Jumat, 27 November 2009

MONUMEN PERUNGGU ALI ANYANG HAMPIR RAMPUNG

Proses pembangunan monumen Pejuang Pemuda Kalimantan Barat di bundaran Jalan Arteri Supadio di kabupaten Kubu Raya, mulai mendekati realisasi. Tahap awal pembangunan yakni, pembuatan patung Ali Anyang “ sebagai simbolisasi pejuang yang dikerjakan sejak 2 bulan lalu oleh para pematung di Jogjakarta, kini sudah hampir rampung. Ketika ditemui si ruang kerjanya Jum`at sore (27/11/2009), “Kepala Penerangan Korem – Kapenrem 121 ABW Kapten Infantri Umar Affandi mengatakan, patung Ali Anyang yang kini dikerjakan menggunakan bahan dasar perunggu dengan tinggi mencapai 7 meter. Sedangkan di lokasi peletakan, sejak beberapa waktu lalu, telah digelar kegiatan oleh pihak Korem. Setiap hari` puluhan personil TNI yang dipimpin komandan Detazemen Seni Bangunan, dikerahkan untuk pengerjaan fondasi monumen. Disinggung mengenai “penetapan Kubu Raya sebagai lokasi pendirian monumen Ali Anyang“ Umar Affandi menyatakan tidak ada aspek politis, hanya lebih representatif mengingat berada di jalur Trans Kalimantan.
Sementara itu` mengenai dipilihnya Ali Anyang sebagai nama monumen “Umar Affandi mengatakan untuk mengenang jasa dan perjuangan dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda serta fasisme Jepang. Bukan hanya aktifitas sosial Ali Anyang di bidang Kesehatan sebagai tenaga medis, namun juga kepahlawanan Ali Anyang di medan pertempuran. Terutama merekrut para pemuda untuk melakukan perang gerilya, melawan tentara NICA “yang di masa itu menguasai wilayah Borneo Barat. Umar Affandi mempertegas, bahwa penetapan nama Ali Anyang sebagai simbol perjuangan pemuda asal Kalbar, telah melalui kajian sejarah dan penelusuran oleh pihak korem selama 2 bulan. Semua pihak dilibatkan dalam penyususnan biografi Ali Anyang, mulai dari sejarawan, tokoh adat, tokoh masyarakat, instansi pemerintahan, serta para veteran. “ sehingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.







Kamis, 26 November 2009

RATUSAN KAMBING TIDAK PENUHI SYARAT KURBAN

Hasil pemeriksaan petugas dari tim gabungan Dinas Kehewanan dan Peternakan – Diswanak Provinsi Kalbar, serta Diswanak kota Pontianak, “pada belasan lokasi penjualan hewan, menemukan ratusan ekor kambing tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban. Diantaranya 124 ekor kambing belum memenuhi ketentuan syari`at, karena belum cukup umur. Ditemui seusai Inspeksi di lokasi penjualan hewan di kawasan Pontianak Barat Kamis pagi (26/11/2009), “Kepala Seksi Produk Hewan - Higien dan Sanitasi Bidang Kesmavet Diswanak provinsi Kalbar Dara Murniyati mengatakan” menurut Syara` kambing di bawah usia 1 setengah tahun tidak boleh dijadikan hewan kurban. Namun` bukan berarti tidak boleh dipotong, asalkan sehat “kambing tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi. Selain itu` tim pemeriksa juga menemukan 9 ekor kambing yang mengidap penyakit Scabies, yakni gatal – gatal di tubuh hewan, disertai mata yang mengeluarkan air. Untuk hewan yang sakit ini, maka diminta tidak diperjual belikan oleh para pedagang, sebelum dinyatakan sehat.
Ketika dimintai tanggapannya terkait pemeriksaan oleh tim gabungan “ salah seorang pedagang hewan di Jalan Veteran kawasan Pontianak Barat “ H. Hanafi, merespon positif inspeksi yang dilakukan para petugas kesehatan. Dirinya bersedia membawa pulang 1 ekor kambing, yang dinyatakan positif mengidap Scabies, untuk diobati secara medis “melalui pengobatan gratis yang disediakan pihak Diswanak kota Pontianak.
Sementara itu` berdasarkan pantauan, pemeriksaan hewan kurban dilakukan oleh puluhan petugas kesehatan, dengan mendatangi lokasi penjualan hewan di seluruh kecamatan di kota Pontianak, baik lokasi penjualan permanen maupun lokasi dadakan. Untuk memberi kemudahan bagi calon pembeli` maka petugas memberikan tanda pada setiap hewan yang telah diperiksa, jika sakit ditandai warna merah, sehat diberi warna kuning. Sedangkan warna biru menandakan hewan tersebut sehat, namun masih di bawah umur.



ANGGARAN PILKADA 2010 MEMBENGKAK

Berkembangnya wacana penyederhanaan jumlah partai politik di tanah air terus bergulir dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk KPU sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan KPU telah merekomendasikan pada Pemerintah dan DPR RI, agar mengeluarkan regulasi menyangkut penyederhanaan partai politik. Ditemui di sela - sela Rapat Kerja KPU di Grand Mahkota Hotel Kamis siang (26/11/2009), “anggota KPU I Gusti Putu Sartha mengatakan” penyederhanaan partai merupakan satu pilihan untuk menciptakan pemilu berkualitas dan dasar modernisasi politik.
Selain menekan praktik korupsi, efisiensi pembiayaan, pelaksanaan pemilu juga dapat lebih maksimal. Namun penyederhanaan bukan berarti menolak pemilu multpartai, atau memaksa rakyat menyalurkan pilihan pada partai tertentu.
I Gusti Putu Sartha menyebutkan “jika disesuaikan dengan populasi maupun komposisi penduduk Indonesia, idealnya pemilu diikuti 10 partai politik. Apalagi pada pemilu legislatif lalu, dari 48 partai ternyata 8 saja yang lolos ambang batas perolehan kursi. Hal ini mengisyarakatkan rakyat menghendaki kesederhanaan jumlah parpol, sehingga sinyalemen tersebut harus dapat ditangkap pemerintah maupun legislatif. Namun` bagaimana mekanismenya diserahkan sepenuhnya pada pemerintah dan DPR, agar regulasi tidak memasung iklim demokrasi, yang di satu sisi “ kebebasan berpolitik merupakan hak setiap warga negara termasuk mendirikan parpol.
I Gusti Putu Sartha mengungkapkan, membengkaknya anggaran penyelenggaraan pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di tahun 2010 mendatang, mulai dipertanyakan berbagai pihak. Namun` hal tersebut menurut pihak KPU dipicu oleh kenaikan honorium bagi operator pilkada, yang naik mencapai 5 kali lipat, dibanding tahun 2005. Putu Arthe mengakui jika kenaikan honor bagi pelaksana pilkada, 2 kali lebih besar dibandingkan tahun 2008 lalu. Dirinya mencontohkan honor bagi anggota KPPS sebesar Rp. 40. 000 pada tahun 2005, setelah Pemilihan Presiden naik menjadi Rp. 250. 000 per anggota. Begitu pula honorium untuk PPK, PPS dan PPDA juga meningkat. Akibatnya sekitar 60 hingga 70 persen komposisi anggaran pilkada, dialokasikan bagi honorium panitia penyelenggara.
I Gusti Putu Arthe mengambahkan, jika anggaran sebesar itu, bakal memberatkan setiap Pemerintah Daerah yang menggelar pilkada. Namun` bagaimanapun agenda pilkada harus digelar dan anggaran tetap harus tersedia, mengingat hal ini merupakan amanat undang – undang. Disinggung mengenai rencana Kementrian Dalam negeri, mengundang Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Keuangan provinsi maupun kabupaten kota se - Indonesia, untuk membahas persoalan ini. Dirinya berharap pertemuan yang digelar 30 November nanti, menghasilkan solusi kongkrit, menyangkut penyediaan anggaran bagi pelaksanaan agenda pilkada









Rabu, 25 November 2009

ALAT KELENGKAPAN DEWAN TUNGGU SK MENDAGRI

Meskipun batas akhir penetapan APBD tahun 2010 menyisakan 34 hari lagi, dan pelantikan unsur DPRD Kalbar masih menunggu SK dari Menteri Dalam Negeri. “Namun kalangan DPRD Kalbar optimis dapat mengejar batas waktu akhir dan merampungkan pembahasan RAPBD tahun 2010 sebelum 30 Desember. Ditemui seusai Rapat Paripurna pengesahan unsur pimpinan DPRD Definitif Rabu siang (25/11/2009)` ketua DPRD provinsi Kalbar Minsen SH. mengatakan, seluruh Alat Kelengkapan Dewan kini telah terbentuk, hanya tinggal pengesahannya saja. Begitu pula dengan unsur pimpinan definitif DPRD “juga telah disyahkan dalam sidang paripurna Rabu lalu, dan tinggal menunggu legalitas formal melalui pelantikan. Dirinya optimis jika RAPBD bakal molor dari jadwal, mengingat semuanya telah diprediksi dan seluruh anggota Badan Anggaran juga menyatakan siap kerja ekstra keras.
Ketua DPRD provinsi Kalbar Minsen SH. mengatakan “pasca pengesahan unsur pimpinan definitif, proses selanjutnya Sekretariat Dewan membawa hasil sidang paripurna ke Menteri Dalam Negeri, melalui gubernur. Seluruh badan dan komisi di DPRD telah terbentuk, melalui kompromi politik yang mengakomodir semua kepentingan fraksi. Kendati telah mulai bekerja namun karena belum adanya legalitas di masing – masing Alat Kelengkapan, menyebabkan hasilnya kurang maksimal.



