Jumat, 03 April 2009

PEMKAB KKR TUNGGU LPH INSPEKTORAT PROVINSI

Adanya temuan LSM Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah – LPPD Kalbar, bahwa terjadi mark up pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – APBD Tahun Anggaran 2008, sejauh ini` belum direspon pemerintah kabupaten Kubu Raya. Diduga pembelian genset dan pengadaan 12 unit komputer di Sekretariat Daerah, melebihi harga pasar.
Dikonfirmasi` Kamis (02/04/09) Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Agus Suparwanto mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima secara resmi laporan ataupun pengaduan, tentang penyimpangan APBD Tahun Anggaran 2008. Sejauh ini` informasi yang diperoleh hanya dari media massa, namun jika penyimpangan itu dapat dibuktikan, pihaknya segera memproses kasus itu ke tingkat penyidik.
Agus Suparwanto mengatakan ada atau tidak penyimpangan anggaran yang dilakukan semasa penjabat bupati sebelumnya, tergantung Laporan Hasil Pemeriksaan – LHP Inspektorat Provinsi Kalbar. Saat ini Inspektorat provinsi tengah memeriksa seluruh penggunaan alokasi anggaran APBD Kubu Raya 2008, termasuk dugaan proyek yang tidak dianggarkan pada tahun lalu.
Agus menambahkan, jika laporan hasil pemeriksaan LHP Inspektorat Provinsi Kalbar menemukan penyimpangan anggaran di masa pemerintahan penjabat bupati Kamaruzzaman, tentu segera ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh LHP yang kemudian menjadi dokumen negara, akan menjadi acuan pemerintahan sekarang terkait penggunaaan anggaran pemerintah sebelumnya.

PENCORETAN 5 CALEG DARI DCT PEMILU 2009

Panwaslu kabupaten Kubu Raya akhirnya mencoret 5 caleg dari Daftar Calon Tetap – DCT Pemilu 2009, menyusul surat pengunduran diri yang dilayangkan masing-masing caleg ke KPU beberapa waktu lalu. 3 diantaranya yakni aa dari PAN, Gusdin dari Partai Republikan serta Kamarussalam asal PPP.
Dikonfirmasi` Kamis (02/04/09), Ketua Panwaslu Kubu Raya Heru Siswanto menyebutkan, ketiganya menyatakan mundur dari bursa pemilu legislatif dengan alasan pribadi. Sedangkan 2 caleg lainnya bernama Syamsiar asal Partai Perjuangan Indonesia Baru - PIB dan Almuzani asal Partai Penegak Demokrasi Indonesia - PPDI, memilih mundur setelah dinyatakan lulus dalam penerimaan CPNS 2008. Kelimanya dicoret dari DCT Desember lalu, sehingga nama-nama tersebut tidak lagi tercantum dalam kertas surat suara pemilu 9 April nanti. 
Heru Siswanto mengatakan mendekati pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, pihaknya terus intensifkan pengawasan, khususnya dalam kampanye rapat umum, yang digelar para caleg maupun jurkam parpol peserta pemilu. Selain itu` masyarakat juga diminta ikut memantau aktifitas politik di lapangan, jika ditemukan pelanggaran segera dilaporkan ke aparat terdekat.

Kamis, 02 April 2009

KPKNL MENGECEWAKAN. BUDIONO TAN MELECEHKAN

Pertemuan antara perwakilan petani plasma pir-trans dengan Ketua KPKNL Jakarta, menghasilkan keputusan yang sangat mengecewakan para petani sawit. Sebab KPKNL tidak mencantumkan asset PT. BIG, dalam proses pelelangan seperti yang diinginkan para petani.
Dikonfirmasi via telpon` Kamis (02/04/09), Ketua Perwakilan petani plasma pir – trans di bawah naungan PT. BIG Ketapang Nana Sujana menilai` keputusan KPKNL tidak aspiratif dan bertolak belakang dengan keinginan 13 ribu petani plasma. Dimana asset yang sebelumnya diinginkan petani termasuk dalam proses lelang, batal dengan sendirinya. Menyusul kemenangan gugatan PT. BIG, di Pengadilan Negeri Jakarta pusat.
Selain itu` Nana juga kecewa atas sikap pemilik perusahaan Budiono Tan, yang menolak menemui perwakilan petani di Jakarta. Apalagi` Budino juga mengabaikan tuntutan petani, untuk segera melunasi tunggakan tandan buah segar – tbs sawit petani selama 4 bulan. Dirinya meminta pihak yang terkait` untuk menekan budiono tan segera melunasi hutangnya sebesar 72 milyar rupiah.
Jika tidak, Nana mengancam menyegel 4 unit pabrik dan seluruh asset PT. BIG di Ketapang. Nana Sujana menegaskan, berdasarkan keterangan wakil bupati dan wakil Ketua DPRD Ketapang yang menemui Budiono Tan di kediamannya, "hutang tbs sawit dari bulan November hingga Februari, sanggup dibayar 2 bulan saja, itu pun dengan cara menycicil. Sehingga dirinya pun meminta Dirjen perkebunan untuk mendesak Budiono tan, membayar lunas seluruh hutang tersebut paling lama sebelum digelarnya pemilu.

