Sabtu, 30 Januari 2010

PANGDAM VI APRESIASI GUBERNUR KALBAR

Kodam VI Tanjungpura memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar, dalam membangun kawasan perbatasan, “sebagai beranda terdepan negara. Di samping mempercepat pertumbuhan ekonomi, prioritas pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan, “juga membantu pihak TNI AD memperkuat sistem pertahanan wilayah.
Hal itu diungkapkan Pangdam VI Tanjungpura Mayjend TNI Tono Supratman` saat menggelar pertemuan dengan pemuka masyarakat Kalbar di Kapuas Palace Jum`at malam (29/01/2010). Dirinya mengakui, “ selama 2 tahun kepemimpinan Cornelis sebagai gubernur, terjadi perubahan signifikan dalam pembangun di Kalbar. Terutama keberanian mendobrak kebijakan yang yang dinilai memberatkan dan merugikan masyarakat Kalbar, khususnya menolak resolusi dalam pertemuan di Kopenhagen Denmark.
Di tempat yang sama Gubernur Kalbar Cornelis MH. menyatakan, “sudah seharusnya sistem pertahanan di wilayah Kalbar ditingkatkan, mengingat berbagai persoalan yang terjadi di provinsi ini, “dipicu terbatasnya kekuatan militer. Mulai dari konflik sosial, aksi pencurian kekayaan alam di wilayah perbatasan, hingga pemindahan patok tapal batas negara.
Lebih lanjut Cornenelis menegaskan, “ dukunganya atas Pembentukan Kodam XII Tanjungpura, dan siap membantu, “ mulai dari persiapan hingga peresmian bulan April mendatang. Bahkan dirinya telah melayangkan surat kepada Menteri pertahanan, menyangkut kesedian Pemerintah Daerah mengucurkan bantuan finansial, namun jawabannya masih menunggu agenda pertemuan dengan Presiden yang dijadwalkan di Cikeas 1 hingga 3 Februari mendatang.
Sementara itu` Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI George Toisutta mengatakan, “pembentukan satu kodam baru di teritorial Kalimantan, merupakan kebutuhan yang sangat urgen. Kebijakan tersebut diambil oleh Mabes TNI` melalui suatu kajian menyeluruh dan mempertimbangan berbagai aspek, untuk memperkuat sistem pertahanan, ”baik secara regional maupun nasional, “ terutama menjaga garis perbatasan antar negara, yang semakin hari kian rawan dengan berbagai tindakan pelanggaran hukum. Dirinya mengatakan, “secara bertahap Kodam XII Tanjungpura didisain untuk menjadi komando yang ideal di masa mendatang,” baik dari jumlah prajurit maupun peralatan tempur.
Di bagian lain` George Toisuta memuji sikap gubernur Kalbar selama ini, yang begitu konsen terhadap pembangunan dan keamanan wilayah perbatasan. Suatu sikap yang mengajarkan tentang nasionalisme, sehingga mampu membangkitkan kembali motivasi serta idealisme setiap prajurit untuk berjiwa militan.





TNI AD BANGUN STRATEGI PERANG BERLARUT

Salah satu strategi perang yang dipilih TNI AD untuk menghadapi agresi musuh, yang memiliki kekuatan militer lebih dari Indonesia, baik dari jumlah prajurit maupun peralatan tempur adalah Perang Berlarut. Selain lebih efektif dengan memberdayakan kekuatan masyarakat dan letak geografis wilayah, juga meminimalisir jatuhnya korban di pihak sipil, “dengan menghindari konfrontasi fisik dalam skala luas.
Strategi ini membiarkan tentara musuh masuk dan digiring ke wilayah pedalaman, baru kemudian menjadi target serangan. Hal itu disampaikan Danrem 121 Alam Bana Banawae – ABW Kolonel (Infanteri) Nukman Kosadi` menyangkut Pemberdayaan wilayah pertahanan di Kalbar, pada Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati walikota dan camat se Kalbar di Balai Petitih Jum`at siang (29/01/2010)`.
Dirinya menyatakan, “Kalbar merupakan pilihat tepat untk menjadi wilayah pertahanan darat, dengan membangun sistem pertahanan yang mengacu pada strategi perang berlarut. Dirinya mencontohkan perang Iraq, dimana tentara Amerika dan sekutu menjadi target serangan dan teror para milisi, untuk melumpuhkan kekuatan musuh secara perlahan. 
Kolonel (Infanteri) Nukman Kosadi memprediksi ancaman terhadap Pertahanan di wilayah Kalbar, disamping serangan dari wilayah utara, yakni agresi militer negara tetangga Malaysia. Juga serangan dari wilayah barat yakni teritorial sepanjang pantai, yang berhadapan dengan Alur Laut Kepulauan Internasional. Dimana kapal asing boleh melayari perairan tersebut, tanpa harus meminta izin dari pihak Indonesia. Terbukti di tahun 90 `an satu Kapal Induk milik AL Amerika Serikat, melewati perairan Indonesia dan muncul di utara pulau Jawa.



PERLUASAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Rendahnya Angka Partisipasi Kasar – APK dan Angka Partisipasi Murni – APM, akibat keterbatasan mengakses layanan pendidikan, “merupakan persoalan pokok dunia pendidikan Kalbar. Untuk memperkuat akses pendidikan, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar, sesuai kewenangannya terbatas pada Rintisan Sekolah Berstandar Internasional – RSBI dan sekolah di wilayah perbatasan. Untuk itu` peran Pemerintah Kabupaten Kota dalam memacu APK, terutama perangkat pemerintahan Kecamatan dan Desa sangat menentukan, karena mengetahui langsung kondisi riil di wilayah masing – masing. Dalam paparannya pada Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati walikota dan camat se Kalbar di Balai Petitih Jum`at siang (29/01/2010)` Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Alexius Akim mengatakan, “selain memperluas akses layanan pendidikan, serta meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing bagi tenaga pengajar. Arah pendidikan juga memprioritaskan penguatan pada kelola pendidikan publik dan akuntabilitas persekolahan.
Alexius Akim menyebutkan, “ tingkat APK untuk Taman Kanak-Kanak baru mencapai 31, 75 %, dan SD/Madrasah Ibtidaiyah yang mematok APM baru mencapai 89, 39 %, di bawah target nasional 90, 5 %. Sedangkan tingkat APK di jenjang SLTP/ Madrasah Tsanawiyah baru mencapai 80, 39 %, di bawah target nasional 91 %. Sementara di jenjang SLTA/ Madrasah Aliyah dan SMK baru mencapai 46, 25 %, jauh di bawah target nasional yang mencapai 60 %.

ENTAS KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN DESA

Pemerintah Provinsi Kalbar memprioritaskan pertumbuhan perekonomian di wilayah pedesaan, untuk mengentaskan kemiskinan penduduk. Bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta pelayanan publik untuk mendukung investasi, merupakan sebagian dari sektor yang didorong pada tahun 2010, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6, 30 %. Dalam paparannya pada Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati walikota dan camat se Kalbar di Balai Petitih Jum`at siang (29/01/2010). ` Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bappeda Provinsi Kalbar Fathan A. Rasyid mengatakan, “sejumlah programg bakal digulirkan untuk menggali potensi ekonomi di pedesaan, “diantaranya KUAT, Penguatan Permodalan, pengembangan pasar permodalan di kawasan perbatasan serta pengembangan UMKM.
Fathan A. Rasyid menyebutkan, “berdasarkan kesepakatan dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kota, maka di tahun 2010 setiap Kabupaten Kota menanggulangi 10 desa tertinggal. Fathan A. Rasyid menyebutkan, “hingga Maret 2009 jumlah warga miskin di Kalbar, mencapai 434 ribu lebih,” dari total 4, 3 juta populasi penduduk. Atau 9, 9 % di triwulan ketiga tahun lalu, berdasarkan data yang diperbaharui Badan Pusat Statistik. Dari jumlah tersebut` 78 % diantara penduduk miskin berada di pedesaan, Jumlah tersebut belum termasuk dari Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Provinsi menargetkan melalui sejumlah program yang digulirkan, dalam 5 tahun kedepan jumlah desa tertinggal berkurang 50 %.





TUNTASKAN SENGKETA TAPAL BATAS

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi Kalbar mendesak seluruh Kabupaten kota segera menyelesaikan sengketa tapal batas, giantaranya sengketa tapal batas antara Kabupaten Kapuas Hulu – Sintang, Kubu Raya – Kota Pontianak dan Singkawang – Bengkayang. Saat ini sengketa menyangkut tapal batas di sejumlah daerah telah menimbulkan masalah, yang jika dibiarkan berlarut berpotensi memicu konflik antar masyarakat. Kekhawatiran tersebut diungkapkan Asisiten I Administrasi dan pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Ignatus Lyong, dalam Rapat Kerja Gubernur dengan Para Bupati walikota dan camat se Kalbar di Balai Petitih Jum`at siang (29/01/2010). Dirinya mengatakan, “jika wilayah yang disengketakan masih berupa hutan belantara atau lahan pertanian tradisonal, tidaklah begitu menimbulkan masalah. Namun` berbeda jika daerah yang diakui oleh masing – masing Pemerintah Daerah, merupakan kawasan produksi atau eksploitasi pertambangan.
Lyong menyatakan, “ Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, telah mengatur mekanisme penyelesaian tapal batas, baik antar Kabupaten Kota, antar kecamatan maupun antar desa/kelurahan. Dirinya menyarankan semua Pemerintah Kabupaten Kota, tiap tahun menargetkan penyelesaian tapal batas, “terutama merundingkan penyelesaian tapal batas antar kecamatan, yang masih mengacu pada batas alam atau batas tradisonal. Ignatius Lyong menyontohkan, “ kecamatan Sejiram yang berbatasan dengan Silat Hilir, Semitau dan Hulu Burung di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada silang antar tiga kecamatan tersebut harus diberi patok, sebagai titik koordinat panentuan tapal batas.

PERLUASAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Rendahnya Angka Partisipasi Kasar – APK dan Angka Partisipasi Murni – APM, akibat keterbatasan mengakses layanan pendidikan, “merupakan persoalan pokok dunia pendidikan Kalbar. Untuk memperkuat akses pendidikan, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar, sesuai kewenangannya terbatas pada Rintisan Sekolah Berstandar Internasional – RSBI dan sekolah di wilayah perbatasan. Untuk itu` peran Pemerintah Kabupaten Kota dalam memacu APK, terutama perangkat pemerintahan Kecamatan dan Desa sangat menentukan, karena mengetahui langsung kondisi riil di wilayah masing – masing. Dalam paparannya pada Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati walikota dan camat se Kalbar di Balai Petitih Jum`at siang (29/01/2010)` ` Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Alexius Akim mengatakan, “selain memperluas akses layanan pendidikan, serta meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing bagi tenaga pengajar. Arah pendidikan juga memprioritaskan penguatan pada kelola pendidikan publik dan akuntabilitas persekolahan.
Alexius Akim menyebutkan, “ tingkat APK untuk Taman Kanak-Kanak baru mencapai 31, 75 %, dan SD/Madrasah Ibtidaiyah yang mematok APM baru mencapai 89, 39 %, di bawah target nasional 90, 5 %. Sedangkan tingkat APK di jenjang SLTP/ Madrasah Tsanawiyah baru mencapai 80, 39 %, di bawah target nasional 91 %. Sementara di jenjang SLTA/ Madrasah Aliyah dan SMK baru mencapai 46, 25 %, jauh di bawah target nasional yang mencapai 60 %.

KEMATIAN IBU & BAYI DI KALBAR MASIH TINGGI

Tingginya tingkat kematian ibu dan bayi, merupakan 2 indikator rendahnya derajat kesehatan Kalbar. Khusus kematian ibu, hampir mencapai 2 kali lipat dari angka nasional 228 per kelahiran hidup. Kondisi ini menempatkan Kalbar berada di posisi ketiga, derajat kesehatan terendah secara nasional, dengan rata – rata kematian ibu mencapai 403, 15 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi di Kalbar, mencapai 38, 41 per seribu kelahiran hidup. Dalam paparannya pada Kerja Gubernur dengan para Bupati walikota dan camat se Kalbar di Balai Petitih Jum`at siang (29/01/2010)` Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar` Muhammad Shubuh menyatakan, “ faktor utama kematian ibu masih dominan kegagalan dalam melahirkan. Untuk itu` di tahun 2010 Dinas Kesehatan Provinsi memprioritaskan penanganan kematian ibu dan bayi, dengan meningkatkan mutu dan memperluas akses layanan medis, terutama di daerah pedalaman dan terpencil.
Muhammad Shubuh menyebutkan, “ ditargetkan pada tahun 2010 tingkat kematian bayi menurun, mencapai 32,10 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan tingkat kematian balita di Kalbar mencapai 15, 63 persen, berada di atas pencapaian nasional 20 %, untuk tahun 2010 ditargetkan menurun hingga 14 persen. Sementara itu` untuk usia harapan hidup pada tahun lalu mencapai 66, 87, masih di bawah angka nasional 70,6 “namun di tahun 2010 ditargetkan meningkat 70 tahun.

Jumat, 29 Januari 2010

RKA TENGAH DIBAHAS TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

Setelah melalui pembahasan alot selama 5 hari, RAPBD Kalbar Tahun 2010 kembali disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Saat ini` Rencana Kegiatan dan Anggaran – RKA dari setiap Satuan Kerja Perengkat Daerah – SKPD, tengah direvisi oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah. Dikonfirmasi` di Balai Petitih Jum`at siang (29/01/2010)` Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kalbar Syakirman` menyebutkan, “sejumlah item anggaran telah disepakati untuk dicoret dalam RAPBD, dan alokasi anggaran kemudian dialihkan pada pos lain yang lebih mendapat prioritas. Dirinya mengakui, ‘ sebagian program di tahun 2010 merupakan usulan dari Badan Anggaran DPRD, namun secara umum RKA yang diserahkan tidak mengalami perubahan signifikan.
Syakirman menyebutkan, “selain adanya pengurangan belanja pegawai sebesar 4 Milyar lebih, RAPBD juga memuat rincian bagi hasil sekitar 8, 5 milyar rupiah. Setelah rampung RAPBD hasil revisi kemudian dibawa pada Badan Anggaran, untuk disampaikan pada Sidang Paripurna esok hari. Setelah itu` RAPBD di bawa dalam Sidang Paripurna Pandangan Akhir Fraksi, untuk penetapan APBD Kamis lusa. Dirinya optimis penetapan APBD Kalbar sesuai jadwal yang telah disepakati bersama Badan Anggaran DPRD.









Kamis, 28 Januari 2010

MEMBANGUN PERLU PARTISIPASI SEMUA PIHAK


Terwujudnya kesejahteraan merupakan tujuan utama pembangunan. Namun` untuk membangun suatu daerah, “selain kemampuan menejerial pimpinan di level tertinggi dan dukungan birokrasi di Pemerintahan, peran aktif masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan program yang diusung. Untuk itu` gubernur Kalbar Cornelis MH. Mengajak seluruh masyarakat harus terlibat dalam segala kegiatan pemerintahaan, termasuk memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan. Ditemui wartawan seusai Perayan Hari Ulang Tahun – HUT Pemerintah Daerah ke - 58 Kamis siang (28/01/2010), Cornelis MH. mengatakan, “ dengan adanya partisipasi masyarakat, maka pembangunan dapat dirasakan secara merata, “bukan oleh segolongan pihak. Dan indikator utama adalah, partisipasi masyarakat membangun dan menjaga stabilitas daerah, yang merupakan syarat mutlak pertumbuhan ekonomi.
Menyangkut saluran aspirasi` selain jalur formal, Cornelis MH. menyebutkan, “partisipasi dapat diwujudkan melalui suara Lembaga Swadaya Masyarakat – LSM, Majelis Adat, atau kelompok kecil di masyarakat. Adanya dukungan tersebut` merupakan dorongan bagi setiap Pemerintah Daerah, untuk mengklasifikasikan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.




Rabu, 27 Januari 2010

TRY OUT BAGI KELAS I DAN II


PONTIANAK. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar terus membenahi sistem belajar – mengajar di sekolah, untuk meraih hasil signifikan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional – UN dan Ujian Akhir Berstandar nasional - UASBN. Salah satu yang bakal digulirkan bulan Juli mendatang, yakni` mengelar Try Out di setiap sekolah, baik negeri maupun swasta. Namun` Try Out khusus diberikan pada siswa Kelas I dan II, bukan untuk siswa kelas III yang bakal menghadapi Ujian Nasonal. Ditemui seusai membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan UN - UASBN di Hotel Kartika, Rabu malam(27/01/2009)` Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Alexius Akim mengatakan, “ idealnya pelajaran tambahan itu diarahkan pada siswa Kelas I dan II, sehingga lebih efektif. Sebab` jika siswa kelas III mendapat pelajaran ekstra secara dadakan, justru siswa bersangkutan semakin tertekan dan hasil ujian juga tidak optimal. Untuk merealisaikan program tersebut` Alexius Akim mengatakan, “ telah menganggarkan dana sebesar 1 Milyar rupiah, melalui APBD tahun 2010.
Alexius Akim mengakui, “ kepastian jadi atau tidak pelaksanaan Ujian Nasional, masih menunggu amar putusan Mahkamah Konstitusi – MK. Namun Dinas Pendidikan terus mematangkan persiapan, diantaranya mendatangkan staf ahli dari pusat, untuk membimbing dan memberi masukan dalam penyelenggaran UN-UASBN, “termasuk membuat soal ujian. Selain kenaikan persentase kelulusan siswa, “Alexius Akim menegaskan, “ Dinas Pendidikan juga mengupayakan peringkat ranking putih, dari aspek kejujuran pelaksanaan Ujian meningkat lagi, “minimal bertahan di posisi semula yakni urutan ke 4 secara nasional.


Selasa, 26 Januari 2010

PERBAIKAN RUNWAY SIAP DILANJUTKAN


Setelah mengalami penundaan di tahun lalu, “ pengerjaan fisik landasan pacu Bandara Supadio Pontianak kembali dilanjutkan. Proyek melalui pendanaan stimulus ini, dimulai Oktober dan ditargetkan rampung Desember lalu,” namun akibat kondisi cuaca terpaksa dihentikan. Selain itu` pengerjaan juga sempat menimbulkan masalah, menyusul protes warga di sekitar yang berkeberatan atas kendaraan yang mengangkut material bangunan melintasi pemukiman mereka. Ditemui Senin siang (25/01/2009)”. Kepala Bidang Transportasi Udara Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Kalbar Edi Sukarno mengatakan, “pihaknya menyarankan otoritas Bandara Supadio membuat jalan lingkungan untuk mengangkut material bangunan. Sehingga tidak menggangu pemukiman warga dan aktifitas pengerjaan proyek pelebaran landasan pacu.
Edi Sukarno menyebutkan, “dari total anggaran sebesar 50 milyar rupiah pada tahun lalu, baru terserap 55 % atau 15 milyar rupiah. Sedangkan di tahun 2010` pada tahap awal dana yang dikucurkan sebesar 5 milyar rupiah, sementara dana tambahan yang diusukan pada Anggaran Belanja tambahan – ABT nanti sebesar 50 milyar rupiah. Edi Sukarno menegaskan, “ pran Dinas Perhubungan Provinsi sebatas perencanaan awal dan mendukung kelancaran pelaksanaan, ‘terutama menyangkut lingkungan.


GUBERNUR NILAI DEMO 100 HARI TIDAK OBJEKTIF


Gubernur Kalbar Cornelis MH. menyindir rencana sebagian pihak yang ingin menggelar aksi demo, menyangkut 100 hari kepemimpinan SBY – Budiono. Karena menilai kinerja menteri di kabinet pemerintahan telah gagal menjalankan tugas, dengan tenggat waktu 100 hari sungguh tidak objektif. Hal itu` disampaikan Cornelis dalam acara Pengukuhan Pengurus Asosiasi Agribisnis perunggasan – AAP dan Deklarasi Kalbar bebas Flu Burung di Kapuas Palace Senin malam (25/01/2009)”.  Di samping tingkat kesulitan dan beban berbagai masalah yang dihadapi masing – masing menteri, untuk menjalankan program juga membutuhkan waktu, “ dan mustahil dapat terealisasi dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Terutama mengoptimalkan mesin birokrat di posisi strategis pemerintahan, yang sangat menentukan keberhasilan program yang diusung. Karena birokrat` bukab saja dapat menghambat suatu kebijakan, namun juga mengendalikan pemimpin yang berkuasa.
Cornelis meminta masyarakat Kalbar` tidak ikut – ikutan menggelar aksi demo, yang menurut rencana digelar Kamis (28/01/2010). Cornelis MH. menambahkan, “ sebenarnya banyak prestasi yang telah ditoreh dan dicatat, selama 100 hari kepemimpinan SBY – Budiono. Diantaranya, keberhasilan Kalbar meraih prestasi daerah yang bebas dari penyakit flu burung dan memenuhi kebutuhan pangan.
Sejumlah elemen masyarakat di Kalbar` juga bakal menggelar aksi demo, untuk menyerukan mosi tidak percaya atas kepemimpinan SBY – Budiono. Namun` aksi yang digelar merupakan suatu gerakan anti korupsi, bukan untuk menumbangkan pemerintahan yang tengah berkuasa.

