Pemekaran Kabupaten Landak tahun 1999 dan Kubu Raya tahun 2007 lalu, telah memukul Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk. Meskipun di tahun 2008 kondisi daerah masih normal, namun memasuki tahun 2009 anggaran belanja mengalami defisit. Apalagi realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus - DAU turun drastis dan tinggal menyisakan 113 milyar. Sehingga mengajukan pinjaman ke Bank, merupakan alternatif terakhir untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Hal itu diungkapkan Bupati Pontianak Ria Norsan di hadapan anggota Badan Anggaran DPR RI Rabu (31/03/10). Kendati pada tahun 2010 meningkat sebesar 313 milyar, namun belum memenuhi angka ideal untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan secara efektif. Dirinya menyontohkan untuk belanja pegawai sekitar 5. 100 orang, telah menyerap 66 % dari total anggaran DAU. Untuk itu` Ria Norsan meminta Badan Anggaran DPR RI, dapat mengalokasikan dana tambahan bagi pembangunan melalui DAK, stimulus fiskal maupun dana perimbangan lainnya.
Menjawab hal itu` Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, desakan kepada Pemerintah untuk menaikkan anggaran belanja bagi Kabupaten Pontianak telah dilakukan, diantaranya realisasi penerimaan DAU tahun 2010 yang meningkat 200 milyar. Namun` untuk mendorong tambahan bagi DAU, DAK maupun dana limpahan lainnya, DPR seringkali terbentur pada data yang tidak sama dengan pemerintah pusat.
Di bagian lain, Harry Azhar Azis menyebutkan jika menyangkut insentif seperti IPM, angka kemiskinan yang disodorkan Pemerintah daerah cenderung turun. Namun` ketika menyangkut dana limpahan seperti BLT, angka kemisikinan justru dinaikkan.
Sehingga seringkali DPR berdebat dengan pemerintah menyangkut angka kemiskinan, baik data yang dikeluarkan BPS, BKKBN maupun data dari pihak lainnya. Untuk itu` dirinya meminta Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota se kalbar, menyerahkan data yang akurat sebagai pedoman DPR RI, meskipun nantinya berbeda dengan dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan.
0 comments:
Posting Komentar