GUBERNUR KALBAR BANTAH TUDINGAN INTERVENSI KPKNL

Tudingan sejumlah pihak adanya intervensi terhadap kelembagaan KPKNL, terkait batalnya proses pelelangan asset PT. BIG di kabupaten Ketapang, dibantah gubernur Kalbar Cornelis. Menurutnya surat yang dilayangkan ke KPKNL Jakarta 1 pada 11 Maret lalu, disamping untuk menghindari sanksi hukum di kemudian hari, mengingat status asset perusahaan masih dalam tahap banding di pengadilan Jakarta pusat. Juga pertimbangan aspek keamanan wilayah menjelang penyelenggaraan pemilu 2009.
Selain itu` surat yang dikirim hanya bersifat saran, sehingga tidak mengikat apalagi dapat membatalkan proses pelelangan. Cornelis menilai masalah ini terlalu dipolitisir oleh pihak tertentu dan ingin menyudutkan dirinya.
Ditemui di sela-sela kunjungannya ke PT. MISP di Bengkayang Senin (30/04/09), Ia mengatakan kondisi 13.000 keluarga petani plasma pir-trans di ketapang yang kini terancam kelaparan, tidak sepenuhnya benar. Hal itu terlalu dipolitisir. Ditegaskan Cornelis pemerintah kabupaten Ketapang telah distribusikan bantuan tanggap darurat, berupa beras bagi keluarga petani di wilayah perkebunan. Selain itu` penanggulangan pertama rawan pangan, merupakan kewenangan pemerintah setempat. Cornelis juga meminta para petani plasma yang menggelar aksi demo dan masih menduduki gedung DPRD Ketapang, menunggu berakhirnya sidang gugatan PT. BIG terhadap pihak KPKNL, yang masih proses banding di pengadilan Jakarta pusat.

ANTISIPASI PHK KARYAWAN DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT

Gubernur Kalbar Cornelis MH. mengharapkan perusahaan perkebunan sawit, meningkatkan kinerja dengan produktifitas CPO yang berkualitas. sehingga mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan tidak terjadi PHK karyawan di pabrik.  
Hal itu diungkapkan Cornelis saat mengunjungi PT. Mitra Inti Sejati Plantation - MISP di kabupaten Bengkayang Selasa (30/03/09). Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap manajemen perusahaan perkebunan sawit ini, yang tidak melakukan PHK terhadap karyawan di pabrik. Padahal krisis ekonomi global yang dimulai 2 tahun lalu, telah memukul perekonomian Kalbar, termasuk usaha sektor perkebunan sawit.
Dimana sejumlah perusahaan perkebunan telah mengurangi secara bertahap karyawan, dengan alasan beban biaya produksi yang tidak sebanding dengan nilai jual komoditas di pasaran. Ia meminta manajemen PT. MISP untuk memaksimalkan kinerja dengan produksi CPO yang berkualitas.
Di tempat yang sama, ketika ditanya strategi yang diambil manajemen perusahaan, sehingga mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, dan tidak terjadi PHK karyawan di pabrik. Vice Manager PT. MISP Lisdiono mengatakan selain meningkatkan kwantitas CPO, manajemen perusahaan juga tetap memproduksi CPO yang berkualitas. Sehingga memiliki daya saing di pasaran nasional maupun dunia, dengan harga jual yang cukup tinggi.
Lisdiono menegaskan perusahaan yang bergerak pada divisi perkebunan ini, merupakan perusahaan yang menerapkan pola pir-trans. Terdiri dari 70 % petani transmigran dan sisanya 30 % petani lokal. Saat ini perusahan memperkerjakan 213 karyawan di pabrik, dengan penghasilan per-bulan sesuai standar upah minimum regional.

