Jumat, 27 Maret 2009

RIBUAN PETANI SAWIT DEMO MENDUDUKI GEDUNG DPRD

Tidak kurang dari 1.2OO petani plasma PIR-Trans di kabupaten Ketapang Kalbar, menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Ketapang. Massa petani sawit yang tergabung dalam 26 desa di 4 kecamatan di bawah naungan PT. Benua Indah Group – BIG, menuntut penyelesaian tunggakan hutang pembayaran tandan buah segar – tbs sawit senilai 70 milyar rupiah lebih, yang belum dibayar selama 4 bulan itu.
Dikonfirmasi Via telpon ketua perwakilan petani plasma PIR-Trans Isa Anshari mengungkapkan, massa yang tergabung dalam 4 perusahaan perkebunan sawit menuntut pemerintah kabupaten Ketapang dan DPRD memaksa PT. BIG segera melunasi tunggakannya. petani sawit mendesak pemilik perusahaan Budiono Tan merealisasikan janjinya, melunasi hutang tbs sawit terhitung mulai Desember 2008 hingga Maret 2009. Para petani bertekad tidak akan beranjak dari gedung rakyat tersebut, sebelum ada kejelasan kapan pembayaran dilakukan manajemen perusahaan.
Isa Anshari meminta pemerintah dan instansi terkait segera mencari solusi pembayaran hutang tbs sawit. Jika tidak, para petani mengancam akan membuktikan 4 butir pernyataan sikap yang disampaikan beberapa waktu lalu. Apalagi salah satu butir pernyataan berbunyi 13 ribu keluarga petani plasma di wilayah perkebunan sawit akan memboikot penyelenggaraan pemilu 2009. Jika hal itu terjadi tentu menimbulkan preseden buruk bagi pemerintah, dan berdampak negatif terhadap proses demokrasi` bukan hanya di kabupaten Ketapang namun juga Kalbar.

PELUANG PAN – PKS PADA PEMILU 2009

Semakin banyak anggota masyarakat yang kecewa dan kehilangan kepercayaan pada figur dari partai nasionalis, baik di DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota. Membuka peluang para caleg dari partai-partai Islam seperti PAN dan PKS, untuk menjadi pilihan massa mengambang pada pemilu legislatif 2009.
Hal itu diungkapkan cendikiawan muslim Pontianak Zumri Bustado, mengomentari peluang PAN pada pemilu nanti, di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap hasil kinerja para legislator. Menurut Zumri` partai berlambang matahari terbit ini, berpeluang merealisasikan target perolehan sebanyak 84 kursi di DPR RI atau 15 persen suara pemilu legislatif. Disamping punya pemilih loyalis yang berasal dari ormas Muhammadiyah, partai ini berpeluang mendulang suara dari tokoh kharismatik dan sejumlah figur caleg muda yang menjadi idola kalangan menengah di perkotaan.
Partai lain yang berpeluang menurut Zumri Bustado yakni Partai Keadilan Sejahtera – PKS, mengingat partai ini telah mengubah arah platform partai menjadi inklusif dan pluralis. Kendati masih berazaskan islam, namun menurut Zumri ada 2 hal logis dari perubahan tersebut. Yakni kompleksitas permasalahan bangsa dimana PKS harus mengambil peran di dalamnya, serta alasan strategi politik untuk mencapai target 20 persen suara.
Cendikiawan muslim Zumri Bustado mengatakan secara evolusionis tiap partai akan dihadapkan pada kondisi tertentu yang menuntut untuk beradaptasi agar dapat berjalan berkesinambungan. Namun seberapa jauh perubahan itu memberi dampak positif bagi PKS, menjadi kalkulasi tersendiri dari partai bersangkutan demi masa depan partai yang tergantung pada jumlah pemilih.

MENYEPI DI TENGAH KERAMAIAN

Di pura Giripati Mulawarman yang terletak di Desa Sungai Raya kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya, tampak beberapa hiasan – janur serta asesori lain yang bernuansa hindu dipajang di sekitar pura, suasana sakral meliputi rumah ibadat tersebut. Di dalam pura tampak beberapa orang yang sedang konsentrasi dalam yoga semadi, mendekatkan diri dengan sang Hyang Widi Wase. Saat dihampiri salah seorang yang sedang menyepi di pura berasitektur bali ini, I Wayan Sudiana mengatakan nyepi bermakna sepi atau kosong, pada hakikatnya adalah suatu hari raya yang dilaksanakan dengan ketenangan dan kedamain. Ritual ini bermakna pemahaman terhadap diri sendiri – lingkungan serta hubungan dengan tuhan. I Wayan Sudiana yang juga seorang aparat kepolisian ini mengatakan, di hari nyepi umat hindu melakukan tapa – yoga brate dan semadi, untuk menyimpulkan serta menilai trikaya pribadi masing-masing di masa lalu dan merencanakan trikaya parisudha di masa depan. sebelum menyambut nyepi beberapa prosesi ritual telah dilakukan seperti upacara melasti. yaitu mempersembahkan sesajen ke tengah lautan dengan tujuan membersihkan diri dan memohon anugerah dari tuhan yang maha kuasa.
Hal yang sama juga diungkapkan I Ketut Selek warga Desa Sungai Raya yang juga menyepi di pura Giripati Mulawarman, seluruh umat hindu selain melakukan upawase atau puasa juga melakukan catur brate penyepian, yang dimulai sejak fajar menyingsing hingga terbit fajar keesokan harinya. Pasek yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru sekolah dasar ini menyebutkan, catur brata terdiri dari amati geni – amati karya – amati lelungan serta amati lelanguan. seluruh ibadat bermakna konsentrasi dalam perenungan – mengosongkan diri dan introspeksi tentang semua perbuatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya.
I Ketut Pasek mengatakan setelah perayaan nyepi berakhir, maka umat hindu akan merayakan lebar brata atau ngembak geni, yaitu saling kunjung-mengunjungi sesama umat hindu maupun antar umat. Untuk kesempurnaan perayaan nyepi, maka digelar ritual darma shanti yakni berkumpul di pura untuk saling maaf bermaafan antar sesama.