PERABOTAN DI RUMAH JABATAN HILANG

Ketua DPRD provinsi Kalbar definitif menunda rencananya untuk menempati Rumah Jabatan di Jalan Sutan Syahrir kota Pontianak, menyusul laporan hilangnya sebagian perabotan di rumah tersebut``. Perabotan rumah tangga yang hilang tersebut diantaranya 1 unit kursi dan meja di ruangan tamu, yang harganya ditaksir belasan juta rupiah. Bukan saja itu` pasca dikosongkan oleh ketua DPRD yang lama, Rumah Jabatan tersebut juga kurang terawat. Ditemui seusai Rapat Paripurna pengesahan unsur pimpinan DPRD Definitif Rabu siang (25/11/2009), Ketua DPRD provinsi Kalbar Minsen mengatakan “ untuk sementara Rumah Jabatan tersebut terpaksa dikosongkan, sampai ada kepastian mengenai inventarisasi seluruh perabotan, temasuk dari segi perawatan dan keamanan. Untuk mengisi kembali dengan perabotan baru, tentunya harus dianggarkan terlebih dahulu. Namun` Minsen menyatakan persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya pada Badan Pengelolaan Asset Daerah, apakah dikembalikan, diganti atau dihapuskan.
Minsen kembali menegaskan` seluruh perabotan atau perkakas di rumah jabatan, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan merupakan asset daerah dan tercatat dalam Daftar Inventarisasi Asset. Sehingga jika dipindahkan ke tempat lain atau diperbaiki karena ada yang rusak, tentunya harus sepengetahuan Badan Pengelolaan Asset Daerah.

Senin, 23 November 2009

SKE REDAM KONFLIK DI PERKEBUNAN

Sistem Kemitraan Ekonomi – SKE yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan – Dishutbun, efektif menekan intensitas konflik di wilayah perkebunan karet. Pola yang diterapkan sejak tahun 2001 ini, bukan saja mencairkan hubungan antara masyarakat petani, petugas lapangan dan perusahaan mitra. Namun juga mengakomodir kepentingan para petani, baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas masyarakat perkebunan. Ditemui seusai mengikuti Seminar Peran Fasilitator Daerah Dalam Penguatan Kelembagaan Petani di Kalbar di Merpati Hotel Senin siang (23/11/2009)` Kepala Bidang Perkebunan Dishutbun kabupaten Sintang Juwitayanto mengatakan`, setiap individu dalam komunitas masing – masing, tidak lagi menonjolkan diri, namun menjadi suatu kesatuan yang kokoh membangun perekonomian dengan menggerakkan sektor perkebunan. Dirinya mencontohkan praktek SKE di PT. Sinar Dinamika Kapuas - SDK sejak tahun 2001 hingga 2004, efektif menekan konflik dengan masyarakat lokal, menyangkut status kepemilikan lahan maupun pembagian akad kredit petani.
Juwitayanto mengatakan pemerintah mencoba mereplikasikan keberhasilan program SKE di bidang perkebunan karet, pada sektor perkebunan lain yang memiliki pola yang sama, yakni bidang kehutanan. SKE mengawal proses pembangunan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat, dimana kegiatan dilakukan secara komunanal tanpa mengesampingkan kepentingan tiap individu.
Di tempat yang sama` anggota Komisi B DPRD kabupaten Sintang Kelibuk mengakui` tingginya kesenjangan antara perusahaan perkebunan dan petani binaan, selain faktor rendahnya Sumber Daya Manusia – SDM masyarakat petani. Juga akibat minimnya sosialisasi mengenai program kemitraan yang dibangun selama ini. Penghasilan petani yang minim, menimbulkan dampak sosial dengan membandingkan penghasilan karyawan. Kecemburuan sosial yang muncul, kerap melahirkan konflik` yang justru semakin memperburuk perekonomian masyarakat petani. Dirinya menambahkan , “Sistem Kebersamaan Ekonomi yang diterapkan pemerintah daerah, merupakan suatu solusi untuk mengatasi kesenjangan perekonomian tersebut. Pembangunan masyarakat perkebunan melalui kegiatan kelompok dan bergerak secara komunal, dapat mewujudkan transparansi dan harmonisasi antara perusahaan dan masyarakat petani. Namun dalam implementasinya` disarankan program SKE, dilakukan secara serentak, terhadap seluruh sektor perkebunan.
Kelibuk yang berasal dari Partai Demokrat ini mengatakan`, selain praktik perkebunan dan SDM para petani, kultur masyarakat juga turut andil memperburuk perekonomian masyarakat petani. Pola hidup yang konsumtif ketika memasuki masa panen, dan lupa menyisihkan sebagian keuntungan, menyebabkan kehidupan keluarga petani merosot di masa krisis karena tidak memiliki cadangan. Untuk itu Kelibuk juga menekankan pentingnya pembangunan mental, di samping pembangunan fisik di wilayah perkebunan.



Minggu, 22 November 2009

GOLKAR KALBAR SEGERA GELAR SIDANG PLENO

Pasca Musyawarah Daerah – Musda ke VIII, agenda utama partai Golkar dalam waktu dekat adalah pembahasan mengenai calon untuk menduduki kursi wakil ketua DPRD Kalbar selama 6 tahun kedepan. Pasalnya` batas terakhir pengusulan calon untuk unsur pimpinan DPRD definitif tinggal menyisakan 3 hari lagi, sedangkan partai Golkar merupakan partai terakhir yang belum mengusulkan nama untuk unsur pimpinan. Ditemui wartawan seusai pengukuhan dirinya sebagai ketua DPD Partai Golkar Kalbar periode 2009 – 2015 Sabtu malam (21/11/2009), Morkes Effendi mengatakan`, segera menjadwalkan sidang pleno, untuk menyeleksi beberapa nama berdasarkan, dedikasi, kompetensi masing – masing kader. Sejumlah Nama yang terpilih kemudian direkomendasikan ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat - DPP, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai wakil ketua DPRD Kalbar periode 2009 - 2014. Dirinya optimis figur yang nanti terpilih, merupakan kader partai yang terbaik. Sehingga dapat mengemban amanat partai, sekaligus mampu menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif.
Morkes Effendi berjanji kepengurusan baru DPD partai Golkar Kalbar hasil Musda ke VIII menetapkan konsolidasi partai, sebagai prioritas dalam program kepartaian periode 2009 – 2015. Sebab` berbagai persoalan internal partai yang menimbulkan perpecahan, menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap partai. Akibatnya` partai Golkar bukan saja mengalami kekalahan telak dalam agenda politik nasional maupun daerah, namun juga kehilangan sejumlah kader berkualitas karena mendirikan dan pindah ke partai politik lain. Morkes Effendi menegaskan pentingnya rekonsiliasi dan rekonstruksi partai, agar dapat terus eksis dalam percaturan politik tanah air. Untuk itu` perbedaaan orientasi diantara kader` terutama di tingkat jajaran pengurus harus dapat dihilangkan dan membangun kesamaan persepsi dari seluruh elemen partai` termasuk organisasi sayap, untuk mendukung efektifitas program.
Disinggung mengenai Struktur kepengurusan Partai Golkar selama 5 tahun kedepan` Morkes Effendi mengakui, formasi lebih dominan diisi para intelektual muda. Selain` mengefektifkan kaderisasi di tubuh partai, perekrutan kader muda ini juga menjaga agar estafet kepemiminan berjalan secara natural. Dengan dibukanya kesempatan para kaum muda partai duduk di struktur pengurus, tentunya semakin menambah pengalaman dan memperkokoh militansi kader. Dengan demikian di masa mendatang` khususnya di Kalbar tidak ada lagi kader yang membelot ataupun meninggalkan partai, yang kemudian justru menjadi lawan politik, baik pada agenda pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif.
Morkes Effendi yang masih menjabat bupati Ketapang ini` terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar Kalbar setelah melalui sidang yang cukup alot. Dirinya menyisihkan kandidat lain, yakni bupati Kapuas Hulu Abang tambul Hussein. Dari total 18 suara yang diperebutkan, dirinya memperoleh 10 suara, disusul Abang Tambul Hussein 7 suara, sedangkan 1 suara menyatakan abstein.