PNS BANTEN MASIH DIGAJI DI KALBAR


Badan Anggaran DPRD Kalbar meminta Dinas Pekerjaan Umum – PU, untuk memeriksa temuan “seorang PNS di Dinas PU Provinsi Banten yang masih terdaftar sebagai PNS di PU Kalbar. Padahal PNS tersebut sudah setahun pindah kerja, namun masih menerima gaji per bulan, yang dianggarkan dalam APBD Kalbar. Ditemui di sela – sela Rapat Anggaran Selasa siang(26/01/2010)` anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar Dedy Arfian` menyatakan telah menghubungi PNS berinsial Mr tersebut dan menerima pengakuan jika yang bersangkutan masih mengambil gaji seperti layaknya PNS di Kalbar. Untuk itu` dirinya meminta Kepala Dinas PU segera berkordinasi dengan pihak BKD Provinsi, untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sekaligus meminta BKD menyisir seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebab tidak menutup kemungkinan kasus yang sama terjadi di instansi lain.
Selain itu` Dedy Arfian yang berasal dari fraksi Partai Amanat Nasional – PAN ini, juga mempertanyakan komitmen Dinas PU mendukung Visit Kalbar Years 2010. Sebab` perkembangan sektor pariwisata sangat ditentukan dengan kondisi infrastruktur wilayah, sementara kondisi sebagian jalan provinsi dan kabupaten terutama di belahan timur Kalbar dalam kondisi rusak parah. Untuk itu` Badan Anggaran meminta Dinas PU memprioritaskan peningkatan dan perawatan ruas jalan, melalui alokasi anggaran secara maksimal.


KALBAR RAIH PREDIKAT BEBAS FLU BURUNG

Keberhasilan Provinsi Kalbar meraih predikat daerah bebas penyakit flu burung atau H5N1, selain kesungguhan dalam melaksanakan program di lapangan dan konsistensi kebijakan. Juga komitmen dari kepemimpinan di level tertinggi yang berhasil mengajak partisipasi aktif masyarakat, mengatasi pandemik mematikan ini. Pengakuan ini disampaikan oleh Ketua Komnas Flu Burung dan Pandemi Bayu Krishnamurti, dalam acara Pengukuhan Pengurus Asosiasi Agribisnis perunggasan – AAP dan Deklarasi Kalbar bebas Flu Burung di Kapuas Palace Senin malam (25/01/2009)”.Dirinya meminta keberhasilan ini kembali dipraktekkan  Pemerintah Kalbar, dengan membebaskan daerah dari wabah penyakit rabies. Apalagi dari semua penyakit menular yang menyerang dan membunuh manusia, 60 % berasal dari hewan, diantaranya HIV, Anthrax, ebola serta H1N1.
Sedangkan gubernur Kalbar Cornelis MH dalam sambutannya mengatakan, “ keberhasilan meraih prestasi sertifikasi bebas flu burung, jangan sampai membuat terlena dan lupa diri. Sebab letak geografis Kalbar yang berhubungan langsung dengan negara tetangga, serta memiliki jalur laut, “sangat rentan terhadap penyebaran endemi flu burung. Untuk itu` dirinya meminta seluruh instasi terkait dan setiap pemerintah kabupaten Kota, memprioritaskan penanganan virus dari hewan di daerah masing – masing, dengan menganggarkan dana melalui APBD.
Sementara itu` kepada Asosiasi Agrobisnis Perunggasan – AAP Cornelis MH meminta struktur kepengurusan yang baru dikukuhkan, jangan sekedar seremonial belaka, namun dapat ditindaklanjuti dengan mendukung program pemerintah Daerah. Bukan saja memenuhi kebutuhan konsumsi daging unggas, namun juga memproduksi daging unggas yang layak konsumsi, “sesuai yang dipersyaratkan Dinas Kehewanan dan Peternakan.

JAGUNG DAN KEDELAI KOMODITAS STRATEGIS
Di bagian lain` Menteri Pertanian Suswono menegaskan, “keberhasilan Provinsi Kalbar mencapai daerah surplus beras, merupakan suatu prestasi yang mendukung ketahanan pangan nasional. Namun` kedepan diharapkan Kalbar tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan dari beras, tetapi memiliki cadangan pangan dari sumber karbohidrat lain. Apalagi perubahan iklim di masa mendatang merupakan suatu ancaman atau suatu kendala, dalam pemenuhan kebutuhan pangan di setiap daerah.
Terkait` potensi tanaman pangan selain padi yang dapat dikembangkan di Kalbar, dirnya menjelaskan, “harus dinventarisir terlebih dahulu, dengan menyesuaikan spesikasi masing – masing daerah. Namun` jagung dan kedelai` merupakan komoditas strategis, yang menjadi prioritas Departemen pertanian, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan perekonomian nasional.
Departemen Pertanian melalui riset telah menciptakan varietas baru, berupa benih maupun bibit tanaman pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Diantaranya benih dengan jenis infari dan infara yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu, kendati pada areal yang minim pengairan, namun dapat tumbuh dan menghasilkan padi yang cukup optimal. Disinggung mengenai target swasempada pangan nasional` tahun 2014 Suswono mengakui, “membutuhkan anggaran yang cukup besar dan belum terakomodir dalam APBN Murni 2010. Kendati enggan menyebutkan besaran anggaran, dirinya mengharapkan dalam APBN Perubahan nanti, ada tambahan dana untuk mendukung swasembada pangan.

Senin, 25 Januari 2010

IDI RESPON POSITIF PENARIKAN SK THAMRIN USMAN


Ikatan Dokter Indonesia – IDI wilayah Kalbar` merespon positif keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Chairil Effendi, untuk menarik SK pelantikan Thamrin Usman sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan - FKIK. Selain akomodatif, keputusan tersebut juga menghindari persoalan di internal FKIK, melebar dan menjadi polemik. Kepada wartawan Senin siang (25/01/2009)` Ketua Ikatan Dokter Indonesia – IDI wilayah Kalbar Muhammad Shubuh mengakui` idealnya jabatan Dekan Fakultas Kedokteran, dipimpin seorang yang memiliki disiplin ilmu kedokteran, karena keilmuwan yang spesifik. Apalagi Dekan` bukan saja mengurus manajemen pendidikan atau aspek manajerial semata, namun juga kurikulum pendidikan dokter dan pengangkatan sumpah. Artinya` untuk menjadi Dekan di Fakultas Kedokteran, pengalaman kerja dan syarat kepangkatan belumlah cukup, “ tanpa mempertimbangkan aspek profesi. Muhammad Shubuh menegaskan, “ hingga saat ini, belum ada seorang pun Dekan Fakultas Kedokteran di Indonesia, dijabat oleh seorang yang bukan berprofesi dokter.
Muhammad Shubuh mengatakan, “ berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk sementara kekosongan jabatan Dekan di Fakultas Kedoteran, dijabat oleh seorang Pelaksana tugas – Plt. Sedangkan Rektor` tengah mencari calon pengganti, “sesuai keinginan dosen pengajar, terutama para dokter spesilais dari RSUD Soedarso. Menyangkut IDI` Muhammad Shubuh menegaskan` tidak berwenang masuk dalam persolan tersebut, karena sebagai organisasi profesi, IDI hanya mengurusi pengembangan dan pembinaan profesi kedokteran, bukan dunia pendidikan.

Pencabutan SK dinilai tidak profesional
Di tempat terpisah` anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalbar` Martinus Sudarno menyatakan, “ Keputusan rektor universitas tanjungpura untuk menarik kembali, SK pengangkatan Thamrin Usman sebagai dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK merupakan tindakan bijak. Di samping mengakamodir aspirasi para dokter spesialis dari RSUD Soedarso, yang menolak jabatan dekan dipimpin akademisi non kedokteran, “suasana di kampus kembali kondusif dan aktifitas perkuliahan berjalan normal. Namun` Keputusan rektor untuk mengembalikan lagi Thamrin Usman sebagai dekan Fakultas MIPA, dinilai Sudarno sebagai tindakan gegabah, “sangat tidak etis dan kurang profesional. Bahkan` tidak menutup kemungkinan memicu konflik baru, yang justru lebih besar daripada reaksi di Fakultas Kedokteran. Lebih jauh` tindakan tersebut juga merusak citra Thamrin usman, baik sebagai seorang akademisi maupun figur di masyarakat. Martin sudarno mengatakan, “insiden di FKIK, merupakan pelajaran berharga bagi pimpinan Universitas Tanjungpura di masa mendatang. Jangan menetapkan suatu kebijakan hanya dari tinjauan legalitas formal, namun juga harus mempertimbangkan aspek sosial lainnya.






MATERI RAPAT GABUNGAN BELUM SUBSTANSIF

Rapat Gabungan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah – TAPD Senin (25/01/2010), masih menyoroti hal – hal yang bersifat umum. Materi pembahasan belum substansif, yang mengarah pada kajian terhadap efesiensi dan efektifitas Rencana Kegiatan dan Anggaran – RKA, “dari masing – masing Satuan Perangkat Kerja Daerah – SKPD. Ditemui wartawan di sela – sela Rapat Gabungan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar H. Syakirman mengatakan, “laporan dari masing – masing SKPD, masih dominan menanggapi penyampaian Pandangan Umum fraksi DPRD beberapa waktu lalu. Selain menjawab berbagai tanggapan fraksi, setiap SKPD juga melengkapi penjelasan dengan menyertakan data – data pendukung.
Di tempat yang sama` Ketua DPRD Kalbar Minsen SH. Mengakui, “ program yang diusung beberapa masing – masing SKPD, belum terkoordinasi secara sinergis. Terkesan berjalan sendiri dan menonjolkan ego sektoral masing – masing, “ namun` hal itu masih bersifat penilaian sementara.
Minsen SH. Mengatakan, “ Badan Musyawarah DPRD mengagendakan Rapat Gabungan berlangsung hingga Jum`at mendatang, dan Badan Anggaran bakal menggelar sidang marathon untuk mengejar batas akhir penetapan RAPBD menjadi APBD Tahun 210 4 Februari mendatang. Dirinya mengakui Pemerintah Pusat telah melayangkan Surat Peringatan beberapa waktu lalu, untuk mempercepat rampungnya pembahasan APBD, namun bukan sanksi penundaan Dana Alokasi Khusus – DAU.