PRIORITAS APBN UNTUK JALAN TRANS KALIMANTAN

Terbatasnya alokasi angaran dalam APBN maupun APBD untuk infrastruktur jalan pada tahun 2009, menyebabkan belum ada penambahan ruas jalan` baik jalan nasional maupun provinsi di Kalbar.
Dinas Pekerjaan Umum – PU Kalbar masih tetap melanjutkan proyek yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Disamping fokus pada peningkatan jalan trans kalimantan, alokasi dana juga dianggarakan pada perawatan jalan nasional yang rusak parah di wilayah Timur Kalbar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum - PU Kalbar Jakius Sinyor menyebutkan, "dari total 400 milyar lebih anggaran APBN untuk perbaikan jalan, 60 persen difokuskan pada peningkatan jalan trans Kalimantan.
Sedangkan 40 persen sisanya dialokasikan untuk peningkatan dan perawatan jalan nasional yang melintasi sejumlah kabupaten. Apalagi 30 persen dari jalan nasional sepanjang 1.600 km berada dalam kondisi yang rusak, merupakan jalur vital perekonomian menuju wilayah timur Kalbar.
Jakius Sinyor mengatakan terbatasnya alokasi anggaran pada tahun 2009, menyebabkan beberapa ruas jalan yang rusak belum dapat diperbaiki. Diantaranya ruas jalan lintas selatan Tumbangtiti - Ketapang serta lintas utara Sintang – Putussibau.
Jakius menjelaskan disamping minimya alokasi angaran faktor lain yang menyebabkan sulitnya perawatan dan penambahan ruas jalan di kalbar. Yakni struktur tanah yang labil, dimana untuk biaya perawatan jalan 1 kilometer saja, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 300 juta rupiah. Kondisi ini diperparah lagi dengan konstruksi awal pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan karakter tanah sehingga mudah rusak.

PANWASLU TEMUKAN CALEG BERSTATUS PNS AKTIF

Hingga hari kesembilan kegiatan kampanye rapat umum, Panwaslu kabupaten Kubu Raya Kalbar, menemukan belasan pelanggaran yang dilakukan para caleg. Dari evaluasi sementara terhadap seluruh kasus yang masuk, pelanggaran yang menonjol bersifat administrif sebanyak 9 kasus, sedangkan pelangaran mengandung unsur tindak pidana sebanyak 3 kasus. Untuk pelanggaran administratif telah diberikan teguran sedangkan kasus yang terindikasi tindak pidana akan di tindaklanjuti hingga ke pihak penyidik.Seperti diungkapkan anggota divisi penanganan pelanggaran pemilu Panwaslu Kubu Raya Aris Munandar, Saat ini panwaslu sedang mengumpulkan bukti terhadap temuan kasus, 1 caleg yang masih aktif sebagai karyawan PDAM - 1 caleg yang masih berstatus pegawai negeri sipil - PNS serta 1 caleg yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya.
Aris Munandar menyebutkan. hingga hari kesembilan pelaksanaan kampanye, pendekatan dialogis masih menjadi pilihan para caleg maupun parpol peserta pemilu, dalam menyampaikan visi dan misi ke masyarakat. Disamping lebih efisien menurut aris, kecenderungan ini disebabkan kampanye dialogis lebih efektif dalam meraih simpati publik.
Aris juga meminta masyarakat berpartisipasi aktif menciptakan pemilu yang cerdas dan berkualitas. Untuk itu, jika di lapangan ditemukan tindakan pelanggaran yang dilakukan para caleg maupun jurkam parpol, diminta segera melaporkan ke panwaslu baik di tingkat kabupaten – kecamatan maupun desa.

PETANI PLASMA DUDUKI DPRD KETAPANG

Ratusan petani plasma PIR-trans perkebunan sawit di bawah naungan PT. Benua Indah Group, kembali melanjutkan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Ketapang (27/03/2009). Massa petani yang berasal dari sejumlah desa di kecamatan Nanga Tayap ini, meminta para wakil rakyat mengakomodir tuntutan penyelesaian hutang tandan buah segar – tbs sawit petani. Sebab perusahaan perkebunan milik mantan anggota MPT Budiono Tan ini, belum membayar hutang penjualan tbs selama 4 bulan terakhir. Dihubungi Ketua Wadah Kerja Antar Kelompok – WKAK petani plasma PIR-trans Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, Abdul Rahim mengatakan, "para petani menagih janji Budiono Tan, yang akan melunasi pembayaran hutang tbs sawit jika proses lelang asset PT. BIG ditunda oleh KPKNL. Massa petani bertekad tidak akan beranjak dari gedung DPRD, sebelum ada keputusan final terkait tunggakan hutang tbs sawit sejak Desember lalu.
Abdul Rahim menegaskan, para petani tetap menduduki gedung DPRD hingga memperoleh jawaban kapan pembayaran hutang 13 ribu petani sebesar 70 milyar rupiah. Bahkan 4000 petani dari 25 desa yang berasal dari 4 kecamatan akan menyusul mereka, dan menggelar aksi yang lebih besar lagi.