Jumat, 20 November 2009

TARGET PARTAI GOLKAR 2009

Merosotnya perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif April lalu, baik di tingkat nasional maupun di Kalbar`, merupakan suatu tamparan terhadap kemapanan partai ini di dunia politik tanah air. Dan kondisi ini terjadi` karena dipicu dinamika internal partai, yang melahirkan konflik berkepanjangan. Ditambah lagi` banyaknya agenda pilkada di sejumlah kabupaten kota, telah menyita perhatian pengurus, sehingga lupa terhadap agenda yang lebih besar, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden. Demikian ulasan ketua DPD Partai Golkar Kalbar Zulfadhli saat menyampaikan orasi pada Musda VIII Partai Golkar di Gedung Zamrud Katulistiwa Jum`at pagi (20/11/2009). Untuk itu` berbagai persoalan di internal partai harus segera diatasi dan membangun komsolidasi partai, mulai dari tingkat ranting dingga pi,pinan daerah. Termasuk mengaktifkan kembali sejumlah organisasi sayap partai Golkar, untuk menyampaikan program kepartaian kepada masyarakat. Kendati demikian` konsekuensi dari kegagalan partai golkar meraih suara terbanyak di Kalbar, maka dirinya tidak bersedia mencalonkan atau dicalonkan lagi dalam bursa pemilihan ketua DPD periode 2009 – 2014.
Di tempat yang sama` ketua DPD Partai Golkar Aburizal Bakri menegaskan` kekalahann Partai Golkar di daerah, bukan seratus persen kegagalan pengurus partai di DPD maupun DPC. Namun juga akibat kesalahan kebijakan dari pimpinan pusat periode sebelumnya.
Aburizal Bakrie menyebutkan berdasarkan Munsyawarah Nasional – Munas Partai Golkar di Pekanbaru September lalu, telah disepakati agenda yang harus diperjuangkan oleh seluruh kader, terutama para pengurus. Yakni target sukses pemilu di tahun 2014. Maka program pengkaderan merupakan harga mati, yang harus dilaksanakan oleh para pengurus. Munas menargrtkan di setiap desa harus ada minimal seratus kader, sehingga dari 78. 000 desa yang ada di Indonesia dapat dibina 10. 000 juta kader. Dan hal ini dapat menjadi modal bagi Partai Golkar, menyongsong agenda Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2014 mendatang.

Kompetisi Harus Sehat
Sementara itu` Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, menekankan para kandidat yang bertarung dalam bursa pemilihan ketua DPD, tetap menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga soliditas partai. Akbar Tanjung mengajak seluruh kader Partai golkar merapatkan barisan, dan menggalang soliditas partai. Mengingat banyaknya agenda yang harus dilakukan partai, maka keutuhan partai merupakan syarat mutlak. Salah satu agenda penting dalam Musda Partai Golkar VIII di Pontianak, adalah pemilihan ketua Dewan Pimpinan Daerah – DPD periode 2009 – 2014. Kendati belum dimulai` namun para kandidat yang mencalonkan diri, terus menggalang dukungan melalui loby, dan membangun pencitraan di media massa. Ditemui seusai pembukaan Musda` salah seorang calon yakni Abang Tambul Hussen optimis bakal memenangkan bursa pemilihan ketua DPD. Kendati enggan menyebutkan jumlah dukungan dari DPC, namun dirinya mengklaim telah mendapatkan suara cukup untuk mengantarkan dirinya menduduki kursi ketua Partai Golkar. Bahkan jika harus melalui 2 putaran, dirinya tetap berkeyakinan bakal memenangkan kompetisi.

Persiapan Menjelang Pemilukada 5 Daerah
Di bagian lain ` Morkes Effendi mengakui figur seorang calon sangat menentukan dalam agenda pemilihan umum kepala daerah - pemilukada, khususnya di tingkat kabupaten kota. Maka` pengurus baru DPD Partai Golkar Kalimantan Barat periode 2009 – 2015, bakal lebih selektif dalam mengusung seorang figur calon, pada pemilukada serentak di 6 kabupaten yakni ; Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Ketapang. Ketika dimintai penjelasannya mengenai persiapan menyongsong pemilukada di 6 daerah tahun 2010 mendatang`, ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Morkes Effendi mengatakan`, penyaringan bakal calon dilakukan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah – Musda DPD tingkat 2, yang dijadwalkan Desember tahun ini. Figur yang nanti diusung dipastikan melalui penyaringan ketat, agar mampu memenangkan agenda politik tersebut. Apalagi kemenangan dalam pemilukada merupakan program kepartaian secara nasional, sebagai fondasi awal menghadapi agenda pemilihan legislatif 2014.
Morkes Effendi mengakui jika perolehan suara partai Golkar dalam pemilu legislatif, tidak dapat dijadikan indikator kemenangan pada agenda pemilukada. Sebab di sejumlah daerah yang notabene basis partai Golkar, calon yang diusung kerap mengalami kekalahan. Untuk mendapatkan figur yang terbaik dengan aksesibilitas dan kapabilitas yang dapat diterima, bukan hanya oleh konstituen namun juga masyarakat banyak. Maka Partai Golkar juga membuka kesempatan bagi figur dari luar partai, untuk masuk dalam bursa calon dan maju dalam kompetisi pemilukada.






Rabu, 18 November 2009

4 KOMISI MULAI KUNJUNGAN KERJA

11 anggota Komisi B DPRD Kalbar Kamis besok dijadwalkan melakukan kunjungan on the Spot, ke Entikong Kabupaten Sanggau. Kunjungan 3 hari para legislator periode 2009 – 2014 ini, selain menyerap aspirasi masyarakat di kawasan perbatasan Kalbar – Serawak Malaysia timur, juga untuk mengumpulkan bahan sebagai rujukan penyusunan Anggaran Belanja Daerah – tahun 2010 mendatang. Ditemui di ruangan kerjanya Rabu sore (18/11/2009)` ketua komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya mengatakan kunjungan ke wilayah perbatasan, merupakan agenda pertama komisi A, menyusul kesepakatan dari seluruh anggota yang menempatkan penanganan permasalahan kawasan perbatasan serta pembangunan beranda terdepan negara ini sebagai prioritas pembangunan. Dirinya menegaskan`, momen ini juga dimanfaatkan komisi A, untuk meninjau langsung kondisi tapal batas antar negara, serta melihat dari dekat jalur tikus di wilayah perbatasan.
Selain Komisi A, 3 komisi lainnya` yakni B,C dan D, juga diagendakan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah. Namun ` hingga Rabu sore` ketiga Komisi masih menggelar rapat internal di gedung DPRD, sehingga belum dapat diketahui mengenai jadwal keberangkatan, jumlah legislator maupun lokasi kunjungan.





JAMINAN PEMBAYARAN BUAT PETANI SENANG

Aksi demo 6.000 petani plasma dari 26 desa di DPRD Ketapang selama 8 hari, sejak 3 hingga 11 November lalu, ternyata membuahkan hasil. Menyusul sikap mengalah direksi PT. Benua Indah Group divisi perkebunan Budiono Tan, terhadap tekanan berbagai pihak. Bahkan` dalam pertemuan dengan Kapolda Kalbar dan bupati Ketapang`` Budiono Tan bersedia menjual stock minyak sawit mentah - CPO dari sejumlah gudang, untuk dijual kepada perusahaan perkebunan lain. Dihubungi via telpon Rabu malam (18/11/2009)` Ketua Persatuan Petani Plasma di bawah naungan PT. Benua Indah Group – BIG Supirman menyatakan, pihaknya telah menerima salinan surat persetujuan dari Budiono Tan, untuk melunasi sebagian hutang tbs sawit petani, dengan menjual sekitar 15. 000 ton CPO ke perusahaan Arthu. Namun` dengan harga Rp. 6. 000 per kg, nilai penjualan tbs sawit, baru dapat melunasi tunggakan PT. BIG selama 2 bulan, yakni bulan Juni dan Juli 2009.
Supirman menyebutkan sisa tunggakan 2 bulan lainnya, yakni Agustus dan September 2009, masih dalam proses perundingan dengan sejumlah instansi terkait, termasuk pihak kepolisian. Dirinya mengakui, kendati belum memenuhi sepenuhnya tuntutan para petani, namun` adanya jaminan pembayaran sebagian tunggakan hasil panen tbs sawit, cukup membuat para petani tenang dan bersedia menghentikan aksi demo.