MASYARAKAT TUNTUT PERBAIKAN JALAN PROVINSI

Kunjungan kerja gubernur Kalbar Cornelis MH. di desa Balai Gemuruh kecamatan Subah kabupaten Sambas Selasa (30/03/2009), diwarnai tuntutan warga terkait perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah. Ribuan warga yang memadati lokasi pertemuan, mengeluhkan kondisi jalan provinsi yang berlubang dan digenangi air ketika turun hujan.
Hal ini telah menghambat arus lalu-lintas barang maupun orang yang melewati jalan tersebut. Padahal jalan yang menghubungkan Sambas -Bengkayang ini, merupakan urat nadi sektor perekonomian masyarakat kedua daerah.
Menyikapi tuntutan warga, cornelis mengakui tanggungjawab perawatan dan perbaikan jalan tersebut, memang kewenangan Pemerintah provinsi. Namun dirinya meminta maaf` jika keinginan itu belum dapat terealisasi pada Tahun Anggaran 2009. Ia meminta masyarakat bersabar, dan dirinya berjanji proyek perbaikan jalan diusulkan masuk pada APBD Kalbar 2010 mendatang. 
Cornelis mengatakan sambil menunggu perbaikan jalan yang diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 10 milyar rupiah ini. Masyarakat di kedua daerah dapat memaksimalkan jalan alternatif yang telah ada. Ia juga meminta masyarakat tidak memaksakan mengangkut barang dengan melebihi kapasitas kendaraan, apalagi di musim penghujan. Selain berisiko juga semakin memperparah kerusakan badan jalan.
Cornelis juga mengakui disamping minimya alokasi angaran, faktor lain yang menyebabkan sulitnya perawatan dan penambahan ruas jalan di kalbar. Yakni struktur tanah yang labil, dimana untuk biaya perawatan jalan 1 kilometer saja, pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar 300 juta rupiah. Kondisi ini diperparah lagi dengan konstruksi awal pembangunan jalan, yang tidak sesuai dengan karakter tanah sehingga mudah rusak.

Jumat, 27 Maret 2009

RIBUAN PETANI SAWIT DEMO MENDUDUKI GEDUNG DPRD

Tidak kurang dari 1.2OO petani plasma PIR-Trans di kabupaten Ketapang Kalbar, menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Ketapang. Massa petani sawit yang tergabung dalam 26 desa di 4 kecamatan di bawah naungan PT. Benua Indah Group – BIG, menuntut penyelesaian tunggakan hutang pembayaran tandan buah segar – tbs sawit senilai 70 milyar rupiah lebih, yang belum dibayar selama 4 bulan itu.
Dikonfirmasi Via telpon ketua perwakilan petani plasma PIR-Trans Isa Anshari mengungkapkan, massa yang tergabung dalam 4 perusahaan perkebunan sawit menuntut pemerintah kabupaten Ketapang dan DPRD memaksa PT. BIG segera melunasi tunggakannya. petani sawit mendesak pemilik perusahaan Budiono Tan merealisasikan janjinya, melunasi hutang tbs sawit terhitung mulai Desember 2008 hingga Maret 2009. Para petani bertekad tidak akan beranjak dari gedung rakyat tersebut, sebelum ada kejelasan kapan pembayaran dilakukan manajemen perusahaan.
Isa Anshari meminta pemerintah dan instansi terkait segera mencari solusi pembayaran hutang tbs sawit. Jika tidak, para petani mengancam akan membuktikan 4 butir pernyataan sikap yang disampaikan beberapa waktu lalu. Apalagi salah satu butir pernyataan berbunyi 13 ribu keluarga petani plasma di wilayah perkebunan sawit akan memboikot penyelenggaraan pemilu 2009. Jika hal itu terjadi tentu menimbulkan preseden buruk bagi pemerintah, dan berdampak negatif terhadap proses demokrasi` bukan hanya di kabupaten Ketapang namun juga Kalbar.