DANA BANSOS TETAP DIANGGARKAN DALAM APBD
Meskipun dalam penyalurannya diwarnai dengan berbagai penyimpangan, namun Badan Anggaran DPRD Kalbar tetap menganggarkan Dana Bantuan Sosial – Bansos masuk dalam APBD tahun 2010. Bahkan jika kondisi keuangan daerah memungkinkan` idealnya anggaran bansos ditingkatkan, karena efektif membantu penanganan berbagai persoalan sosial. Minsen SH. mengakui, “adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan bansos, sehingga tidak jatuh ke tangan yang berhak. Namun` hal itu bukan suatu alasan untuk memangkas anggaran bansos, apalagi menghapuskan dalam APBD. Kendati demikian Minsen menyetujui, kedepan mekanisme penyaluran bansos diperketat dan pengawasan juga harus lebih ditingkatkan.
Lebih lanjut` Minsen SH. Menyebutkan untuk tahun 2010, Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengusulkan dana Bansos sebesar 20 Milyar rupiah. Namun` angka pastinya masih menunggu rampungnya pembahasan, tentunya dengan mengacu pada skala prioritas alokasi anggaran. Selain lebih selektif terhadap jenis, kegiatan dan pihak pengelola anggaran` Badan Anggaran DPRD juga menekankan aspek efesiensi dan efektifitas dalam pembelanjaan.

PERPANJANGAN JABATAN KADIS OTORITAS DARI GUBERNUR
Sementara itu` menyangkut rencana gubernur Kalbar, untuk memperpanjang jabatan 7 Kepala Dinas yang bakal memasuki masa pensiun, “ direspon secara datar oleh Minsen SH. Dirinya mengaku baru mendengar informasi tersebut dari media massa, dan belum menerima secara lisan dari gubernur. Minsen mengatakan, “ tidak ingin terlalu jauh membahas persolan tersebut, karena sepenuhnya merupakan otoritas dari gubernur. Meskipun kemudian dilaksanakan, “ tentunya melalui pertimbangan dari berbagai aspek.
Adanya rencana gubernur memperpanang jabatan kepala dinas, yang bakal memasuki masa purna tugas, “mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Sebab` sebelumnya gubernur pernah menjanjikan, “tidak bakal memperpanjang pensiun pejabat, untuk menciptakan regenerasi di kalangan birokrat.

Sabtu, 23 Januari 2010

SEKOLAH BERSTANDAR DI KALBAR MASIH MINIM

Meskipun anggaran pada tahun 2010, masih menunggu rampungnya pembahasan APBD antara pihak legislatif dan eksekutif, “ namun Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar telah memulai rangkaian kegiatan sesuai Rencana Strategis Pendidikan. Terutama mendorong setiap lembaga sekolah negeri meningkatkan mutu, melalui pembenahan sistem pendidikan masing – masing sesuai standar. Diantaranya memacu peningkatan Angka Partisipasi Kasar – APK dan Angka Partispasi Murni – APM, untuk memenuhi kualifikasi Sekolah Standar Nasional – SSN atau Sekolah Mandiri. Ditemui wartawan Jum`at siang` (22/01/2010)` Kepala Bidang TK, SD dan PLB Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Aloysius Mering mengatakan, “sekolah memiliki sertifikasi SSN, merupakan syarat  utama untuk memenuhi ketentuan Rintisan Sekolah Berstandar  Internasional – RSBI. Idealnya di setiap Kabupaten Kota minimal memiliki satu sekolah berstandar RSBI, di semua jenjang pendidikan.  Namun` terbatasnya SDM tenaga pengajar dan dukungan fasilitas pendidikan sebagian besar sekolah di Kalbar, maka Dinas Pendidikan Nasional belum berani memasang target.
Aloysius Mering menyebutkan, “saat ini di Kalbar baru terdapat 43 sekolah berstatus SSN, terbatas pada jenjang SD dan SLTP. Sedangkan berstandar RSBI, baru berdiri 4 sekolah yakni di Kota Pontianak, Singkawang dan Kabupaten Sambas. Untuk mendapat sertifikasi status RSBI di jenjang SD DAN SLTP` maka sekolah bersangkutan harus memiliki 4 mata pelajaran wajib, yang diajarkan menggunakan 2 bahasa atau bilingual, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Masing – masing IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris. Sementara untuk jenjang SLTA` maka khusus mata pelajaran IPA ditambah 1 mata pelajaran sesuai jurusan masing – masing, Fisika, Kimia atau Matematika “sehinga menjadi 5 mata pelajaran wajib. Sementara untuk tenaga guru di Kalbar` Aloysius Mering menyebutkan, " dari total 58 ribu guru di semua jenjang pendidikan, sebanyak 12 ribu diantaranya masih menyandang status kualifikasi SLTA. 

Jumat, 22 Januari 2010

RTRW – P MASIH MENUNGGU HASIL TIM TERPADU


Meskipun Undang – undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan Pemerintah Provinsi segera merampungkan Revisi Tata Ruang Wilayah – RTRW paling lama April tahun 2009. Namun` hingga memasuki Januari 2010, Kalbar belum juga memiliki draf final hasil revisi, “sedangkan Perda No 5 Tahun 2004 Tentang RTRW - P Kalbar, dinilai telah usang dan jika masih dijadikan acuan, justru semakin memperparah kesemrawutan tata ruang. Apalagi selama kurun waktu 2004 – 2009, berbagai perubahan terjadi di Kalbar, dan menimbulkan banyak persoalan menyangkut pembangunan yang membutuhkan ruang, “Terutama euforia pemekaran. Ditemui di ruang kerjanya Kamis pagi(21/01/2010), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bappeda Kalbar Provinsi Kalbar Fathan A. Rasyid mengatakan, “sebenarnya Pemerintah Daerah telah merevisi tata ruang, baik pada pola pemanfaatan ruang maupun struktur ruang. Dengan membangun kesamaan persepsi dan terkordinasi secara sinergis antara Provinsi dan kabupaten Kota. Namun` ada prosedur baku yang harus dilalui, untuk melakukan alih fungsi hutan berupa Peraturan Menteri Kehutanan.
Fathan A. Rasyid mengatakan, “ saat ini tim teknis dari Menteri kehutanan telah bekerja dan Pemerintah Kalbar masih menunggu hasil tersebut. Jika telah final, maka menjadi dasar untuk merevisi Tata Ruang yang dikombinasikan dengan struktur ruang yang masuk domain Dinas PU. Saat ini PU tengah mengumpulkan kompilasi data dan Tim terpadu masih bekerja di Bogor. Fathan A. Rasyid menegaskan, “ jika revisi telah rampung dan diperkuat melalui penetapan suatu Perda, maka menjadi kekuatan hukum yang mempedomani Pemerintah Kabupaten Kota untuk menyusun Rencana Tata Ruang masing – masing.


2 KABUPATEN ABSEN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2 Kabupaten yang menggelar Pemilukada serentak Mei mendatang, kosong dari pasangan calon jalur perseorangan. Hingga berakhirnya proses pendaftaran 18 Januari lalu, tercatat 7 bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri yakni ; 3 pasangan calon di Kapuas Hulu, 2 pasangan calon di Melawi kemudian Ketapang dan Sekadau masing – masing 1 pasangan calon. Sedangkan Kabupaten Sintang dan Bengkayang, nihil pendaftar. Ditemui Kamis siang (21/01/2010) Pengamat Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Jumadi, mengatakan, “minimnya partisipasi pasangan calon perseorangan pada Pemilukada mendatang, disebabkan tingginya tingkat kesulitan. Dimana calon non partai, harus menyerahkan bukti kongkrit, berupa fotocopy KTP warga yang mendukung, sesuai kuota di daerah masing – masing. Sedangkan calon yang maju melaui partai politik, cukup mendapat dukungan dari partai yang mengusung. Kendati demikian` dirinya mengakui, “secara umum keduanya memiliki kesulitan yang sama, terutama menyangkut ongkos politik dan juga kemampuan lobi.
Kendati telah mendaftarkan diri` kepastian seluruh bakal pasangan calon perseorangan maju atau tidak dalam Pemilukada, masih menunggu hasil verifikasi faktual KPU di masing – masing daerah. Jika lolos` calon perseorangan mendaftar kembali, bersama pasangan calon dari partai politik, pada pendaftaran serentak mulai 8 hingga 14 Februari mendatang.   

DOKTER TETAP INGINKAN DOKTER

42 dokter spesialis dari RSUD Soedarso Pontianak yang mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, tetap menghendaki Dekan Fakultas Kedokteran dijabat oleh seorang yang memiliki latar belakang ilmu kedokteran. Untuk itu` mereka meminta Rektor Universitas Tanjungpura segera mengganti Thamrin Usman yang dilantik Rabu lalu, karena dinilai tidak berkompeten di bidang kedokteran. Amanat tersebut merupakan salah satu pointer yang disampaikan` Ketua Jurusan dan Program Studi Kedokteran Universitas Tanjungpura Prof. DR. dr Wahyuning Ramelan kepada wartawan di ruang kerjanya Kamis siang (21/01/2010). Dirinya mengakui jika sebagian besar para dokter spesialis yang menjadi dosen tidak tetap di kampus termuda di Untan ini, menyatakan kecewa atas keputusan rektor yang dinilai tidak akomodatif. Mereka menghendaki Rektor mendatangkan Dokter dari Universitas Indonesia, jika memang para dokter yang menjadi dosen di Fakultas Kedokteran belum ada yang memenuhi persyaratan untuk menjadi dekan. Poin lain yang diungkapkan Wahyuning menyangkut Keputusan Hasil Rapat Komite medik yang digelar Kamis pagi` yakni para dokter spesialis mengamanatkan dirinya dan Kepala RSUD Soedarso dr. Gede Sanjaya untuk menjadi mediator.
Wahyuning Ramelan mengakui, “ aksi boikot telah dilakukan sebagian kecil mahasiswa yang menolak kepemimpinan Thamrin Usman, dengan absen mengikuti perkuliahan. Namun secara umum` aktifitas belajar mengajar di kampus berjalan seperti biasa, kendati pro dan kontra masih menghagan di kalangan dosen dan mahasiswa. Sedangkan` Thamrin Usman kemarin pagi telah memasuki Ruang Kerjanya di Fakultas Kedokteran, namun belum terlihat melakukan aktifitas.