PRAJURIT TNI TERPAKSA ROGOH KOCEK RENOVASI ASRAMA

Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah membangun asrama bagi prajurit TNI-AD, menyebabkan kondisi perumahan di sebagian asrama dalam kondisi memprihatinkan. Kendati demikian prajurit TNI secara mandiri dan bertahap mengadakan perawatan rumah tinggal di asrama dengan menyisihkan penghasilan per-bulan. Ditemui Kamis malam di Pendopo Gubernur (26/03/2009), Danrem 121 ABW Kolonel (inf) Nukman Kosadi mengatakan, "kendati secara kwantitas jumlah perumahan bagi prajurit di wilayah teritorialnya lebih dari cukup, namun dari segi kualitas memang sangat memprihatinkan. Mengingat pada tahun anggaran 2009 alokasi dana perawatan difokuskan pada asrama dari kesatuan tempur. Hal ini menuntut personil TNI - AD dari kesatuan teritorial bersikap mandiri, dengan memperbaiki fisik bangunan rumah yang rusak secara swadaya. 
Nukman Kosadi menegaskan, "dibandingkan tahun lalu, anggaran belanja TNI dalam APBN tahun 2009 mengalami penurunan. Bukan hanya berpengaruh terhadap ketersedian perumahan bagi prajurit, Namun juga pada fasilitas sosial lain seperti ketersediaan air bersih - jalan di kompleks asrama serta lampu penerangan. 


Rabu, 25 Maret 2009

RENCANA AKSI UNJUK RASA PETANI PIR TRANS

Sekitar 13 ribu petani plasma PIR trans perkebunan sawit di bawah naungan PT. Benua Indah Group – BIG, akan menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di kota Ketapang Kalbar. 
Ribuan petani plasma dari 26 desa di wilayah perkebunan, akan turun ke jalan untuk mendesak pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, agar segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani. 
Dihubungi Minggu sore (22/03/2009) perwakilan petani plasma PIR trans Isa Anshari mengatakan, "aksi yang akan digelar merupakan bentuk kekecewaan para petani plasma pasca kegagalan proses lelang oleh KPKNL Jum`at lalu. 
Para petani yang berasal dari 4 kecamatan akan menemui pemerintah dan DPRD setempat, mendesak PT. BIG segera melunasi hutang tandan buah segar – tbs sawit selama 4 bulan serta menyelesaikan proses sertifikasi lahan sebanyak 1. 300 persel milik petani.  
Isa Anshari menambahkan, "para petani juga akan mengadukan tindakan penipuan dan penggelapan, yang dilakukan perusahaan divisi perkebunan milik mantan anggota MPR Budiono Tan ini ke pihak kepolisian. 
Masing - masing perwakilan petani dari setiap desa secara bergiliran, akan membawa seluruh bukti tindakan kriminal yang dilakukan manajemen perusahaan ke Polres setempat.

Minggu, 22 Maret 2009

PETANI PLASMA KECEWA ATAS KEGAGALAN LELANG

Pasca kegagalan lelang asset PT. Benua Indah Group - Big di Kabupaten Ketapang 3 hari lalu, ribuan keluarga petani plasma di wilayah perkebunan sawit diselimuti perasaan gelisah dan cemas akan nasib mereka kedepan. 
Sebelumnya mereka berharap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang - KPKNL berhasil menggelar lelang, dan ada perusahaan perkebunan yang bersedia mengurus mereka seperti ketentuan yang dipersyaratkan. 
Namun 2 investor yakni PT. Bumi Raya Investindo dan PT. Citra Mandala Putra, yang sebelumnya berminat melanjutkan usaha di sektor perkebunan sawit ini, mendadak mengundurkan diri tanpa alasan jelas. 
Dihubungi via telpon Ketua Koperasi Serba Usaha – KSU Padat Karya di Ketapang Minggu sore (22/03/2009), Isa Anshari menyebutkan, "kini 13 ribu lebih keluarga petani sangat kecewa dan terpukul atas pembatalan lelang oleh KPKNL Jum`at lalu. 
Harapan mereka jika hutang tandan buah segar – tbs sawit selama 4 bulan terakhir yang belum di bayar PT. BIG, dapat dilunasi oleh perusahaan pemenang lelang sirna seketika. 
Isa Anshari menilai, "PT. BIG tidak punya keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai, bahkan terkesan menantang. Sehingga para petani mengambil sikap dengan menempuh jalur hukum, yakni melaporkan manajemen PT. BIG ke pihak berwajib. Mereka menganggap perusahaan milik mantan anggota MPR RI Budiono Tan ini, telah melakukan tindakan penggelapan serta penipuan. Menurut rencana hal itu akan dilaksanakan pagi ini ke polres setempat, dengan membawa seluruh bukti yang berhasil dikumpulkan.

Sabtu, 21 Maret 2009

HTR SOLUSI PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Program Hutan Tanaman Rakyat – HTR yang digulirkan Departemen Kehutanan sejak 2007 lalu, diharapkan menjadi upaya solutif bagi pengelolaan hutan di daerah. Di mana berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan - Permenhut nomor 23 tahun 2007 ini, masyarakat di daerah diberikan kesempatan mengelola kawasan hutan bagi kegiatan komersil.
Ditemui Sabtu sore di kediamannya, Guru Besar Ilmu Silvika Universitas Tanjungpura Pontianak, Abdurrani Muin`mengatakan, " HTR merupakan peluang bagi masyarakat Kalbar untuk mengelola kawasan hutan bagi penanaman hutan produksi.
Masyarakat baik secara mandiri, kolektif maupun badan hukum berbentuk koperasi, diberikan izin memanfatkan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi.
Abdurrani muin menegaskan, "disamping dapat menekan tingginya aktifitas illegal logging. Program yang menerapkan pola silvikultur ini, juga efektif menjaga kelestarian sumber daya hutan di daerah masing-masing.
Mengenai rencana kerja usaha pemanfaatan hasil produksi, mencakup areal pengelolaan kawasan hutan dalam satu wilayah kabupaten – kota dan berlaku sesuai masa perizinan.
Terkait penetapan areal, ditegaskan Abdurrani` dilakukan menteri kehutanan melalui peta indikatif, setelah disetujui oleh kepala daerah dengan mengeluarkan peta definitif pengelolaan lahan.
Sementara itu, hasil produksi pada htr merupakan asset pemegang izin usaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usaha masih berlaku.