Oknum Penyusup Dari PT. BIG
Di bagian lain` Supirman menyatakan , “pelaku pengrusakan gedung DPRD kabupaten Ketapang, dalam aksi demo yang berakhir rusuh 3 hingga 11 November lalu, bukan dilakukan oleh para petani. Melainkan ulah pihak luar, yang menunggangi aksi petani. Terbukti` salah satu provokator yang berhasil diamankan aparat kepolisian, ternyata seorang pegawai di bagian Humas PT. BIG. Bahkan oknum inilah yang justru memancing emosi ratusan massa petani, untuk bertindak anarkis. Supirman mengungkapkan, oknum tersebut ditangkap aparat di hari kedua aksi demo, di halaman gedung DPRD. Bukan saja memprovokasi, oknum tersebut juga melecehkan aksi petani dalam demo, yang dinilai kurang reaktif. Akibatnya` para petani yang marah kemudian memburu oknum tersebut. Untungnya sebelum dihakimi massa, dirinya langsung diamankan aparat kepolisian, sehinggga nyawanya berhasil diselamatkan. 
Disinggung rencana pihak DPRD kabupaten Ketapang yang ingin mengajukan gugatan kepada PT. Benua Indah Group – BIG, terkait kerugian material maupun imaterial yang ditimbulkan dalam aksi demo`, Supirman tidak mempersoalkan. Pasalnya` aksi tersebut merupakan reaksi dari sikap perusahaan yang kembali ingkar janji, untuk melunasi hutang tbs sawit petani selama 4 bulan. Di samping itu` tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir di tempat, di saat petani ingin menyampaikan aspirasi, juga menjadi pemicu kemarahan para petani.

MINSEN KETUA DPRD KALBAR DEFINITIF

Siapa yang bakal menduduki kursi ketua DPRD Kalbar definitif periode 2009 – 2014, akhirnya terjawab sudah, “menyusul Surat Keputusan – SK dari DPP PDI Perjuangan, yang menetapkan Minsen. SH untuk memimpin lembaga legislatif. Minsen menyisihkan 4 nominator lainnya yang direkomendasikan oleh DPD PDI Kalbar, termasuk ketua DPRD sementara M. Kebing .L. Dihubungi via telpon Rabu sore` (18/11/2009)` Minsen SH. mengaku baru mengetahui, jika dirinya dipercaya oleh partai berlambang kepala banteng ini, untuk menjabat ketua DPRD dari seorang kader di Sekretariat DPD. Dan dirinya pun belum menerima salinan SK dari DPP, sehingga belum dapat berkomentar. Minsen yang terpilih sebagai legislator hasil pemilu legislatif April lalu, sebelumnya menjabat ketua DPRD kabupaten Landak periode 2004 – 2009. Sementara itu` salah seorang staf di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kalbar`, Darmawan mengatakan`` jika SK penetapan Minsen SH. sebagai ketua DPRD definitif, berada di tangan ketua DPD Cornelis. MH. Kendati belum dipublikasikan, namun hal ini telah santer terdengar, bahkan sebagian besar anggota SPRD Kalbar telah mengetahui. Dengan demikian` dari 4 unsur pimpinan DPRD, 2 diantaranya telah diketahui, satu – satunya yang belum adalah calon dari fraksi Golkar untuk menduduki kursi wakil ketua.

Selasa, 17 November 2009

PANITIA LELANG SODORKAN DATA MANIPULATIF

6 orang perwakilan dari 3 media cetak, masing – masing harian Berkat, Equator dan Kapuas Post, kemarin sore mendatangi Mapolda Kalbar. Kedatangan mereka` untuk melaporkan Panitia Lelang Pemilihan Surat Kabar Provinsi, untuk penayangan pengumuman pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 - 2010, yang dinilai tidak independen. Ketua panitia lelang` atas nama Musa Tulak Layuk disinyalir menutupi kesalahan salah satu peserta yakni `Borneo Tribun`. Kendati koran bersangkutan memiliki 6 kesalahan yang tidak dapat dikoreksi, namun panitia tidak mencoret keikutsertaanya dalam tahapan klarifikasi dokumen. Ditemui seusai menghadap Kapolda Kalbar Selasa sore (17/11/2009), Pimpinan Redaksi Harian Berkat Werry Syahrial mensinyalir adanya skenario dari panitia, untuk menggelar lelang ulang, agar harian Borneo tribun lolos kembali. Selain itu` panitia juga menyodorkan data manipulatif kepada gubernur Kalbar, dengan menyebutkan kelima peserta lelang tidak memenuhi persyaratan. Padahal harian berkat, Equator maupun Kapuas Post belum dinyatakan gugur.
Sedangkan Kapolda Kalbar Birgjen Erwin TP. Lumban Tobing dihadapan perwakilan ketiga media cetak, menyarankan persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dan tidak diblow up sehingga menjadi perang antar media. Dirinya juga menyarankan pimpinan ketiga media, menanyakan langsung kepada ketua panitia lelang, terkait keputusan yang dinilai kontroversial. Jauh lebik baik lagi`, jika langsung menemui gubernur Kalbar, untuk memberi masukan sekaligus mengungkap fakta yang sebenarnya.

PT. MKS SEROBOT TANAH WARGA

Puluhan warga dusun Mayan desa Semongan kecamatan Noyan kabupaten sanggau, menuntut PT. Mitra Karya Sentosa – MKS menghentikan pembukaan lahan perkebunan sawit di daerah mereka. Pasalnya anak perusahaan Surya Dumai Group ini, dinilai telah menyerobot sekitar 100 hektar tanah milik warga. PT. MKS juga dituding memperoleh lahan dengan cara merekayasa dan menyodorkan data manipilatif kepada pemerintah, dalam proses perizinan perkebunan sawit. Ditemui seusai Seminar Ekologi Kalimantan di Hotel Merpati Selasa siang (17/11/2009), salah seorang warga dusun kecamatan Noyan Bonifasius Radius mengungkapkan, jika PT. MKS awalnya mengundang warga untuk mengumumkan rencana pembukaan lahan perkebunan sawit di wilayah mereka, sekaligus mensosialisasikan program perusahaan yang ingin menjadikan warga sekitar sebagai mitra. Namun` daftar kehadiran 35 warga pada pertemuan yang difasilitasi ketua Dusun setempat, di kemudian hari justru dirubah pihak perusahaan menjadi surat persetujuan konversi lahan.
Bonifasius Radius mengatakan hingga saat ini penggusuran oleh pihak perusahaan masih terus berlangsung, terutama pada lahan warga yang telah mendapatkan uang ganti rugi. Warga dusun Mayan yang umumnya berpengetahuan rendah, terpaksa menandatangani surat ganti rugi yang disodorkan PT. MIS atas lahan yang telah digusur. Kendati lahan terbut belum diukur oleh pihak yang berwenang. Untuk itu` Bonifasius Radius menuntut pemerintah daerah, dalam hal ini dinas perkebunan kabupaten Sanggau segera mencabut izin operasi perusahaan serta mendesak aparat kepolisisan, melakukan penyidikan atas tindakan PT. MKS yang melanggar hukum.



WALHI DESAK 4 GUBERNUR BATASI PERIZINAN

Penyelamatan ekologi lingkungan melalui pembatasan eksploitasi Sumber Daya Alam – SDA di wilayah Kalimantan, harus segera dilaksanakan. Mengingat kerusakan lingkungan yang semakin parah, akibat pembukaan lahan perkebunan maupun aktifitas pertambangan yang tidak terkendali. Untuk itu` pemerintahan di empat provinsi se Kalimantan, harus segera menghentikan sementara proses perizinan eksploitasi alam, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu – bara serta pengelolaan HPH. Ditemui seusai Seminar Ekologi Kalimantan di Hotel Merpati Selasa siang (17/11/2009), Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup – Walhi` Berry Nahdian Forqan mendesak 4 gubernur di regional Kalimantan, melakukan evaluasi terhadap seluruh perusahaan perkebunan maupun pertambangan batubara yang beroperasi di provinsi masing – masing. Jika kemudian ditemukan adanya pelanggaran ketentuan yang telah dipersyaratkan, serta merusak tatanan sosial masyarakat lokal, dirinya menuntut pemerintah segera mencabut izin operasi perusahaan.
Setelah melakukan evaluasi` Berry Nahdian Forqan menyebutkan, keempat pemerintahan provinsi selanjutnya melakukan rekalkulasi atau menghitung kembali berbagai potensi Sumber Daya Alam – SDA di daerah masing – masing. Hasil rumusan kemudian menjadi acuan kebijakan di setiap pemerintahan, ketika mengeluarkan perizinan yang harus komparatif antara kebutuhan pembangunan dan daya dukung lingkungan.