PELUANG PAN – PKS PADA PEMILU 2009

Semakin banyak anggota masyarakat yang kecewa dan kehilangan kepercayaan pada figur dari partai nasionalis, baik di DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota. Membuka peluang para caleg dari partai-partai Islam seperti PAN dan PKS, untuk menjadi pilihan massa mengambang pada pemilu legislatif 2009.
Hal itu diungkapkan cendikiawan muslim Pontianak Zumri Bustado, mengomentari peluang PAN pada pemilu nanti, di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap hasil kinerja para legislator. Menurut Zumri` partai berlambang matahari terbit ini, berpeluang merealisasikan target perolehan sebanyak 84 kursi di DPR RI atau 15 persen suara pemilu legislatif. Disamping punya pemilih loyalis yang berasal dari ormas Muhammadiyah, partai ini berpeluang mendulang suara dari tokoh kharismatik dan sejumlah figur caleg muda yang menjadi idola kalangan menengah di perkotaan.
Partai lain yang berpeluang menurut Zumri Bustado yakni Partai Keadilan Sejahtera – PKS, mengingat partai ini telah mengubah arah platform partai menjadi inklusif dan pluralis. Kendati masih berazaskan islam, namun menurut Zumri ada 2 hal logis dari perubahan tersebut. Yakni kompleksitas permasalahan bangsa dimana PKS harus mengambil peran di dalamnya, serta alasan strategi politik untuk mencapai target 20 persen suara.
Cendikiawan muslim Zumri Bustado mengatakan secara evolusionis tiap partai akan dihadapkan pada kondisi tertentu yang menuntut untuk beradaptasi agar dapat berjalan berkesinambungan. Namun seberapa jauh perubahan itu memberi dampak positif bagi PKS, menjadi kalkulasi tersendiri dari partai bersangkutan demi masa depan partai yang tergantung pada jumlah pemilih.

MENYEPI DI TENGAH KERAMAIAN

Di pura Giripati Mulawarman yang terletak di Desa Sungai Raya kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya, tampak beberapa hiasan – janur serta asesori lain yang bernuansa hindu dipajang di sekitar pura, suasana sakral meliputi rumah ibadat tersebut. Di dalam pura tampak beberapa orang yang sedang konsentrasi dalam yoga semadi, mendekatkan diri dengan sang Hyang Widi Wase. Saat dihampiri salah seorang yang sedang menyepi di pura berasitektur bali ini, I Wayan Sudiana mengatakan nyepi bermakna sepi atau kosong, pada hakikatnya adalah suatu hari raya yang dilaksanakan dengan ketenangan dan kedamain. Ritual ini bermakna pemahaman terhadap diri sendiri – lingkungan serta hubungan dengan tuhan. I Wayan Sudiana yang juga seorang aparat kepolisian ini mengatakan, di hari nyepi umat hindu melakukan tapa – yoga brate dan semadi, untuk menyimpulkan serta menilai trikaya pribadi masing-masing di masa lalu dan merencanakan trikaya parisudha di masa depan. sebelum menyambut nyepi beberapa prosesi ritual telah dilakukan seperti upacara melasti. yaitu mempersembahkan sesajen ke tengah lautan dengan tujuan membersihkan diri dan memohon anugerah dari tuhan yang maha kuasa.
Hal yang sama juga diungkapkan I Ketut Selek warga Desa Sungai Raya yang juga menyepi di pura Giripati Mulawarman, seluruh umat hindu selain melakukan upawase atau puasa juga melakukan catur brate penyepian, yang dimulai sejak fajar menyingsing hingga terbit fajar keesokan harinya. Pasek yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru sekolah dasar ini menyebutkan, catur brata terdiri dari amati geni – amati karya – amati lelungan serta amati lelanguan. seluruh ibadat bermakna konsentrasi dalam perenungan – mengosongkan diri dan introspeksi tentang semua perbuatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya.
I Ketut Pasek mengatakan setelah perayaan nyepi berakhir, maka umat hindu akan merayakan lebar brata atau ngembak geni, yaitu saling kunjung-mengunjungi sesama umat hindu maupun antar umat. Untuk kesempurnaan perayaan nyepi, maka digelar ritual darma shanti yakni berkumpul di pura untuk saling maaf bermaafan antar sesama.