BUDIONO TAN AKAN DILAPORKAN PETANI KE KEPOLISIAN

Ribuan petani plasma PIR – trans di kabupaten Ketapang Kalbar, siap menempuh jalur hukum dengan melaporkan PT. Benua Indah Group – BIG ke pihak kepolisian atas tuduhan penipuan dan penggelapan. 
Sebab manajemen perusahaan divisi perkebunan sawit ini, dianggap telah menggelapkan uang hasil penjualan tandan buah segar – tbs petani, selama 4 bulan terakhir sebesar 70 puluh milyar rupiah. 
Disamping itu, perusahaan milik mantan anggota MPR RI Budiono Tan ini disinyalir juga melakukan penipuan, terkait kredit internal atas lahan perkebunan sejak tahun 2006 lalu. 
Dihubungi Via telpon Jum`at malam (21/03/2009) Ketua KSU Padat Karya Ketapang Isa Anshari mengatakan, "setiap petani yang mengajukan akad kredit mendapatkan potongan gaji sebesar 30 persen per bulan. 
Namun hingga berakhirnya akad kredit tersebut, proses sertifikasi lahan milik 300 keluarga petani belum ternyata belum terealisasi. Dan diperkirakan total uang yang dibayarkan para petani sawit dari 26 desa di areal perkebunan ke manajemen perusahaan berjumlah 200 milyar rupiah.
Isa Anshari menegaskan, "tindakan melaporkan PT. BIG ke pihak kepolisian adalah upaya terakhir pasca pembatalan lelang oleh KPKNL 2 hari lalu. Dan menurut rencana tindakan itu akan dilakukan para petani senin lusa, setelah seluruh bukti indikasi tersebut dikumpulkan. 
Sebelumnya pihak petani telah menemui kapolres setempat, terkait rencana yang akan digelar. Dimana masing-masing perwakilan petani setiap desa yang berasal dari 6 kecamatan, akan melaporkan tindakan PT. BIG yang telah merugikan ribuan petani plasma.

KASUS PENDERITA DIARE MULAI MENINGKAT

Akibat masih rendahnya kesadaran warga menjaga kebersihan lingkungan, kasus penyakit diare mulai meningkat di kota Pontianak. Berdasarkan data rekam medis RSUD Soedarso Pontianak dalam 3 bulan terakhir, tercatat 250 kasus penyakit diare yang terjadi di ibukota Kalbar ini. Ditemui di ruang kerjanya Jum`at pagi (20/03/2009), Kepala Bagian Pengendalian RSUD Soedarso Pontianak Badariah Mukhtar menyebutkan, "sebagian besar pasien yang dirawat adalah balita dan anak-anak, bahkan 4 diantaranya meninggal dunia. Umumnya pasien yang merujuk ke rumah sakit ini, berada dalam kondisi kritis sehingga memerlukan perawatan intensif. Badariah Mukhtar menegaskan, "dibandingkan bulan Januari, kasus diare pada balita dan anak-anak pada bulan Februari dan pertengahan Maret di kota Pontianak cenderung menurun. Biasanya diare meningkat di musim kemarau, namun hujan yang turun menyebabkan kasusnya menurun.
Ditambahkan Badariah` warga yang menggunakan air sungai Kapuas untuk mencuci perlengkapan memasak dan lainnya, dianggap lebih rentan tertular virus diare. Sebab sungai Kapuas masih dipergunakan untuk mandi, cuci dan kakus - mck oleh sebagian warga, "sehingga kualitas dan kebersihannya belum terjamin. Disamping menjaga kebersihan air, para orangtua juga diminta mengontrol makanan yang dikonsumsi anak-anak, khususnya yang dijual di pinggiran jalan. 

Jumat, 20 Maret 2009

PENGEMBANGAN SAWIT DI TENGAH SOROTAN WALHI

Wahana Lingkungan Hidup – Walhi Kalbar mengecam rencana pembukaan lahan 40.000 hektar, bagi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kubu Raya oleh PT. PN XIII Pontianak. 
Walhi mengingatkan dampak negatif akibat alih fungsi lahan tersebut, ”tidak hanya berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem namun juga berpotensi memicu konflik sosial. 
Dihubungi Kamis siang (19/01/2009) Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Sabhan Setiawan mengatakan, ”karakter tanah yang bergambut jelas tidak cocok untuk areal perkebunan dalam skala besar. 
Disamping dapat menimbulkan bencana banjir akibat hilangnya daerah resapan air, luas areal perkebunan yang mencapai puluhan ribu hektar, juga berpotensi menimbulkan konflik terkait alih kepemilikan lahan dari masyarakat lokal ke perusahaan perkebunan.