KISRUH AKIBAT KURANG KOMUNIKASI
Komunikasi yang tersumbat adalah alasan yang disampaikan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Chairil Effendi` terkait aksi penolakan para dokter spesialis RSUD Soedarso yang mengajar di Fakultas Kedokteran, terhadap pelantikan Thamrin Usman sebagai dekan. Dirinya enggan membahas tentang rumor yang beredar jika penolakan tersebut, lebih disebabkan arogansi dari figur Thamrin Usman, di Fakultas MIPA selama ini. Namun` dirinya menghendaki ancaman aksi boikot para dokter spesialis untuk mengajar di kampus tidak terjadi, karena bukan saja merusak citra fakultas kedokteran dan Lembaga Perguruan Tinggi,” namun juga mengorbankan kepentingan para mahasiswa. Chairil Effendi menegaskan` jika persoalan yang menjadi polemik ini disebabkan kekeliruan dan kesalahan dirinya dalam mengambil kebijakan” dirinya menyatakan permintaan maaf. Di bagian lain` Chairil Effendi menegaskan` pelantikan Thamrin Usman sebagai dekan Fakultas Kedokteran telah memenuhi persyaratan, baik dari struktur Kepangkatan maupun kualifikasi keilmuan. Apalagi sebelum dilantik dirinya telah berkonsultasi dengan Direktorat Jendral Perguruan Tinggi, sehingga secara yuridis dinyatakan tidak menyalahi aturan. Namun` dirinya tetap menampung aspirasi yang disampaikan para dokter spesialis, untuk menentukan putusan selanjutnya apakah Thamrin usman tetap menjadi dekan atau tidak. Kendati demikian Chairil Effendi berharap` penggantian jabatan dekan tidak terjadi dan aktifitas di kampus dapat kembali normal.

JAMIN TIDAK ADA AKSI BOIKOT
Sementara itu` Kepala RSUD Soedarso Gede Sanjaya menjamin, “aksi boikot mengajar di fakultas kedokteran universitas tanjungpura tidak terjadi. Dirinya berjanji bakal memberi pengertian kepada mereka, jika hal tersebut berdampak buruk bagi proses belajar mengajar di kampus. Dirinya mengatakan saat ini` tengah berupaya mendinginkan suasana dan meredakan emosional sebagian ahli medis di rumah sakit milik provinsi ini. Namun` Gede Sanjaya enggan berkomentar menyangkut hasil Rapat Komite Medik yang digelar, jika para dokter spesialis tetap bertahan dan menghendaki dekan Fakultas Kedokteran dijabat seorang berlatang belakang ilmu kedokteran. Termasuk usulan mengambil dokter dari Universitas Indonesia sebagai pembina, menjadi dekan Fakultas Kedokteran. Dirinya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut pada rektor, dan tidak ingin mencampuri yang bukan kewenangannya.

SELESAIKAN KISRUH SECEPATNYA
Di lain pihak` Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar` Alexius Akim meminta, “kemelut di Fakultas Kedokteran segera berakhir. Karena jika kondisi ini terus berlarut, tentunya dapat menggangu kegiatan akademik para mahasiswa di kampus. Apalagi jika ancaman boikot para dokter spesialis untuk mengajar dilakukan, maka bakal berpengaruh terhadap citra lembaga perguruan tinggi. Dirinya menegaskan tidak berwenang mencampuri kemelut di internal Fakultas Kedokteran, karena perguruan memiliki otoritas dan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Namun` secara pribadi dirinya dapat menerima dan memahami kebijakan yang diambil rektor, karena dari segi SDM seluruh dosen yang mengajar saat ini belum memenuhi persyaratan untuk menjadi dekan.
Di singgung mengenai` aksi demo para dokter spesialis dari rsud soedarso rabu lalu, alexius akim enggan berkomentar“. Dirinya mengatakan, “ jika memang ada ganjalan menyangkut putusan pengangkatan Thamrin Usman sebagai dekan, sebaiknya dibicarakan dalam pertemuan dan dibahas secara kekeluargaan.

JATAH RASKIN TIDAK JADI DIPOTONG

Pemotongan jatah beras miskin – raskin sebanyak 2 kilogram per Kepala keluarga, pada pagu tahun 2010, kemungkinan besar dibatalkan pemerintah pusat. Menyusul hasil Rapat Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di Bandung beberapa waktu lalu,  untuk tetap menyalurkan raskin sebanyak 15 Kilogram bagi setiap Rumah Tangga Sasaran – RTS. Kepada wartawan Selasa malam (19/01/2010)` Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalbar` M. Hasyim mengatakan, “ informasi tersebut baru sebatas lisan. Namun` hal itu merupakan sinyal jika Pemerintah Pusat bersikap akomodatif terhadap keinginan sebagian besar Pemerintah Daerah, agar meninjau kembali rencana pengurangan jatah raskin.
Sementara itu` Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Syakirman merespon positif, kebijakan Pemerintah Pusat untuk merevisi pengurangan jatah raskin tahun 2010. “Seharusnya Pemerintah Pusat berupaya mengurangi tingkat penduduk miskin di daerah, “bukan justru mengurangi jatah beras bagi keluarga miskin. 
Lebih lanjut` Syakirman mengatakan, “ karena pagu raskin telah ditetapkan sebanyak 13 kilogram unutk jatah per Kepala keluarga setiap bulan, maka penyaluran raskin ke setiap RTS baru dapat dianggarkan selama 10 bulan. Sedangkam sisanya menunggu keputusan resmi secara tertulis dari Pemerintah Pusat, setelah rampungnya proses pembahasan APBN – Perubahan tahun 2010.  
   
Bulog Kalbar Jadwalkan Operasi Pasar  
Melambungnya harga beras di pasaran lokal, segera direspon Perum Bulog Kalbar. Operasi pasar dijadwalkan digelar di sejumlah daerah pekan depan, pada beberapa titik sesuai permohonan Kepala Daerah masing - masing. Kepala Perum Bulog Divisi regional Kalbar, M. Hasyim menyebutkan, " saat ini, harga beras eceran per kilogram di pasaran Kalbar, berada di kisaran 6. 200 rupiah hingga 6. 300 rupiah per kilogram. Sedangkan harga jual yang ditetapkan pada operasi pasar nanti, barkisar antara 5. 700 rupiah hingga 5. 800 rupiah per kilogram. Untuk menstabilkan harga` M. Hasyim berjanji` pihak Bulog bakal mengeluarkan persedian beras, sebanyak kebutuhan pasar. Sementara total stok beras yang ada di pergudangan, mencapai, 19. 000 ton, dan diprediksi sanggup memenuhi kebutuhan pasar hingga 4 bulan mendatang.
M. Hasyim mengatakan, bulan Februari nanti` dijadwalkan masuk sekitar 3. 500 ton beras, sehingga diprediksi harga beras di pasaran kembali normal. Terkait harga beras yang melonjak` Dirinya mengakui, “dipicu kenaikan Harga Pembelian Pemerintah - HPP terhadap beras petani. Dimana harga beli Bulog tahun lalu, berkisar antara 4. 500 rupiah hingga 5. 060 rupiah per kilogram.

Kamis, 21 Januari 2010

EKSEKUTIF SIAP URAIKAN RKA DALAM RAPAT GABUNGAN

Setelah mengalami penundaan Kamis lalu, Senin depan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar menjadwalkan kembali Rapat Gabungan membahas RAPBD Tahun 2010. Agenda utama adalah membahas Rencana Kegiatan Anggaran – RKA dari seluruh SKPD, dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah – TAPD. Kepada wartawan Selasa malam (19/01/2010)` Sekretaris Daerah provinsi Kalbar H. Syakirman menyatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh SKPD siap memenuhi undangan legislatif dan menguraikan satu per satu kegiatan dan program pembangunan untuk tahun anggraran 2010. Termasuk menyisir sejumlah program dan kegiatan, yang dinilai memboroskan keuangan negara dan tidak tepat sasaran. Jika ditemukan` pihak eksekutif menyutujui kegiatan tersebut dihapuskan, dan mengalihkan alokasi anggaran bagi program pembangunan yang mendapat skala prioritas. Di bagian lain` H. Syakirman mengakui , “baru tahun ini Badan Anggaran Legislatif, meminta RKA diserahkan. Kendati tidak ada keharusan untuk menyerahkan, namun demi terciptanya penyusunan anggaran yang efisien pihak eksekutif tidak mempermasalahkan. Terkait sanksi dari Pemerintah Pusat, menyusul lambannya penetapan APBD Kalbar Tahun 2010 dirinya mengatakan, “ kemungkinan diberikan Surat Peringatan Pertama, terkecuali jika sampai 31 Maret mendatang APBD belum ditetapkan, kemungkinan diberikan sanksi penundaan Dana Alokasi Umum – DAU.

PT. CUS IKUT LESTARIKAN ORANGUTAN

Pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kalbar mulai mengubah citra, “ dari yang semula dikenal sebagai kegiatan ekonomis - eksploitatif, belakangan mulai mengarah pada pengembangan ekonomis - konservasi. Salah satunya adalah PT. Cipta Usaha Sejati – CUS` yang menginvestasikan sebagian areal konsesi lahan perkebunan sawit, untuk konservasi fauna, yakni orangutan. Kepada wartawan Rabu pagi (20/01/2010)` Direktur PT. Cipta Usaha Sejati – CUS, Partahian Siregar mengatakan, “program kawasan konservasi merupakan pilihan sadar dan rasional, untuk menjawab berbagai bersoalan yang muncul sebagai ekses dari pembukaan perkebunan sawit di daerah. Apalagi` dua lokasi perkebunan sawit yakni PT. Cipta Usaha Sejati dan PT . Jalin Vaneo berada di Kabupaten Kayong Utara, bersinggungan dengan perkampungan dan pemukiman penduduk setempat. Sehingga menyadarkan manajemen perusahaan`untuk mengubah paradigma lama, dari suatu usaha yang eksklusif dan berorientasi finansial semata, menjadi suatu aktifitas usaha yang bersahabat dengan masyarakat lokal, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi mikro di wilayah pedesaan. Sementara itu` Kepala Bidang Perkebunan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam – KSDA` Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Soenarno mengakui` program yang ditempuh PT. Cipta Usaha Sejati merupakan yang pertama di Kalimantan Barat. Namun` dirinya berharap, Perjanjian Kerjasama antara perusahaan dengan FFI Indonesia tersebut, bukan sekedar seremonial atau aksi monumental semata, karena mendapat sorotan dari berbagai pihak. Lebih lanjut` Soenarno mengatakan, “ pihaknya bakal mengontrol pelaksanaan program kawasan konservasi, untuk memastikan pelestarian orang utan memang benar dipraktekkan. Selain itu` Pemerintah Daerah juga berencana mempublikasikan sekaligus mengajak perusahaan perkebunan lain, untuk meniru program konservasi fauna di masing – masing areal konsesi.