Senin, 16 November 2009

RAPAT PENETAPAN PIMPINAN KOMISI DPRD KALBAR DEADLOCK

Rapat koordinasi pimpinan DPRD dan 9 ketua fraksi di DPRD provinsi Kalbar kemarin, dengan agenda utama menetapkan unsur pimpinan 4 komisi berakhir deadlock dan hanya menyepakati terbentuknya unsur pimpinan di komisi A. Padahal` jika Senin (16/11/2009), seluruh komisi disepakati semua fraksi, maka hari ini langsung dapat disyahkan melalui rapat paripurna. Ditemui seusai sidang` ketua fraksi PPP DPRD Kalbar Ali Akbar`mengakui, jika pembahasan berlangsung alot, menyusul sikap Partai Demokrat, PAN dan PKS yang ngotot untuk menempatkan wakilnya sebagai ketua komisi B. Kendati demikian` dirinya percaya jika rapat yang kembali dilanjutkan pagi ini, dapat mencapai keputusan final, dan langsung diparipurnakan siang nanti. Bahkan` Ali Akbar optimis, padatnya agenda pembahasan DPRD dapat dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk sidang paripurna pengesahan unsur pimpinan tiap komisi yang digelar esok hari.
Ali Akbar menyebutkan 9 Fraksi di DPRD Kalbar menyepakati, jika posisi ketua Komisi A diduduki kader PPP, wakil ketua dari fraksi Hanura dan sekretaris dari fraksi Gerindra Sejahtera Baru. Sedangkan untuk komisi C dan D, kendati enggan menyebutkan dari fraksi mana, namun dirinya mengatakan telah disepakati melalui lobby di tingkat pimpinan masing – masing fraksi. Kecuali komisi B yang terpaksa deadlock, karena tidak ditemuinya kesepakatan komposisi fraksi di unsur pimpinan.

Fraksi Di DPRD Harus Ikuti Aturan Main
Hasil rapat koordinasi – rakor pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi di DPRD Kalbar, yang berakhir deadlock, bukan saja dapat menyebabkan tertundanya jadwal rapat paripurna pengesahan unsur pimpinan komisi, siang nanti. Namun` penetapan unsur pimpinan DPRD definitif, yang dijadwalkan Rabu lusa juga terancam batal. Apalagi jika rakor lanjutan yang digelar Selasa besok, juga masih belum menyepakati komposisi unsur pimpinan 4 komisi, tentu bakal mengganggu kinerja legislatif, baik dalam menjalankan tupoksinya maupun membentuk alat kelengkapan DPRD. Dihubungi via telpon` pengamat politik Universitas Tanjungpura Gusti Suryansah menilai`, deadlock nya rakor kemarin, karena ada fraksi yang tidak mengikuti aturan main. Kendati bukan bentuk politik dagang sapi, namun molornya jadwal pengesahan unsur pimpinan komisi hanya karena rebutan posisi ketua di komisi B, tentunya sangat disayangkan. Dan hal ini semakin memperburuk citra lembaga legislatif di masyarakat, mengingat penetapan unsur pimpinan definitif DPRD Kalbar juga belum final.
Gusti Suryansah mengatakan, “kendati jadwal agenda DPRD yang telah disepakati 9 fraksi dan menjadi tata tertib, kemudian diundurkan, hal itu tidak otomatis membelenggu keberadaan fraksi, mengingat tatib sifatnya tidak mengikat. Namun` bagaimanapun tatib yang telah dibentuk,` mutlak dipatuhi seluruh anggota DPRD, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari alat kelengkapan dewan. Terutama penetapan komposisi unsur pimpinan komisi, agar tidak menghambat kinerja legislatif serta agenda penting lainnya.






Sabtu, 14 November 2009

BHAKTI SOSIAL BRI DI HUT 114

Bertepatan dengan hari kebangkitan nasional ke 45 dan memperingati Hari Ulang Tahun – HUT 114, Sabtu pagi (14/11/2009)` BRI cabang Pontianak kembali menggelar bhakti sosial di desa Limbung kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Menggandeng pihak Rumah sakit Lanud Supadio` BRI menggelar pengobatan medis gratis bagi masyarakat, meliputi pengobatan umum, pengobatan mata, pengobatan gigi, operasi minor dan sunatan massal. Ditemui di sela – sela bakti sosial di Rumah Sakit Lanud Supadio kemarin, Pemimpin BRI cabang Pontianak Heru Setiabudi mengatakan program BRI peduli kesehatan, merupakan tanggungjawab sosial perusahaaan BRI pada masyarakat sekitar lingkungan unit kerja BRI. Even yang dikemas dalam bentuk bhakti sosial ini, merupakan salah satu program yang tiap tahun digulirkan BRI, dengan menyisihkan sebagian laba yang diperoleh untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Di tempat yang sama` salah seorang guru asal Pondok Pesantren Darul Ulum Sungai Raya Azwar Hamid yang membawa 17 Santrinya untuk mengikuti sunatan massal, meyambut gembira bhakti sosial yang digelar BRI cabang Pontianak dan Rumah sakit Lanud Supadio. Pengobatan gratis yang diberikan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah, yang selama ini kesulitan dana untuk pengobatan medis.
Sementara itu` Kepala Rumah Sakit Lanud Supadio dr. Iman Fathurrahman mengatakan bhakti sosial yang digelar BRI cabang Pontianak, memiliki artikulasi yang sama dengan tanggungjawab TNI AU dalam membantu kesehatan masyarakat. Dan secara internal pihak TNI AU juga selalu menggelar kegiatan sosial, terutama pada momen hari besar di lingkungan TNI.

Realisasi Dana CSR BRI 2009
Lebih lanjut` Heru Setiabudi mengatakan, ”sejak didirikan 114 tahun silam, kegiatan BRI, tidak saja fokus pada aktifitas perbankan, seperti penyaluran kredit maupun transaksi keuangan. Namun` juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar unit BRI, yang terbukti mendukung terciptanya iklim kerja yang kondusif. Disamping menyalurkan bantuan kredit bagi usaha kecil dan menengah melalui program kemitraan, program lain yang digulirkan BRI sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility – CSR adalah memprakarsai berbagai kegiatan sosial. Sejumlah program yang digulirkan BRI, sebagai bentuk kepedulian BRI kepada masyarakat, diantaranya di bidang kesehatan, pendidikan, penanganan bencana alam, pelestarian lingkungan serta sarana ibadah.
Heru Setiabudi menyebutkan,” dana yang digulirkan untuk mendukung program dan kegiatan sosial, diambil dengan menyisihkan sebagian laba yang diperoleh, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham – RUPS. Hingga Oktober 2009 telah terealisasi dana sebesar 29, 6 milyar rupiah, dengan rincian 48 % atau 14, 2 milyar rupiah disalurkan bagi dunia pendidikan, 17 % atau 4, 9 milyar rupiah untuk program kesehatan, 16 % atau 4, 6 milyar rupiah untuk rehabilitasi Sarana Umum. Kemudian 10 % atau 2, 9 milyar rupiah disalurkan bagi pengadaan sarana umum, 8 % atau 2, 4 milyar rupiah untuk peduli bencana alam dan sisanya 5 % untuk mendukung upaya pelestarian alam. Semuanya didistribusikan ke seluruh Unit kerja BRI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

BRI Capai Laba Signifikan Di Tahun 2009
Di bagian lain` Heru Setiabudi mengakui, “ di tengah kelesuan perekonomian nasional yang masih terpengaruh krisis ekonomi global, BRI berhasil meningkatkan pertumbuhan laba yang signifikan. Hingga September 2009 atau triwulan III` BRI telah membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 25,08 % menjadi Rp 5,3 triliun rupiah, meningkat dibanding periode yang sama pada tahun lalu,` sebesar Rp 4,24 triliun rupiah. Heru menegaskan, "peningkatan laba ini merupakan cerminan dari kinerja BRI yang memuaskan, yang berhasil mencatatkan laba yang tertinggi di dunia perbankan tanah air. Begitu pula dengan ekuitas` BRI juga mengalami peningkatan sebesar 25,53% atau Rp 5,25 triliun rupiah dari Rp 20,57 triliun rupiah di triwulan III tahun 2008, menjadi Rp 25, 83 triliun rupiah pada triwulan III tahun 2009. Heru Setiabudi menyebutkan hingga September 2009, total asset BRI yang dibukukan mencapai 267 trilyun rupiah.
Terkait aktifitas perbankan BRI cabang Pontianak`, Heru Setiabudi mengakui, dampak krisis ekonomi global yang telah memukul sektor perekonomian Kalbar, cukup berpengaruh terhadap transaksi keuangan dan penyaluran kredit melaui BRI. Hal ini terbukti dari kredit macet yang menembus angka 3, 4 %, meningkat dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Kendati demikian` kredit macet tersebut tidak mengganggu kinerja BRI secara keseluruhan, mengingat proses penyaluran kredit sesuai prosedur. Dirinya menyebutkan hingga September 2009` BRI cabang Pontianak menyalurkan kredit mikro kepada masyarakat mencapai 496 milyar rupiah, dari total mobilisasi dana sebesar 1, 5 trilyun rupiah.