Kritikan terhadap program HTR
Terkait program Hutan Tanaman Rakyat – HTR Sabhan Setiawan mengingatkan, ”kemungkinan permainan investasi dalam pengembangan pola ini di Kalbar. 
Dikuatirkan program yang berlandaskan PP Nomor 6 tahun 2007 ini, mengikuti pola HTI dan HPH yang terbukti belum efektif mendongkrak perekonomian masyarakat di kawasan hutan produksi. 
Dirinya menyebutkan, ” tiga pola dalam program HTR diakui dapat membuka akses bagi masyarakat, terkait pengelolan hutan tanaman serta pemasaran hasil produksi hutan. 
Namun di sisi lain, juga membuka peluang terjadinya penyimpangan, dimana kewenangan mengatur hutan tanaman produksi tidak berada pada masyarakat di sekitar kawasan namun pada perusahaan.
Lebih lanjut1 Sabhan Setiawan menegaskan, ”disamping menyedot anggaran yang sangat besar, pembangunan hutan tanaman juga tidak dapat diagunkan. 
Apalagi produksi kehutanan bersifat jangka panjang dan termasuk usaha yang berisiko tinggi, sehingga investor kurang tertarik membiayai pembangunan hutan, untuk itu pemerintah diminta membentuk lembaga keuangan alternatif yang dapat menunjang pembangunan HTR di daerah.
Dihubungi secara terpisah` Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Kubu Raya Shaddiq Aziz mengatakan, ”Pemerintah Daerah merespon positif prioritas pengembangan sawit oleh PT. PN XIII. 
Apalagi BUMN sektor Perkebunan ini telah mengantongi izin lokasi yang berada di hilir sungai kapuas. Disamping membuka areal perkebunan sawit, PT. PN juga menjajaki kemungkinan pembangunan pabrik pengolahan CPO di lokasi tersebut.
Shaddiq Aziz meganggap keliru jika pembukaan perkebunan sawit di daerah ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebelum izin lokasi diberikan, Pemerintah Daerah telah melakukan analisa lingkungan terhadap implikasi yang dapat timbul terkait investasi PT. PN XIII. 
Apalagi hasil analisa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah – Bapedalda menyebutkan, ”disamping bukan termasuk wilayah berstatus vegetasi alam, tidak semua lahan yang akan dikonversi merupakan daerah resapan.

Kamis, 19 Maret 2009

HARI KETIGA KAMPANYE SITUASI KKR KONDUSIF

Pelaksanaan hari ketiga kampanye di kabupaten Kubu Raya berjalan sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU setempat. Para juru kampanye parpol maupun para caleg kembali menemui para simpatisan, guna menyampaikan visi dan misi yang diusung. Namun berbagai strategi dan taktik diterapkan guna meraih simpati publik, belum mengarah pada tindakan yang melanggar hukum. Dihubungi Kamis siang (19/03/2009) anggota KPU Kubu Raya Gustiar mengatakan, "sebagian besar caleg yang menggelar kampanye di 5 daerah pilihan - dapil lebih memilih berkampanye secara dialogis, daripada menggelar orasi di lapangan terbuka. sehingga belum terlihat mobilisasi massa secara besar-besaran, maupun konvoi kendaraan bermotor yang dilakukan para simpatisan parpol.
Gustiar menegaskan, "situasi dan kondisi daerah tetap aman dan tertib, kendati suhu politik semakin memanas. Diakui persaingan diantara para caleg dalam meraih simpati publik mulai terasa, namun tidak menimbulkan gesekan maupun benturan antar pendukung di lapangan. Gustiar berharap kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya dalam masa kampanye namun juga hingga hari pemungutan suara 9 April mendatang.

Rabu, 18 Maret 2009

PRIORITAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI DAERAH

Program rencana pembangunan 1 juta unit rumah oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, diprioritaskan pada daerah yang telah memiliki kelembagaan perumahan. Mulai tahun anggaran 2009 ini, Pemerintah pusat menyubsidi pembangunan perumahan layak huni, dengan berbagai tipe di seluruh provinsi. Kepada wartawan Rabu siang (18/03/2009), Menteri Negara Perumahan Rakyat M. Yusuf Asy`ari mengatakan," pembangunan perumahan tersebut, merupakan bagian dari program 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah – RPJM dengan total anggaran mencapai 2.5 trilyun rupiah. Namun` ditegaskan Yusuf As`yari pembangunan perumahan layak huni ini, diprioritaskan pada Kabupaten Kota yang telah memiliki kelembagaan perumahan. Disamping mempermudah operasional, hal ini juga sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah –  PP Nomor 38 tahun 2007, "dimana pembangunan perumahan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.
Yusuf Asy`ari menyebutkan, "sesuai RPJM Pemerintah Pusat menargetkan pembangunan rumah sederhana layak huni sekitar 1 juta 300 ribu unit, terdiri dari pembangunan rumah biasa atau landed house sebanyak 1 juta 200 ribu unit serta 60 ribu unit tipe rusunawa dan 20 ribu unit rusunami. Diperkirakan akhir tahun 2009 pembangunan tipe landed house dan rusunami dapat tercapai, namun untuk pembangunan tipe rusunawa baru dapat terealisasi sekitar 51 persen akibat anggaran yang terbatas.