FFI SEGERA SURVEI PROGRAM KONSERVASI
Di bagian lain` Direktur Fauna & Flora International – FFF Indonesia, Darmawan mengatakan, “pihaknya menjadwalkan survei ke lokasi yang direncanakan menjadi kawasan konsevasi oleh PT. Cahaya Usaha Sejati. Proses pendataan merupakan tahapan pertama yang dilakukan, “bukan terbatas pada satwa endemik` seperti orangutan, namun` juga berbagai jenis burung dan aneka ragam tanaman hayati. Darmawan memprediksi tahap survei memakan waktu selama setahun, baru kemudian dapat menentukan wilayah yang tepat untuk kawasan konservasi. 
Disinggung mengenai besaran dana` dirinya menyebutkan, “berkisar antara 30 ribu sampai 50 ribu dollar AS, “namun` kegiatan tersebut akan dibiayai oleh organisasi, dan tidak memungut dana dari perusahaan. Selanjutnya` Darmawan mengajak seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang lain, untuk mengikuti jejak PT. Cipta Usaha Sejati, menyediakan sebagian areal konsesi perkebunan bagi pelestaraian lingkungan dan satwa. Sebab kewajiban memelihara alam dan lingkungan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi pemerhati lingkungan. Namun` juga para pelaku usaha perkebunan, yang telah mendapatkan keuntungan dari usaha eksploitasi alam. Sehingga wajar jika perusahaan` menyisihkan sedikit keuntungan yang diperoleh dan menyediakan sebagai lahan untuk menjaga ekosistem wilayah.

Rabu, 20 Januari 2010

SELISIH HANYA DINILAI BUKAN JUMLAH ASSET

Biro Pengelolaan Asset Daerah terus membenahi inventarisasi asset milik Pemerintah Provinsi yang tersebar di berbagai daerah, melalui pembaharuan yang dilakukan. Khusus untuk laporan inventaris barang, maka dilakukan pembaharuan setiap satu semester, sedangkan untuk mutasi barang dilakukan setahun sekali. Kepada wartawan seusai menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke - 37 Tahun 2010 Senin siang (18/01/2010), `Kepala Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Daerah Kalbar Kartius mengatakan, “berdasarkan neraca, total nilai asset saat ini berkisar 1,3 hingga 1, 5 trilyun rupiah. Sedangkan berdasarkan Daftar Penilaian Asset - DPA sekitar 2, 5 trilyun rupiah. Kendati sepintas lalu kelihatan ada selisih, namun sebenarnya tidak ada perbedaan antara kedua nominal penilaian tersebut, karena selisih hanya dinilai bukan pada jumlah asset. Dirinya mencontohkan nilai tanah yang bersertifikat dengan yang tidak, tentunya memiliki nilai yang berbeda. 
Kartius mengakui, “ jika sebagian besar tanah milik Pemerintah Provinsi belum memiliki bukti kepemilikan sah, berupa sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional - BPN. Proses pengajuan sertifikasi tanah terus dilakukan, berkisar antara 20 hingga 30 sertifikat per tahun. Selain upaya untuk menciptakan tertib pengelolaan asset, juga mengurangi selisih total nilai asset. Untuk tahun 2009, peningkatan jumlah asset didominasi asset bergerak seperti Kendaraan Dinas, “kemudian tanah, bangunan dan keperluan rumah tangga. Setiap asset dianggarkan dana untuk perawatan, dengan nilai variatif berdasarkan jenis dan spesifikasi barang.

DUKUNG PUSKESMAS PERBATASAN MENJADI UJICOBA BOK

Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar mengupayakan agar salah satu kabupaten kota di provinsi ini, masuk menjadi daerah ujicoba program Bantuan Operasional Kesehatan – BOK Tahun 2010. Program Departemen Kesehatan yang dijadwalkan bergulir Maret mendatang, bakal menjaring 7 Kabupaten Kota dari 7 regional yakni ; Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatra, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara untuk menjadi daerah percontohan. Kalbar yang masuk dalam regional Kalimantan, harus bersaing dengan 3 provinsi lain memperebutkan satu jatah, dengan mengusulkan 5 Kabupaten di wilayah perbatasan. Kepada wartawan seusai menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke - 37 Tahun 2010 Senin siang (18/01/2010), `Kepala dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Muhammad Shubuh menyebutkan, “5 Puskesmas yang berada pada 5 Kabupaten di wilayah perbatasaan, ditinjau oleh Tim Evaluasi Departemen Kesehatan untuk diseleksi. Masing – masing Puskesmas di Kecamatan Puring Kencana - Kapuas Hulu, Entikong - Sanggau, Sajingan - Sambas, Jasa - Sintang dan Jagoibabang – Bengkayang.   
Muhammad Shubuh menegaskan, penjaringan dilakukan pada 300 Puskesmas se Indonesia dan jika salah satu Kabupaten Kota terpilih menjadi daerah percontohan, maka seluruh Puskesmas di daerah tersebut mendapatkan BOK sebesar 10 juta rupiah per bulan. Jika program ujicoba berjalan sukses, maka bakal diterapkan di tahun 2011 pada 8. 700 Puskesmas se Indonesia, dengan total anggaran berkisar antara 9 hingga 10 trilyun rupiah.

INFRASTRUKTUR JALAN HAMBAT PROGRAM KESEHATAN
Di bagian lain` Muhammad shubuh mengungkapkan, “terbatasnya sarana   infrastruktur jalan, merupakan faktor yang menyulitkan masyarakat untuk mengakses pusat pelayanan kesehatan, “selain minimya jumlah tenaga medis dan fasilitas penunjang di Puskesmas, terutama pada daerah pedalaman, terpencil serta wilayah perbatasan. Dirinya mencontohkan perjalanan menuju Puskesmas di Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, yang memakan waktu selama 4 jam untuk menempuh rute sepanjang 90 kilometer dari kota Putussibau,” akibat kondisi jalan yang rusak parah.  
Muhammad shubuh mengatakan, “kesulitan dalam hal jangkauan geografis, menjadi prioritas Direktorat Pelayanan Medis Spesialistis Departemen Kesehatan, yang meninjau langsung kondisi sejumlah Puskesmas di wilayah perbatasan dan pedalaman 2 minggu lalu. Dirinya berharap Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan khusus, menyangkut kebutuhan finansial untuk kelengkapan fasilitas, tenaga operasional serta obat – obatan di Puskesmas.   

KOTA PONTIANAK PRIORITASKAN PERKESMAS
Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga menghendaki, masuk menjadi daerah ujicoba program Bantuan Operasional – BOK Tahun 2010. Sebab` Dinas Kesehatan Kota memprioritaskan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan fokus pada pelayanan di luar Puskemas, “melalui program Perawatan Kesehatan Masyarakat – perkesmas. Dimana petugas medis tidak lagi menunggu pasien atau warga datang ke Puskesmas, tapi justru mendatangi langsung rumah warga. Tentunya untuk mendukung kelancaran program tersebut, perlu mendapat dukungan dana operasional. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro mengatakan` pelayanan medis di luar Puskesmas bukan sekedar mengobati pasien, namun memberikan pemahaman tentang kesehatan kepada masyarakat. Termasuk menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih pro aktif dalam membangun lingkungan yang sehat di wilayah masing – masing.
Multi Juto Bhatarendro menyebutkan, “saat ini di kota pontianak terdapat 23 Puskesmas dan 12 Puskemas pembantu – pustu, dengan total kunjungan ke seluruh puskesmas di tahun lalu mencapai 600 ribu orang. “Melebihi populasi penduduk Kota Pontianak sekitar 500 ribu jiwa lebih”, sebab seluruh Puskemas di ibukota provinsi ini , “juga melayani masyarakat dari luar kota. Diantaranya Puskesmas di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak utara, 40 % dari total pengunjung merupakan warga Kabupaten Pontianak.



6 PASANGAN CALON PERSEORANGAN MAJU DI 4 DAERAH

Dari 6 Kabupaten se Kalbar yang menggelar Pemilukada serentak Mei mendatang, 4 diantaranya bakal diramaikan dengan partisipasi pasangan calon dari jalur perseorangan. Masing – masing Kabupaten Kapuas Hulu 3 pasangan calon, Melawi 2 pasangan calon, Ketapang 1 pasangan calon dan Sekadau 1 pasangan calon. Ditemui wartawan di sela – sela Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalbar Selasa siang (19/01/2010)` Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu M. Sainihaidi menyebutkan, “dari 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar diri, 3 pasangan calon diantaranya berasal dari non partai, yakni ; pasangan calon Drs. H. Kamsidi – Zainuddinn S.Ag, Syaiful Bahri ST – Thomas Suka, Edi Suhita – H. Ade Asnan Arifin SH. Selain dari kalangan birokrat setempat, pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan ini juga berasal dari kalangan profesional dan pengusaha. Kendati demikian` Saini Haidi mengatakan, “keputusan final ketiga pasangan tersebut maju atau tidak dalam pemilukada, menunggu hasil verifikasi aktual KPU Februari mendatang.Sementara di Kabupaten Ketapang` kandidat calon perseorangan yang telah mendaftar ke KPU setempat, yakni pasangan calon Ismet Siswadi - Suhermansyah, dan Kabupaten Sekadau pasangan Jafar A. Rahman – Yoseph Markus. Sedangkan 2 pasangan calon yang siap bertarung di ajang pemilukada Kabupaten Melawi yakni pasangan calon Fahrozi - AM. Yamin dan Suratman – D. Yanden T.