Kamis, 12 November 2009

TUNTUT KENAIKAN ANGGARAN KESEHATAN

Bertepatan dengan jatuhnya Hari Kesehatan Nasional ke 45 Kamis (12/11/2009)`puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam empat elemen kemahasiswaan, menggelar aksi demo di bundaran tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak. Selain menggelar orasi, meneriakkan yel – yel, mengusung spanduk dan foster, para aktivis juga menyebarkan ratusan stiker dan leaflet berisi sosialisasi pentingnya kesehatan lingkungan, kepada para pengendara yang lewat. Dalam orasinya` koordinator lapangan Febri Rijanur Rahman mengkritisi berbagai program kesehatan yang digulirkan pemerintah, yang belum dapat membangun kondisi lingkungan yang sehat. Dirinya mencontohkan endemik penyakit demam berdarah dengue yang mewabah di sejumlah kabupaten kota di Kalbar, membuktikan kegagalan pemerintah menciptakan lingkungan yang sehat serta menyehatkan masyarakat.
Febri Rijanur Rahman mengatakan kampanye hidup sehat melalui aksi demo merupakan gerakan moral mahasiswa, untuk menggugah kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk membangun lingkungan yang sehat. Selain menyerukan kepada masyarakat untuk menjaga dan membangun lingkungan yang sehat, dirinya juga menuntut pemerintah Pusat dan Daerah menaikkan anggaran sektor kesehatan dalam anggaran belanja tahun 2010 mendatang.

Rabu, 11 November 2009

BUDI DAYA LELE ALTERNATIF USAHA

Pasca larangan ilegal logging yang dikeluarkan pemerintah beberapa tahun lalu, puluhan warga desa Rasau Jaya kecamatan Rasau Jaya kabupaten Kubu Raya, yang awalnya berprofesi sebagai karyawan perusahaan kayu mulai alih profesi sebagai peternak ikan lele. Budi daya ikan air tawar ini mulai diminati dan ditekuni sebagian warga, dengan membuka tambak – tambak di sekitar perkarangan rumah. Ditemui seusai panen raya ikan lele di desa Rasau Jaya 3 kecamatan Rasau Jaya kabupaten Kubu Raya Rabu siang (11/11/2009)` koordinator usaha budi daya ikan lele `Air Kapuas` Jhony Sutarno menyebutkan ; hingga Oktober tahun 2009, tercatat sebanyak 33 kelompok tani yang mengembangkan ikan lele. Sebagian besar diantaranya merupakan mantan karyawan pabrik atau usaha pengetaman kayu.
Di tempat yang sama` wakil bupati Kubu Raya Andreas Muhrotein menyatakan, pemerintah daerah memberikan apresiasi tinggi terhadap wira usaha yang berkembang di kalangan penduduk kecamatan Rasau Jaya. Khususnya pasca terhentinya aktifitas sejumlah perusahaan kayu.
Wakil bupati Kubu Raya Andreas Muhrotein mengatakan untuk tahap awal pemerintah memberikan sejumlah bantuan bagi para peternak ikan tambak, diantaranya benih ikan, pakan ternak serta jaring tambak. Terkait usulan sejumlah petani` agar dibangun sebuah pasar tradisional, untuk menjual hasil panen ikan`, Andreas Muhrotein mengungkapkan, telah masuk dalam salah satu prioritas pembangunan pada anggaran 2010 mendatang.

Pemijahan Alami Ikan Lele Di Rasau Jaya
Jhony Sutarno, “seorang petani transmigan asal desa Rasau Jaya 3 kecamatan Rasau Jaya kabupaten Kubu Raya, berhasil mengembangkan sistem baru dalam pemijahan benih ikan lele. Pemijahan yang diberi nama Tepian Kapuas ini merupakan sistem pembenihan alami, tanpa menggunakan suntikan maupun cairan kimia. Metode yang dipraktekkan merupakan yang pertama di Kalbar dalam hal perikanan tambak, dan menjadi yang terbaik dalam sistem pembenihan ikan air tawar. Jhony mengungkapkan, “sistem pembenihan yang dilakukan memiliki keunggulan dibanding pemijahan sistem suntik. Diantaranya setiap pasang ikan lele dalam satu kali panen, mampu memproduksi sekitar 60. 000 benih ikan, 2 kali lebih banyak dari pemijahan sistem suntik yang paling tinggi menghasilkan 30. 000 benih ikan.
Jhony Sutarno memulai usahanya sejak tahun 1997 silam, menyebutkan`, saat ini baru 2 jenis ikan lele yang dipijah dengan sistem alami, yakni Paiton dan Sangkuriang. Induk ikan untuk pembenihan diimpor dari Jepang, dengan memesan dari PT. Profit, sebuah perusahaan penyedia benih dan pakan yang berlokasi di Jogjakarta. Atas keberhasilannya mengembangkan sistem pemijahan alami di Rasu Jaya, bukan saja menarik puluhan warga lain untuk menekuni usaha tambak ikan lele. Namun juga mendapat piagam penghargaan dari pemerintah, atas usahanya mendukung Rasau Jaya sebagai sentra ikan lele di Kalbar..





Selasa, 10 November 2009

WASPADAI VIRUS H5NI MELALUI BORDER

Kendati secara umum provinsi Kalbar relatif aman dari penyebaran flu burung atau H5N1. Namun` pengawasan ketat terhadap lalu – lintas perdagangan, terutama daging sapi dan unggas tetap harus dilakukan instansi terkait. Mengingat wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, dan memiliki sejumlah pintu masuk yang menjadi jalur perdagangan antar negara. Demikian uraian Staf Ahli Bidang Pengembangan Program Multikulturalisme Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat – Menkokesra Risman Musa, dalam Workshop mengenai penanganan pandemik flu burung di Hotel Mercure Selasa siang (10/11/2009. Dirinya menyebutkan sejumlah border di wilayah Kalbar, berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran avian influenza. Namun` bukan langsung dari negara Malaysia, tapi datang negara Thailand. Dikhawatirkan terjadinya penyebaran ke semenanjung Malaysia, yang kemudian menyeberang negara bagian Serawak.
Risman Musa mengungkapkan pemerintah pusat kini tengah membenahi semua lini koordinasi dan kerjasama integral antara Departemen terkait, agar perang terhadap avian influenza berjalan optimal. Sekaligus juga untuk meyakinkan dunia internasional, menyangkut kesungguhan Indonesia dalam menangani flu burung, yang kemudian bermuara pada kucuran bantuan internasional. Di samping itu` yang tak kalah penting adalah, kampanye dan penyampaian informasi yang tepat. Khususnya media massa` jangan hanya gencar menyampaikan laporan dan data korban penderita saja, namun kurang dalam menginformasikan cara pencegahan dan penanganan yang tepat bagi masyarakat.

Waspada Kombinasi H1ni – H5n1
Di bagian lain` Risman Musa menegaskan, “Pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar selalu waspada, terhadap penyebaran virus H5N1 atau flu burung, terutama menjelang akhir tahun. Sebab, kondisi udara pada musim hujan sangat cocok sebagai media penyebaran virus flu, termasuk penyebaran virus H1N1 atau flu babi. Bahkan yang sangat dikhawatirkan adalah kombinasi dari kedua virus tersebut, menyerang pada satu individu. Jika penularan virus H1N1, terjadi pada individu yang pernah menderita flu burung, maka dapat mengakibattkan infeksi yang sangat parah. Selain itu` virus tersebut juga jauh lebih mematikan. Dirinya mengatakan “Jika kedua jenis virus, yakni ; virus H1N1 dan H5N1 menyerang individu yang sama, maka keduanya dapat bermutasi dan membentuk virus baru yang lebih berbahaya serta lebih mudah menular antarmanusia.
Risman Musa menjelaskan antisipasi terhadap kemungkinan dan kombinasi dan mutasi genetik virus H1N1 dan H5N1 tetap harus dilakukan, namun bukan dengan bentuk mengisolasi satu daerah, kota, atau kawasan pemukiman. Tetapi masyarakat dan pemerintah harus dapat saling bersinergi, melaui penyebaran informasi tentang langkah yang harus ditempuh. Masyarakat diminta untuk lebih memperhatikan gejala flu yang menyerang, dengan merujuk langsung pada pusat kesehatan maupun praktik medis terdekat. Masyarakat harus lebih teliti jika ingin mengkonsumsi daging hewan yang menjadi media virus, serta menghindari adanya kontak dengan individu yang positif terinfeksi virus H1N1 dan H5N1. Di samping langkah antisipatif, hal ini dinilai Risman Musa sebagai tindakan kuratif paling tepat untuk dilakukan.