KALBAR OPTIMALKAN PROMOSI OBJEK DAN POTENSI WISATA

Pasca pencanangan program tahun kunjungan wisata Kalbar 2010 dua tahun lalu, promosi sejumlah objek wisata unggulan di seluruh kabupaten kota terus digelar. Semua pihak terkait terlibat aktif melaksanakan instruksi presiden nomor 16 tahun 2005 ini, menyongsong era pasar bebas sektor pariwisata tahun depan. Disamping melakukan koordinasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalbar juga meminta seluruh pemerintah kabupaten kota menyeleksi ulang objek maupun tujuan wisata di masing-masing daerah. Ditemui wartawan Selasa siang (17/03/2009)` Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar Kamaruzzaman menyebutkan, "minimal terdapat 3 objek wisata yang berkualitas di masing-masing daerah dan harus ditunjang dengan fasiltas sarana dan prasana yang memadai serta jarak tempuh yang tidak jauh.
Kamaruzzaman menegaskan, "sejumlah tahapan menyongsong tahun kunjungan wisata Kalbar 2010 akan digelar, diantaranya inventarisasi objek wisata yang tersebar di seluruh kabupaten kota serta menggelar kajian pengembangan destinasi wisata. Kemudian ditindaklanjuti dengan penataan dan pembenahan objek wisata serta peningkatan sumber daya manusia – sdm pariwisata. Diperkirakan bulan September nanti kalender wisata Kalbar, yang memuat jadwal penyelenggaran seluruh even wisata akan selesai serta dapat dipublikasikan.

KLARIFIKASI PENUNDAAN LELANG ASSET PT BIG

Munculnya kecaman dari sejumlah pihak, terkait surat yang dilayangkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang - KPKNL Jakarta I tanggal 11 Maret lalu, "segera direspon oleh gubernur Kalbar Cornelis MH dengan mengklarifikasi permasalahan.
Kepada wartawan Selasa siang (17/03/2009) Cornelis menjelaskan, "Bahwa keputusan itu diambil` berdasarkan pertimbangan pada aspek keamanan untuk menjaga stabilitas daerah menjelang Pemilu, bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan lembaga KPKNL. Dirinya menyarankan proses lelang asset PT. Benua Indah Group - BIG digelar setelah pemilu.
Disamping mengantisipasi terjadinya benturan antar masyarakat di tingkat bawah atau lapisan akar rumput, juga menunggu berakhirnya sidang gugatan PT. BIG terhadap pihak KPKNL Jakarta I, yang saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Cornelis juga mengkhawatirkan, jika proses lelang tetap digelar 20 Maret nanti, kondisi ribuan petani plasma di wilayah perkebunan sawit di Ketapang semakin memburuk.
Tindakan ini juga untuk menghindari sanksi hukum di kemudian hari, mengingat status pelelangan saat ini belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam tahap banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

AKSI SIMPATIK PEMILU 2009 DI KALBAR

Hari pertama kampanye pemilu legislatif Selasa kemarin (17/03/2009) di Pontianak Kalbar ditandai dengan aksi simpatik, yang diwarnai penyerahan secara simbolik baliho sepanjang 6 x 25 meter yang berisi ajakan kampanye damai. Disamping itu` aksi yang juga melibatkan 150 mahasiswa dari Universitas Tanjungpura dan STKIP PGRI ini, juga ditandai dengan penyerahan stiker dan buklet pemilu damai dari gubernur Kalbar Cornelis MH. kepada 2 perwakilan mahasiswa.
Seusai acara yang berlangsung di halaman Pendopo Cornelis menegaskan kaum muda khususnya mahasiswa berperan penting dalam pelaksanaan pemilu 2009, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden di provinsi ini. Apalagi metode pemungutan suara yang berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya, tentunya sedikit membingungkan para pemilih. Untuk itu` dirinya meminta para mahasiswa berpartisipasi dalam sosialisasi teknis pemungutan suara kepada masyarakat, sehingga tercipta pemilu cerdas dan berkualitas di Kalbar.
Di tempat yang sama` Direktur Kelembagaan Komunikasi dan Pemerintahan Depkominfo Subagio menegaskan, "bangsa Indonesia telah melakukan revolusi dalam pemilu. Dimana sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1955 lalu, maka pemilu tahun 2009 mengalami perubahan ; baik mekanisme pemungutan suara dari teknik mencoblos menjadi mencentang, maupun mekanisme penetapan anggota legislatif dari gambar menjadi nama.

Subagio juga meminta partisipasi mahasiswa dalam menyukseskan pemilu yang ke Sembilan ini. Tidak hanya dilakukan di lingkungan kampus atau civitas akademika masing-masing, namun juga pada ruang lingkup yang lebih luas, "yakni turun langsung ke masyarakat mensosialisasikan mekanisme pemilu 2009.

Selasa, 17 Maret 2009

KESEPAKATAN DAMAI PARPOL

38 PARPOL PESERTA PEMLU LEGISLATIF DI KABUPATEN KUBU RAYA KALBAR, SEPAKAT MENCIPTAKAN PEMILU DAMAI DAN BERPARTISIPASI DALAM SOSIALISASI TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA 9 APRIL 2009.

Pernyataan sikap 38 partai parpol tersebut merupakan komitmen bersama, untuk menyelenggarakan pemilu damai di kabupaten termuda di Kalbar ini. Dimana dalam rapat umum terbuka yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Kubu Raya Senin pagi (16/03/2009)` seluruh pimpinan cabang masing-masing parpol menyatakan sikap untuk menggelar kampanye damai. Dalam pidato sambutannya` bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyatakan sangat gembira akan ikrar yang diucapkan para pimpinan cabang parpol. Dengan semangat tersebut, dirinya yakin pemilu cerdas dan berkualitas dapat terselenggara di Kabupaten Kubu Raya. Dirinya juga meminta para caleg maupun parpol, dapat mensosialisaikan teknis pemungutan suara kepada para pemilih " minimal ke masing-masing konstituen.
Hal senada juga diungkapkan Ketua KPU Kubu Raya Idris Maheru, "adanya perubahan dalam teknis pemungutan suara pada pemilu 9 April mendatang, sedikit membingungkan para pemilih khususnya para pemula. Namun dengan partisipasi caleg maupun parpol yang turun langsung ke lapangan, untuk sosialisasi teknis pemungutan suara, "dirinya optimis tingkat angka golput dapat ditekan.
Terkait daftar kampanye sebagai persyaratan partisipasi dalam pemilu, Idris Maheru meminta seluruh parpol segera menyerahkan sebelum batas waktu yang ditentukan, Jika 5 hari sebelum masa kampanye masih ada parpol yang belum menyerahkan ke KPU, maka parpol yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi, berupa pencoretan keikutsertaannya dalam pentas demokrasi April nanti.