DUALISME ANGGOTA PANWASLU DI 5 KABUPATEN

5 dari 6 Kabupaten di Kalbar yang menggelar Pemilukada serentak Mei mendatang, kini menghadapi persoalan baru. Menyusul dualisme keanggotaan pada lembaga Panwaslu di  masing – masing daerah, yakni ; Panwaslu Kabupaten Ketapang, Sintang, Sanggau, Sekadau dan Melawi. Kondisi ini dipicu` keputusan Bawaslu Pusat yang menetapkan dan mengangkat kembali 6 anggota lama yang telah purna tugas, sebagai anggota Panwaslu baru. Padahal` KPU di 5 kabupaten tersebut, telah melakukan perekrutan keanggotaan baru, melalui seleksi dan verifikasi. Ditemui wartawan` di sela – sela Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalbar Selasa siang (19/01/2010)` Ketua KPU Kalbar Achmad Rabi`ul Muzammil mengatakan, “kemelut yang terjadi di internal panwaslu 5 Kabupaten, menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Rapat yang digelar. Seluruh jajaran KPU menyetujui persoalan ini, dibawa dan dibahas dalam Rapat Koordinasi KPU se Indonesia di Jakarta 21 – 22 Januari mendatang.  
AR. Muzammil mengakui adanya perbedaan pandangan menyangkut Surat Edaran bersama, antara KPU dan Bawaslu menyangkut ketentuan dalam pelantikan keanggotaan panwaslu. KPU berketetapan pelantikan oleh Bawaslu hanya berlaku, jika KPU kabupaten kota belum melaksanakan proses pendaftaran. Padahal 6 KPU di daerah yang bakal menggelar Pemilukada, telah merampungkan proses perekrutan mulai dari pengumunan hingga penyerahan berkas laporan ke Bawaslu.   
Sementara itu` di tubuh Panwaslu Kabupaten Bengkayang, terhindar dari dualisme keanggotaan, justru keputusan Bawaslu yang menetapkan kembali keanggotaan lama diterima semua pihak.  Dikonfirmasi` Ketua KPU Bengkayang` Eddy mengakui, “ Bawaslu mengangkat kembali keanggotaan lama untuk bertugas hingga berakhirnya ajang pemilukada. Sebab dari seleksi penerimaan keanggotaan Panwaslu yang dilakukan KPU Bengkayang November tahun lalu, tidak satu pun dari sekian bayak pendaftar yang memenuhi persyaratan. 9 orang pelamar yang mengikuti tes, ternyata tersandung pada usia di bawah 35 tahun. “sehingga dinyatakan gugur secara administratif”. Ketika proses pendaftaran ingin diperpanjang untuk menerima pelama berikutnya, ternyata Bawaslu telah menetapkan dan mengangkat kembali anggota yang lama.
Di bagian lain` seluruh Pemerintah Kabupaten yang menggelar Pemilukada, telah menyetujui pemberian dana hibah kepada KPU di masing – masing daerah melalui APBD tahun anggaran 2010.  untuk pelaksanaan pemilu 2 putaran` Kabupaten Kapuas Hulu menganggarkan dana sebesar 11, 9 Milyar,  Bengkayang sebesar 12 milyar, Melawi sebesar 12 Milyar, Sekadau 12, 2 Milyar, Ketapang 13 Milyar serta Sintang sebesar 17 milyar.

Selasa, 19 Januari 2010


KRITIK PELAJARAN EKSTRA JELANG UAN
Menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Nasional sejumlah pihak sekolah mulai menggelar pelajaran ekstra kepada para siswa, sebagai upaya mendongkrak nilai kelulusan siswa. Namun` kegiatan dadakan untuk memotivasi dan mempersiapkan siswa menghadapi soal ujian ini, justru dinilai kontraproduktif dan semakin membebani psikologis para siswa. Ditemui wartawan seusai menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke - 37 Tahun 2010 Senin siang (18/01/2010), `Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Alexius Akim` mengkritik kebijakan sebagian sekolah, yang memberikan pelajaran tambahan kepada siswa menjelang UAN Maret mendatang. Dirinya menegaskan UAN adalah agenda rutin Departemen Pendidikan Nasional yang digelar setiap tahun, sebagai evaluasi terhadap kelulusan siswa. Jika ingin memacu tingkat kelulusan, seharusnya pihak sekolah memulai pelajaran ekstra di awal tahun ajaran secara bertahap, bukan sekaligus menjelang momen pelaksanaan ujian.
Alexius Akim menyebutkan, ” untuk persiapan Ujian Akhir Nasional tahun 2010 ini, Pemerintah Provinsi menganggarkan dana sebesar 2 milyar rupiah. Itu belum termasuk dana yang dianggarkan oleh masing – masing kabupaten kota. Disamping pengadaan tenaga teknis, dana tersebut juga untuk membiayai penyusunan soal Ujian berstandar Nasional, seperti yang dipersyaratkan Badan Standarisasi nasional pendidikan – BSNP. Diantaranya` mengundang tenaga ahli dari pusat, untuk memberikan bimbingan dalam proses penyususan soal ujian sesuai standar.
Di bagian lain` Alexius Akim juga meminta pro aktif masyarakat mendukung suksesnya penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional, dengan membatasi kegiatan yang mengundang keramaian. Begitu pula` setiap Pemerintah Kabupaten Kota juga diminta, untuk menghentikan sementara even atau hiburan yang mengundang kedatangan artis dari ibukota. Selain` menggangu konsentrasi belajar para siswa, kehadiran mereka diantara konsentrasi massa juga rawan mengalami kecelakaan.


PERCEPAT PEMBELIAN ENERGI LISTRIK

Kedatangan Direktur Operasional PT. PLN Wilayah Indonesia Barat Harijaya Pahlawan Jum`at lalu, diharapkan menghasilkan kebijakan strategis untuk mengatasi defisit energi listrik di Kalbar. Pemerintah daerah melalui` Dinas Pertambangan dan Energi mendesak PT. PLN (persero), segera mempercepat pembangunan Pembangkit tenaga Listrik. Baik melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006, tentang percepatan pembangunan mesin pembangkit menggunakan batubara, maupun melalui pengembang listrik swasta (Independent Power Producer). Ditemui wartawan seusai menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke - 37 Tahun 2010 Senin siang (18/01/2010), Kepala Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Kalbar Agus Aman Sudibyo` menyebutkan, “untuk Peraturan Presiden telah ditindak lanjuti dengan rencana pembelian listrik sebesar 2 x 50 MW dari 2 perusahaan kayu yang memiliki kelebihan daya (excess power) di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kendati ditargetkan terealisasi tahun ini, namun menyusul keterbatasan alokasi anggaran, rencana tersebut terpaksa mengalami penundaan. Begitu pula, peningkatan daya listrik 2 x 25 MW di Tanjung Gundul Kota Singkawang, juga diminta segera teralisasi.
Disinggung tentang pembangunan Pembangkit listrik menggunakan bahan baku gambut` Agus Aman Sudibyo menyatakan, semua proses menyangkut proses perizinan telah rampung, termasuk dari segi Amdal. “Kini tinggal menunggu penandatangan perjanjian kontrak antara pihak PT. PLN dan Investor. Begitu pula dengan rencana pembangunan mesin pembangkit berbahan baku batu bara, saat ini tinggal menunggu pengerjaan fisik. Terkait` Daftar Tunggu kebutuhsan listrik, baik kalangan Rumah tangga dan sektor industri, khususnya di Kota pontianak Agus aman sudibyo mengatakan, “ bakal dipasok melalui penambahan daya sebesar 30 MW oleh PT. PLN. Dirinya menyebutkan` berdasarkan data dari phak PLN kemampuan pasokan dari sejunlah pembangkit listyrik sebesar 270 MW, sementara beban puncak mencapai 232 MW, artinya masih menyisakan 39 MW daya cadangan. Namun belum dapat memasok bagi 57. 000 KK yang masuk daftar tunggu, dengan beban sebesar 60 MW.


Jumat, 15 Januari 2010

PT. PLN BELI KELEBIHAN LISTRIK DARI PERUSAHAAN


Tekanan dari berbagai pihak kepada PT. PLN (Persero), agar segera mengatasi krisis energi listrik di Kalbar, mulai mendapat respon. Bahkan PT. PLN bakal melibatkan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah – Asbangda, dalam pendanaan pembangunan transmisi di sejumlah daerah. Namun` sambil menunggu rampungnya proses negoisasi antara kedua belah pihak, untuk sementara PT. PLN wilayah V tetap mengoptimalkan mesin pembangkit yang ada serta menjajaki kemungkinan pembelian energi listrik dari perusahaan yang Over Capacity. Dalam jumpa pers di Ruang Sidang Wakil Gubernur Kalbar Jum`at pagi (15/01/2009), Direktur Operasional PT. PLN Wilayah Indonesia Barat Harijaya Pahlawan menyebutkan, “saat ini pihaknya tengah merundingkan pembelian listrik dari 2 perusahaan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yakni PT. Duta Rendra Mulia – DRM dan PT. HKU Group. Selain menyuplai kebutuhan listrik konsumen rumah tangga dan sektor industri, pembelian tersebut juga sebagai persiapan menjelang pembentukan Kodam XII Tanjungpura April mendatang.
Terkait efesiensi biaya produksi` PT. PLN terus menjajaki kemungkinan pembangunan mesin pembangkit listrik, dengan menggunakan bahan baku batu-bara dan tenaga uap. Selain mengurangi ketergantungan terhadap BBM Solar, juga pertimbangan kemudahan mendapatkan bahan baku, yang melimpah di wilayah Kalbar. Sedangkan suplai listrik di wilayah perbatasan, Harijaya Pahlawan mengatakan, “ pilihan tetap membeli dari perusahaan listrik di negara bagian Serawak Malaysia, yang secara kebetulan Over Capacity. Selain lebih praktis juga efisien, karena harga yang dipatok juga lebih murah”.

Pemprov siap bantu pembangunan jaringan listrik 
Sementara itu` terkait keinginan Direktur Operasional PT. PLN Wilayah Indonesia Barat Harijaya Pahlawan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, agar memberikan dukungan finansial dalam pembangunan jaringan baru, khususnya di pedesaan, “ Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, “hal itu dapat ditindak lanjuti melaui suatu kebijakan politik, “termasuk menyisihkan sebagaian alokasi anggaran dalam APDB Kalbar. Namun` terlebih dahulu pihak PT. PLN menyerahkan grand designe, menyangkut kebijakan strategis pengembangan energi listrik di wilayah Kalbar. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mempelajari dan melakukan suatu kajian khusus, dan menyesuaikan dengan program pembangunan yang mengacu pada skala prioritas dalam RPJMD. Selain itu` Christiandy Sanjaya juga mengatakan, “Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten kota yang terlibat dalam pembangunan transmisi, juga harus mendapatkan kompensasi yang jelas dari PT. PLN.
Di bagian lain` Christiandy Sanjaya juga meminta manajemen PT. PLN bersikap transparan, menyangkut kebijakan kelistrikan di Kalbar. Dengan memberikan informasi yang benar kepada publik mengenai kendala utama dalam pendistribusian energi listrik kepada konsumen, terutama pelanggan rumah tangga, “bukan mengelak dari kesalahan dan mengkambing hitamkan pihak tertentu, ketika terjadi suatu masalah. Dirinya mencontohkan pihak PLN yang sering menuding permainan layang – layang, menjadi penyebab pemadaman listrik. Padahal pemadaman terjadi di malam hari, yang di saat itu tidak ada satu pun warga di kota Pontianak maupun daerah lainnya yang memainkan layang – layang.    