PAN DAN PPP SIAP GIRING KASUS BANSOS

Pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan – LHP BPK Perwakilan Kalbar, terhadap pengelolaan keuangan dalam Bansos kepada legislatif Oktober lalu. Seluruh fraksi di DPRD Kalbar terus mempelajari hasil audit BPK, yang menyebutkan adanya indikasi kerugian negara sebesar 22, 14 milyar rupiah. Ditemui di ruang kerjanya Selasa siang (10/11/2009)` Ketua Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya mengatakan`, legislatif berjanji menggiring dan meneruskan temuan ke pihak penyidik, asalkan pihak BPK telah menyatakan indikasi kerugian daerah. Bahkan` Fraksi PPP bakal menjadikan kasus bansos sebagai salah satu bahan, dalam laporan pertanggungjawaban – lpj gubernur Kalbar.
Di tempat yang sama` ketua fraksi Partai Amanat Nasional – PAN DPRD Kalbar Izhar Assyuri mengatakatan, fraksinya masih mempelajari salinan laporan dari BPK, dan tidak ingin gegabah dalam membuat keputusan. Agar nuansa politik yang muncul belakangan, tidak menutupi substansi dari persoalan yang sebenarnya.
Ketua fraksi Partai Amanat Nasional – PAN DPRD Kalbar Izhar Assyuri mengatakan, pihak legislatif mendukung aparat penegak hukum mengusut temuan BPK, sehingga jelas, siapa yang terlibat dan kemana dana bansos dialirkan. Namun` DPRD Kalbar tetap menunggu apakah pejabat pemerintah, dapat melakukan klarifikasi sesuai dengan batas waktu 60 hari sejak laporan diserahkan.





Senin, 09 November 2009

3 BUKU BERTEMA PLURALISME

Praktik Harmonisasi Etnis
Menyadari pentingnya penyebarluasan gerakan pluralisme dan perdamaian di bumi Kalbar, mengilhami seorang peneliti asal Yayasan Pangingu Binua - YPB Kristianus Atok untuk menulis 3 buah buku, bertemakan merajut damai, pembelajaran dan promosi pluralisme di Kalbar. Ditemui seusai peluncuran 3 buku tersebut di Aula Fakultas Kedokteran dan Ilm,u Kedokteran – FKIK Universitas Tanjungpura Senin siang 909/11/2009)`, Kristianus Atok mengatakan, buku pertama berjudul Membangun Relasi Etnik merupakan pembelajaran dari beberapa kampung di kecamatan di Kalbar, dimana relasi antar etnis terbangun rukun, kompak tanpa bias dari sejumlah konflik yang terjadi di Kalbar. Padahal di sebagian daerah, hal ini justru memicu terjadinya konflik antar etnis dan menjadi tragedi kemanusiaan. Sedangkan di buku keduanya berjudul `` Orang Dayak dan Madura di Sebangki`` mengulas hubungan yang harmonis antara etnis Dayak dan Madura di kecamatan Sebangki kabupaten Landak, sebagai modal sosial masyarakat daerah tersebut menjaga kemajemukan.
Sementara di buku ketiga berjudul`` Merajut Damai di Bumi Kalbar`` Kristianus Atok yang tengah menyelesaian disertasi doktor ini mengulas tentang Kalbar sebagai suatu wilayah yang mempunyai sejarah konflik komunal antar etnis. Dirinya berharap ketiga buku yang ditulis dapat membuka pemikiran dan menjadi salah satu referensi bagaimana membangun multi kulturalitas di Kalbar sekaligus menjaga kehidupan harmonis di tengah keberagaman etnis di masa mendatang.

Konflik Bermuara Dari Kepentingan Politik
Di bagian lain` Kristianus Atok menilai konflik antar etnis di Kalbar masih cukup rentan. Kondisi ini sebagai akumulasi tatanan perekonomian yang semakin merosot. Kendati demikian` konflik yang terjadi selama ini, bukanlah akibat perbedaan identitas yang ditonjolkan oleh masing – masing etnis yang bertikai. Namun` dipicu dan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dari pihak tertentu. Dirinya mencoba menganalisa mengenai akar persoalan konflik di Kalbar selama ini, dan menemukan`, semua konflik yang terjadi di Kalbar sejak puluhan tahun silam, bermuara dari kepentingan politik, baik dalam agenda pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Kristianus Atok juga mengungkapkan jika semua konflik sosial di Kalbar, diawali dari pertikaian antar individu, bukan persoalan secara berkelompok. Jika kemudian berkembang menjadi konflik komunal, disinyalir karena aksi provokasi dari sekelompok pihak, dengan membangun stereotif negatif terhadap kelompok etnis tertentu.
Kendati demikian Kristianus Atok menilai hal yang manusiawi jika masing – masing etnis, menganggap dirinya yang terbaik dibanding etnis lainya. Namun` bukan berarti hal itu justru menimbulkan jurang pemisah, dan menjadi alat untuk memecah belah kerukunan yang telah terbangun. Apalagi` jika pengaruh emosional yang kuat ini, kemudian dimanfaatkan sebagai jargon politik untuk membangun kekuatan massa, tentu sangat berbahaya dan berpotensi memicu konflik secara komunal. Untuk itu` Kristianus Atok menekankan pentingnya kerjasama semua elemen masyarakat dalam meminimalisasi konflik, terutama pemerintah dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.















Jumat, 06 November 2009

TIM AUDITOR BPK PUSAT DAN PERWAKILAN PERIKSA PROYEK

6 tim auditor BPK, masing – masing 5 tim BPK Pusat bersama 1 tim BPK Perwakilan Kalbar, mulai Oktober lalu hingga Desember mendatang dijadwalkan mengaudit sejumlah proyek pengerjaan infrastruktur wilayah. Namun` audit hanya difokuskan pada proyek pengerjaan fisik, seperti jalan dan jembatan, dari masing – masing Binamarga dinas Pekerjaan Umum. Khusus untuk tim auditor BPK Pusat` audit hanya dilakukan pada proyek pengerjaan fisik dinas PU Provinsi Kalbar, yang dianggarkan dalam APBN. Ditemui di ruang kerjanya Juma`at siang (06/11/2009)` Ketua BPK perwakilan Kalbar Mujiono menyebutkan` 1 tim dari 5 tim BPK Pusat, telah turun ke daerah sejak 26 Oktober lalu. Masing – masing tim beranggotakan 6 auditor, dengan masa kerja di lapangan selama 35 hari. Sedangkan tim auditor BPK Perwakilan Kalbar, fokus pada proyek pengerjaan fisik, yang dianggarkan dalam APBD provinsi, yakni kota Pontianak, kabupaten Pontianak, Landak serta Kapuas Hulu. Masing – masing tim beranggotakan 5 auditor, dengan masa kerja di lapangan selama 30 hari.
Mujiono menyatakan audit dilakukan secara tematik, yakni bersifat serentak dan terintegrasi di seluruh Indonesia. Namun` akibat terbatasnya anggaran dan jumlah personil, maka tidak semua proyek pengerjaan fisik tahun 2009, dari dinas PU kabupaten kota di Kalbar dapat diaudit oleh tim BPK. Pemeriksaan dilakukan pada daerah yang telah masuk dan dianggarkan dalam program kerja tahunan yang disusun tahun 2008 lalu. Begitu pula dengan jumlah proyek, dari ratusan paket proyek yang ada tidak seluruhnya diaudit, namun diambil beberapa diantaranya sebagai sample. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, dari 150 hingga 200 paket proyek, maksimal yang dapat diaudit tim BPK Perwakilan Kalbar sekitar 10 proyek.
Dibagian lain` Mujiono menjelaskan, “ dalam upaya memenuhi panduan manajemen pemeriksaan, dimana BPK harus sudah memiliki Rencana Kerja Tahunan – RKT, Rencana Kegiatan Pemeriksaan – RKP, serta Rencana Kegiatan Sekretariat dan Penunjang – RKSP Tahun Anggaran 2010. Maka BPK Perwakilan Kalbar mulai menyusun rancangan rencana kerja, dengan prioritas pengembangan pemeriksaan serta pengembangan kelembagaan. Ditambahkan Mujiono` pihaknya tengah membahas dan menyusun rencana kegiatan di provinsi maupun pada 14 kabupaten kota se - Kalbar. Termasuk rincian biaya bagi tim auditor, yang melakukan audit langsung terhadap berbagai laporan keuangan di daerah. Diperkirakan awal tahun 2010 laporan telah rampung, sebab di triwulan pertama tim auditor harus turun melakukan pemeriksaan.
Mujiono mengakui`, terbatasnya SDM personil di pemerintahan kabupaten kota, mengakibatkan laporan keuangan seringkali terlambat. Bahkan` ada pemerintah daerah yang baru menyerahkan laporan keuangan bulan Juli, melewati batas waktu yang ditentukan`, yakni bulan Maret. Kendati demikian` audit tetap dilakukan sebagai bentuk pembenahan pendahuluan, sehingga lebih mudah mempelajari laporan keuangan yang diserahkan ke BPK.