PRIORITAS APBN UNTUK JALAN TRANS KALIMANTAN

Terbatasnya alokasi angaran dalam APBN maupun APBD untuk infrastruktur jalan pada tahun 2009, menyebabkan belum ada penambahan ruas jalan` baik jalan nasional maupun provinsi di Kalbar.
Dinas Pekerjaan Umum – PU Kalbar masih tetap melanjutkan proyek yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Disamping fokus pada peningkatan jalan trans kalimantan, alokasi dana juga dianggarakan pada perawatan jalan nasional yang rusak parah di wilayah Timur Kalbar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum - PU Kalbar Jakius Sinyor menyebutkan, "dari total 400 milyar lebih anggaran APBN untuk perbaikan jalan, 60 persen difokuskan pada peningkatan jalan trans Kalimantan.
Sedangkan 40 persen sisanya dialokasikan untuk peningkatan dan perawatan jalan nasional yang melintasi sejumlah kabupaten. Apalagi 30 persen dari jalan nasional sepanjang 1.600 km berada dalam kondisi yang rusak, merupakan jalur vital perekonomian menuju wilayah timur Kalbar.
Jakius Sinyor mengatakan terbatasnya alokasi anggaran pada tahun 2009, menyebabkan beberapa ruas jalan yang rusak belum dapat diperbaiki. Diantaranya ruas jalan lintas selatan Tumbangtiti - Ketapang serta lintas utara Sintang – Putussibau.
Jakius menjelaskan disamping minimya alokasi angaran faktor lain yang menyebabkan sulitnya perawatan dan penambahan ruas jalan di kalbar. Yakni struktur tanah yang labil, dimana untuk biaya perawatan jalan 1 kilometer saja, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 300 juta rupiah. Kondisi ini diperparah lagi dengan konstruksi awal pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan karakter tanah sehingga mudah rusak.

PANWASLU TEMUKAN CALEG BERSTATUS PNS AKTIF

Hingga hari kesembilan kegiatan kampanye rapat umum, Panwaslu kabupaten Kubu Raya Kalbar, menemukan belasan pelanggaran yang dilakukan para caleg. Dari evaluasi sementara terhadap seluruh kasus yang masuk, pelanggaran yang menonjol bersifat administrif sebanyak 9 kasus, sedangkan pelangaran mengandung unsur tindak pidana sebanyak 3 kasus. Untuk pelanggaran administratif telah diberikan teguran sedangkan kasus yang terindikasi tindak pidana akan di tindaklanjuti hingga ke pihak penyidik.Seperti diungkapkan anggota divisi penanganan pelanggaran pemilu Panwaslu Kubu Raya Aris Munandar, Saat ini panwaslu sedang mengumpulkan bukti terhadap temuan kasus, 1 caleg yang masih aktif sebagai karyawan PDAM - 1 caleg yang masih berstatus pegawai negeri sipil - PNS serta 1 caleg yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya.
Aris Munandar menyebutkan. hingga hari kesembilan pelaksanaan kampanye, pendekatan dialogis masih menjadi pilihan para caleg maupun parpol peserta pemilu, dalam menyampaikan visi dan misi ke masyarakat. Disamping lebih efisien menurut aris, kecenderungan ini disebabkan kampanye dialogis lebih efektif dalam meraih simpati publik.
Aris juga meminta masyarakat berpartisipasi aktif menciptakan pemilu yang cerdas dan berkualitas. Untuk itu, jika di lapangan ditemukan tindakan pelanggaran yang dilakukan para caleg maupun jurkam parpol, diminta segera melaporkan ke panwaslu baik di tingkat kabupaten – kecamatan maupun desa.

PETANI PLASMA DUDUKI DPRD KETAPANG

Ratusan petani plasma PIR-trans perkebunan sawit di bawah naungan PT. Benua Indah Group, kembali melanjutkan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Ketapang (27/03/2009). Massa petani yang berasal dari sejumlah desa di kecamatan Nanga Tayap ini, meminta para wakil rakyat mengakomodir tuntutan penyelesaian hutang tandan buah segar – tbs sawit petani. Sebab perusahaan perkebunan milik mantan anggota MPT Budiono Tan ini, belum membayar hutang penjualan tbs selama 4 bulan terakhir. Dihubungi Ketua Wadah Kerja Antar Kelompok – WKAK petani plasma PIR-trans Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, Abdul Rahim mengatakan, "para petani menagih janji Budiono Tan, yang akan melunasi pembayaran hutang tbs sawit jika proses lelang asset PT. BIG ditunda oleh KPKNL. Massa petani bertekad tidak akan beranjak dari gedung DPRD, sebelum ada keputusan final terkait tunggakan hutang tbs sawit sejak Desember lalu.
Abdul Rahim menegaskan, para petani tetap menduduki gedung DPRD hingga memperoleh jawaban kapan pembayaran hutang 13 ribu petani sebesar 70 milyar rupiah. Bahkan 4000 petani dari 25 desa yang berasal dari 4 kecamatan akan menyusul mereka, dan menggelar aksi yang lebih besar lagi.

