Berdasarkan statistik, Kabupaten Landak tercatat sebagai salah satu dari 5 kabupaten di Kalbar yang menjadi lumbung pangan daerah. Namun` upaya untuk lebih menggenjot produksi padi mulai terancam, menyusul rencana Pemerintah pusat untuk menaikkan HET pupuk yang mencapai 50 %.
Dihadapan anggota Badan Anggaran DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (31/03/10), bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengkhawatirkan, jika rencana tersebut terealisasi dapat mempengaruhi produktifitas para petani dalam meningkatkan produksi padi kedepan.
Apalagi harga gabah lokal tidak mengalami kenaikan. Oleh sebab itu` dirinya meminta anggota DPR, menekan Pemerintah pusat untuk meninjau ulang kenaikan harga pupuk bagi kalangan petani.
Menyikapi hal itu` anggota Badan Anggaran DPR RI Herman Khairun mengatakan, “Komisi IV DPR telah mengusulkan tambahan alokasi anggaran bagi subsidi pupuk, untuk menghindari kenaikan harga. Namun` dari 7 trilyun rupiah yang diusulkan, baru terealisasi sekitar 4, 4 trilyun rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 3 trilyun masih dibahas antara Badan Anggaran Legislatif dan tim anggaran Eksekutif.
Herman Khairun yang kini duduk di Komisi IV DPR RI mengakui keputusan Pemerintah untuk menaikkan harga pupuk, akibat Menteri Pertanian di kabinet sebelumnya salah mempridiksi program konversi pupuk kimia ke pupuk organik.
Dari 17 trilyun alokasi anggaran untuk subsidi pupuk, melalui program konversi pupuk dapat menghemat anggaran sebesar 3 trilyun. Sekaligus mempergunakan anggaran tersebut untuk peningkatan infrastruktur pertanian.
Namun` program ternyata tidak berjalan efektif, dan justru memotong anggaran subsidi pupuk sebesar 7 trilyun. Kendati demikan Komisi IV berupaya menekan Departemen Keuangan, untuk meminimalisir kenaikan antara 35 hingga 70 %.
Selanjutnya DPR bakal mengevaluasi kembali jumlah kebutuhasn riil pupuk di lapangan, jika ada kelebihan pasokan maka dapat mengurangi kenaikan pupuk. Apalagi pada tahun 2010 ini terdapat kelebihan pupuk subsidi.
Disamping itu DPR juga mengevaluasi mekanisme penyaluran pupuk, agar harga di tingkat petani tidak terlalu tinggi maka mata rantai penyaluran bakal dipotong.
Lebih lanjut` Herman menyebutkan komponen pupuk hanya 15 % yang berkorelasi dengan biaya produksi. Alternatif terakhir yang dapat ditempuh untuk menutupi kekurangan subsidi sekitar 3 trilyun, yakni mengajukan hutang pada produsen pupuk.
Saat ini Pemerintah masih menyisakan hutang pada produsen pupuk sebesar 2 trilyun, sedangkan dana yang dianggarakan sekitar 1 , 5 trilyun.
0 comments:
Posting Komentar