ANJUNGAN DAERAH SEBAGAI ETALASE PRODUK

Peluang Kalbar untuk mempromosikan ragam seni budaya sekaligus memasarkan berbadai produk industri, khususnya kerajinan tangan lokal kian terbuka. Menyusul dibukanya anjungan daerah di Jogjakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono 28 Oktober lalu. Momen hari Sumpah Pemuda tahun 2009` dipergunakan Pemerintah kota Jogjakarta sebagai salah satu tujuan kota wisata, dengan meresmikan 9 asrama mahasiswa dari sejumlah provinsi menjadi anjungan daerah. Ditemui wartawan seusai mengikuti agenda Muspida di Balai Petitih Juma`at siang (06/11/09), Kepala Pinas Perindustrian dan Perdagangan – Disperindag provinsi Kalbar Dody Surya Wardaya menyebutkan 4 provinsi di pulau Kalimantan dan 5 provinsi di wilayah Sumatra mengikuti peresmian anjungan daerah di Jogjakarta. Pemerintah Kalbar menyambut positif inisiatif pemerintah kota Jogajakarta, yang meningkatkan fungsi asrama mahasiswa daerah` menjadi etalase yang mampu menampilkan seni budaya daerah masing – masing. Selain di Jogjakarta` provinsi Kalbar juga mempunyai satu anjungan lain di Jakarta, tepatnya di Taman Mini Indonesia indah.
Dody Surya Wardaya menambahkn, “ disamping memamerkan berbagai potensi daerah`, anjungan daerah di Jogjakarta juga dapat mencairkan eksklusifisme mahasiswa asal daerah, yang tinggal di setiap asrama daerah di Jogjakarta. Bukan saja itu` program ini juga semakin mempererat kesatuan dan persatuan antar daerah, serta mencairkan hubungan masing – masing daerah melalui warganya yang menuntut ilmu atau berdomisili di Jogjarta.

Kamis, 05 November 2009

KON DJIM THONG SEBAGAI OBJEK WISATA

Setelah hampir 1 tahun lebih` tidak difungsikan, pasca kebakaran yang merusak sebagian fisik bangunan. Kini vihara Kon Djim Thong mulai difungsikan lagi sebagai tempat ibadah umat buddha, dari kalangan etnis tionghoa. Bahkan` setelah mengalami perbaikan` vihara yang diresmikan oleh gubernur Kalbar kemarin, dapat menjadi salah satu asset wisata daerah Kalbar. Ditemui wartawan Seusai peresmian Kamis siang (05/11/2009)` gubernur Kalbar Cornelis MH` mengatakan, vihara Kon Djim Thong selain tempat menjalankan ibadah ritual, juga dapat menjadi salah satu objek wisata. Untuk itu` harus ditata sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik. Bukan saja dari segi artisitik bangunan, namun juga nilai historis yang melekat sepanjang sejarah berdirinya tempat ibadah tersebut.
Cornelis MH. mengakui vihara Kon Djim Thong yang berada di Pontianak Utara ini, memiliki keunikan tersendiri. Selain arsitektur bangunan yang berciri khas tionghoa, lokasi vihara yang tidak jauh dari pinggiran sungai kapuas tentunya menyimpan sejarah perkembangan kota pontianak di masa lalu. Hal ini tentu memiliki kaitan erat dengan kehidupan komunitas etnis tionghoa, terutama yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa di alur sungai Kapuas.





Selasa, 03 November 2009

KELOLA PENDIDIKAN BERDASARKAN POTENSI DAN KARAKTER

Menyadari daerah Kalbar memiliki karakteristik yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, maka pemerintah provinsi` dalam hal ini, dinas pendidikan berupaya membangun pendidikan dengan memperhatikan karakter daerah masing – masing. Titik berat pendidikan tidak lagi disamaratakan, namun dipilah berdasarkan karakteristik wilayah, komposisi penduduk serta potensi perekonomian masyarakat lokal. Ditemui seusai menghadiri pembukaan Olimpiade Sains Nasional di Aula Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura Pontianak Selasa siang (03/11/2009)` Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Alexius Akim mengakui`, salah satu penyebab lambannya pembangunan pendidikan selama ini, adalah metode generalisasi yang diterapkan pemerintah pusat. Untuk itu` di masa mendatang, metode pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan pilihan pemerintah, untuk mengejar ketertinggalan suMber daYa manusia – SDM dari daerah lain.
Alexius Akim mengatakan metode pendidikan berbasis keunggulan lokal, memiliki relevansi tinggi dengan bertumpu pada pemberdayaan keterampilan dan potensi di masing - masing daerah. Konsekuensinya` materi pembelajaran juga harus memiliki makna dan relevansi, bukan saja menyangkut potensi ekonomi namun juga berbagai persoalan sosio kultur masyarakat setempat. Dalam hal ini` kurikulum yang dipersiapkan adalah kurikulum yang sesuai dengan kondisi lingkungan hidup, dan mengandung unsur filosofi lokal. Mengingat sebagian masyarakat yang berada di daerah pelosok, masih memegang teguh sistem dan nilai budaya lama, sehingga sulit jika dipaksa menggunakan sistem baru yang justru menyebabkan semakin tertinggal.
Di bagian lain` pembenahan sektor pendidikan terus dilakukan pemerintah Provinsi Kalbar. Bahkan` agar mutu pendidikan di daerah ini terus membaik, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional mengupayakan adanya kenaikan anggaran sebesar 10 persen setiap tahun. Alexius Akim` mengatakan, “ untuk tahun anggaran 2010 belum dapat dipastikan besaran anggaran yang dialokasikan. Sebab` penetapan anggaran harus melalui sidang anggaran, bersama pihak legislatif. Kendati demikian dirinya memprediksi alokasi anggaran dalam APBD 2010, naik sekitar 10 persen. Jika di tahun 2009 anggaran pendidikan di Kalbar mencapai 75 miliar rupiah, maka tahun depan diprediksi menembus angka 82 miliar rupiah.
Alexius Akim` mengungkapkan, jika berpedoman pada ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen` tentu hal tersebut dapat terealisasi. Namun dirinya pesimis dapat terpenuhi, sebab banyak anggaran sektor lain yang harus dipangkas. Yang dampaknya dapat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan sektor strategis lainnya.








UNTAN GELAR OSN PTI 2009

Olimpiade Sains Nasional Perguruan Tinggi Indonesia OSN PTI 2009, Selasa pagi (03/11/2009) secara serentak digelar di sejumlah Universitas. Di Kalimantan Barat sendiri` seleksi tingkat lokal digelar di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, dengan jumlah peserta sebanyak 150 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di kota Pontianak. Kendati jumlah peserta menurun dibanding tahun lalu, yang mencapai 322 mahasiswa, namun ajang kompetisi sains di bidang fisika, matematika dan kimia ini, diyakini dapat menghasilkan kandidat untuk maju pada OSN PTI di tingkat nasional. Ditemui seusai pembukaan OSN PTI 2009 di Universitas Tanjungpura, Sale Area Manajer Retail Pertamina region VI Kalbar Ibnu Chouldun mengatakan Olimpiade Sains Nasional merupakan bentuk kepedulian BUMN PT. Pertamina, terhadap dunia pendidikan di tanah air, sekaligus bagian tanggungjawab sosial perusahaan.
Di tempat yang sama` kepala Dinas pendidikan nasional provinsi Kalbar Alexius Akim menyambut gembira digelarnya Olimpiade Sains Nasional, sebagai salah satu bentuk komitmen PT. Pertamina mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, terutama di bidang ilmu eksakta.
Kepala Dinas pendidikan nasional provinsi Kalbar Alexius Akim menginginkan para juara nanti, bukan saja mampu berprestasi di tingkat nasional, namun dapat meraih prestasi di olimpiade Sains tingkat internasional. ` selain konsisten, dirinya juga berharap olimpiade sains Nasional, dapat menjadi gerakan masif mencari dan menemukan mahasiswa yang berpotensi tinggi di setiap daerah.