JUMLAH PERSONIL KODAM XII BELUM PENUHI TATGET IDEAL

Kodam XII Tanjungpura yang dijadwalkan peresmiannya April mendatang, merupakan salah satu upaya pihak TNI memperkuat sistem pertahanan di regional kalimantan. Meskipun dari aspek jumlah personil belum memenuhi kebutuhan ideal satu Kodam, namun hal itu bukan alasan untuk membiarkan teritorial selalu diganggu kekuatan negara tetangga. Kepada wartawan` Rabu malam di Kapuas Palace Hotel (13/01/2010) Danrem 121 Alam Bhana Wanawae Kolonel (inf) Nukman Kosadi mengakui, “ luasnya wilayah teritorial Kodam XII Tanjungpura, belum memadai dari kekuatan prajurit tempur. `Apalagi wilayah tugas meliputi Kalimantan barat dan Kalimantan tengah, yang memiliki medan sangat sulit. Namun` kekurangan prajurit tersebut diisi secara bertahap, melalui perekrutan yang digelar setiap tahun. Dirinya berharap` pada perekrutan tahun ini banyak para pemuda asal Kalbar yang lolos dalam seleksi penerimaan, dan menjadi keluarga besar TNI. Begitu pula kekuatan dari aspek persenjataan, juga menyesuaikan secara bertahap di masing – masing satuan tempur.  
Kolonel (inf) Nukman Kosadi menyebutkan, “ saat ini terdapat 7 Kodim di Kalbar, yang dibangun berdasarkan pertimbangan luas wilayah, populasi penduduk, potensi gangguan dan kemampuan kekuatan. Khusus Satuan Tempur TNI AD saat ini terdiri dari satu brigade Infantri yang terletak di kota Singkawang, berkekuatan 3 batalion. Dan satu brigade Armed di kota Ngabang kabupaten Landak. Sedangkan satu Detazemen Kavaleri, sesuai rencana strategis – renstra bakal dikembangkan menjadi Batalion Kavaleri dengan pusat di0 Kabupaten Bengkayang.  Terkait potensi gangguan` Kolonel Nukman Kosadi mengatakan, “tetap fokus pada wilayah sepanjang perbatasan dengan negara Malaysia. Selain aksi illegal logging dan klaim sepihak batas negara, pencurian bahan tambang juga patut diwaspadai.

KPU HANYA AKUI PENGURUS TERDAFTAR DI DEPKUMHAM

Menjelang pelaksanaan Pemilukada di 6 Kabupaten April mendatang, sejumlah partai mulai disibukkan dengan proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Begitu pula` partai yang memiliki dualisme pengurus, juga menjalin koalisi partai dan mengusung pasangan kandidat. Pertikaian di internal partai ini, sering menimbulkan ketegangan karena masing – masing pengurus, mengklaim struktur kepengurusan yang syah. Ditemui wartawan Kamis siang (14/01/2010), Ketua KPU Provinsi Kalbar AR. Muzammil mengatakan, “pihaknya tetap berpatokan pada peraturan KPU nomor 182008. Jika dualisme pengurus partai terjadi di tingkat Kabupaten Kota, pihaknya mengacu pada klarifikasi tertulis Dewan Pimpinan Pusat partai bersangkutan. Sedangkan dualisme pengurus partai di tingkat Provinsi, maka KPU berpedoman pada struktur kepengurusan yang terdaftar di departemen Hukum dan HAM. 
Disinggung mengenai pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang berasal dari kalangan birokrat` AR. Muzammil mengatakan, “yang bersangkutan harus menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan struktural maupun fungsional, yang ditandatangani oleh pimpinan di masing - masing instansi. Sedangkan untuk calon yang maju melalui jalur perseorangan, harus melampirkan dukungan suara dengan jumlah sesuai keketentuan yang telah dipersyaratkan KPU.

GARUDA BUKA SEKOLAH PRAMUGARI DI PONTIANAK

PT. Garuda Indonesia berencana membuka sekolah pramugari di kota Pontianak pada tahun ini, untuk mengisi kekurangan tenaga pramugari di sejumlah rute penerbangan. Sebab` dari total pramugari yang dibutuhkan sebanyak 1.000 orang, baru terpenuhi sebanyak 400 orang. Kepada wartawan Senin siang (11/01/2010), ` General Manager PT. Garuda Cabang Pontianak Wimpi Ohoiwutun mengatakan, “pendaftaran dimulai tanggal 28 Januari 2010. Syarat bagi pelamar diantaranya ; tamatan SLTA, usia maksimal 24 tahun, masih lajang, fasih berbahasa inggris, berpenampilan menarik dan menyertakan surat izin dari orang tua. Testing` meliputi ujian akademik, tes psikologi dan wawancara, oleh tim penguji yang didatangkan dari Jakarta. Para peserta yang lolos seleksi di Pontianak, kemudian menjalani tes berikutnya di jakarta.
Ditambahkan Wimpi Ohoiwutun` setelah mengikuti pelatihan di Jakarta selama 6 bulan, mereka langsung dipekerjakan sebagai pramugari garuda untuk jalur penerbangan domestik. Wimpi menegaskan, “ pembukaan sekolah pramugari di kota Pontianak, adalah yang pertama di luar pulau Jawa. Perekrutan ini dilakukan` selain mendukung Visit Kalbar Year 2010, juga sebagai bentuk tanggung jawab PT. Garuda Indonesia membantu Pemerintah Daerah mengurangi angka pengangguran. Di bagian lain` juga sebagai persiapan PT. Garuda, menjelang pembukaan jalur penerbangan internasional baru,” yakni Jakarta – Amsterdam bulan Juni mendatang.

TAHUN 2010 DISBUN TETAP FOKUS KOMODITAS KARET


Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar memfokuskan pengembangan tanaman karet pada tahun 2010, diantara 4 komoditas unggulan lokal lainnya yakni; sawit, kelapa, kakao dan lada. Sejumlah langkah strategis pun siap telah dipersiapkan diantaranya ; peningkatan target produksi dari 1,5 ton menjadi 2 ton per hektar sekaligus mempercepat masa panen melalui penanaman bibit unggul. Kemudian meningkatkan skala usaha petani, dari 1 hingga 2 hektar per Kepala keluarga menjadi 4 hingga 5 hektar per Kepala keluarga. Ditemui wartawan Senin siang (11/01/2010), Kepala Dinas perkebunan Provinsi Kalbar Idwar hanis mengatakan, ”fokus pengembangan komoditas karet diprioritaskan pada para petani. Untuk itu produksi benih di sentra penangkaran juga ditingkatkan, sehingga mempermudah petani untuk mendapatkan bibit unggul.

Idwar Hanis menyebutkan, ”komoditas karet masih dominan dengan areal mencapai 80 % dari total perkebunan rakyat di Kalbar. Tercatat hingga saat ini 240. 000 Kepala Keluarga yang menggantungkan hidup dari komoditas karet, sehingga memerlukan konsep jitu untuk meningkatkan perekonomian yang masih terpuruk. Disinggung berapa anggaran untuk pengembangan komoditas karet pada tahun 2010, Idwar Hanis mengaku belum dapat memastikan, sebab besaran anggaran bagi Dinas Perkubunan juga belum diketahui. Namun dirinya memprediksi, ”60 persen dari anggaran belanja dialokasikan bagi pengembangan komoditas karet.

Kamis, 14 Januari 2010

RKA MASIH DIPERBAIKI SKPD

Pembahasan Nota keuangan RAPBD Kalbar 2010 oleh Badan Anggaran DPRD mulai terkendala, sebab hingga saat ini pihak eksekutif belum menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran – RKA. Padahal dalam surat yang dilayangkan Senin lalu, pihak eksekutif diminta menyerahkan RKA paling lama Rabu pagi. Ketika ditemui wartawan seusai menunaikan shalat Dzuhur di Masjid Kompleks Kantor Gubernur Rabu siang (13/01/2010), Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Syakirman mengatakan, “pihaknya merespon positif keinginan pihak legislatif, kendatif bukan suatu keharusan untuk menyerahkan RKA. Namun prosesnya tidaklah mudah, karena ada prosedur baku yang harus dilakukan. Dan saat ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah- SKPD tengah membenahi RKA masing – masing,  setelah rampung baru diserahkan kepada Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah.
Lebih lanjut`  Syakirman menegaskan, “ Tim Anggaran pemerintah Daerah – TAPD mendukung sepenuhnya keinginan pihak legislatif, untuk menyusun APBD yang transparan dan akuntabel. Karena sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengedepankan aspek keberpihakan kepada masyarakat banyak, dan hal tersebut telah ditegaskan gubernur dalam penyampaian di sidang paripurbna DPRD beberapa waktu lalu, agar memangkas anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran dan memboroskan keuangan daerah.

GUBERNUR TOLAK WACANA DIPILIH PRESIDEN

Munculnya wacana pemilihan gubernur dipilih dan diberhentikan oleh Kepala negara, bukan saja mendapat tantangan dari kalangan legislatif, namun juga oleh gubernur Kalbar, Cornelis MH. Dirinya dengan tegas menyatakan tidak setuju, atas wacana yang dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi tersebut. Kepada wartawan Rabu siang (13/01/2009) Cornelis MH. Mengatakan, “tidak cukup alasan bagi pemerintah pusat atau pihak manapun untuk merubah sistem yang sekarang dipergunakan. argumentasi yang dipakai untuk mendasari wacana gubernur dipilih langsung oleh presiden juga tidak jelas dan terkesan mengada – ngada. Begitu pula dengan pihak yang mewacanakan juga tidak jelas kompetensinya dan dinilai lebih pada asumsi pribadi semata.
Di sisi lain` Cornelis MH. mengakui, “sistem desentralisasi yang diterapkan saat ini mengandung beberapa kelemahan, namun bukan berarti harus kembali lagi seperti di masa lalu. Apalagi demokrasi di Indonesia saat ini tergolong maju, dan telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, tinggal bagaimana pemerintah pusat memperbaikinya. Seharusnya kegagalan yang terjadi di evaluasi kemudian disempurnakan, bukan lalu memilih alternatif, yang justru mundur ke belakang.