak hanya sebatas kegiatan biasa, namun dapat semakin mempererat hubungan antar negara serumpun, terutama Indonesia – Malaysia yang kerap bersitegang. Meminjam istilah pakar Ekowisata Fakultas Kehutana IPB DR. Ricky Avenzora, mengobati luka sosial, yang muncul pada masyarakat Indonesia atas perilaku segelintir masyarakat Malaysia, yang beberapa tahun belakangan bertingkah seperti kacang lupa kulitnya”.

Read More

SAWIT ANGKAT DERAJAT KEHIDUPAN MASYARAKAT

Meskipun kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kalbar terus menjadi sorotan, karena dianggap sebagai pemicu utama kerusakan lingkungan, namun tidak demikian dengan pandangan masyarakat di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Sebagian besar masyarakat setempat justru menilai, ”perkebunan kelapa sawit yang digeluti hampir 16 tahun telah memberikan hasil yang signifikan bagi keluarga petani, masyarakat di sekitar kawasan perkebunan serta Pemerintah Daerah. Di hadapan puluhan jurnalis yang mengunjungi Kebun Plasma milik PT. PN XIII di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau (05/10/10), ”salah seorang warga setempat Antonius Biono mengatakan ”usaha perkebunan kelapa sawit yang dipelopori PT. PN Pontianak terbukti berhasil mengangkat derajat perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pola kemitraan yang ditawarkan melalui PIR dan KKPA telah mengubah wajah daerah, serta mengeluarkan masyarakat dari keterbelakangan dan kebodohan. Walapun dirinya tidak menampik jika aktifitas perkebunan di beberapa tempat telah menjadi penyebab kerusakan lingkungan maupun pemicu konflik, tetapi hal itu dominan terjadi pada perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta.

Tetapi dalam beberapa hal, masih ada yang harus dibenahi manajemen PT. PN. Terutama memperbaiki mekanisme dan sistem penyaluran alokasi dana dari Program Tanggungjawab Sosial atau Corporate Sosial Responsibility – CSR.  Sebab, selama ini penyaluran dana CSR untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan – PKBL belum merata, dan tidak terprogram dengan target yang jelas. Salah seorang warga setempat Heriyanto menilai keuntungan signifikan yang diraih PT. PN dari kegiatan perkebunan kelapa sawit, tidak sebanding dengan penyaluran dana CSR yang diberikan pada masyarakat. Selain itu, bantuan yang disalurkan hanya dinikmati oleh kelompok atau masyarakat yang berada di wilayah perkebunan, belum menjangkau pemukiman penduduk di luar areal perkebunan. Dirinya mengkhawatirkan tidak meratanya pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya memicu konflik.

Menjawab hal itu, Direktur SDM dan Umum PT. PN XIII Pontianak Wagio Ripto Suratno mengakui, jika penyaluran CSR selama ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah dan belum dapat mengakomodir semua tuntutan masyarakat, mengingat terbatasnya anggaran. Selain itu, alokasi dana PKBL sebesar 4 % dari laba bersih per tahun, bukan hanya disalurkan pada wilayah Kalbar, namun juga seluruh wilayah PT. PN di pulau Kalimantan.

Selanjutnya, Wagio Ripto Suratno menyebutkan total penyaluran dana CSR untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar areal perkebunan mencapai 32 milyar rupiah , yang disalurkan mulai tahun 2008 hingga 2010. Alokasi dana berasal dari pembagian laba yang disyahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham – RUPS, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan – PKBL.

Sementara itu, General Manager PT. PN XIII District Kalbar II Pandapotan Girsang menilai tudingan sepihak sejumlah NGO maupun LSM, jika pengembangan perkebunan monokultur skala besar telah merusak kawasan hutan, ”tidak berlaku untuk kegiatan perkebunan yang dikelola PT. PN ”baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun tanaman karet. Sebab, konsesi lahan yang diperoleh PT. PN untuk pembukaan perkebunan tetap mengacu pada studi AMDAL, dan selalu melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan usaha melaui pembagian keuntungan secara adil. 

Kendati demikian, Girsang mengakui jika aktifitas perkebunan kelapa sawit selama ini masih perlu pembenahan, mulai dari peningkatan produktivitas CPO, membangun praktek hubungan inti dan plasma yang ideal, serta upaya mengembangkan industri hilir. Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh manajemen PT. PN antara lain, optimalisasi asset produksi, optimalisasi struktur organisasi, pengembangan usaha dan tanggungjawab sosial. Di samping itu, PT. PN XIII juga telah menerapkan metode baru dalam pengelolaan kebun plasma, yakni Pola Satu Manajemen atau PSM, Dimana pengelolaaan kebun, mulai dari pembibitan, penanaman, pemupukan, perawatan hingga peremajaan sepenuhnya dikendalikan oleh Perusahaan.

Read More