Senin, 16 Maret 2009

Taman Fantasia Kalbar siap dibuka

Setelah dilanjutkan kembali pada tahun 2007 lalu` pembangunan fisik taman fantasia Kalbar, yang terletak di Jl Ahmad Yani II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kini sudah mencapai 80 persen.

Diperkirakan taman yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh mantan gubernur Kalbar Usman Ja`far ini, pada pertengahan tahun 2009 dapat dibuka untuk umum.

Ditemui Minggu (15/03/2009)  pagi, Manajer Operasional PT. Fantasia Kalbar Bambang Subiantoro menjelaskan, jika taman rekreasi Fantasia menyimpan berbagai keunikan, baik pada arsitektur bangunan maupun fasilitas hiburan yang tersedia.

Dirinya mengakui jika pengerjaan sempat terhenti pada tahun 2005 lalu, akibat kesulitan mendapatkan bahan baku kayu serta faktor karakter tanah yang bergambut. Sehingga anggaran pada tahap awal pembangunan, habis untuk biaya pengerukan tanah gambut dan penimbunan areal.  
Bambang mengungkapkan jika taman yang dibiayai oleh PT. Nicu Securitas Indonesia - NSI ini, merupakan yang terlengkap dan terbesar di Kalbar, dengan total anggaran mencapai 30 milyar rupiah.

Mengenai fasilitas yang tersedia, Bambang Subiantoro menyebutkan, disamping menyediakan sarana hiburan keluarga, taman yang terletak di jalan protokol provinsi ini, juga memadukan unsur ilmu pengetahuan dan teknologi dalam permainan anak-anak.

Bahkan di areal seluas 4,3 hektar inipun, bakal dibangun kafe, restoran serta hotel yang gaya arsitekturnya bernuansa alam.

Dengan keunikan yang dimiliki dan pelayanan yang baik, Bambang optimis taman rekreasi ini akan menjadi pilihan utama masyarakat Kalbar di masa mendatang.


Minggu, 15 Maret 2009

KODIM 1201 MEMPAWAH SIAP AMANKAN PEMILU

Komando Distrik Militer – Kodim 1201 Mempawah siap amankan penyelenggaraan pemilu di wilayah teritorial yang mencakup 3 kabupaten di Kalbar. Disamping terus melakukan upaya persuasif kepada masyarakat bersama unsur muspida di masing-masing daerah, Kodim yang bermarkas di Mempawah Kabupaten Pontianak ini juga melakukan langkah preventif mengantisipasi munculnya kerawanan dalam pemilu. Ditemui Minggu sore (15/03/2009) Komandan Distrik Militer – Dandim 1201 Mempawah Letkol (Infantri) Parlindungan Sirait mengatakan, " sejumlah potensi rawan yang dapat muncul di Kabupaten Pontianak, Landak dan Kubu Raya pada pemilu 9 April mendatang, diataranya mobilisasi massa secara besar- besaran dalam kampanye terbuka yang mengarah pada tindakan anarkis serta pengunaan isu sara dalam kampanye caleg maupun parpol. Dirinya mengakui ketiga daerah tersebut memang rawan konflik, sehingga harus diantisipasi sejak dini, dengan kinerja maksimal seluruh prajurit di lapangan baik Koramil maupun Babinsa di wilayah kerja masing – masing.
Mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban dengan tingkat resiko tinggi, seperti gerakan teroris` Parlindungan Sirait menegaskan pihak TNI tetap menjalankan proses hukum yang berlaku dengan mengedepankan tindakan preventif. Disamping tetap menjunjung tinggi prosedur hukum secara professional, pihaknya juga tidak akan melakukan intervensi dalam setiap penanganan kasus hukum. Parlindungan berharap pelaksanaan pemilu di wilayah teritorial Mempawah khususnya dan Kalbar umumnya, tidak ternoda oleh ulah oknum yang tidak dewasa dalam berdemokrasi.

GROUNDED MD-90 BANDARA SUPADIO NORMAL

Bandara Supadio masih normal 
Adanya larangan terbang sementara (grounded) pesawat jenis MD 90 oleh Departemen Perhubungan beberapa waktu lalu, tidak berpengaruh terhadap penerbangan melewati bandara Supadio Pontianak. Sebab dari semua maskapai penerbangan yang terdaftar di PT. Angkasa Pura II Pontianak, tidak satupun rute penerbangan yang menggunakan pesawat dengan jenis tersebut. Ditemui Jum`at siang (13/03/2009), Kepala Cabang PT. Angkasa Pura II Pontianak Priyono Wojo mengatakan, " selama berlakunya larangan terbang sementara (grounded) bagi pesawat jenis MD-90, jalur penerbangan di bandara Supadio tetap normal. Namun adanya pencabutan grounded tentu berdampak positif bagi jasa penerbangan, tidak hanya di bandara terbesar di Kalbar ini, " juga dibandara lainnya.
Terkait larangan terbang untuk sementara (grounded) jenis pesawat MD - 90 beberapa waktu lalu, Priyono Wojo menegaskan, "Departemen Perhubungan sebagai regulator penerbangan hanya melakukan pemeriksaan terhadap status kelayakan operasi jenis pesawat tersebut, menyusul insiden terhempasnya pesawat Lion Air jenis MD – 90 PK LIL, dengan nomor penerbangan 937 di bandara Soekarno-Hatta 9 April lalu.  
Disamping itu Priyono Wojo juga membantah tentang jenis pesawat, dengan catatan kecelakaan tinggi mendarat di bandara Supadio Pontianak. Menurutnya kinerja pesawat tidak hanya dilihat berdasarkan usia maupun jenis pesawat, namun juga dari segi perawatan serta aspek keselamatan dalam penerbangan.  