PRAJURIT TNI TERPAKSA ROGOH KOCEK RENOVASI ASRAMA

Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah membangun asrama bagi prajurit TNI-AD, menyebabkan kondisi perumahan di sebagian asrama dalam kondisi memprihatinkan. Kendati demikian prajurit TNI secara mandiri dan bertahap mengadakan perawatan rumah tinggal di asrama dengan menyisihkan penghasilan per-bulan. Ditemui Kamis malam di Pendopo Gubernur (26/03/2009), Danrem 121 ABW Kolonel (inf) Nukman Kosadi mengatakan, "kendati secara kwantitas jumlah perumahan bagi prajurit di wilayah teritorialnya lebih dari cukup, namun dari segi kualitas memang sangat memprihatinkan. Mengingat pada tahun anggaran 2009 alokasi dana perawatan difokuskan pada asrama dari kesatuan tempur. Hal ini menuntut personil TNI - AD dari kesatuan teritorial bersikap mandiri, dengan memperbaiki fisik bangunan rumah yang rusak secara swadaya. 
Nukman Kosadi menegaskan, "dibandingkan tahun lalu, anggaran belanja TNI dalam APBN tahun 2009 mengalami penurunan. Bukan hanya berpengaruh terhadap ketersedian perumahan bagi prajurit, Namun juga pada fasilitas sosial lain seperti ketersediaan air bersih - jalan di kompleks asrama serta lampu penerangan. 


Rabu, 25 Maret 2009

RENCANA AKSI UNJUK RASA PETANI PIR TRANS

Sekitar 13 ribu petani plasma PIR trans perkebunan sawit di bawah naungan PT. Benua Indah Group – BIG, akan menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di kota Ketapang Kalbar. 
Ribuan petani plasma dari 26 desa di wilayah perkebunan, akan turun ke jalan untuk mendesak pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, agar segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani. 
Dihubungi Minggu sore (22/03/2009) perwakilan petani plasma PIR trans Isa Anshari mengatakan, "aksi yang akan digelar merupakan bentuk kekecewaan para petani plasma pasca kegagalan proses lelang oleh KPKNL Jum`at lalu. 
Para petani yang berasal dari 4 kecamatan akan menemui pemerintah dan DPRD setempat, mendesak PT. BIG segera melunasi hutang tandan buah segar – tbs sawit selama 4 bulan serta menyelesaikan proses sertifikasi lahan sebanyak 1. 300 persel milik petani.  
Isa Anshari menambahkan, "para petani juga akan mengadukan tindakan penipuan dan penggelapan, yang dilakukan perusahaan divisi perkebunan milik mantan anggota MPR Budiono Tan ini ke pihak kepolisian. 
Masing - masing perwakilan petani dari setiap desa secara bergiliran, akan membawa seluruh bukti tindakan kriminal yang dilakukan manajemen perusahaan ke Polres setempat.

Minggu, 22 Maret 2009

PETANI PLASMA KECEWA ATAS KEGAGALAN LELANG

Pasca kegagalan lelang asset PT. Benua Indah Group - Big di Kabupaten Ketapang 3 hari lalu, ribuan keluarga petani plasma di wilayah perkebunan sawit diselimuti perasaan gelisah dan cemas akan nasib mereka kedepan. 
Sebelumnya mereka berharap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang - KPKNL berhasil menggelar lelang, dan ada perusahaan perkebunan yang bersedia mengurus mereka seperti ketentuan yang dipersyaratkan. 
Namun 2 investor yakni PT. Bumi Raya Investindo dan PT. Citra Mandala Putra, yang sebelumnya berminat melanjutkan usaha di sektor perkebunan sawit ini, mendadak mengundurkan diri tanpa alasan jelas. 
Dihubungi via telpon Ketua Koperasi Serba Usaha – KSU Padat Karya di Ketapang Minggu sore (22/03/2009), Isa Anshari menyebutkan, "kini 13 ribu lebih keluarga petani sangat kecewa dan terpukul atas pembatalan lelang oleh KPKNL Jum`at lalu. 
Harapan mereka jika hutang tandan buah segar – tbs sawit selama 4 bulan terakhir yang belum di bayar PT. BIG, dapat dilunasi oleh perusahaan pemenang lelang sirna seketika. 
Isa Anshari menilai, "PT. BIG tidak punya keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai, bahkan terkesan menantang. Sehingga para petani mengambil sikap dengan menempuh jalur hukum, yakni melaporkan manajemen PT. BIG ke pihak berwajib. Mereka menganggap perusahaan milik mantan anggota MPR RI Budiono Tan ini, telah melakukan tindakan penggelapan serta penipuan. Menurut rencana hal itu akan dilaksanakan pagi ini ke polres setempat, dengan membawa seluruh bukti yang berhasil dikumpulkan.