PONTIANAK. Bupati Landak kembali memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kendala peningkatan mutu pendidikan, pada forum Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Balai Petitih Kantor gubernur Rabu (31/03/10).
Pasalnya DAK pendidikan yang diterima masih terbatas pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni SD dan SLTP. Sementara jenjang SLTA sederajat terutama SMK belum menjadi prioritas, sehingga lulusan belum mampu menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja di daerah. Di samping itu Adrianus Asia Sidot juga mengkawatirkan Kalbar, bakal kekurangan tenaga guru dalam beberapa tahun kedepan.
Sebab, ribuan tenaga guru asal Nusa Tenggara dan Jawa yang diangkat melalui Inpres di tahun 80 – an, kini menjelang masa pensiun. Sedangkan tenaga pengajar lulusan perguruan tinggi lokal masih terbatas, dan tidak semua perguruan tinggi memiliki jurusan pendidikan. Untuk itu` dirinya meminta Badan Anggaran mendesak pemerintah, untuk mengatasi ancaman tenaga guru di Kalbar dan khususnya kabupaten Landak.
Menjawab persoalan tersebut, anggota Badan Anggaran Ismayatun mengatakan, Komisi II DPR dan Pemerintah telah menyepakati pengangkatan guru baru pada tahun 2010, dengan prioritas tenaga guru honorer.
Dari usulan pengangkatan 18 ribu lebih guru yang tersebar di seluruh provinsi, sebanyak 9. 000 lebih telah disepakati, sedangkan sisanya masih dalam proses pembahasan dengan eksekutif.
Sementara anggota Badan Anggaran Hanif Dahiri menyebutkan, upaya untuk meningkatkan kwalitas pendidikan nasional, telah diperjuangkan Komisi X DPR RI. Melalui pembahasan alot dengan Tim Anggaran Eksekutif, akhirnya disepakati adanya penambahan alokasi anggaran bagi sektor pendidikan pada APBN Perubahan 2010 sebesar 11 trilyun.
Dirinya menyarankan Pemerintah provinsi dan kabupaten kota se kalbar, segera mengajukan proposal kepada Pemerintah Pusat, tambahan anggaran bagi pengembangan pendidikan.
0 comments:
Posting Komentar