Pengembangan Bandara Supadio  
Sementara itu` untuk meningkatkan jasa pelayanan bandara yang berkualitas dengan faktor utama keselamatan dan keamanan bagi para penumpang, serta memperlancar arus lalu-lintas barang maupun orang, " PT. Angkasa Pura II Pontianak berencana mengembangkan sejumlah fasilitas di bandara Supadio. Priyono Wojo mengatakan, " pengerjaanya akan dimulai pertengahan tahun 2009 ini, yang diawali dengan pelebaran landasan pacu atau runway pesawat dan kemudian diikuti pengembangan fasilitas lainnya. Pengembangan fasilitas bandara meliputi pelebaran lndasan pacu pesawat dari 30 meter menjadi 45 meter serta panjang runway yang juga ditingkatkan dari 2.252 meter menjadi 2.500 meter.   
Menyusul pengembangan landasan pacu, secara bertahap di areal bandara juga akan didirikan beberapa bangunan pararel seperti Aerpron pesawat dan terminal kargo. Pembangunan yang dibiayai sendiri oleh PT. Angkasa Pura ini, diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp. 70. 000.000.000 dengan jangka waktu selama lima tahun. Apalagi sejak 8 tahun terakhir, pengguna jasa transportasi penumpang maupun kargo di bandara Supadio terus meningkat. 


PERWAKILAN PETANI PLASMA TEMUI KPKNL JAKARTA

Perwakilan Petani Plasma Pir-Trans Di Kabupaten Ketapang Meminta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang – KPKNL Jakarta, tetap melanjutkan proses pelelangan asset PT. Benua Indah Group – Big.
Disamping mendapatkan kepastian hukum, proses lelang yang dijadwalkan 20 Maret nanti adalah harapan terakhir 13 ribu petani plasma Pir trans Divisi Perkebunan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
Dihubingi via telpon seluler Minggu sore (15/03/2009) salah seorang perwakilan petani plasma Pir trans yang berada di Jakarta Isa Anshari menegaskan, "keinginan para petani agar proses lelang tetap digelar, akan disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala KPKNL Jakarta Senin besok (16/03/2009).
Pertemuan ini juga akan membahas sejumlah permasalahan, baik mengenai hutang PT. Big kepada petani selama 4 yang bulan belum terbayar, juga membahas masalah sertifikasi lahan perkebunan yang masih tertunda.

Terkait surat yang dilayangkan Gubernur Kalbar Cornelis MH. kepada Kepala KPKNL Jakarta untuk menunda proses pelelangan asset PT. BIG, Isa Anshari menyatakan sangat kecewa atas tindakan tersebut.
Apalagi saat ini pihak petani plasma sedang berupaya menekan KPKNL Jakarta agar proses lelang tetap digelar sesuai pengumuan lelang 4 Maret lalu. Disamping telah ingkar janji, Gubernur juga tinilai tidak peduli terhadap kondisi ribuan petani plasma Pir trans yang memprihatinkan.

Sabtu, 14 Maret 2009

GUBERNUR KALBAR TIDAK PRO RAKYAT

      Keluarnya surat Gubernur Kalbar tertanggal 11 Maret 2009 dengan tujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang – KPKNL Jakarta 1, yang meminta pelelangan terhadap asset PT. Benua Indah Group - BIG ditunda, mendapat reaksi keras dari kalangan petani plasma PIR Trans di Kabupaten Ketapang.

Dihubungi via telpon Sabtu malam (14/03/2009) salah seorang perwakilan petani plasma yang tengah berada di Jakarta Isa Anshari, untuk menemui Kepala negara, menyatakan sangat kecewa atas tindakan gubernur yang ingin menunda proses lelang asset PT. BIG oleh KPKNL Ketapang 20 Maret 2009. Disamping telah ingkar janji, gubernur juga dinilai tidak peduli terhadap nasib ribuan petani plasma yang memprihatinkan, akibat hasil tandan buah segar – tbs sawit yang belum dibayar perusahaan divisi perkebunan ini sejak 4 bulan terakhir.

Dihubungi secara terpisah` anggota Komisi B DPRD Kalbar Asmaniar juga menyayangkan sikap tersebut. Selain menyengsarakan, penundaan juga membuat para petani plasma tidak memiliki kepastian hukum, apalagi penundaan telah terjadi berulangkali dan saat ini pun keputusan lelang telah inkrah di tingkat Pengadilan Jakarta Selatan.

Terkait tindakan PT. BIG yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat, Asmaniar menilai hal itu hanyalah suatu trik untuk menghambat proses pelelangan. Namun dirinya meminta KPKNL Pontianak mengabaikan tindakan itu, dan terus melanjutkan proses lelang sesuai pengumuman kedua yang dikeluarkan 5 Maret 2009.

Dirinya menegaskan, disamping gubernur tidak memiliki hak menunda lelang, Komisi B DPRD Kalbar juga mendukung dan merekomendasikan pelelangan dilakukan.